Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagaimana diketahui, undang-undang yang mengatur mengenai pengawasan ketenagakerjaan sudah ada sejak tahun 1951, yaitu dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia. Dan bersamaan dengan itu pula undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah telah mengalami berbagai perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dengan adanya perubahan peraturan di bidang otonomi daerah tersebut nampaknya mempunyai dampak terhadap pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam salah satu ketentuan dalam Pasalnya juga telah mengamanatkan untuk diadakan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan ketenagakerjaan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan baik Pusat atau Daerah dengan Peraturan Presiden. Namun Peraturan Presiden tersebut sampai dengan tesis ini dibuat belum ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden. Sejalan dengan semakin kompleks permasalahan di bidang ketenagakerjaan dan terjadi pula perubahan paradigma pengaturan di bidang pemerintahan daerah, nampaknya telah terjadi perbedaan pemahaman dalam rangka menafsirkan kewenangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan di antara pihak yang terkait (Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat). Perusahaan menganggap telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, karena perusahaannya walaupun telah diperiksa oleh aparat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, masih juga di periksa oleh aparat Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah menganggap bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sudah merupakan kewenangan Daerah. Sebaliknya Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menganggap bahwa Pemerintah Pusat masih mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan. Untuk itu tesis ini akan membahas mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka otonomi daerah dengan melihat dari sisi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.

Abstrak :
Saat ini praktik hubungan kerja berlandaskan PKWT kerap dilakukan pengusaha kepada pekerjanya karena dinilai mengurangi labor cost bagi pengusaha. Namun, PKWT sering kali tidak mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan sehingga membuka celah tercederai hak normatif pekerja. PT. X, perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan/jasa memiliki karyawan dengan jumlah 149 orang. Keseluruhan karyawan terikat hubungan kerja dengan sistem PKWT. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja dengan sistem PKWT pada PT.X? 2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dan upaya yang telah ditempuh PT.X dalam perlindungan hak normatif pekerja dengan sistem PKWT? 3. Bagaimanakah peran pengawasan ketenagakerjaan atas perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja dengan sistem PKWT pada PT.X? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Jenis data sekunder serta dilengkapi dengan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian: 1. Perlindungan hukum hak normatif pekerja dari aspek sosial dan eknomis pada PT. X belum dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. 2. Kendala yang dihadapi dan upaya yang telah ditempuh PT.X dalam perlindungan hak normatif pekerja dengan sistem PKWT adalah: a. Perusahaan belum mampu menutupi biaya operasional SDM; b. Tidak mengetahui hukum ketenagakerjaan c. Peranan pemerintah belum optimal. 3. Peran pengawasan ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan preventif edukatif dan tahapan represif non yustisial. ......Currently, the practice of working relations based on PKWT is often carried out by employers to their workers because it is considered to reduce labour costs for employers. However, PKWT often do not comply with the rules of labour law, thus opening a gap for workers' normative rights to be injured. PT. X, a company engaged in the service sector has 149 employees. All employees are bound by a working relationship with the PKWT system. The problems studied in this paper are: 1. How is the legal protection of the normative rights of workers with the PKWT system at PT.X? 2. What are the obstacles faced and the efforts that have been taken by PT.X in protecting workers' normative rights with the PKWT system? 3. What is the role of labour inspection on legal protection of workers' normative rights with the PKWT system at PT.X? This study uses a juridical-normative approach. Types of secondary data and equipped with interviews with informants. Research results: 1. Legal protection of workers' normative rights from social and economic aspects at PT. X has not been implemented in accordance with legal provisions. 2. The obstacles faced and the efforts that have been taken by PT.X in the protection of workers' normative rights with the PKWT system are: a. The company has not been able to cover HR operational costs; b. Not knowing labour law c. The government's role is not optimal. 3. The role of labour inspection is carried out through preventive educative stages and non-judicial repressive stages.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis peran pengawasan ketenagakerjaan terhadap hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan studi dilakukan di Kota Depok. Melalui wawancara mendalam di 2 (dua) perusahaan dengan subjek penelitian pengurus perusahaan dan wakil dari serikat pekerja/serikat buruh, kemudian dilakukan observasi guna mendapatkan hasil yang optimal dari wawancara tersebut, dan dilakukan studi kepustakaan guna mendapatkan data pendukung terhadap peran pengawasan ketenagakerjaan tersebut. Penelitian ini menghasilkan analisis peran pengawasan ketenagakerjaan yang cukup penting dalam upaya penegakan hukum ketenagakerjaan utamanya dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha di wilayah Kota Depok.

---

This research analyzes the role of labor inspection on the work relation between worker and employer, which the study held in municipal of depok. Through an indepth interviews in 2 (two) companies whose subject is the company management and the representative of the labor union, besides that an observation also held to get an optimal results from the in-depth interviews, literation study held to get backup data on the role of the labor inspection. The result of the research produce a very important analysis to the role of the labor inspection on the on the work relation bentween worker and employer.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang masalah pengaturan hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2007-2013. Permasalahan yang menjadi topik tesis ini adalah mengenai; 1) pengaturan hak pekerja sesuai norma HAM dan perburuhan internasional dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, 2) Permasalahan yang muncul diseputar upaya penegakan hak pekerja di era otonomi daerah, dan 3) kebijakan hukum yang diambil pemerintah pusat sebagai solusinya. Penelitan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak pekerja serta melihat efektifitas struktur pemerintahan yang berwenang dalam menegakkan norma hak pekerja. Sehingga solusi yang dapat diterapkan dalam memperbaiki sistem hukum ketenagakerjaan agar meminimalisasi munculnya masalah pelanggaran hak pekerja melalui perbaikan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the issue of workers rights arrangements in the Indonesian labor law system in the year 2007 to 2013. The issue of the topic in this thesis is about; 1) the arrangement of worker rights as human rights norm and international labor law at the indonesia employment law system, 2) the issue around the enforcement of the worker rights in the local aotonomy era, and 3) the legal policy from central government as the solution. This thesis research was conducted by normative-juridical methode and by evaluating legislation governing the rights of workers and see the effectiveness of the structure of government authorities in the enforcement of labor rights norms. So the solution can be applied to improve the legal system in order to minimize the emergence of labor rights violations of workers through improved labor inspection systems.

Abstrak :
ABSTRAK
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat dibutuhkan meningkatkan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja. Ini sebagai upaya menciptakan hubungan harmoni industri. Kecelakaan kerja di sektor jasa konstruksi 32% lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Salah satu daerah yang memiliki kasus kecelakaan kerja DKI Jakarta adalah yang tertinggi. Kecelakaan kerja merajalela karena kelemahan Pengawasan K3. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan faktor penting dalam hal ini mendukung terciptanya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi di lapangan tenaga kerja, khususnya K3. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan supervisi K3 bidang jasa konstruksi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta pada tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep relasi industri, kecelakaan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengawasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam juga menggunakan dokumen dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan K3 dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja Pekerjaan dan transmigrasi DKI Jakarta belum optimal. Ada kendala Supervisor Disnakertrans Jakarta mengalami kekurangan kuantitas dan kualitas dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera.
ABSTRACT
Occupational Safety and Health (K3) is an aspect that is urgently needed to improve worker safety in carrying out their work and as a form of labor protection. This is an effort to create industrial harmonious relations. Work accidents in the construction services sector are 32% higher than in other sectors. One area that has cases of work accidents DKI Jakarta is the highest. Work accidents are rampant due to the weakness of OSH Supervision. Labor inspection is an important factor in this case to support the creation of company compliance with regulations in the labor field, especially K3. This study aims to explain the K3 supervision of construction services by the Jakarta Manpower and Transmigration Office in 2018. The theory used in this study refers to the concept of industrial relations, work accidents, occupational safety and health, and supervision. The approach used in this research is a qualitative approach and collects data by conducting in-depth interviews as well as using documents and literature studies as secondary data. Results The results showed that the K3 supervision carried out by the Department of Manpower, Work and Transmigration of DKI Jakarta was not optimal. There is a problem that the Jakarta Manpower and Transmigration Supervisory Supervisor is experiencing a lack of quantity and quality and sanctions that do not have a deterrent effect.