Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam usaha untuk meningkatkan kegiatan perusahaan supaya lebih kompetitif dan produktif perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan investasi. Investasi baru dapat diperoleh dengan mencari sumber-sumber pendanaan yang baru. Go public dengan menawarkan saham untuk dapat dibeli oleh masyarakat adalah salah satu alternatif yang banyak diminati di Indonesia pada saat ini. Dari penawaran umum pada pasar perdana akan diperoleh agio saham sebagai selisih antara harga jual saham dengan nilai nominal yang tercantum pada surat saham. Agio saham ini adalah milik perusahaan yang kemudian dapat dialihkan kepemilikannya kepada pemegang saham yaitu dengan mengkapitalisasikannya. Kapitalisasi agio saham ini dapat dilakukan salah satunya adalah dengan menerbitkan saham baru yang dibagikan kepada pemegang saham secara cuma-cuma atau dikenal dengan istilah pembagian saham bonus. Beidasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, kapitalisasi agio saham dengan menerbitkan saham bonus ini dimungkinkan dengan beberapa kewajiban yang harus dilakukan perusahaan sehubungan dengan hal tersebut, seperti penjelasan atas dampak yang timbul dan aspek perpajakannya. Penerbitan saham baru ini akan menyebabkan bertambahnya jumlah saham yang beredar di masyarakat. Dari analisa yang dilakukan, penerbitan saham bonus akan mempengaruhi harga saham, earning per share dan nilai saham. Sedangkan terhadap laba perusahaan, persentase kepemilikan saham, nilai investasi, dan price earning ratio tidak akan terjadi perubahan yang berarti. Kewajiban pajak atas saham bonus ini akan timbul saat terjadi realisasi atau saat saham bonus tersebut dijual dan bukan pada saat diterimanya. Penghasilan dari saham bonus ini wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh saat realisasi.

Abstrak :
Penerbit buku dengan pengarang buku mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling kait-mengkait dalam penerbitan buku. Namun demikian hubungan yang sangat erat dan saling mengkait itu kenyataannya tidaklah sedemikian sehat karena kendatipun hubungan penerbit buku dengan pengarang buku itu sudah tertuang dalam suatu perjanjian, masih juga timbul adanya ketidakpuasan yaitu dari pihak pengarang buku. Ketidakpuasan itu timbul dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dari penerbit buku dan pengarang buku. Perjanjian yang sudah merupakan standart itu, lebih banyak menguntungkan pihak penerbit buku dan pula upaya pengawasan tentang berapa banyak buku yang telah diterbitkan oleh penerbit buku dan berapa banyak buku yang telah dipasarkan dan yang telah terbeli, hampir-hampir tidak dipunya oleh pihak pengarang buku. Sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi agar pihak pengarang buku tidak dirugikan maka perlu adanya keterbukaan dari pihak pengarang buku dalam menentukan isi perjanjian, prosentasi honorarium pengarang harus ada ketentuan atau ada batas minimum yang memadai hasilnya bagi pengarang dan adanya perhatian pemerintah untuk terciptanya perjanjian yang seimbang guna memperhatikan kepentingan pengarang.

Abstrak :
ABSTRAK
Perlindungan Hukum Hak Cipta di bidang penerbitan majalah merupakan salah satu dampak dari berlangsungnya era globalisasi dalam hal perdagangangan internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perlindungan Hukum Hak Cipta di bidang penerbitan majalah meliputi perwajahan (lay out) dari mulai cover depan, isi majalah, hingga cover belakang, artikel, gambar (ilustrasi), karya fotografi, terjemahan, saduran dan hasil pengalihwujudan. Pengalihan Hak Cipta atas Ciptaan-ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dialihkan, dilakukan dengan tetap melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi si Pencipta. Adapun majalah Her World Indonesia merupakan lisensi dari majalah Her World Singapore sebagai majalah prinsipalnya. Segala hal menyangkut perlindungan Hukum Hak Cipta diatur oleh para pihak dalam Perj anj ian Lisensi Majalah Her World Indonesia, yakni meliputi Pasal 1 tentang Grant of License, Pasal 2 tentang Royalty, Pasal 3 tentang Terms of Payment dan Pasal 8 tentang Intellectual Property. Konsekuensi utama atas pengaturan ini yakni pihak Pemberi Lisensi nempunyai status hukum sebagai Pemegang Hak atas merek "Her World" dan Pemegang Hak Cipta atas materi editorial majalah Her World, sedangkan Penerima Lisensi berkedudukan sebagai Pemegang flak Eksklusif untuk mempublikasikan majalah Her :orld Indonesia ke dalam bahasa Indonesia, mendistribusikan dan menjualnya di wilayah Indonesia. Penerapan atas aspek perlindungan Hukum Hak Cipta menyangkut royalti, penggunaan materi editorial, upaya untuk menjaga kualitas majalah Her World Indonesia, Hak Moral dan pengakuan atas hak-hak yang dimiliki oleh Pihak Pemberi Lisensi. Penerapan atas perlindungan aspek-aspek Hukum Hak Cipta juga penting dari segi kepentingan bisnis para pihak dalam bidang penerbitan majalah. Penerapan dengan itikad baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan melancarkan kerja sama yang terjalin di antara para pihak sehingga diharapkan akan mendatangkan investasi yang terus meningkat, yang bermanfaat untuk kepentingan para pihak, bangsa dan negara.

Abstrak :
ABSTRAK
Sertipikat tanah yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun apabila seseorang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut sebagai miliknya maka ia dapat mengajukan keberatan ke pengadilan, pada putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pdt.Plw/1996/PN.DPS terdapat tumpang tindih antara satu bidang tanah dengan yang lainnya di Desa Pemecutan kota Denpasar provinsi Bali, permasalahan pada penelitian ini yaitu apakah yang menyebabkan terjadinya kesalahan proses pengukuran dalam penerbitan sertipikat hak milik nomor 3038/Desa Pemecutan serta apakah pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan kota Denpasar untuk membatalkan sertipikat yang sedang bersengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, kesimpulan dari penelitian ini yaitu penyebab terjadinya kesalahan pengukuran dalam penerbitan sertipikat pada kasus tersebut karena kesalahan prosedur pada saat pembuatan surat ukur, serta ketidaktelitian pejabat kantor pertanahan kota Denpasar, pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan kota Denpasar untuk membatalkan kedua sertipikat yang sedang bersengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 103 PMNA/KBPN 9/1999, maka tanpa ada permohonan pembatalan, Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan keputusan pembatalan hak tersebut

---

ABSTRACT
Land certificate which issued served as strong evidence of ownership, but if someone can prove that the land as his own then he may appeal to court, in denpasar district court verdict number 116/PDT.PLW/1996/PN.DPS there is overlap between the plot with the others in the village of Pemecutan City of Denpasar at Bali province, The problem in this research is what causes an error in the measurement process of issuance of certificates of property rights number 3038 /Desa Pemecutan and whether the consideration of the Head Office of Denpasar city to cancel certificates dispute in accordance with applicable regulations, This literature research used juridical normative research, The conclusion of this study is the cause of measurement error in the issuance of the certificate in the case because of procedural errors during certificate measurement, as well as the inaccuracy of Denpasar city land office officials. Consideration of the Head Office of Denpasar city to cancel the certificate the dispute in accordance with the applicable provisions, as stipulated in article 103 PMNA / KBPN 9/1999, then without any request for cancellation, the National Land Agency have the right to issue certificate cancelation proposal

Abstrak :
setiap perusahaan selalu mempunyai maksud dan tujuan yang menjadi dasar pendirian perusahaan tersebut. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugapnya sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, manajemen memerlukan sarana-sarana untuk mengendalikan perusahaannya, terutama perusahaan yang kompleks dan lingkup kegiatannya yang besar. Salah satu dari saranasarana pengendalian tersebut adalah pemeriksaan intern (internal auditing). Di dalam sebagian besar hasil pemeriksaan intern pada PT XYZ terdapat temuan pemeriksaan berupa keterlambatan penerbitan Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), yang mana LPS ini merupakan salah satu produk utama perusahaan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan pernbahasan atas perneriksaan intern yang dilakukan oleh PT XYZ. Selanjutnya, penulis menelaah berbagai hal mengenai pemeriksaan intern yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Intern PT XYZ. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. Setelah menelaah berbagai hal tersebut, penulis rnenyirnpulkan bahwa pemeriksaan intern pada PT XYZ memiliki beberapa kekurangan, antara lain adalah kurangnya tenaga/personil perneriksa, belum sepenuhnya dimanfaatkan wewenang yang dimiliki para pemeriksa, belum adanya bagian yang mernantau pelaksanaan tindak lanjut, dan sebagainya. Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa keterlambatan penerbitan LPS lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor ekstern PT XYZ yang berasal dari eksportir. Atas kesimpulan tersebut penulis rnenyarankan agar kekurangankekurangan tersebut diperhatikan dan diperbaiki, dan juga penanganan yang serius mengenai masalah yang disebabkan oleh eksportir.