Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan menggunakan data BPS mengenai Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) Tanaman Padi 2011, penelitian menganalisis distribusi manfaat dari kebijakan subsidi pupuk di Indonesia dan dampaknya terhadap produksi padi. Penelitian menemukan bahwa pentargetan terhadap penerima manfaat subsidi pupuk melalui mekanisme RDKK belum berjalan efektif. Hampir seluruh petani yang disurvei menerima manfaat dari subsidi pupuk tanpa melihat kepemilikan luas lahan. Efek dari kebijakan subsidi pupuk bersifat regresif dan sebanyak 40 persen kelompok petani dengan lahan terluas menikmati 64 persen manfaat dari total belanja subsidi sementara 60 persen kelompok petani dengan kemilikan lahan kecil hanya menikmati 36 persen dari total belanja subsidi pupuk. Subsidi pupuk berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan Urea di mana pada beberapa kasus menyebabkan penggunaan Urea berlebihan yang berdampak negatif terhadap produksi padi. Hubungan antara penggunaan Urea dan produksi padi digambarkan seperti kurva U terbalik. Studi juga menemukan bahwa titik optimal produksi padi terjadi pada penggunaan pupuk Urea sebesar 246 kg/Ha, pada titik tersebut hubungan Urea dengan produksi padi akan berbalik dari positif ke negatif. Tingkat optimal tersebut sejalan dengan yang direkomendasikan oleh pemerintah. ...... Using data of the BPS Survey 2011 on SOUT this research analyzes the distribution of benefits from fertilizer subsidies and their impact on rice production The findings show that the targeting of benefits from fertilizer subsidy through RDKK system ineffective Thus most rice producers benefit from subsidized fertilizer regardless of whether they had small large paddies The effect of this policy is regressive and the 40 percent largest farmers capture up to 64 percent of the fertilizer subsidy while the 60 percent smallest farmers capture only 36 percent of the subsidy The subsidies contribute to an increased use of urea which in some cases has resulted in an overuse that has a negative impact on yields Thus overall the relationship between fertilizer use and rice yields is best described as an inverted U curve relationship The study also found that the maximum level of urea use is 246 Kg Ha at which the relationship with yields reverses from positive to negative It is in line to that recommended by the Government.

Abstrak :
Studi mengenai social well-being sudah menjadi fokus kajian Konsorsium SWB di Asia. Social well-being melihat kualitas hidup seseorang secara personal dan relasional dalam konteks karakteristik masyarakat tempat tinggalnya. Studi terdahulu menyebutkan bahwa faktor determinan sosial well-being terbagi secara struktural dan kultural. Penelitian ini berupaya melihat pengaruh tingkat modal sosial terhadap kondisi social well-being masyarakat. Kebaharuan yang ditawarkan dalam studi ini adalah melihat kondisi social well-being berdasarkan kelompok penerima manfaat program CSR (beneficiaries) dengan bukan penerima manfaat program CSR. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan teknik stratified random sampling, studi ini menemukan bahwa modal sosial memiliki korelasi positif yang cukup kuat dengan kondisi social well-being masyarakat Pulau Kelapa. Lebih lanjut, hubungan kedua variabel tersebut menguat pada kelompok penerima program CSR perusahaan migas, disisi lain melemah pada warga yang bukan penerima manfaat program CSR. Secara teoritik, karakteristik komunitas yang homogen, kedekatan komunitas yang cenderung kuat karena adanya ikatan patrimonial, dan kemampuan pengorganisasian sosial yang baik di komunitas merupakan hal-hal yang dapat menjelaskan hasil ini. ......The study of social well-being has become the focus of studies of the SWB Consortium in Asia. Social well-being looks at a person's quality of life personally and relatively in the context of the characteristics of the community in which he lives. Previous studies state that the determinants of social well-being are structurally and culturally divided. This study seeks to see the effect of the level of social capital on the condition of social well-being of society. The novelty offered in this study is looking at the condition of social well-being based on groups of beneficiaries of CSR programs with non-beneficiaries of CSR programs. By using quantitative methods and stratified random sampling techniques, this study found that social capital has a fairly strong positive correlation with the social well-being condition of the Coconut Island community. Furthermore, the relationship between the two variables strengthened in the group of oil and gas company CSR program recipients, while on the other hand, it weakened in residents who were not beneficiaries of CSR programs. Theoretically, the characteristics of a homogeneous community, the closeness of a community that tends to be strong due to patrimonial ties, and the ability of good social organizing in the community are things that can explain this result.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui integrasi LKMS dalam mengelola dana sosial islam ZISWAF dan pengaruh ZISWAF terhadap kesejahteraan mustahik. Variabel pada penelitian ini adalah pengelolaan dana ZISWAF oleh LKMS dan kesejahteraan mustahik. Objek dalam penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri. Metode pengumpulan data pada data primer dengan teknik kuesioner dan wawancara serta pada data sekunder dengan menggunakan penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, artikel laman Baznas dan sumber lainnya. Teknik analisa data menggunakan analisis statistik deskriptif, regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelola, Mekanisme Pengelolaan ZISWAF dan Kesadaran Muzakki berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan Mustahik di BMT UGT Sidogiri. ...... This study aims to determine the integration of LKMS in managing ZISWAF Islamic social funds and the effect of ZISWAF on the welfare of mustahik. The variables in this study are the management of ZISWAF funds by LKMS and the welfare of mustahik. The object of this research is BMT UGT Sidogiri. Methods of collecting data on primary data with questionnaires and interviews and on secondary data using previous research, books, scientific journals, articles on the National Development Planning Agency and other sources. The data analysis technique used descriptive statistical analysis, multiple linear regression, classical assumption test and hypothesis testing. The results of this study indicate that the Manager, ZISWAF Management Mechanism and Muzakki Awareness have a significant effect on Mustahik's Welfare at BMT UGT Sidogiri.

Abstrak :
ABSTRAK
Belanja Pendidikan harus lebih diarahkan pengalokasiannya untuk mendorong siswa dari kelompok rumah tangga miskin untuk tetap bersekolah dan melanjutkan sekolahnya sampai jenjang pendidikan menengah sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan terlepas dari belenggu kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengukur distribusi manfaat belanja pendidikan diantara kelompok rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 dengan menggunakan Analisis Penerima Manfaat. Penelitian ini hanya fokus pada belanja pendidikan untuk SMA Negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa distribusi manfaat belanja pendidikan SMA Negeri pada wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kotamadya Administrasi Jakarta Pusat, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara secara dominan diterima kelompok pendapatan menengah ke bawah sedangkan wilayah Kotamadya Administrasi Jakarta Selatan, Kotamadya Administrasi Jakarta Timur, Kotamadya Administrasi Jakarta Barat dan di Provinsi DKI Jakarta secara dominan diterima kelompok pendapatan menengah ke atas.

---

ABSTRACT
Education spending allocation must be directed to encourage students from the poor household to remain in school and continuing school until the level of secondary education to improve their quality of life and they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Jakarta Province 2012 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on education spending for SMA Negeri. The result is education spending benefits for SMA Negeri in the Seribu Island Administration Region, Central Jakarta City Administration Region, North Jakarta City Administration Region predominantly accepted by midlle and lower income group while South Jakarta City Administration Region, East Jakarta City Administration Region, West Jakarta City Administration Region and DKI Jakarta Province predominantly accepted by midlle and upper income group.

Abstrak :
ABSTRAK
Prinsip insurable interest merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian asuransi jiwa. Keberadaan prinsip insurable interest pada dasarnya mencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, perjudian dan taruhan, serta mencegah terjadinya pembayaran manfaat asuransi kepada pihak-pihak yang tidak menderita kerugian atas terjadinya suatu keadaan yang diasuransikan. Seseorang dapat mengasuransikan seseorang lainnya apabila terdapat insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut. Namun, di Indonesia, masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman dalam mengatur prinsip insurable interest. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dapat dikatakan memiliki insurable interest terhadap seorang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam menentukan apakah seorang yang hendak mengasuransikan seorang lainnya, memiliki insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut

---

ABSTRACT
The principle of insurable interest takes a crucial role in a contract of life insurance. The existence of insurable interest principle basically is purposed to diminish any chance of misuse upon the insurance as the insurance may be used as the vehicle to gain some sort of benefit in a wrongful way, gaming and wagering, and as well as to prevent any person to receive some compensation without any los due to an occurrence upon a specific circumstance assured. One can only assure the other if insurable interest exists upon the assured person. However, in Indonesia, no provision neither law can be found as the guidance to regulate insurable interest principle. This research seeks how one can be deemed for having insurable interest toward the assured person and, and therefore, this research can be used as the guidance in determining whether one is having insurable interest toward the assured person.

Abstrak :
Penerima manfaat wakaf ahli adalah kerabat atau ahli waris dari wakif. Permasalahan terjadi apabila seluruh kerabat atau ahli waris dari wakif meninggal dunia sehingga tidak ada pihak yang berhak menerima manfaat wakaf. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai peralihan bentuk wakaf ahli apabila terjadi hal seperti ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan wakaf ahli dan menganalisis proses peralihan bentuk wakaf ahli menjadi wakaf khairi apabila semua ahli waris dari wakif hilang atau telah meninggal dunia berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis berbagai literatur dan melakukan wawancara terhadap pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak memisahkan pengaturan wakaf ahli dengan wakaf khairi. Sementara Peraturan Pelaksana Undang-Undang tersebut hanya mengatur wakaf ahli dalam hal penyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli. Wakaf ahli akan beralih karena hukum menjadi wakaf khairi apabila semua kerabat dari wakaf ahli telah punah atau meninggal dunia. Peralihan bentuk wakaf ini mengaharuskan nazhir melalui PPAIW untuk mendaftarkan kembali harta benda wakaf mengikuti tata cara pendaftaran yang berlaku. Tujuannya agar penerima manfaat atas harta benda wakaf tetap ada. Oleh sebab itu, peralihan bentuk wakaf ahli menjadi wakaf khairi dalam hal semua kerabat dari wakaf ahli telah punah atau meninggal dunia apabila dilihat dengan maslahah mursalah dapat dilakukan. ......The beneficiaries of the waqf ahli are relatives or heirs of the wakif. The problem occurs if all relatives or heirs of the wakif die so that no party is entitled to receive waqf benefits. Laws and regulations in Indonesia regulate the transition of waqf ahli forms in this case. The purpose of this study is to analyze the regulation of waqf ahli and analyze the process of transitioning the form of waqf ahli to waqf khairi if all the heirs of the wakif are have died based on the laws and regulations in Indonesia. This research is a normative legal research by analyzing from various literature and conducting interviews with competent parties in this study. Law Number 41 of 2004 on Waqf does not separate regulation of waqf ahli from waqf khairi . While its Government Regulation only regulates that wakif can choose between the form of waqf khairi or waqf ahli. Waqf Ahli will be changed because the law becomes a waqf khairi if all relatives from wakif have become extinct or have died. This transition of waqf form requires the nazhir through PPAIW to re-register the waqf property following the applicable registration procedures. The goal is for the beneficiaries of the waqf property to remain. Therefore, the transition of the form of waqf ahli to waqf khairi if all relatives from wakif have become extinct or have died when viewed with the maslahah mursalah can be done.

Abstrak :
Pendidikan merupakan jalan keluar yang paling efektif bagi program pengentasan kemiskinan pada jangka menengah dan panjang. Belanja pendidikan pada prinsipnya diarahkan untuk dapat mendorong masyarakat miskin dalam hal meningkatkan kualitas hidupnya melalui hasil yang dicapai dari pendidikan. Karena itu penting untuk memastikan bahwa manfaat belanja pendidikan diterima secara proporsional oleh golongan masyarakat miskin. Untuk melakukan analisa terhadap distribusi dari manfaat belanja pendidikan yang diterima kelompok pendapatan masyarakat digunakan alat analisa Benefit Incidence Analysis. Manfaat belanja pendidikan yang dibelanjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tingkat SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat terdistribusi secara dominan kepada kelompok pendapatan C (Rp. 1000.000 - 3000.000) sebesar 28,12% dan paling kecil diterima oleh kalompok pendapatan terkaya (>5000.000) sebesar 10,38%, sedangkan kelompok masyarakat termiskin hanya menerima 13,46% manfaat belanja pendidikan. Sedangkan dilihat dari kelompok sekolah SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat manfaat terbesar diterima oleh kelompok sekolah 2 sebesar 27,41% sedangkan sekolah dengan kualitas terendah hanya mendapat 14,09%. Secara spesifik manfaat riil belanja pendidikan paling banyak diterima oleh kelompok pendapatan C pada sekolah kelompok 2 sebesar Rp. 8,64 milyar dan terkecil diterima kelompok pendapatan E di kelompok sekolah 5 sebesar Rp. 1,18 milyar. ......Education is the most effective solution for poverty alleviation program in the medium and long term. Education spending is principally directed to encourage the poors to improve their quality of life through education process. It is therefore very important to ensure that the benefits of education spending received by the poorest income groups in society. This thesis analyzes the distribution of education spending received across income group using Benefit Incidence Analysis. The benefits of education expenditure spent by the Government Province of Jakarta at Junior High School in City Adm. Jakarta Barat is predominantly distributed to income group C (1 million ? 3 million) at 28,12%, while the poorest income group received 13,46% of the budget and the richest received the smallest benefits by 10,38%. By school group the benefits predominantly is received by school group 2 by 27,41% and the lowest quality group only received 14,09%. Specifically, the real benefits of education spending is received by income group 3 on school group 2 by Rp. 8,64 billion and the smallest received by income group E on school group 5 by Rp. 1,18 billion.

Abstrak :
Dalam skripsi ini dibahas mengenai prinsip insurable interest dalam asuransi dengan judul Penerapan Asas Insurable Interest Dalam Penentuan Penerima Manfaat Klaim Tertanggung Meninggal dalam Polis Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 46/PDT.G.S/2020/PN.JMB). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana insurable interest menjadi penentu siapa yang berhak menerima manfaat polis (klaim) meninggal dunia dalam polis asuransi jiwa dan bagaimana kemudian penerapan dari insurable interest dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN.Jmb. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asas insurable interest menjadi penentu siapa yang berhak atas penerima manfaat polis asuransi jiwa dikarenakan insurable interest diwajibkan ada selama masa berlakunya pertanggungan sebagaimana dalam Pasal 250 KUHD dan bertujuan untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan mendapatkan keuntungan atas jiwa orang yang dipertanggungkan. Dalam Ernawati melawan Darneli (PN Jambi, 2020), Majelis Hakim kurang tepat dalam menerapkan asas insurable interest yang disebabkan karena Majelis Hakim hanya menilai segi formalitas dari perjanjian asuransi jiwa milik Bastion dan Penggugat saja, namun tidak menilai ketentuan materil perjanjian asuransi berupa insurable interest dan fakta di luar perjanjian asuransi jiwa yang membuktikan bahwa Penggugat tidak berkepentingan atas penerima manfaat klaim asuransi jiwa milik Bastion dan tidak mengalami kerugian dari wafatnya Bastion. Saran dari penulis untuk permasalahan dalam skripsi ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih mendalam mengenai batasan atau kondisi yang bisa menyebabkan seseorang memiliki insurable interest dalam perundang-undangan di Indonesia dan dianjurkannya bagi para pemilik polis asuransi untuk memberitahukan penanggung segera apabila terjadi perubahan fakta terkait dirinya maupun objek asuransi secara berkala. ......In this thesis, the Insurable Interest principle in the insurance law will be discussed with the title of Application Analysis of Insurable Interest Principle in Determining the Beneficiary of a Deceased Policy Holder’s Life Insurance (Case Study Court Decision Number 46/PDT.G.S/2020/PN.JMB). The problems arising in this thesis are how insurable interest can be a factor to determine a rightfully beneficiary of a deceased’s life insurance and how is the insurable interest being applied in Jambi District Court Decision Number 46/Pdt.G.S/2020/PN.Jmb. In this thesis, juridical normative type of research would be used with the usage of secondary data. The analysis method of this thesis is being done with the quantitative method. The results of this thesis show that the insurable interest principle is a determinant factor to determine the rightfully beneficiary of a deceased’s life insurance because it is obligated to have one during the insurance period, as stated in Article 250 Indonesian Commerce Code (KUHD) and insurable interest has the goal of prevent those who are unrightfully to benefit from the perils happened to the insured’s life. In Ernawati v. Darneli (PN Jambi, 2020), The Judge did not applicate the insurable interest principle in the appropriate way, because The Judge only considered the formalities of an insurance contract belonging to Bastion and the Plaintiff, but did not consider the substantial aspect of an insurance contract, which is the insurable interest principle, also the factual happenings outside the insurance contract that prove the Plaintiff does not have an interest in Bastion’s death nor the Plaintiff will suffer any damages because of Bastion’s death. The recommendations of this thesis are the importance of having a more in-depth regulation concerning the limitations or conditions of when does one have an insurable interest in the Indonesian law and the suggestion of immediate issuance of periodical updates of insurance policy to the insurance company by the policy holders, should a change of conditions of themselves or of the insured objects ever happen.

Abstrak :
Kematian merupakan risiko yang ditanggung dalam asuransi jiwa dan perusahaan asuransi wajib membayar dana asuransi kepada ahli waris yang ditunjuk sebagai penerima manfaat jika terjadi kematian. Namun, permasalahan muncul ketika ada ahli waris menurut hukum perdata merasa berhak memiliki dana asuransi padahal dirinya bukan penerima manfaat. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan studi kasus putusan dan bertujuan untuk mengkaji kedudukan penerima manfaat. Adapun permasalahan yang dibahas, yaitu bagaimana pengaturan ahli waris menurut hukum perdata, bagaimana kedudukan penerima manfaat secara hukum kewarisan, dan perlindungan hukum terhadap ahli waris dan penerima manfaat apabila terjadi pembagian harta warisan. Berdasarkan hasil analisis, dana asuransi hanya berhak dimiliki oleh ahli waris yang ditunjuk menjadi penerima manfaat dan mempunyai insurable interest dengan tertanggung. Tidak semua ahli waris menurut hukum perdata merupakan penerima manfaat. Oleh karena itu, dana asuransi bukan bagian dari harta warisan. Dengan demikian, jika tertanggung meninggal dan terjadi pembagian harta warisan, ahli waris menurut hukum perdata hanya berhak atas harta kekayaan tertanggung yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. ...... The death of an individual is a risk covered by a life insurance agreement. In the event of this risk occurring, the insurance company is obligated to pay a certain amount of compensation or insurance proceeds to the designated heirs who are beneficiaries of the insurance. However, complications arise when legal heirs feel entitled to insurance funds despite not being the designated beneficiaries. This study, employing a normative juridical approach and utilizing case studies, aims to examine the position of beneficiaries. The issues addressed include the legal status of heirs in civil law, the legal position of beneficiaries concerning inheritance, and legal protection for both heirs and beneficiaries during inheritance distribution. The analysis concludes that insurance funds rightfully belong only to heirs specifically designated as beneficiaries, possessing an insurable interest with the insured party. Not all legal heirs according to civil law qualify as beneficiaries. Consequently, insurance funds do not constitute part of the inheritance. Hence, in the event of the insured's demise and subsequent inheritance distribution, legal heirs under civil law are entitled solely to the insured's wealth regulated according to the applicable inheritance laws.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai prinsip Insurable Interest dalam asuransi jiwa. Tertanggung memiliki insurable interest terhadap dirinya sendiri sehingga, tertanggung yang mengasuransikan jiwanya mempunyai hak untuk menunjuk seseorang lainnya sebagai penerima manfaat klaim asuransi saat tertanggung meninggal dunia. Sengketa yang dibahas dalam penelitian ini berdasarkan putusan No.10/PDT.G/2015/PN.LBP dengan pokok permasalahan yakni; apakah penyelesaian klaim asuransi jiwa pada putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip insurable interest dan apakah ahli waris yang namanya tidak ditulis sebagai pihak yang berhak menerima manfaat polis klaim berhak secara hukum untuk menerima manfaat klaim polis asuransi jiwa. Dalam putusan ini Majelis Hakim memutuskan memberikan manfaat klaim asuransi kepada pihak lain yang tidak tertulis sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa tersebut dikarenakan merupakan ahli waris dari tertanggung. Sehingga ahli waris mendapatkan manfaat klaim asuransi walaupun, namanya tidak tercantum sebagai penerima manfaat asuransi. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan studi kasus, serta menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan prinsip insurable interest yang merugikan pihak yang berhak menerima manfaat klaim asuransi jiwa tersebut dan perjanjian asuransi bukan merupakan warisan sehingga bukan merupakan hak ahli waris untuk menerima dana asuransi jika nama ahli waris tersebut tidak tertulis dalam polis asuransi sebagai penerima manfaat.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the principle of Insurable Interest in life insurance. The insured has an insurable interest to himself so that the insured who insures his life have the right to appoint another person as the beneficiary claim of insurance when the insured passed away. The dispute discussed in this study is based on the district court decision No.10 PDT.G 2015 PN. LBP with the research questions is the settlement of a life insurance claim on the above decision is in accordance with the principle of insurable interest and is an heir whose name is not written as a beneficiary entitled to receive a policy benefit claim is legally entitled to receive life insurance benefit claims . In this court decision the Panel of Judges decided to grant benefits claims of insurance to other parties who are not written as beneficiaries in the life insurance policy due to their legal standing as the heirs of the insured. This thesis uses normative juridical method, where the writer use the approach of law, conceptual and case study, and use descriptive analytical method. The results of this research is the Panel of Judges has incorrectly applied the insurable interest principle and the insurance law.