Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalarn penelitian ini mengkaji sccara spesiiik dan mencari pemecahan terhadap masalah kcbijakan dan implernentasi program diklat manajemen proyek yang dilaksanakan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. .Tenis pcnclitian yang digunakan dengan metode deskriptif analids dengan mcmanfaatkan data hasil monitoring dan evaluasi diklat rnanajemen proyek serta pcnyebaran kuesioner terhadap [20 responden (sampcl pcnelitian). Hasil analisis kebumhan diklat yang dilakukan melalui penjaringan informasi dari peserta dan pihak-pihak yang terkait diperoleh bahwa struktur kurikulum Dildat Manajcmcn Proyek yang perlu mendapat penyempurnaan, beberapa materi pelajaran baru yang perlu dikembangkan antara lain: pctunjuk pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, organisasi proyek, teknik pengendalian proyek serta teknik pelaporan. Dari hasil analisis terhadap 120 responden (sampel penelitian) secara signifikan menunjukkan adanya manfaat diklat rnanajemeu proyek bagi calon pimpro/pimpro yang dapat dikategorikan dalam kdteria bermanfaat (66,6%), hasil penjaringan data terhadap pengelolaau diklat menunjukkan bahwa masih pcrlu dilakukan peningkatan pada aspek pelayanan dan penyediaan fausilitas iisik. Hal ini ditunjukkan dari prosentasi tanggapan responden dalam 40 % dalam kategori tidak memuaskan dan kurang memuaskan. Menyangkut keberhasilan penyelenggaraan diklat manajemen proyek yang mencakup aspek peserta dildagtenaga pengajar'materi/bahan/ lcurikulum, sarana, metode pendekatan serta pemanfaatan lingkungan memmjukkan kelompok kategoli tidak berhasil dan kurang berhasil adalah 80 responden (66,6%), sehingga Badan Dik1atDEPDAGRI masih perlu melakukzm penyempumaan tcrhadap program diklat lebih lamul. Dari hasil pemeriksaan BPKP terhadap pengendalian proyek mcnunjukkan perubahan dan peningkatan kcmampuan para pemimpin proyek,Ha1 ini menunjukkan dampak diklat mauajemen proyek telah membelikan kontrlbusi yang baik dalam meningkatkan wawasan pengetahuan, sikap dan ketcrampilan para pimpro dan pimbagpro di jajaran DEPDAGR1 dan PEMDA, namun dalam implementasi program diklat di masa yang akan datang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan

Abstrak :
Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dalam jabatan wajib mengikuti program sertifikasi. Pola sertifikasi mengharuskan guru mengikuti penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik. Apabila tidak lulus, guru harus mengikuti PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Anggaran portofolio dan PLPG dibebankan kepada negara. Mekanisme penganggaran dilakukan dengan mengikuti pola sertifikasi. Pada awal tahun anggaran biaya portofolio dialokasikan sebesar kuota peserta sertifikasi guru per provinsi. Sedangkan biaya PLPG dialokasikan berdasarkan estimasi jumlah peserta yang tidak lulus portofolio. Masalah muncul saat realisasi peserta yang tidak lulus portofolio atau harus mengikuti PLPG, lebih tinggi daripada perkiraan, sehingga terjadi kekurangan biaya PLPG secara nasional. Revisi anggaran dilakukan untuk menambah kekurangan biaya dengan merealokasi DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Rentang batas pagu revisi yang terlalu besar dan tiadanya standar biaya PLPG, membuat anggaran ini tidak efisien. Untuk inilah penelitian dilakukan dengan tujuan : mengevaluasi alokasi dan realisasi anggaran biaya PLPG 2009; mendapatkan revaluasi jumlah peserta dan total biaya PLPG per provinsi; dan merumuskan kebijakan anggaran penyelenggaraan sertifikasi guru berdasarkan hasil evaluasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibuatlah model penelitian dengan integer programming. Fungsi tujuan adalah minimisasi koefiesien variasi (CV) biaya PLPG setiap provinsi. Fungsi kendala terdiri dari total biaya maksimum tersedia, kuota peserta sertifikasi secara nasional, dan jumlah peserta minimal setiap provinsi. Variabel keputusannya adalah penyimpangan baku relatif biaya PLPG yang merevaluasi jumlah peserta dari 30 provinsi. Model integer programming dapat meminimumkan rata-rata CV nasional yang merevaluasi jumlah peserta secara nasional. Dengan demikian total realisasi biaya PLPG secara nasional dapat dihemat.

---

As stipulated by the Act. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, in-service teacher should attend certification program. Certification requires teachers to follow the pattern of portfolio assessment to obtain a certificate of an educator. If not passed, the teacher must follow PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Portfolio and PLPG budgets are provided by the state. Budgeting mechanism is done by following the pattern of certification. In the early years of the portfolio budget is allocated based on quotas for teacher certification participants per province. While the cost of PLPG is allocated based on estimated number of participants who did not pass the portfolio. Problems arise when the realization of the participants who did not pass the portfolio or have to follow PLPG, is higher than originally estimated, resulting in a lack of funds PLPG nationally. Revised budget to finance the shortfall in costs is done by reallocating DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) in the Ministry of National Education. Revised ceiling limit are too high and the absence of standards PLPG costs, makes this budget inefficient. Therefore the objective of research are : to evaluate the allocation and budget realization of PLPG 2009; obtain revalued number of participants and the total cost of PLPG per province; and for formulation policies based on the evaluation of teacher certification. To realize these objectives, the research used integer programming. The objective function is to minimize coefficient of variation (CV) of PLPG cost of each province. While the constraint consist of a maximum available fund, a nationally certified participant quota, and the minimum number of participants in each province. The decision variable is the relative standard deviation of PLPG cost which revalue number of participants from 30 provinces. Integer programming model can minimize the national average of CV which revalue number of participants nationally. So the total actual costs can be saved nationally.

Abstrak :
Keberhasilan Perusahaan Umum Listrik Negara menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang memadai bagi keperluan Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini memerlukan pegawai-pegawai tekhnik yang mempunyal pengetahuan dan keterampllan tinggi. Untuk itu diperlukan suatu pelaksanaan program pendidikan dan latihan. Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan dan latihan tersebut, tergantung dari beberapa hal yang menunjang seperti pemillhan peserta, pendidik dan pelatlh, kurikulum, metode pendidlkan dan latihan, fasilltas pendidikan dan latihan, serta dana dan biaya. Skripsi ini ingin nelihat bagaimana pelaksanaan program pendidikan dan latihan Pusat Listrik Tenaga Disel bagi para pegawai tekhnik Perusahaan Umum Listrik Negara. Didalam penulisan skripsi ini, penelltian yang dllaksanakan bersifat deskriptif analitis dimana dalam pengumpulan data diIgunakan dua metode yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pendidikan dan latihan Pusat Listrik Tenaga Disel bagi para pegawai tekhnik Perusahaan umum Listrik Negara telah berhasil dengan balk. Dengan demikian pelaksanaan program pendidikan dan latihan PLTD agar tetap dilaksanakan dengan terus mengikuti perkembangan tekhnologi sehingga pengetahuan dan keterampilan para pegawai tekhnik selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan tekhnologi.