Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Peran Bawaslu dan Dinamika Hubungan Kelembagaannya Dalam Proses Pengawasan Pemilu Pasca Reformasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, teori Lembaga Negara, dan teori Partisipasi. Serta penggunaan konsep-konsep tentang pemilihan umum, pengawasan pemilu, dan masyarakat. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sejarah pengawasan pemilu di Indonesia, kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pasca reformasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan dinamika hubungan kelembagaan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu pasca reformasi menunjukkan hasil yang cukup baik, meski masih terdapat banyak kekurangan. Kedudukan Bawaslu diperkuat dari yang semula lembaga adhoc menjadi tetap dan mandiri. Kewenangannya pun ditambah sebagai penyelesai sengketa pemilu. Dalam praktiknya terjadi dinamika hubungan kelembagaan Bawaslu, KPU, selaku penyelenggara pemilu dan DKPP sebagai lembaga yang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Dinamika hubungan kelembagaan tersebut mengakibatkan terhambatnya tahapan pemilu dan terjadi ketidakpastian hukum sebagai akibat putusan DKPP yang menyentuh ranah tahapan pemilu yang bukan menjadi kewenangannya

---

ABSTRACT
This Thesis will discuss the Role of BAWASLU and the Dynamic Instituional Relationship of BAWASLU in the General Election (PEMILU) Monitoring Process Post- Reform in Indonesia. This paper uses a normative juridical research method, as well as the Popular Sovereignty theory, State Institutions theory and Participation theory as approach. Last but not least, concepts related to General Election, General Election Monitoring and the society is also included in the research. In order to draw a conclusion from the research objectives, the points that will be addressed includes the history of General Election Monitoring in Indonesia, the Position and Authority of BAWASLU Post – Reformasi era, the General Election Commition (KPU) and the Election Organizers Ethics Council (DKPP). Based on the results, the role of BAWASLU in monitoring general election during post-reform era shows decent results, nothing that improvements are still needed. The position of BAWASLU is reaffirmed with its transition from and adhoc institution into and independent and permanent institution. BAWASLU was also granted authority to settle disputes related to the general election. However, in its practice, tensions and dynamic institutional relationships among BAWASLU, KPU and DKPP arises. The dynamic institutional relationship has hindered the general election process and causes uncertainty due to DKPP’S authority to pass out a decision outside its original authority and functions.