Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat pengabaian kewajiban pencatatan pemegang saham pada Daftar Pemegang Saham Perseroan oleh direksi perseroan. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Pokok pembahasan dalam tesis ini adalah mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap kerugian penerima hak waris atas saham yang tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan, dan peran notaris terkait legalitas pemindahan hak atas saham karena pewarisan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder untuk menganalisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerima hak waris atas saham berhak menuntut perseroan untuk melaksanakan pencatatan namanya pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Adapun pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris perseroan atas kerugian penerima hak waris atas saham dapat dituntut penerima hak waris atas saham dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. ......The laws and regulations in Indonesia do not stipulate the issue of protection to the inheritors that receive an assignment of shares and subsequently suffered a loss due to the board of directors negligence to its obligation to register inheritors name at Shareholders Register of the company. This issue indeed triggers a dispute, one of which is reflected in a case under Supreme Court Decision No. 2845K/PDT/2017. This thesis will discuss about the status of shares owned by the inheritors which have not been registered under the Shareholders Register, the liability of the board of directors and board of commissioners of the company over the loss of the inheritors, and the role of the notary in regards to the legality of the transfer of shares due to inheritance. This study is conducted with a juridical-normative approach and uses secondary-type data in analyzing the issues. The result of this study shows that the inheritors that receive an assignment of shares are entitled to claim for their names to be registered under the Shareholders Register. Further, the liability of the board of directors and the board of commissioners of the company could be sued by the inheritors by filing a lawsuit with the grounds of unlawful actions.

Abstrak :
Perseroan Terbatas mempunyai karakteristik yaitu adanya kepentingan para pemodal yang diwujudkan ke dalam bentuk saham-saham yang dapat dialihkan. Jual beli saham atau peralihan hak atas saham dapat dilaksanakan dengan akta perjanjian hibah, jual beli, tukar menukar atau akta warisan. Di dalam peralihan hak atas saham ini tidak menutup kemungkinan terjadinya indikasi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham. Terdapat istilah perjanjian semu (simulated contract) dalam Bahasa Belanda dikenal dengan “Schijnhandeling”, lalu kemudian pada praktek dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia dapat ditemukan juga dengan istilah “ProForma”. Salah satu contoh masalah mengenai penyelundupan hukum dalam transaksi saham ini terdapat di dalam kasus PT. Kurnia Alam Sejati sesuai dengan Putusan Nomor 765 PK/PDT/2020 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasus ini bermula pada saat komisaris dari perusahaan tersebut membuat perjanjian terpisah dari akta pemindahan hak atas saham dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas kredit kepada bank dengan menggunakan nama pihak lain diluar perseroan.Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, Bagaimana status hukum terhadap penyelundupan transaksi jual beli saham; kedua, Apakah transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT. Kurnia Alam Sejati merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianalisis secara preskriptif-kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, status hukum terhadap penyelundupan transaksi jual beli saham membuat perjanjian jual beli tersebut menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada; kedua, transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT. Kurnia Alam Sejati dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pihak lainnya diluar perjanjian atau kesepakatan. Menyepakati perjanjian yang berlandaskan kepada suatu rangkaian kebohongan atau itikad tidak baik adalah tergolong sebagai suatu tindakan penyelundupan hukum. ......Limited Liability Companies have characteristics, namely the existence of the interests of investors which are manifested in the form of transferable shares. The sale and purchase of shares or the transfer of shares can be carried out by deed of grant agreement, sale and purchase, exchange or inheritance deed. The transfer of shares does not rule out the possibility of indications of legal smuggling by the shareholders. There is a term pseudo agreement (simulated contract) in Dutch known as "Schijnhandeling", then in practice within the scope of justice in Indonesia it can also be found with the term "ProForma". One example of the problem regarding legal smuggling in this stock transaction is in the case of PT. Kurnia Alam Sejati in accordance with Decision Number 765 PK/PDT/2020 which has obtained binding legal force. This case began when the commissioner of the company made a separate agreement from the deed of transfer of shares in order to obtain a credit facility from the bank using the name from other party outside the company. This research will answer several problems around; first, what is the legal status of the smuggling of shares buying and selling transactions; second, Is the sale and purchase of shares carried out by PT. Kurnia Alam Sejati is a tortious act. This research is a form of normative juridical research using secondary data supported by primary data and analyzed in a prescriptive- qualitative manner. The approach in this study is a conceptual and statutory approach. The results of this study are; first, the legal status of the smuggling of share sale and purchase transactions renders the sale and purchase agreement invalid or is deemed to have never existed; second, the sale and purchase of shares carried out by PT. Kurnia Alam Sejati can be said to be an unlawful act if it has caused harm to a third party or other party outside of the agreement or agreement. Entering into agreements based on a series of lies or bad faith is classified as an act of legal smuggling.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis keabsahan akta kuasa dengan klausul tidak dapat dicabut kembali atas obyek saham perseroan terbatas penanaman modal asing, dengan studi kasus pendirian PT X. Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama, yaitu mengenai bagaimana pengaturan kepemilikan saham asing pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dan bagaimana keabsahan akta kuasa notaril dengan klausula yang tidak dapat dicabut kembali dalam pemindahan hak atas saham dan hak untuk hadir serta mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas serta kaitannya dengan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta kuasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif , yakni dengan penelusuran dan penelaahan, dengan menggunakan pendekatan penelitian deduktif dengan bentuk penelitian preskiptif. Adapun penelitian ini dengan memanfaatkan sumber data yang bersifat kualitatif serta data yang menjadi obyek penelitian merupakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa regulasi yang mengatur tentang kepemilikan saham asing pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing adalah regulasi mengenai perseroan terbatas, dengan mengkaitkannya terhadap regulasi-regulasi terkhusus tentang penanaman modal asing baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah hingga produk regulasi Badan Koordinasi Penanama Modal Asing. Selain itu, kuasa notaril dengan klausula yang tidak dapat dicabut kembali dalam pemindahan hak atas saham dan hak untuk hadir serta mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sah, namun oleh karena dengan adanya klausula tidak dapat dicabut kembali menyebabkan perpindahan kepemilikan secara tidak langsung dan melanggar pasal 33 UU Penanaman Modal, maka klausula tersebut menjadi batal demi hukum. Sehingga kuasa tersebut tunduk pada konstruksi kuasa pada umumnya berdasarkan KUHPerdata

---

This research analyzes the validity of the deed of power of attorney with irrevocable clause in regarding to the right of shares in Foreign Investment Limited Liability Company, with a case study of the establishment of PT X. This research has 2 (two) main issues. First, the regulation of the ownership of foreign right of shares in Foreign Investment Limited Liability Company, and second, the validity of the deed of power of attorney with irrevocable clause in regarding to transfer of share, also right to attend and to vote in General Meeting of Shareholder Limited Liability Company, and related to Public Notary`s responsibility and liability as the maker of the deed of power of attorney. This research uses normative juridical research, which consists of searching and studying with using deductive research approach in the form of prescriptive research. This research is using qualitative data sources, also using the secondary data as the objects of research, which was found through library research. This research concludes that the regulation about the ownership of foreign investor`s right of share in Foreign Investment Limited Liability Company is the Limited Liability Company`s regulation related to specific regulations about foreign investment regulation, both in form of Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, the regulations of Badan Koordinasi Penanaman Modal and other derivative regulations Besides, the deed of power of attorney with irrevocable clause in transfer of shares and right to attend and to vote in GMS is lawful, but because of the existence of the deed of power of attorney with irrevocable clause causes the indirect transfer of ownership which also violates Article 33 UU Penanaman Modal, then the irrevocable clause is null and void. Therefore, the power of attorney prevails the regulation of general power of attorney as regulated in Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.