Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bidang usaha PT.X (100% saham asing) adalah "Perdagangan Besar dan Distributor Utama" barang/jasa telekomunikasi, merupakan Bidang Usaha Terbuka bagi PMA. Perjanjian jual-belinya memakai sistem turnkey dimana PT.X diminta melaksanakan pekerjaan konstruksi yang merupakan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Kepemilikan Modal Asing maksimal 55%. Bagaimana tanggungjawab PT.X terhadap Pembeli karena menggunakan jasa subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi? Bagaimana kecakapan PT.X menandatangani satu kontrak turnkey dan apa implikasi penandatangan ini? Studi menunjukkan: PT.X bertanggungjawab penuh atas perjanjian. Ditinjau dari perizinan, maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, PT.X tidak diizinkan menandatangani perjanjian pekerjaan konstruksi. Penandatanganan perjanjian menimbulkan implikasi terhadap PT.X dalam kaitannya dengan pekerjaan konstruksi.

---

The business field of PT.X (100% shares owned by foreign investment) is "Wholesaler and Main Distributor" of telecommunication equipments, a business open to foreign investment. PT.X sales contract uses turnkey type requiring PT.X to perform civil works, a business open to foreign investment with certain condition in share ownership (55%). How is the responsibility of PT.X towards the Buyer since the civil works is subcontracted? How is the capacity of PT.X to sign a turnkey contract and what is the impact of the signature of such contract? The study shows: PT.X is fully responsible for the whole works. Based on business license, aim and purpose, PT.X is not allowed to sign contract containi.

Abstrak :
Penanaman Modal (tahun 1967 - tahun 2000) U Perkembangan penanaman modal di Indonesia sejak berlakunya Undang- Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri melaju dcngan pemt sciring dengan penumbuhan ekonomi nasional dan intemasional. Globalisasi yang diikuti liberalisasi perdagangan dan investasi bergerak begitu cepal, disatu sisi dapat memberikan nilai positif bila pemerintah dapat mengantisipasi, namun dapat pula merupakan ancaman bila tidak mampu mcmpersiapkan diri dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam_ Berlangsungnya perubahan lingkxmgan bcgitu cepat, Indonmia sclarna ini merupakan salah satu negara yang menjadi incaran investor, sejak terjadi I-crisis moneter yang berkembang menjadi krisis discgala bidang sejak pertengahan tahun 1997 tampak perubahan sikap investor, membuat perekonomian Indonesia khususnya sektor riil menjadi sangat terpumk. Krisis tersebut berdampak pula pada penurunan tajam minat dan realisasi penanaman modal baik secara nasional maupun dalam rangka PMDN I PMA dalam tahun 1998, 1999 dan 2000. Badan Penanaman Modal dalam beradapiasi dengan perubahan yang sedang berlangsung, harus memperhatikan faktor~f`aktor lingkungan strategik baik intemal maupun ekstcmal yang berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan investasi, mencari dan menentukan strategi promosi peluang inveszasi yang tepat guna mengembalikan dan meningkatkan investasi di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan mctode kwalitatif dan pendekalan deskriptiti Penulis sebagai karyawati di instansi tersebut melakukan obsewasi dan terlibat langsung dalam studi kasus yang penulis teliti. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, dalam menarik dan mengembangkan investasi di Indonesia, banyak masalah yang dihadapi antara lain : keterbatasan dana, adanya resesi persaingan menarik modal, kondisi prasarana dan sarana berinvestasi, kebijakan pemerintah, kestabilan politik, pengaruh pembahan lingkungan intemal dan ekstemal dan sebagainya. Dengan mengacu hasil penelitian ini, guna mendorong peningkatan penanaman modal di Indonesia di sarankan agar BPM melakukan Iangkah-langkah strategis dalam mcmasarkan peluang-peluang investasi yang ada melalui program promosi investasi yang profesional yaitu dengan mclakukan komunikasi yang terintegrasi antara BPM dengan 1 instansi - instansi terkait, BKPMD - BKPMD (pemerintah daerah) dan dunia intemasional melalui pendekatan Konscp lnzegrazed Marketing C ommnicalion.

Abstrak :
Penelitian ini mempunyai tujuan memperoleh hasil pengujian pengaruh Pakto 1988 terhadap pola penanaman dana masyarakat pada Bank Umum di Indonesia dan juga melihat pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal penanaman dana tersebut pada Bank Umum di Indonesia. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori statistik dan teori portfolio. Teori statistik digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Pola Penanaman Dana Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia sedangkan teori portfolio digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal Penanaman Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia. Penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh Pakto 1988 tidak 1engkap dan bard imensi waktu yang relatif pendek, sehingga tidak member ikan kesimpulan yang komprehensif. Selain itu penelitian terhadap Portfolio Optimal hanya dilakukan pada securities atas saham dan obligasi, sedangkan penelitian terhadap securities lainnya sedikit sekali dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Bank Umum yang ada di Indonesia dengan mengklasifikannya pada empat kelompok yaitu kelompok Bank Pemerintah, kelompok Bank Swasta Nasional, kelompok Bank Pembangunan Daerah dan kelompok Bank Asing dan Campuran. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Laporan Bulanan dan Mingguan Bank Indonesia sejak Januari 1983 sampai Desember 1993 berupa data pola penanaman dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito Berta tingkat bunga deposito. Tehnik anal isa data yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata dan Paket Komputer Analysis Portfolio dari Haugen. Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Pakto 1988 mempengaruhi Pola Penanaman Dana Masyarakat dan Portfolio Optimalnya Pada Bank Umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan basil uji beda dua rata-rata yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan antara pola penanaman dana masyarakat yang berbentuk giro, tabungan maupun deposito dengan adanya Pakto 1988. Selain itu Portfolio Optimal dari penanaman dana deposito masyarakat pada Bank Umum juga ikut berubah dengan adanya Pakto 1988. Bila kits bandingkan basil portfolio optimal dengan realitanya, maka dapat dinyatakan masyarakat tidak memperhatikan portfolio optimal dalam menanam dananya. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukanbagi berbagai pihak seperti Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dalam pengambilan kebijaksanaan lanjutan ataupun kebijaksanaan mengeliminasi dampak negatif dari Pakto 1988 dan pihak perbankan dapat menggunakannya dalam pembuatan atau penciptaan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat dan tentu saja harus menguntungkan pihak perbankan. Hal yang patut disayangkan pada penelitian ini adalah tidak dapat mengungkap portfolio optimal dari giro dan tabungan, karena tidak terdapatnya data tersebut pada Bank Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini belum secara sempurna melakukan penelaahan terliadap portfolio optimal penanaman dana masyarakat, sehingga membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan bahasan yang lebih sempurna dan komprehensif guna memberikan kontribusi yang lebih besar pada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur.

Abstrak :
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 jo. UU Nomor 11 Tahun 1970 merupakan dasar hukum Penanaman Modal Asing (PMA) 2 (dua) jenis investasi adalah investasi portofolio (pembelian saham untuk investasi melalui Bursa Efek) dan Foreign Direct Investment (FDI). Pembahasan tesis ini ditekankan kepada pengembangan FDI di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan studi kasus di daerah terpencil di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sejak tahun 1967sampai 1997. Unsur-unsur PMA atau FDI antara lain adanya ?capitaI assets or accumulated goods, possesions, and assets, used fo r productions o f profit and wealth?, berbadan hukum Indonesia (bukan perseorangan), investor menanggung sendiri terhadap resiko modal yang ditanamnya sendiri, dan telah mendapat persetujuan investasi dari pemerintah setempat. Pembangunan nasional Indonesia yang bertumpu pada paradigma pertumbuhan (pembentukan pusatpusat pertumbuhan ekonomi), bukan pada pembentukan pusat-pusat pembangunan nasional yang merata dan sedikit melibatkan bidang-bidang lainnya, maka arah investasi cenderung ditentukan oleh expected raie o f returns dari investasi dengan syarat antara lain infrastruktur (sarana dan prasarana) yang telah tersedia, kestabilan politik yang mantap, tingkat kepercayaan yang baik terhadap pemerintah, birokrasi yang tidak berbeli-belit, tersedianya sumberdaya manusia dan alam, adanya kepastian hukum yang jelas, dan (dari pemerintah setempat diharapkan) adanya transfer tehnologi dan knowledge. Karenanya, arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, yang menurut Regim Orde Baru dilandasi (Pasal 11) Ketetapan Nomor XXTTI/MPRS/1966, telah memperlihatkan proporsi investasi yang ditanam di Kawasan Barat Indonesia (KBI) lebih banyak dan besar dibandingkan di KTI. Tni semata-mata disebabkan posisi KBI sebagai growth generating regions lebih potensial dan posisi 'bargaining power' pihak investor asing lebih kuat dibandingkan pemerintah setempat atau mitra lokalnya. Mempertimbangkan terjadinya ketertinggalan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan investasi, pembangunan KTI dilakukan dengan cara antara lain melalui dikeluarkannya berbagai produk hukum (termasuk deregulasi hukum) terkait bidang investasi, pemberian fasilitas investasi (fiskal maupun non fiskal), (secara perlahan-lahan) membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur, promosi sumberdaya alamnya, pemberdayaan sumber daya manusianya, pembentukan Dewan Pengembangan KTI (Ketuanya adalah Presiden Republik Indonesia, Soeharto), direncanakan revisi kembali dan atau menambah flingsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari birokrator dan regulator menjadi fasilitator, dan pembentukan 13 (tiga belas) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Demi menjaga kelangsungan investor dalam negeri, kedaulatan negara, dan kejenuhan investasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan proteksi atas penanaman modal untuk bidang-bidang tertentu yang sama atau favorit dan yang sekiranya masih dianggap vital bagi negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1995 (sampai saat ini masih tetap berlaku). KTI (diluar propinsi di Kalimantan)9 menurut Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 meliputi 9 propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor-Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 1967 sampai 15 Juli 1997, secara kumulatif ternyata KBI telah menerima proyek investasi asing sebanyak mendekati 30 (tiga puluh) kali lebih banyak dari yang diterima KTI. Sedangkan besarnya nilai investasi yang diterima 10 (sepuluh) kali lebih banyak dari yang diterima KTI Besarnya persetujuan investasi asing tidaklah selalu sama pada saat realisasinya. Kumulatif persetujuan dibagi kedalam Sektor Primer, Sektor Sekunder, dan Sektor Tersier. Sejak 1967 sampai 15 Juli 1997 untuk investasi di Sulawesi Utara (Sulut), secara kumulatif Sektor Primer memegang ranking teratas (16 proyek) dalam hal banyak proyek investasi yang disetujui dengan nilai investasi US $ 502,612,000 (lima ratus dua juta enam ratus duabelas ribu dollar Amerika Serikat). Selanjutnya diikuti oleh Sektor Tersier dan Sektor Sekunder. Dilihat perbidangnya, maka Bidang Industri Makanan (Sektor Sekunder) memegang ranking pertama (10 proyek). Selanjutnya diikuti oleh Bidang Hotel dan Restauran, Bidang Pertambangan, dan Bidang Perikanan. Sedangkan nilai investasi Australia di Sulut menduduki ranking teratas sebesar US $ 256,024,000 (dua ratus lima puluh enam juta dua puluh empat ribu dollar Amerika Serikat). Selanjutnya diikuti oleh Singapura, Filipina, Hongkong, dan Jepang. Sedangkan dilihat dari jumlah proyeknya, rangking pertama adalah Singapura (8 proyek). Selanjutnya diikuti oleh Jepang, Australia, Filipina, dan Taiwan. Jadi total nilai investasi asing (1967-15 Juli 1997) di Sulut adalah US $ 820,701,000 (delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus satu ribu dollar Amerika Serikat) atau 0.44 % (nol koma empat puluh empat persen) dari total persetujuan nilai investasi asing untuk seluruh wilayah di Indonesia yang berjumlah US $ 185,968.1 juta (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus ribu dollar Amerika Serikat). Sejak tahun 1967 sampai 15 Juli 1997, untuk investasi di Sulawesi Tengah (Sulteng), secara kumulatif Sektor Sekunder memegang ranking teratas (7 proyek) dalam hal banyak proyek investasi yang disetujui dengan nilai investasi US $ 88,737,000 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat). Selanjutnya diikuti oleh Sektor Primer dan Sektor Tersier. Dilihat perbidangnya, maka Bidang Industri Kayu (Sektor Sekunder) memegang ranking pertama (5 proyek) Selanjutnya diikuti oleh Bidang Peternakan (Sektor Primer), dan Bidang Industri Makanan (Sektor Sekunder). Sedangkan nilai investasi Malaysia di Sulteng menduduki ranking teratas sebesar US $ 69,317,000 (enam puluh sembilan ju ta tiga ratus tujuh belas ribu doliar Amerika Serikat) Selanjutnya diikuti oleh Singapura, Jepang, Taiwan, dan Belanda. Sedangkan dilihat dari jumlah proyeknya, rangking pertama adalah Taiwan (6 proyek). Selanjutnya diikuti oleh Malaysia (2 proyek) dan Jepang (2 Proyek). Jadi total nilai investasi asing (1967-15 Juli 1997) di Sulteng adalah US $ 166,891,000 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu doliar Amerika Serikat) atau 41.46 % (empat puluh satu koma empat puluh enam persen) dari total nilai investasi asing di Sulut atau 0.09 % (nol koma nol sembilan persen) dari total keseluruhan persetujuan nilai investasi asing untuk seluruh wilayah di Indonesia yang beijumlah US $ 185,968 1 juta (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus ribu doliar Amerika Serikat). Beberapa kendala minim atau kurangnya minat investasi asing di KTI antara lain faktor-faktor tingkat kesulitan di wilayah KTI, kurang memadainya prasarana dan sarana atau infrastruktur, kurangnya informasi peluang usaha di sektor potensial, terbatasnya kemampuan dunia usaha setempat memanfaatkan potensi disana, belum berkembangnya pola kemitraan usaha antara pelaku utama ekonomi dan industri dengan pemberdayaan pusat-pusat riset di Universitas setempat, hambatan birokrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan pihak investor asing, dan kegiatan proyek investasi asing cenderung didominasi oleh Sektor Primer yang dapat menyebabkan high cost investment. Selain itu, krisis moneter berdampak pada penurunan daya saing produk Indonesia di pasaran internasional dan penurunan tingkat kepercayaan dan arus modal para investor asing yang akan menanamkan modalnya dalam bentuk FDI di Indonesia. Dari tanggal 1 Juli 1997 sampai 31 Desember 1997 tidak ada satupun persetujuan untuk investor asing yang akan menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah Namun ada 2 (dua) persetujuan investasi asing untuk propinsi Sulawesi Utara dengan nilai US $ 347,000,000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta doliar Amerika Serikat). Selain itu, dari tanggal 1 Januari 1998 sampai 30 April 1998, hanya ada 3 (tiga) persetujuan investasi asing di Sulawesi Tengah dengan nilai US S 2,350,000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu doliar Amerika Serikat). Sedangkan pada periode yang sama untuk Sulawesi Utara terdapat 6 persetujuan investasi asing dengan nilai US S 103,160,000 (seratus tiga juta seratus enam puluh ribu doliar Amerika Serikat) Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie telah memprogram reformasi politik, ekonomi, dan hukum untuk mengatasi dampak krisis moneter di Indonesia. Reformasi hukum seharusnya bukan saja untuk hukum tertulis, namun merupakan reformasi budaya hukum Budaya hukum antara lain perilaku manusia, keyakinan hukum, kesadaran hukum, pendidikan hukum, penegakan hukum, pranata hukum dan lembagalembaga hukum, materi hukum, dan ?filling system? dari informasi hukum.