Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan yang dituangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana pada penanganan bencana erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo, provinsi Sumatera Utara. Banyaknya terjadi bencana dan khususnya jumlah gunung api aktif di Indonesia yang mencapai 122 gunung aktif, harus di sikapi dengan pembuatan kebijakan. Penelitian ini menggunakan model analisis implementasi George Edward III, yang terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kebijakan penanggulangan bencana yakni Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yang di tuangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana harus dilakukan di semua daerah. Sistem penanggulangan bencana ini terdiri dari enam aspek, yaitu (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan/penganggaran, (5) aspek pengembangan kapasitas dan (6) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sistem penanggulangan bencana yang akan dianalisis adalah (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan (5) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primernya menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanggulangan bencana melalui sistem penanggulangan bencana daerah masih buruk, aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pendanaan, dan aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana belum bisa dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi pemerintah menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi faktor-faktor lainnya.

---

This thesis discusses the implementation of the policies outlined in the Disaster Management System in the handling of the eruption of Mount Sinabung in Karo, North Sumatra province. The number of disasters and in particular the number of active volcanoes in Indonesia which reaches 122 active volcanoes, must be take action with policy making. This study uses implementation analysis model of George Edward III, which consists of factors communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Disaster management policies that Act No. 24 of 2007 which showcased the Disaster Management System should be made in all areas. The disaster management system consists of six aspects, namely (1) the aspect of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) the aspect of funding / budgeting, (5) and capacity development aspects (6) aspects of disaster management , Disaster management system that will be analyzed are: (1) aspects of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) financing aspect (5) aspects of disaster management. This study used a qualitative approach. The primary data collection techniques using interviews. Based on the research results, the implementation of disaster management policies through local disaster management system is still bad, legislative aspects, institutional aspects, aspects of planning, financing aspects, and aspects of disaster management cannot be implemented. The results showed that the government dispositions factors become the most dominant factor that affecting other factors.

Abstrak :
ABSTRAK
NKRI memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam,maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi yang dalam keadaan tertentu dapat memberikan dampak negatif bag masyarakat luas.

Abstrak :
Penelitian ini akan fokus pada kerja sama Indonesia-Malaysia di dalam penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2010. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan kerangka analisis diplomasi bencana dengan variabel kedekatan geografis dan identitas antara Indonesia-Malaysia, relasi bantuan Indonesia-Malaysia, keterlibatan negara dan tingkatan diplomasi bencana Indonesia-Malaysia, tujuan pemberian bantuan oleh Malaysia kepada Indonesia. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia hanya bertujuan untuk menunjukkan solidaritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama Indonesia-Malaysia tidak berhasil karena tensi konflik kedua negara tidak menurun. Oleh karena itu, riset ini memberi rekomendasi pembuatan standar operasional prosedur (SOP) di dalam kerja sama internasional penanggulangan bencana, melibatkan masyarakat di dalam struktur resmi dan formal Pusat Komando Tanggap Darurat, dan kecepatan strategi serta pemberdayaan fasilitas darurat untuk menunjang distribusi bantuan.

---

This research focuses on disaster management of Indonesia-Malaysia cooperation on earthquake and tsunami disaster in Mentawai District in 2010. The data was analysed with the theory of disaster diplomacy using five variables: propinquity of Indonesia-Malaysia, aid relationship of Indonesia-Malaysia, state involvement, actors of diplomacy, and purpose of assistance. The research finds that Indonesia-Malaysia cooperation has a purpose to show solidarity between both countries. Thus, conclusion of the research is the cooperation between Indonesia-Malaysia fail because the tension doesn‟t decrease. Finally, this research recommends the creation of operational standard procedure, people involvement, and reformulation the strategy of aid distribution.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang asesmen kapasitas penanggulangan bencana partisipatif di Kabupaten Flores Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan instrumen kaji Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). Instrumen ini mengukur kapasitas penanggulangan bencana yang secara kolaboratif dimiliki oleh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Flores Timur termasuk pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Karena sifatnya yang partisipatif maka penilaian tersebut dikonsultasikan bersama dan ditetapkan bersama oleh para pemangku kepentingan kebencanaan di Flores Timur. Hasil analisa memperlihatkan bahwa terdapat beberapa indikator esensi ketangguhan bencana yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya. Instrumen LGSAT yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan konteks dan pemahaman di masyarakat.

---

The research is focused on disaster management participatory capacity assessment in East Flores District, using the Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). This tool was used to assess the capacity on disaster management which collaboratively done by various stakeholders in East Flores. Since this was a participatory process, the assessment result was jointly discussed and agreed by all the stakeholders. The result showed that some indicators from 10 Resiliency Essentials still need to be improved. It is suggested that the LGSAT instrument used in this assessment need to be adjusted with local context and understanding of the community.

Abstrak :
Bencana merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, namun dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat diminimalisir atau dihindari. Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas organisasi dalam menghadapi bencana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas Dinas Kesehatan daerah Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dalam penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam belum ditunjang oleh ketersediaan regulasi/peraturan, struktur organisasi dan dana. Sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan belum berjalan sebagaimana seharusnya. Penguatan kapasitas sumberdaya hanya terfokus pada pemberian pelatihan pada sumber daya manusia. Kegiatan pengurangan risiko kesehatan akibat bencana difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta gizi. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor belum terselenggara dengan baik, dengan sektor lain masih kurang. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dengan melibatkan kader posyandu dalam kegiatan penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat, namun belum ditunjang oleh pembinaan terhadap masyarakat terkait penanganan krisis kesehatan akibat bencana. Kesimpulan: Kapasitas organisasi Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana masih belum memadai, perlu penguatan kapasitas organisasi melalui penetapan regulasi/peraturan, struktur organisasi yang jelas, penyediaan sistem informasi, meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dalam pengerahan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat.

---

Disaster is an event that cannot to be predicted when it will occur, but the impact caused by a disaster can be minimize or avoided. Disaster risk reduction can be done bay strengthening organizational capacity in the face of disaster. The purpose of this study was to analyze the capacity of the Padangsidimpuan district Health Office in overcaoming the health crisis due to natural disaster. had not been supported by. This research is a qualitative research with descriptive design. The result showed that the Padangsidimupuan Health Office in the management of health crisis response due to natural disaster had not been supported by avaibility of regulation, organizational structure and fund. The health crisis management information system has not yet proceeded as it should. Strengthening resource capacity is only focused on providing training to human resources. The activity of reducing health risk due to disaster is focused on the implemntation of health service and prevention and control of disease enviromental helath and nutrition. Cross sectoral coordination has not been carried out properly, with other sector still lacking. Effort to empower comunity in the management of health crisis ar carried out by involving Posyandu cadres in health education activitiesfor the comunity, but have been supported by guidance to the comunity regarding the handling of the health crisis crisis caused by disaster. Concusion : The organzational capacity of the Padangsidimpua Health Office in managing the helath crisis due to disaster is stillinadequate, it need strengthen organizational capacity through regulation, clearorganizational structure, provisison of information system,improve coordination with related sector in resource mobilization and comunity empowerment.