Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Coworking space menjadi pilihan baru bagi freelancer atau pun startup untuk bekerja. Berawal dari keinginan orang-orang yang bekerja sesuai dengan apapun keinginannya, baik waktu, tempat, dan bagaimana cara mereka bekerja. Nilai utama yang menjadi acuan dalam menjalankan konsep coworking ialah community, openness, collaboration, accessibility, dan sustainability. Hal ini menunjukan bahwa coworking space lebih dari tempat orang bekerja bersamasama. Selain itu, coworking space menawarkan suasana kerja baru yang lebih relaks dan nyaman dibandingkan dengan kantor pada umumnya. Untuk menciptakan suasana relaks namun tetap nyaman untuk bekerja, coworking space memerlukan pencahayaan buatan yang tepat.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui standar pencahayaan di ruang kerja coworking space dan untuk memaparkan pendapat mayoritas coworker mengenai coworking space. Metode yang akan dilakukan untuk penulisan skripsi ini adalah studi literatur dan studi kasus di lapangan. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari teori cahaya, persepsi visual, pencahayaan interior, dan pencahayaan ruang kantor. Studi kasus dilapangan dengan mengamati pencahayaan buatan di coworking space serta mengamati pengaruhnya pada coworker.

---

Nowadays, coworking space becomes a new option to work for freelancer or startup. It begun with the need for flexibility in working. The core values of coworking space are community, openness, collaboration, accessibility, and sustainability. With these values, coworking space shows something more than simply that of people working in the same place. Moreover, coworking space offers a new work's ambience which are more relaxed and comfortable than an office in general. To create the relaxed ambience but still comfort to work, coworking space needs proper artificial light.

This thesis aims to determine the lighting system in coworking space and to explain coworker's opinions about coworking space. I use literature studies and case studies as research methods in this thesis. Literature studies were done by studying lighting theory, visual perception, interior lighting, and office lighting. Case studies were done by observing artificial light and its effects to coworker behavior."

"Urban planning and sustainable development in Indonesia."

"Penataan ruang yang baik merupakan aspek penting bagi upaya penegakan hukum lingkungan. UU Hukum Lingkungan mengharapkan agar sistem pengaturan ruang dapat juga mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dan fungsi mencapai keserasian dan keseimbangan. Ketentuan pasal 10 ayat (3) UULH telah dijabarkan secara rinci di dalam VV 24/1992 tentang Penataan Ruang. VU tersebut diadakan dengan maksud untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan di lautan dan di udara. Pengelolaan sumber daya alam ini harus dilakukan secara terkoordnasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan."

"Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan persetujuan substansi dan evaluasi oleh menteri terhadap rancangan Perda Tata Ruang Wilayah adalah konstitusional; dan kementerian memiliki peranan yang dominan dalam rangka penataan ruang di daerah.

---

This research about The Government Authority in Spatial Planning Based On Article 18 Clause (2) and Clause (5) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia in regional autonomy era and the role of the relevant ministries of spatial planning. This research is a normative juridical approach legislation, the approach of the case, and a historical approach and sociology of law . The study concluded that the provisions of substance approval and evaluation by the minister for Spatial draft law is constitutional ; and the ministry has a imperative role in the framework of spatial planning in regional autonomy era."

"buku ini membahas tentang terminologi penatagunaan tanah dan ruang dan juga sejarah penatagunaan ruang."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Inpres nomor 6tahun 2012 yang dilakukan oleh Lapan. Tesis ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwaLapan melihat Inpres nomor 6 tahun 2012 sebagai perluasan kewenangan dalampengelolaan dan pengolahan data penginderaan jauh. Dalam pelaksanaan Inpresnomor 6 tahun 2012, masih perlu dilakukan koordinasi antara Lapan dan BIGsebagai pelaksana. Dalam konteks sumberdaya, fasilitas cukup memadai dengandiadakannya upgrading stasiun bumi dan fasilitas penerima dan penyimpanan data.Dari segi SDM masih perlu ditingkatkan, karena masih kurangnya tenaga peneliti danoperasional. Pelaksanaan Inpres ini masih belum optimal karena tidak didukung olehanggaran yang memadai.

---

ABSTRACTThis research analyzed on how Lapan implemented Presidential Decree No.6of 2012. This study using post positivist approach with descriptive analysis. Result ofthis study indicate that Lapan see the Presidential Decree No.6 of 2012 as anextension of authority in the management and processing of remote sensing data.There is still need more coordination between Lapan and BIG as the executor ofPresidential Decree No.6 of 2012. In the context of resources, the facility is quiteadequate since the upgrading of ground station and receivers and data storagefacilities. In terms of human resources, there is still need improvement because thelack of researchers and operational person. The Presidential Decree No.6 of 2012 isstill not optimal because the policy is not supported by adequate budget, This research analyzed on how Lapan implemented Presidential Decree No.6of 2012. This study using post positivist approach with descriptive analysis. Result ofthis study indicate that Lapan see the Presidential Decree No.6 of 2012 as anextension of authority in the management and processing of remote sensing data.There is still need more coordination between Lapan and BIG as the executor ofPresidential Decree No.6 of 2012. In the context of resources, the facility is quiteadequate since the upgrading of ground station and receivers and data storagefacilities. In terms of human resources, there is still need improvement because thelack of researchers and operational person. The Presidential Decree No.6 of 2012 isstill not optimal because the policy is not supported by adequate budget]"

"Skripsi ini membahas penataan halaman kompleks candi di Muarajambi berdasarkan pada empat konsep penataan ruang, yaitu penataan yang mengacu ke arah absolut, penataan berdasarkan posisi relatif, penataan berdasarkan posisi hierarkis dan penataan berdasarkan posisi struktural. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kaidah-kaidah penataan ruang yang diterapkan pada halaman kompleks candi di Kawasan Muarajambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti tiga tahapan dalam arkeologi, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan penafsiran data. Hasil dari penelitian ini adalah konsep yang diterapkan hampir di seluruh kompleks candi adalah penataan yang mengacu ke arah absolut dan berdasarkan posisi relatif. Serta terdapat pula penataan struktural dilihat dari keletakan mandapa yang selalu berada di depan candi induk meskipun orientasi candi tersebut berbeda-beda. Kesimpulannya adalah orientasi kompleks candi di Kawasan Muarajambi mengacu pada 3 arah, yaitu timur, utara dan timur laut yang merupakan 3 arah terbaik dalam konsep Astadikpalaka. Penataan bangunan di dalam kompleks candi didasarkan pada posisi relatif candi induk sebagai titik tengah axis mundi , serta penataan struktural dari keletakan candi induk, mandapa dan pintu gerbang pada beberapa kompleks merupakan cerminan dari konsep tri dhatu yang diterapkan secara horizontal.

---

This undergraduate thesis discusses the yard rsquo s arrangement of temple complexes in Muarajambi region, based on the four concepts of spatial arrangement. First, the arrangement refers to absolute direction. Second, the arrangement based on relative position. Third, the arrangement based on hierarchical position. Fourth, the arrangement based on the structural position. The purpose of this study is to determine how the rules of spatial arrangement applied on the temple complexes in Muarajambi region. The research method used in this study follows three stages in archaeology, namely data collection, data processing, and data interpretation. The conclusion is that the temple complex in Muarajambi region refers to three dirction, which is the east, north and northeast. The relative position of the main temple determines the arrangement of the buildings and the yards. Also there is structural arrangement in the temple complexes that is the mandapa building always located in front of the main temple although the orientation is different."