Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Transaksi pada pengadaan barang dan jasa kian berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai resiko-resiko hubungan hukum terutama disebabkan dalam perjanjian tersebut dibutuhkan banyak mitra tidak hanya yang memiliki hubungan kontraktual dalam perjanjian maupun pihak-pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki hubungan kontraktual seperti subkontraktor. Sering terjadi pada kasus di mana subkontraktor telah melaksanakan pekerjaannya dan pihak lain telah menikmati hasil dari pekerjaannya, namun ia tidak membayarnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak lain yang dapat memperkaya dirinya secara tidak adil. Keadaan seperti ini dapat diselesaikan melalui upaya hukum yang dikenal dengan istilah quantum meruit. Quantum meruit adalah suatu teori hukum yang dibutuhkan untuk menjunjung keadilan dan kepatutan kepada pihak yang telah dirugikan.

---

Transactions on the procurement of goods and services are developed, so there is a possibility that there are various legal risks, especially because the agreement requires many partners not only to have contractual relationships in the agreement or other third parties who do not have contractual relationships such as subcontractors. It often happens in cases where the subcontractor has finished his work and the other party has received the benefit from the work done, but he does not pay it. This research is a normative juridical research that conducted on both written and unwritten positive law. The result in this paper concludes that it can result the damages for the other party and a benefit which has been unjustly enriched by the other party. Such a circumstances can be resolved through the equitable remedy known as ldquo quantum meruit. Quantum meruit is a theory in the law that requires fairness and reasonableness for the one who has been injured.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang proses pengadaan barang dan jasa pada Institusi Pendidikan X. Penyediaan kebutuhan barang dan jasa secara cepat dan tepat waktu sebagai penunjang dalam kegiatan operasional dan pengajaran sangatlah penting. Sistem informasi pengadaan barang dan jasa diharapkan akan mempermudah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Analisis dan perancangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa Institusi Pendidikan X menggunakan metode FAST Framework for the Application of System Thinking . Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis permasalahan dan kebutuhan yang diinginkan oleh stakeholder menghasilkan rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis dan stakeholder.

---

ABSTRACT
Focus of this study is the procurement of goods and services at an Educational Institution X. A timely procurement process to support operational and academic activity is very crucial. The procurement information system is expected to ease the process of procurement. The Analysis and design of procurement information system at Educational Institution X is employed using FAST Framework for the Application of System Thinking method. This study shows that the analysis of the problem and identification of users rsquo requirement of the expected system are necessary to produce system design that meets the requirement of business process and stakeholders.

Abstrak :
Di Indonesia, kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas. Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik. Adanya warna publik dalam jenis kontrak ini merupakan ciri yang khas yang membedakan dengan kontrak komersial pada umumnya. Di Indonesia hubungan kontraktual yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa masuk ke dalam ranah hukum perdata. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan mengingat posisi pemerintah sebagai institusi publik yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Sebagai badan publik, pemerintah memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya. Berbeda dengan Indonesia, di Perancis hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa termasuk ke dalam ranah hukum administratif. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan penulis bahas ialah hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Perancis, dan perbandingan hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah antara Indonesia dan Perancis. Penulis menggunakan kajian ilmu hukum normatif, dengan penelitian kepustakaan berpendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah untuk melengkapi pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, lebih khusus mengenai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak secara tegas mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini penulis maksudkan agar dihasilkan peraturan yang lebih jelas, lengkap, dan tepat mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. ......In Indonesia, contract made by the government are multi faceted and have a distinctive character. Although the legal relationship created between the Government and its partners is a contractual relationship, but it contains not only private law, but also public law. In Indonesia the contractual relationship between the government and the provider of goods and services is still included within the scope of civil law. This concept creates some problems due to the position of government as public institution is different with private institutions. As public institution, the government has several privileges that it has not been provided by private institutions. Nevertheless, in France, the relationship between the Government and the providers of good and services is included within the scope of administrative law. In this regard, the issues that author will discuss are legal relationship and government procurement arrangements in Indonesia, legal relationship and government procurement arrangements in France, and the comparison of legal relationship and government procurement arrangements between Indonesia and France. Author applies normative legal study, with literature research as the source by using the law approach and comparative approach. The result suggested to the government to complete the regulation on procurement of government goods and services, more specifically regarding the courts authorized to resolve the dispute, which is not clearly stated in the Presidential Regulation No. 16 of 2018. Author intends to produce a clearer, complete, and more precise regulation on the procurement of government goods and services.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peranan Bagian Pengawasan Internal serta memberikan perancangan audit kinerja di Bagian Pengawasan Internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa tingkat kapabilitas Bagian Pengawasan Internal pada peranannya dalam organisasi masih berada pada Level I. Initial yang ditunjukkan melalui sempitnya lingkup kerja audit metodologi audit yang sederhana, kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi, dan keahlian auditor serta kedudukan yang kurang independen dalam struktur organisasi Setjen DPR. Hal tersebut mengakibatkan hasil pengawasan belum memberikan kontribusi bagi keberlangsungan organisasi dalam pencapaian tujuan karena rendahnya kualitas informasi dalam laporan dan menjadikan lemahnya peranan Bagian Pengawasan Internal dalam organisasi. Untuk meningkatkan perannya Bagian Pengawasan Internal perlu untuk meningkatkan jenis layanan auditnya melalui identifikasi kebutuhan pimpinan akan informasi dan menerapkan metodologi audit kinerja dalam pelaksanaan auditnya. Dengan menerapkan audit kinerja yang didahului dengan perencanaan yang matang untuk menentukan tujuan kriteria dan program pengujian terinci auditor dapat memandang lebih luas suatu permasalahan dan menemukan masalah yang lebih krusial yang mempengaruhi kinerja baik terhadap satu unit kerja maupun pengaruhnya kepada kinerja organisasi secara keseluruhan sehingga dapat membantu auditor dalam merumuskan rekomendasi menjadi tepat sasaran dapat dilaksanakan dan bertujuan untuk perbaikan operasional sehingga dapat menyediakan informasi yang membantu pimpinan dan unit kerja dalam pencapaian tujuan.

---

ABSTRACT
This research aims to determine the role of Internal Control Section and provide performance audit design on Internal Control Section. This research used a qualitative approach and collect the data research through interviews and documentation studies. The results of this research concluded that the role of Internal Control Section at the level of capability is at Level 1 ndash. Initial that indicated by the narrow scope of the audit lack of audit mehodology lack of competence and skill development activities of auditors as well as lack of its positions within the organizational structure. This affect to the contribution of the audit results to organization rsquo s sustainability and organizational accomplishment due to the low quality of the information in the audit report and weaken the role of Internal Control Section To enhance its role the Internal Control Section necessary to improve the types of audit services by identifying the leaders rsquo needs for information and apply performance audit methodology in the implementation of the audit. By applying the performance audit that preceded by planning process to determine the objectives criteria and detailed test program the auditor can seek at a wider problem and find more crucial issues that affects the performance of both the unit and its influence on the performance of the organization as a whole so that the auditor can formulate better recommendations and aim operational improvements so can provide information that helps leaders and managersin the achievement of goals.

Abstrak :
Dalam melaksanaan kegiatan usaha di Suatu Perusahaan, maka diperlukannya Barang maupun jasa dari Perusahaan lain untuk mendukung berjalannya suatu proses bisnis di Perusahaan tersebut. Dalam melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa, PT Indonesia Power sebagai anak Perusahaan BUMN PT PLN (Persero) dapat ikut serta dalam pelaksanaan Sinergi BUMN yakni, melakukan Penunjukan Langsung baik kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/ atau Perusahaan terafiliasi BUMN atau antar Anak Perusahaan BUMN dan/ atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN yang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 12A Permen Nomor PER-15/MBU/2012. Adapun yang menjadi permasalahan di dalam tesis ini yaitu perihal pengadaan barang/jasa dengan sinergi BUMN apakah melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat (terutama penerapan sinergi BUMN di PT Indonesia Power). Metode Penelitian yang digunakan di dalam tesis ini yaitu metode penelitian hukum normatif atau metode studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Dari permasalahan tersebut diketahui, PT Indonesia Power dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa terutama dalam penerapan sinergi BUMN, telah mengikuti ketentuan internal Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Indonesia Power yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri, Keputusan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan Usaha yang tidak sehat dan berlakunya Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

Outsource goods and services were needed to support the business activities in an enterprise. PT Indonesia Power as a subsidiary of a state owned enterprise PT PLN (Persero) may be involved in the implementation of synergies of state owned enterprises, which may directly appoint state owned enterprises, subsidiaries of state owned enterprise or affiliated companies of state owned enterprise to procure goods and services, as stated in article 12A of Ministerial Regulation Number PER-15/MBU/2012. The issue to be discussed in this thesis is regarding the compliance of direct appointment system on procurement of goods and services in synergies of state owned enterprises towards the principle of unfair competition (particularly in the implementation of state owned enterprises in PT Indonesia Power). This is a normative legal research which gather and analyze secondary data. After the issue was analyzed, it was known that PT Indonesia Power has been procuring goods and services (especially in the implementation of synergy of state owned enterprises) in accordance to its internal policy which does not breach the ministerial regulation, presidential decree on procurement of goods and services, the principle of unfair competition and finally the enforceability of Article 50 Point a of Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Abstrak :
Pengadaan barang dan jasa sering kali berurusan dengan anggaran yang besar sehingga membuatnya rentan terhadap korupsi. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebesar 21 persen dari total kasus yang ditangani KPK. Sebagai upaya untuk mengurangi angka korupsi, Pemerintah Indonesia meluncurkan e-Procurement sejak 2008. Penelitian ini menguji dampak penerapan e-Procurement dalam mengurangi korupsi pengadaan barang/jasa. Dengan menggunakan pendekatan regresi negative binomial, yang akan menganalisis data kasus korupsi pengadaan inkracht KPK dalam kurun waktu 2015-2022, dan membawa dimensi baru dengan menambahkan unsur kelembagaan dan kaitannya dalam mengurangi korupsi pengadaan. Hasilnya, penerapan e-Procurement secara signifikan berkorelasi dengan penurunan kasus korupsi pengadaan barang jasa. Kemudian, tingkat reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi yang tercermin dari Nilai RB dan Nilai SAKIP juga memiliki hubungan yang signifikan dalam mengurangi korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah bahwa kombinasi penerapan e-Procurement dan pengelolaan kelembagaan yang baik dapat menjadi faktor yang menentukan untuk mengurangi tingkat korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia ......Public procurement often deals with huge budgets, thus making it vulnerable to corruption. According to data from the Corruption Eradication Commission (KPK), public procurement related corruption has proportion up to 21 percent from total corruption cases handled by KPK. To reduce the number of public procurement corruption, Indonesian government launched e-Procurement since 2008. This study examines the impact of e-Procurement implementation to reduce public procurement corruption. By using Negative Binomial Regression approach, this study analyzes data KPK related to public procurement corruption cases inkracht in 2015-2022, and try to bring new dimension by adding institutional aspect and its effect to reduce public procurement corruption. As a result, the implementation of e-Procurement is significantly correlated with a decrease in number of procurement corruption cases. Furthermore, the level of bureaucratic reform and performance accountability of institution as reflected by the RB Score and SAKIP Score also have a significant correlated to reduce the number public procurement corruption in Indonesia. This findings are expected to be an input for the government that the combination of e-Procurement implementation and well managed institution can be a decisive factor to reduce the level of public procurement corruption in Indonesia.

Abstrak :
Korupsi di Indonesia sudah sangat serius dengan rendahnya Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Studi ini menguji pengaruh tekanan kerja terhadap potensi korupsi pada panitia pengada barang/jasa di Propinsi X. Disain studi ini adalah cross sectional yang meliputi semua panitia pengadaan barang/jasa periode pengadaan tahun 2009-2014. Sampel yang diamati berjumlah 513 individu pengada barang/jasa. Pengumpulan data sekunder untuk mendapatkan 2 kelompok berpotensi korupsi dan tidak berpotensi korupsi. Untuk mendapatkan model yang parsimonious dan robbus digunakan analisis multilevel regresi logistic untuk melihat pengaruh variabel tingkat individu dan tingkat instansi terhadap potensi korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panitia yang mengalami tekanan kerja di tingkat individu mempunyai probabilitas 2,495 (POR 2,495; 95%, 0,901- 6,906). Pada model-0 nilai MORinstansi =33,79 dan pada model-2 nilai MORinstansi =51,13, meningkat sebesar 51,6%. Interval Odds Ratio (IOR) variabel nilai PBJ memiliki rentang yang sangat lebar 0,006 – 34184 melewati angka 1, artinya efek variasi tempat bekerja panitia PBJ sangat besar mempengaruhi potensi korupsi. Prevalensi tekanan kerja terhadap potensi korupsi sangat tinggi yaitu 93,4%. Setelah dikontrol oleh beberapa variabel konfonder, pada tingkat instansi yaitu nilai PBJ ≥ 5 Milyar signifikan mempengaruhi potensi korupsi. Dari hasil analisis epidemiologi, dapat dilakukan upaya pencegahan potensi korupsi dalam PBJ melalui jaring penyebab dengan metode ANNA (Alur Pengendalian Antikorupsi Pengadaan Barang/Jasa). Generalisasi dapat dilakukan pada populasi yang mempunyai karakteristik yang sama, prevalensi stress kerja yang sama dan jumlah angkatan kerja besar seperti propinsi X. ......Corruption in Indonesia has become a very serious problem as shown by the low Corruption Perception Index in Indonesia. This study examines the effect of working pressure to the potency of corruption among procurement staff in Province X. This cross sectional study involved all procurement committee in the year of 2009-2014. About 513 procurement staff were recruited as study samples. The secondary data was obtained in order to determine whether the project, which samples were involved, was categorized as potentially having corruption or not. In order to acquire both parsimonious and robbust, multilevel reggression logistic analysis was used to analys the effect of each variables at the level of individual and agency toward corruption potency. The result shows that working pressure in the level of individual has a probability 2,495 times higher having potency of corruption (POR 2,495; 95%, 0,901- 6,906). In model-0 value of MORagency =33,79 and in model-2 value MORagency =51,13, it improved for 51,6%. Interval Odds Ratio (IOR) of procurement value variable had very wide span of 0,006 - 34184 passed number 1, this means the effect of variation of procurement committee's working place highly affected the potency of corruption. The prevalens of working pressure is 93.4%. After controlled by some of potential confounders, in contextual level (working agency), value of procurement more than Rp. 5 billion was significantly associated with potency of corruption. From the epidemiological view, potency of corruption can be prevented through ANNA method (Alur Pengendalian Antikorupsi dalam Pengadaan Barang & Jasa/ Anti-Corruption Controlling Flow in procurement). The finding is generalized to other population with the similar characteristic, prevalens of working presure and number of employed population as province X

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang dan jasa pada organisasi XYZ dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Selanjutnya penulis menganalisis pengendalian internal pada kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan unsur pengendalian internal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan di organisasi XYZ belum sepenuhnya sesuai pada Peraturan Presiden No 16 tahun 2018. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengendalian internal pada pengadan barang dan jasa telah dilaksanakan memenuhi kelima unsur sistem pengendalian intern pemerintah. Namun masih terdapat kelemahan pada beberapa unsur pengendalian internal. ......This study aims to analyze the compliance of the procedures for the procurement of goods and services in the XYZ organization with Presidential Regulation No. 16 of 2018. Furthermore, the authors analyzes the internal control in the procurement of goods and services based on internal control elements of Government Regulation Number 60 of 2008. This study is a study case using qualitative descriptive method. The study was conducted with literature review and interviews. The results of this study is that the procedures for the procurement of goods and services at the XYZ organization are not fully comply with Presidential Regulation No. 16 of 2018. These research also shows that internal control of the procurement of goods and services has been carried out fulfilling the five elements of government internal control systems. However, there are still several obstacles in the element of internal control.