Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pembangunan Apartemen Semanan Indah. Dalam rangka melaksanakan pembangunan, tanah adalah salah satu sarana yang terpenting dimana pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan perlu diperhatikan. Pengadaan tanah ialah rangkaian kegiatan yang diawali dari perolehan, ijin — ijin yang diperlukan sampai dengan perolehan tanah secara legal. Asas — asas umum pengadaan tanah merupakan dasar berlakunya penguasaan tanah dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional kita kepada para pemegang hak atas tanah. Dalam Apartemen Semanan Indah asas - asas umum pengadaan tanah telah diperhatikan dengan baik oleh pihak penyelenggara. PT. X dalam memperoleh tanah untuk pembangunan Apartemen Semanan Indah sudah mematuhi peraturan yang berlaku dalam Hukum Tanah Nasional kita yaitu dengan menggunakan alas hak guna bangunan dalam pembangunan tersebut. PT. X berusaha mendirikan apartemen sesuai dengan peruntukkannya dan kegunaannya sesuai dengan Undang - Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, hanya saja pelaksanaan penjualan terhadap satuan atas rumah susun mengacu pada Surat Keputusan Mentri Negara Perumahan Rakyat nomor ll/KPTS/1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yaitu sebelum bangunan selesai satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah sudah dapat dipasarkan kepada calon pembeli dengan menggunakan pemasaran ojf Plan, yaitu pemasaran atas satuan rumah susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susun belum selesai dibangun, PT. X mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat tersebut.

---

ABSTRACT
In order to ruin and develop a projcct, land is one of the most important things where land procurement supports for the development of the project need to be concerned. Land procurement sequence begin with concessions process up to legalizing land concession. The laws foundation of land procurement is one of primary principal to get land authorization and laws/legal protection given by the Badan Pertahanan Nasional Land Law. Semanan Indah Apartment project has given the laws foundation of land procurement through their developer, PT. X. PT. X have fulfilled their primary obligation, bidding the primary principal which cause to be effective in the Badan Pertanahan Nasional Land Law, by utilize the structure authorization right coaster (alas hak guna bangunan). Neverthless, the development of Apartment Semanan Indah held by PT. X and the apartment unit ownership by the purchaser have been finalized. PT. X acting as the apartment developer attempt to develop the apartment structure according to it’s purpose and utility based on Government regulation no. 16 year 1985 regarding the apartment details, however the sluggishness process headed to the minister of public housing judgment No. 1 l/KPTS/1994 dated 17 November 1994 regarding the Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (apartment sluggishness regulation), where the developer able/authorized to sale the unit of the apartment Semanan Indah with off plan marketing process based on the minister of public housing judgment as mentioned in above.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan pengendalian tanah pada Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu dan pergeserannya. Studi ini juga berupaya mengungkap persamaan kebijakan dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, mengungkap penyatuan persepsi pemerintah dalam memformulasikan bentuk-bentuk ganti rugi pada setiap kebijakan pertanahan di DKI Jakarta, mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan instrumen perizinan sebagai salah satu instrumen teknis dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.

Abstrak :
ABSTRAK
Iklim yang terus berubah cendrung menciptakan keadaan cuaca yang tidak bisa di perkirakan manusia. Salah satu akibat buruknya adalah banjir. Tapi bisa dicegah dengan persiapan yang matang. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan pendidikan dalam menjalankan tidak boleh terganggu dengan hal tersebut. Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai peranan penting dalam mencegah banjir. Untuk mencegah hal tersebut perlu dibangun sebuah Waduk di daerah Lebak Bulus. Maka diadakan pengadaan tanah guna pembanguna demi kepentingan umum. Pengadaan tanah guna kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Nomor 65 Tahun 2006.

Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan. Hal inilah yang akan dikupas dalam bentuk sebuah penulisan tesis yang berjudul Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Waduk Lebak Bulus Di Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mengetahui proses, pelaksanaan pengadaan tanah guna proyek pembangunan Waduk Lebak Bulus di Jakarta Selatan dan kendala yang di hadapi dilapangan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan tipe penelitian Deskriptis Analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta aktual dalam pengadaan tanah ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan harga ganti rugi dalam pembangunan Waduk Lebak Bulus tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menginkan ganti rugi yang sesuai harga pasar tetapi tidak melihat bahwa lokasi tanah dan kondisi fisik bangunan mempengaruhi saat penilaian ganti rugi juga adanya unsur sosial atas tanah. Pemerintah yang lamban memberikan ganti rugi juga menciptakan ketidak adilan bagi masyarakat karena mereka sudah kehilangan tanah mereka tapi belum juga dibayarkan hak mereka.

---

ABSTRACT
The climate which always changed had been established the unpredictable weather. One of the worst impact is flood. But it could be overcome if human did a good preparedness regarding to this problem. Jakarta as the capital city, and also as the center of governance, economy and education is not allowed to get those threats. South Jakarta as the water infiltration area in Jakarta holds an importanta role in overcoming the flood. To overcome this problem, its very important to establish a reservoir in Lebak Bulus. Because of this reason, the land provision for development regarding to public needs is established. The land provision for public needs is regulated in President’s Decree No. 36/2005 jo No. 65/2006.

The implementation of land provision is a complex problem because there are lots of steps and processes that need to be done, thus many stakeholders have different interests in this issue. This problem will be solved in this thesis with title “The Land Provision for Development Lebak Bulus Reservoir Construction in South Jakarta and it aims to know the process, the obstacles that existed, and also the solution of land provision for Lebak Bulus reservoir construction in South Jakarta). The method that has been used in this research is juridical-empiric and the type of this research is analytical-descriptive; its a procedure or problem resolution that has been conducted based on the actual facts in land provision case. The result of this research shows the compensation rate in Lebak Bulus reservoir construction which is not appropriate with community’s needs. The community wants a compensation that suitable with market rate, but they do not concern with the location of land and the physical condition of the construction that would affected the compensation, and the social factor of the land. The government also has a slow action to give compensation, it creates the unfair sphere among community because community lost their land, but they still could not get their rights.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis/swasta berawal dari adanya kebutuhan akan tanah dalam rangka pembangunan. Karena tanah Negara tidak lagi memadai untuk dimohon, maka pihak swasta adakalanya harus memperoleh tanah untuk proyeknya tersebut dari Hak Milik masyarakat. Tidak terkecuali tanah milik Masyarakat Adat. Sebagaimana di Propinsi Bali, tepatnya di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dimana terdapat Proyek Kawasan Pariwisata Terpadu milik PT.Bali Pecatu Graha. Bahwa dalam Ijin Lokasinya terdapat tanah Laba Pura Luhur Uluwatu milik Masyarakat Adat Desa Pecatu. Permasalahan timbul saat ada 2 (dua) pihak yang mengaku sebagai pihak yang paling berhak untuk mengalihkan tanah dimaksud. Bermula dari masalah inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah-masalah mengenai kedudukan hukum diantara 2 (dua) pihak dimaksud yaitu antara Pengempon selaku pengurus Pura dengan pihak Yayasan Uluwatu yang dibentuk oleh keluarga besar pengurus Pura untuk menjalankan kegiatan Pura selaku Lembaga Keagamaan. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun tulisan ini adalah Yuridis Normatif, dengan tipologi penelitiannya Deskriptif-Analitis, jenis data adalah Data Sekunder, alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen dan wawancara, metode analisis data adalah Kualitatif dan hasil laporan penelitian adalah Tesis dengan bentuk Evaluatif-Analitis. Berdasarkan permasalahan di atas Penulis menyusun Tesis dengan judul : “Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Bisnis/Swasta Terkait Tanah Milik Masyarakat Adat (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.123/PDT/2006/PT.DPS.)” Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis/swasta dalam rangka pembangunan adalah mengalihkan hak atas tanah atau transaksi pemindahan hak atas tanah dengan cara-cara yang disepakati/musyawarah antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pemegang hak atas tanah, yaitu dengan jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihaknya. Meski pihak pemegang hak atas tanah terkesan terpaksa melepaskan karena tanahnya masuk dalam Ijin Lokasi proyek, pihak pengembang sebagai pihak yang membutuhkan tanah selayaknya juga memperhatikan kesejahteraan dan kelangsungan peningkatan taraf hidup bekas pemegang hak atas tanah. Hal ini dikarenakan tanah yang akan didapatkan oleh pihak investor pada masa mendatang harga dan nilai jualnya akan semakin tinggi karena telah dikemas sebagai obyek bisnis properti. Selayaknya hal tersebut juga berlaku bagi bekas pemegang hak atas tanah, bahwa setelah melepaskan hak atas tanahnya taraf hidupnya juga harus meningkat.

---

ABSTRACT
Land acquisition for business/private sector originated from the need for land in the development. Because the ground state is no longer adequate for the request, then the private sector sometimes have to acquire land for the project from the public Properties. No exception Indigenous lands. As in Propinsi Bali, precisely in the village of Pecatu, South Kuta district, Badung regency where there is an Integrated Tourism Zone Project owned PT.Bali Pecatu Graha. That there is a location in the Permit lands belonging Profit Pura Luhur Uluwatu Pecatu village of Indigenous Peoples. Problems arise when there are two (2) parties who claimed to be the most entitled to dispose of the land in question. Starting from this problem the authors are interested in doing research related to issues concerning the legal status between 2 (two) parties intended that the board as a result, many of Pura Uluwatu with the Foundation established by the board of the family to run the activities Pura Pura as Religious Organization. The method used to compile the author of this paper is normative juridical, with descriptive-analytical research typology, the type of data is secondary data, data collection tool is the study of documents and interviews, data analysis methods and results are Qualitative research report is a thesis with Evaluative form- Analytical. Based on the above problems Writers compose thesis with the title: "Judicial Review of Land Acquisition For Business interests / Related Private Land Owned Indigenous Peoples (Studies Case Against High Court verdict Denpasar No.123/PDT/2006/PT.DPS.)" That the procurement activities land for business/private sector in the development is the transfer of land rights or transfer of land transactions in ways that agreed / consensus between parties who need land to land rights holders, namely the sale, exchange or other means that agreed upon by the company. Although the holders of land rights seem forced to let go because the land included in the project Location Permit, the developer of the parties who need the land should also pay attention to the welfare and living standards improved survival former holders of land rights. This is because the land will be acquired by the investor on the future price and resale value will be higher because it has been packaged as a business object property. Should it also apply to the former holders of land rights, that after releasing their land rights have improved their living standards as well.

Abstrak :
Pengadaan tanah untuk perluasan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo yang di mulai tahun 2011 telah menyisakan masalah ganti rugi belum selesai atas bidang tanah. Penelitian ini dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini terdapat tindakan P2T yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala BPN nomor 3 Tahun 2007. Tindakan tersebut adalah melakukan pembayaran uang ganti rugi tanpa menggunakan hasil pengukuran yang sah yang berujung pada penolakan uang ganti rugi. P2T telah menggunakan hasil pengukuran yang dibuat oleh PT AP1 secara sepihak. P2T juga telah memanipulasi berita acara pembayaran ganti rugi tanggal 30 November 2011 nomor 03520/P2T/XI/2011. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan semangat pengadaan tanah secara cepat , transparan dan terbuka. Untuk menyelesaikan tanah sisa dalam pengadaan tanah ini, Pihak AP1 dapat melakukan pengadaan tanah skala kecil. Tanah dapat diperoleh melalui jual beli atau tukar menukar antara PT AP1 dan warga Gagaksipat.

---

The Land Procurement for the expansion of the Adi Soemarmo International Airport that began in 2011 has left the issue of compensation which has not been completed. This study are use analysis prescriptive with empirical juridical approach. The results of this research is P2T (The Land Procurement Committee) action are contrary to Article 20 paragraph (1) of BPN Regulation No. 3 of 2007. Such actions are making a payment of money compensation without a valid result of measurement culminates in rejection of the money compensation. P2T have used the results of measurements made by PT AP1 (PT.Angkasa Pura 1) unilaterally. P2T also had manipulated the official report of the compensation payment number 03520 / P2T / XI / 2011 dated November 30, 2011. Such actions are contrary to the land acquisition spirit; these are fast, transparent and open. To complete the remaining land in this land acquisition, PT.AP1 can undertake small-scale land acquisition. Land can be acquired through purchasing or exchanging between PT AP1 and Gagaksipat citizens.