Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia sebagai negara berkembang memaksimalkan perkembangan pada sektor infrastruktur. Infrastruktur seakan menjadi suatu daya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Program pembangunan infrastruktur yang dipercaya dapat mendorong lajunya perkembangan suatu negara secara cepat adalah ketersediaanya infrastruktur di sektor energi. Implikasi adanya program paket kebijakan pemerintah dengan adanya proses percepatan pembangunan infrastruktur adalah munculnya pengusaha baru yang membutuhkan dana besar untuk kegiatan usahanya. Salah satu energi yang dibutuhkan adalah ketersediaanya penyediaan energi untuk pembangkit tenaga listrik uap yaitu batu bara. Perusahaan batu bara tersebut memperoleh dana berupa fasilitas pembiayaan proyek dari perbankan dengan skema sindikasi untuk memulai dan menjalankan bisnisnya. Dalam pemerian kredit tersebut kreditur membutuhkan jaminan. Salah satu jaminan tersebut yaitu jaminan fidusia atas piutang perjanjian jual beli batu bara. Tesis ini membahas mengenai objek fidusia berbentuk piutang. Kreditur sebagai penerima fidusia memerlukan kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi, maka kreditur dapat mengeksekusi objek dengan sempurna dan tidak menimbulkan masalah kepada pihak ketiga di kemudian hari. Penelitian ini adalah metoda kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normative. Hasil penetilitian ini adalah untuk memberikan gambaran aspek pembebanan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas piutang, maka dibuat akta jaminan fidusia dan akta pengalihan bersyarat antara debitur dan kreditur dan proses penyerahan objek fidusia untuk dieksekusi sebagai penyelesaian kredit bermasalah.

---

ABSTRACT
Indonesia as a developing country maximizes the development of the infrastructure sector, the infrastructure seems to be a power that can affect significant economic growth, the infrastructure development program that is believed to push the speed of a country 39 s rapid development is the availability of infrastructure in the energy sector. The implication of government policy package program with the acceleration process of infrastructure development is the emergence of new entrepreneurs who need big fund for their business activities. One of the energy needed is the availability of energy supply for steam power plant that is coal. The coal company obtained funds in the form of a project financing facility from a bank with a syndicated scheme to start and run its business. In the granted project financing the lender needs security. One of these security is fiduciary security over receivable of coal sale and purchase agreement. This thesis discusses the fiduciary objects in the form of accounts receivable. The creditor as a fiduciary grantee requires legal certainty in the event of default, then the creditor can execute the object perfectly and not cause any problems to third parties in the future. This research is literature method which is juridical normative research. The result of this study is to provide an overview of the aspects of charging and execution of fiduciary security execution of receivables, fiduciary and conditional transfer of deeds between the debtor and the creditor and the transfer of fiduciary objects to be executed as the settlement of non performing loans.

Abstrak :
Pemilikan rumah melalui fasilitas KPR saat ini menjadi alternatif pilihan yang banyak diminati masyarakat. Dengan fasilitas KPR, masyarakat dapat memiliki rumah dengan cara kredit, atau setidaknya sudah dapat menempati rumah tanpa harus melunasi harga rumah terlebih dahulu. Namun kebutuhan ekonomi atau sebab-sebab lainnya, membuat nasabah KPR (debitur) berniat untuk mengalihkan rumah yang menjadi objek KPR tersebut kepada pihak lain yang lebih mampu dan berkeinginan untuk melanjutkan pembayaran angsuran kredit pemilikan rumah tersebut. Tindakan pengalihan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pihak bank yang bersangkutan dan dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan. Padahal dalam prosedur formal pengalihan kredit pemilikan rumah tersebut harus dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pihak bank. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perjanjian pengalihan kredit (oper kredit) secara dibawah tangan terhadap keabsahan kepemilikan rumah objek KPR dan perlindungan hukum bagi penerima pengalihan hak tersebut serta untuk mengetahui seberapa besar peran Notaris dalam penyelesaian perjanjian pengalihan kredit secara dibawah tangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengalihan kredit (oper kredit) secara dibawah tangan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja dalam hal ini pihak penjual dan pembeli, di mana pihak bank tetap hanya mengakui pihak penjual sebagai debitur bank yang sah sehingga pihak pembeli selaku penerima pengalihan kredit tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Demikian pula dengan peran seorang Notaris yang harus dapat memberikan saran dan masukan kepada pihak penjual maupun pihak pembeli agar perjanjian pengalihan kredit (oper kredit) tersebut dibuat secara notariil atau dalam bentuk akta otentik.

---

The credit home loans facility has become a popular alternative in today's society in obtaining home ownership. This fact is due to the possibility of owning a house through means of mortgages, or, at least, the possibility of residing in a house without having to pay for the total cost of the house in advance. Though this is so, economic needs or other reasons have influenced the credit home loans clients to divert the instalment payments of the house towards another party who is more capable and willing to continue paying these credit instalments for the ownership of the house. This take over credit is done without the consent of the involved bank and accomplished through unauthentic deeds. Whereby, under the formal procedure of take over credit home loans, this act should have been performed with the consent and in agreement with the concerned bank beforehand. Thus, this study has the objectives to determine the effect of take over contract of credit home equity loans in unauthentic deeds towards the legitimacy of credit home loans house ownership and the legal protections that may be applied to the recipient of the take over credit contract. Also, to determine how significant the impact of a notary is in regards to resolving this issue. The method of research is facilitated through various literatures including regulations and its character is juridis normative. The result of research indicate that take over contract of credit home equity loans in unauthentic deeds only applies to the parties that made the agreement, in this case the seller and the buyer, whereby the bank will only acknowledge the seller as the legitimate bank debtor, thus, the buyer as the recipient of the take over credit will not obtain an adequate legal protection. Moreover, a notary has the obligation to recommend, suggestions and inputs for the seller as well as the buyer with the intention that the take over credit contract is produced through means of authentic certification.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat dari dilakukannya pengalihan piutang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap dipailitkannya suatu subyek hukum melalui studi kasus kepailitan suatu perusahaan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks tentang permohonan pailit yang diajukan Greenfinch Premier Fund terhadap PT Henrison Iriana. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan pendapat dari Majelis Hakim yang menangani kasus ini mengenai akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat pengalihan piutang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif. 

---

ABSTRACT
This research paper discusses about the transfer of receivables (cessie) and the consequences if Article 613 of Civil Codes as the provision of the transfer of receivables (cessie) in Indonesia is not fulfilled and it`s result to the bankcrupty of a law subject. The research focuses on a case study about the bankcruptcy of a company, which is a Decision No. sdfsdfs02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks about a Bankcruptcy Petition against Henrison Iriana Company that has been submitted by Greenfinch Premier Fund. There are arguments between the judges concerning the provision of the transfer of receivables (cessie). This research uses the qualitative-juridical normative method.

Abstrak :
Tesis ini membahas kedudukan akta pernyataan tentang pengalihan harta bawaan kepada anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Cbi, serta membahas akibat hukum dari akta Notaris yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akta pernyataan tentang pengalihan harta bawaan kepada anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Cbi merupakan akta pernyataan dibawah tangan yang menyatakan secara sepihak akan menyerahkan harta bawaan Penggugat kepada anaknya ketika telah berusia dewasa dan bukanlah akta hibah yang serta merta mengalihkan harta bawaan Penggugat kepada anaknya. Akibat hukum dari akta pernyataan yang dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan membuat kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. ......This thesis discusses legal standing of statement deed about the transfer of separate property to minors as mentioned in the court decision number 86/Pdt.G/2018/PN Cbi, also discussin the legal consequences of the notary deed that made incorrectly based on statutory regulations. The author uses normative-juridicial research methods with descriptive research. The type of data that author uses is secondary data type with primary materials and secondary materials of law. The author uses qualitative data with deductive analysis. This research concluded that statement deed about the transfer of separate property to minors that mentioned in Cibinong District Court decision number 86/Pdt.G/2018/PN Cbi is a private deed that states unilaterally the plaintiff's separate property is handed over to his daughter when his daughter becomes an adult and this is not a grant deed which is immediately transferred the plaintiff's separate property to his daughter. The legal consequences of thee notarial deed that does not comply with statutory regulations made a notarial deed becomes a private deed.

Abstrak :
ABSTRAK
Kredit bagi bank merupakan salah satu hal yang utama, karena salah satu pendapatan terbesar dari bank berasal dari pemberian kredit. Dalam praktek sering ditemukan permasalahan dalam pembayaran kredit oleh debitur sehingga bank harus melakukan alternatif penyelesaian permasalahan, salah satunya adalah dengan pengalihan piutang atas nama (cessie). Permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa terjadi pengalihan piutang (cessie) atas perjanjian kredit pada bank dan bagaimana tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada penerima pengalihan piutang (cessionaris) dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 90/Pdt.G/2014/PN.Bgr. Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini menggunakkan penelitian hukum normative dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakan. Salah satu alasan Bank untuk mengalihkan piutang yang dimilikinya adalah karena bank harus menjaga status keuangan yang dimilikinya. Hal itu dikarenakan bank merupakan lembaga keuangan yang mendukung perekonomian suatu negara. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada cessionaris dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 90/Pdt.G/2014/PN.Bogor adalah terkait dengan tindakan debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit juncto akta pengalihan piutang kepada cessionaris. Selain itu debitur mengingkari keabsahan pengalihan piutang tersebut, walaupun jika melalui bukti-bukti yang diberikan oleh bank, proses pengalihan piutang tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

---

ABSTRACT
Credit for bank is one of its main activity, because one the biggest revenue for bank came from credit. In practice, there are often found non performing payments of credit made by the debtor, therefore the bank conducts settlement solutions to these problems, one of them is assigning the credit (cessie). Problems found on this thesis are why there is an assignment of credit (cessie) of the bank credit agreement and how the breach of contract made by the debtor to the assignee of the credit in Bogor District Court's Decision No. 90/Pdt.G/2014/PN.Bgr. To solve the problems on this thesis then the normative legal research is used and using secondary data consist primary, secondary and tertier legal materials, for data funding the library research is done. One of the reason the bank have to assign the credit owned by them that the bank has to secure its financial status. It is because the bank is the financial institution which supports the economy of a country. The breach of contract which is made by the debtor to the cessionaris which was found in Bogor District Court's Decision No. 90/Pdt.G/2014/ PN.Bgr was related to the act of the debtor which he did not fulfill his payment obligation as stated in the credit agreement juncto the assignment of credit act. As an addition, the debtor also denny the validity of the assignment of credit, although if by the evidences given by the bank, the assignment process is in accordance with the valid rule of law.

Abstrak :
Jaminan fidusia sangat berperan besar dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kredit dengan pemberian jaminan tetapi penguasaan benda yang menjadi obyek jaminan tetap di tangan debitur. Hukum jaminan fidusia di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah dengan dibentuknya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris. Hal ini dikarenakan Akta Notaris adalah akta yang otentik. Akta Jaminan Fidusia tersebut nantinya akan digunakan untuk pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan bukti lahirnya jaminan fidusia tersebut. Permasalahannya adalah meskipun dalam undang-undang telah diatur pelarangan untuk mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran yang tidak hanya berakibat hukum bagi penerima fidusia, tetapi juga kepada pemberi fidusia dan pihak ketiga yang menerima peralihan tersebut contohnya seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN Gto. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum dan dapat memberikan akibat hukum bagi yang mengalihkan maupun yang menerima peralihan tersebut sesuai peraturan yang berlaku sehingga sebaiknya para pihak yang terkait mematuhi peraturan dan perjanjian yang telah dibuat.

---

Fiduciary guarantee play a big role in the community to fulfill the need for credit by providing guarantee but the possession of things that are objects of guarantee remains in the hands of the debtor. Fiduciary law in Indonesia has undergone many changes and adjustments to provide legal certainty and legal protection to concerned parties, one of which is the establishment of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. In the law, it is stated that the imposition of objects with fiduciary guarantee must be made with a Notary Deed. This is because the Notary Deed is an authentic deed. The Fiduciary Guarantee Deed will later be used for registration of fiduciary guarantee. Fiduciary guarantee registration result in a Fiduciary Guarantee Certificate which is proof of the birth of the fiduciary guarantee. The problem is even though the law already regulates the prohibition for transferring things that are objects of fiduciary guarantee without prior written approval from fiduciary acceptor, in reality there are still many violations which not only have legal consequences for fiduciary acceptor, but also to fiduciary giver and third parties which get the transfer, for example as can be seen in the case of the Gorontalo District Court`s Decision Number 295/Pid.Sus/2016/PN Gto. The research method used in this study is normative juridical with a qualitative approach and descriptive analytical. This study concludes that the transfer of things that are objects of fiduciary guarantee without prior written approval from the fiduciary recipient is a form of violation of law and can provide legal consequences for those who transfer or those who receive the transfer in accordance with applicable regulations therefore the parties involved should comply with the regulations and agreements that has been made.

Abstrak :
Pengalihan terhadap tanah yang belum bersertipikat dengan bukti tertulis salah satunya yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) seharusnya dilakukan setelah melalui proses pendaftaran tanah pertama kali, untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan seseorang atas tanah dan mencegah terjadinya sengketa tanah. Penulisan ini membahas mengenai kekuatan hukum SKT dalam proses pengalihan tanah dan kesesuaian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2137 K/PDT/2021. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif dan preskriptif. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian yaitu pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap tanah yang belum bersertipikat dengan menyerahkan salah satunya yaitu bukti tertulis berupa SKT diatur dan diperbolehkan dalam Pasal 25 ayat (1) PP No 10 Tahun 1961 dan Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No. 24 Tahun 1997, dengan syarat wajib segera didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997 dan didukung dengan bukti lainnya seperti bukti pembayaran PBB, surat keterangan tidak sengketa, surat penguasaan fisik tanah dan surat keterangan riwayat tanah. Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam menetapkan RR sebagai pemilik yang berhak atas tanah sudah tepat. RR dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik karena telah menguasai fisik tanah dan melakukan pengecekan legalitas tanah sebelum membeli tanah, walaupun jika dilihat dari sejarah tanahnya berasal dari perjanjian pengikatan hibah yang batal demi hukum karena menggunakan bukti tertulis salah satunya yaitu SKT yang telah dijual sebelumnya oleh IT kepada ES. Jika dibandingkan dengan ES, sebenarnya ia merupakan pihak yang paling berhak atas tanah karena memperoleh tanah berdasarkan AJB No. 58/II/1988 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT TYD, akan tetapi ia tidak menguasai fisik tanah dari tahun 1988 dan pada 2015 baru mengetahui bahwa di atas tanahnya terdapat kepemilikan pihak lain yaitu RR. ......The transfer of land that has not been certified with written evidence, one of which is a information land letter issued by the Village Head should be carried out after going through the land registration process for the first time, to provide certainty and legal protection regarding ownership of land. At this writing, will discuss the legal force of a information land letter issued by the Village Head  in the land transfer process and the appropriateness of the considerations and decisions of the Panel of Judges in the Supreme Court Decision Number 2137 K/PDT/2021. This study uses a form of doctrinal research with descriptive and prescriptive research types. The research method is qualitative in the form of prescriptive research results. The results of the study are the making of a Deed of Sale and Purchase Land by the Land Deed Official for land that has not been certified with written evidence, one of which is information land letter issued by the Village Head regulated and permitted in Article 25 paragraph (1) government regulation number 10 of 1961 and Article 39 paragraph (1) letter b government regulation number 24 of 1997 with the condition that it must be immediately registered with the Office land, based on Article 40 government regulation number 24 of 1997. The considerations and decisions of the Panel of Judges in determining RR as the rightful owner of the land is correct. RR is categorized as a buyer in good faith because he physically controls the land and checked the legality of the land before buying the land. ES is actually the person with the most rights over the land because she acquired the land based on the Land Sale and Purchase Deed number 58/II/1988. However, he did not physically control the land from 1988 and she only found out that in 2015, her land was owned by another person, namely RR.

Abstrak :
Penelitian ini membahas penggunaan cessie sebagai jaminan pada Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank X, dimana dalam penerapannya, cessie digunakan sebagai jaminan bagi pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMQ) untuk sementara dengan latar belakang bahwa kebendaan berupa rumah yang dimiliki nasabah belum bisa dibebankan hak tanggungan karena proses jual beli atas rumah tersebut belum sempurna masih dalam bentuk Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB), sehingga untuk tetap mendapatkan jaminan pelunasan pembiayaan yang telah diberikan bank, bank dan nasabah menyepakati suatu bentuk perjanjian bilateral yang berisi penyerahan hak untuk menerima pengalihan developer berdasarkan PPJB jika dikemudian hari nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah dibuat antara bank dan nasabah. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai konsepsi pengalihan piutang dalam KUHPerdata dan hukum fikih muamalah, dan analisis dari penerapan cessie sebagai jaminan akad MMQ pada UUS PT Bank X. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Hasil analisa adalah bahwa dalam hukum fikih muamalah, konsep dasar pengalihan piutang dapat mengacu pada konsep hawalah, sedangkan dalam KUHPerdata dapat dilakukan dengan menggunakan cessie, pembaruan hutang (novasi) atau penggantian hak-hak si berpiutang (subrogasi). Untuk penerapan cessie sebagai jaminan pada akad MMQ di UUS PT Bank X diterapkan dengan konsep cessie menurut KUHPerdata, dengan penyesuaian bahwa yang dialihkan terbatas pada hak-hak yang menjadi milik nasabah sesuai porsi kepemilikan dalam akad MMQ yang dibuat. ......This study discusses the use of cessie as collateral at the Sharia Business Unit (UUS) of PT Bank X, where in its application, cessie is used as collateral for musyarakah mutanaqisah (MMQ) financing with the background that property in the form of houses owned by customers cannot be charged with mortgage rights, because the process of buying and selling the house is still in the form of a Preliminary Sale and Purchase Agreement (PPJB), so to continue to get a guarantee of repayment of the financing that has been given by the bank, the bank and the customer agree on a form of bilateral agreement which contains the transfer of rights to receive the developer transfer based on the PPJB if in the future the customer is unable to fulfill his obligations based on the financing agreement that has been made between the bank and the customer. The problems that will be raised in this research are the conception of the transfer of receivables in the Civil Code and fiqh muamalah law, the analysis of the application of cessie as collateral for the MMQ contract at UUS PT Bank X. To answer these problems, a normative juridical legal research method with a descriptive analytical approach is used. The data analysis was carried out qualitatively by using secondary data through document studies and literature searches. The result of the analysis is that in the Civil Code, the transfer of rights to receivables or receivables can be done using a cessie, on the other hand, the transfer of receivables can also be done by renewing the debt (novation) or replacing the rights of the debtor (subrogation) while in fiqh muamalah, the basic concept transfer of receivables can refer to the concept of hawalah. Cessie as collateral for the MMQ contract at UUS PT Bank X applied with the concept created by the cessie according to the Civil Code, with the adjustment that what is transferred is limited to the rights belonging to the customer according to the portion of ownership in the MMQ contract.