Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pembangunan Apartemen Semanan Indah. Dalam rangka melaksanakan pembangunan, tanah adalah salah satu sarana yang terpenting dimana pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan perlu diperhatikan. Pengadaan tanah ialah rangkaian kegiatan yang diawali dari perolehan, ijin — ijin yang diperlukan sampai dengan perolehan tanah secara legal. Asas — asas umum pengadaan tanah merupakan dasar berlakunya penguasaan tanah dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional kita kepada para pemegang hak atas tanah. Dalam Apartemen Semanan Indah asas - asas umum pengadaan tanah telah diperhatikan dengan baik oleh pihak penyelenggara. PT. X dalam memperoleh tanah untuk pembangunan Apartemen Semanan Indah sudah mematuhi peraturan yang berlaku dalam Hukum Tanah Nasional kita yaitu dengan menggunakan alas hak guna bangunan dalam pembangunan tersebut. PT. X berusaha mendirikan apartemen sesuai dengan peruntukkannya dan kegunaannya sesuai dengan Undang - Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, hanya saja pelaksanaan penjualan terhadap satuan atas rumah susun mengacu pada Surat Keputusan Mentri Negara Perumahan Rakyat nomor ll/KPTS/1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yaitu sebelum bangunan selesai satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah sudah dapat dipasarkan kepada calon pembeli dengan menggunakan pemasaran ojf Plan, yaitu pemasaran atas satuan rumah susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susun belum selesai dibangun, PT. X mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat tersebut.

---

ABSTRACT
In order to ruin and develop a projcct, land is one of the most important things where land procurement supports for the development of the project need to be concerned. Land procurement sequence begin with concessions process up to legalizing land concession. The laws foundation of land procurement is one of primary principal to get land authorization and laws/legal protection given by the Badan Pertahanan Nasional Land Law. Semanan Indah Apartment project has given the laws foundation of land procurement through their developer, PT. X. PT. X have fulfilled their primary obligation, bidding the primary principal which cause to be effective in the Badan Pertanahan Nasional Land Law, by utilize the structure authorization right coaster (alas hak guna bangunan). Neverthless, the development of Apartment Semanan Indah held by PT. X and the apartment unit ownership by the purchaser have been finalized. PT. X acting as the apartment developer attempt to develop the apartment structure according to it’s purpose and utility based on Government regulation no. 16 year 1985 regarding the apartment details, however the sluggishness process headed to the minister of public housing judgment No. 1 l/KPTS/1994 dated 17 November 1994 regarding the Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (apartment sluggishness regulation), where the developer able/authorized to sale the unit of the apartment Semanan Indah with off plan marketing process based on the minister of public housing judgment as mentioned in above.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan pengendalian tanah pada Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu dan pergeserannya. Studi ini juga berupaya mengungkap persamaan kebijakan dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, mengungkap penyatuan persepsi pemerintah dalam memformulasikan bentuk-bentuk ganti rugi pada setiap kebijakan pertanahan di DKI Jakarta, mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan instrumen perizinan sebagai salah satu instrumen teknis dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.

Abstrak :
ABSTRAK
I. Dewasa ini kebutuhan akan gedung perkantoran di kota-kota besar, terutama di DKI Jakarta, tidak dapat dielakkan lagi. Ini menyebabkan beberapa waktu yang lalu banyak daerah pemukiraan dipergunakan untuk perkantoran. Untuk mengatasi ini, dibuka kesempatan bagi perusahaan perusahaan dalam rangka penanaman modal ikut berpartisipasi dalam pembangunan gedung perkantoran. Salah satu perusahaan tersebut adalah P.T.SUMMITMAS PROPERTY yang membangun gedung perkantoran bertingkat 20 di Jl. Jenderal Sudirman, Raveling No.61-62 Jakarta Selatan. II. Pembangunan memerlukan tanah sebagai sarananya. Untuk mendapatkan tanah ini, pengusaha perlu memperhatikan beberapa hal antara lain : rencana tata guna tanahnya, status hukum pengusaha sendiri, subyek-subyek hak atas tanah, dan status tanah yang tersedia. Juga perlu diketahui bagaimana caranya mengetahui status tanah yang tersedia itu. III. Untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal, tatacara - penyediaan dan pemberian hak atas tanahnya, diatur dalam PMDN 5/1974, PMDN 5/1977, PION 3/1974, dan PMDN 12/1984. Dari peraturan-peraturan ini, yang masih berlaku adalah PMDN 5/1974 dan PMDN 12/1984. IV. Tanah yang tersedia dapat diperoleh dengan berbagai cara yang dalam garis besarnya dapat dibedakan dalam 2 kelompok ; 1. Penguasaan tanah yang tidak bersumber langsung dari Negara dapat dilakukan dengan sewa menyewa. 2. Penguasaan tanah yang bersumber langsung dari Negara dapat dilakukan dengan : - permohonan hak atas tanah - pemindahan hak - pembebasan hak. Pada waktu P.T. SUMMITMAS memperoleh tanah yang diperlukan, tatacara penyediaan tanah pada waktu itu baru diatur dalam PMDN 5/1974 dan PMDN 5/1977. Tanah diperoleh P.T. SUMMITJyiAS melalui acara pembebas an hak, tetapi tatacaranya berbeda dengan peraturan yang berlaku. VI. Kesimpulan : Penyimpangan terhadap peraturan yang ada mengenai pembebasan tanah, tidak hanya dilakukan oleh pengusaha, tetapi juga oleh aparatur aparatur di bidang agraria sendiri , maupun oleh Pemerintah DKI Jakarta. Saran : a. Peraturan-peraturan di bidang agraria yang memuat kewajiban, hendaknya diberi sanksi untuk pelaksanaannya. b. Kemampuan aparatur di bidang agraria harus terus ditingkatkan. c. Peraturan Daerah hendaknya jangan bertentangan, tetapi harus menunjang pelaksanaan peraturan-peraturan yang bersifat Nasional.

Abstrak :
Dalam proyek pembangunan, pengadaan material merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaaan proyek secara keseluruhan. Keberadaan material dalam jumlah yang besar akan sangat menyulitkan dalam pcngaturan pemakaiannya. Kondisi ini sangat riskan terhadap timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang dalam hal ini sangat bcrpengaruh sel-:ali terhadap hiaya proyek, sehingga diperlukan suatu konsep manajemen yang baik. Peranan suatu manajemen dapat dianalisis tcrhadap suatu jalannya proses pengadaan yang dalam hal ini diambil Salah satu tahapannya yaitu pada tahap pembelian material. Dalam prosesenya tahapan pembelian dibagi menjadi beberapa tahap yaitu : Purchasing planning, solicitation planning, solicitation, source solicitation, contract administration dan contract closeout. Tahapan-tahapan pada pembelian tersebut akan diolah datanya dengan mcnggunakan suatu tools komputer yaitu menggunakan program excel. Dalam prosesnya tahapan tersebut akan dianalisis tingkat pengaruh dan frekuensinya terhadap penyimpangan -penyimpangan yang dalam hal ini ditinjau pada pembelian material. Hasil dari pengolahan data akan dibuat suatu rangking yang akan menunjukkan tingkatan dari dampak terscbut. Dari nilai tersebut akan terlihat sejauh mana peranan manajemen berpengaruh terhadap penyimpangan penyimpangan biaya pemhelian material. Dengan memahami dari awal tingkat pengaruh yang timbul, maka untuk selanjutnya hal ini dapat dijadikan acuan dalam pclaksanaan selanjutnya. ......In project of development, material represent part of inseparable from project of as a whole. existence of big Material in number will very complicating in arrangement its usage. this Condition very dengerous to incidence of deviation which in this case very having an effect on once to expense of project, so that needed by a good management concept. Role a management can be analysed to the way levying process which is in this case taken one of its step that is phase purchasing of material. In its purchasing step divided to become some phase that is : Planning Purchasing, planning solicitation, solicitation, solicitation source, administration contract and closeout contract. Step the purchasing will be processed its data by usisng a computer tools that is excel program use. In course of the step will be analysed by influence storey;level and its frequency to overcome or deviation which is in this case evaluated by at expense of project. Result of from data processing will be made level from the impact. From the value will seen how far management role have an effect on to deviation of[is expense of purchasing of material. With know from early arising out influence storey;level, henceforth this matter can be made reference in execution hereinafter.