Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemilu Parlemen 2016 dan 2021 di Rusia, menunjukkan kemenangan partai Rusia United Russia yang sangat dekat dengan kepemimpinan Vladimir Putin yang telah menjabat sebagai Presiden selama 4 periode (2000-2008) dan (2012-Saat ini). Korelasi kedekatan Putin dengan partai yang berkuasa ini menjadi pertanyaan keterpengaruhan sosok Vladimir Putin dengan partai tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Vladimir Putin dengan partai United Russia (Единая Россия) dalam kemenangan partai tersebut dalam beberapa pemilu parlemen di Rusia di era kepemimpinan Vladimir Putin. Dengan metode penelitian deskriptif analitis menggunakan studi pustaka penelitian ini membuktikan bahwa Vladimir Putin dalam perannya sebagai Presiden dan Perdana Menteri berpengaruh pada kemenangan partai United Russia di Pemilu Parlemen 2016, membuka jalan bagi Vladimir Putin pada Pemilu 2021 ......The 2016 and 2021 Parliamentary elections in Russia, show the victory of the Russia United Russia party which is very close to the leadership of Vladimir Putin who has served as President for 4 terms (2000-2008) and (2012-present). The correlation of Putin's closeness with the ruling party is a question of the influence of Vladimir Putin's figure with the party. This study aims to analyse the relationship between Vladimir Putin and the United Russia party (Единая Россия) in the party's victory in several parliamentary elections in Russia during the leadership of Vladimir Putin. With descriptive analytical research method using literature studies, this research proves that Vladimir Putin in his role as President and Prime Minister has an effect on the victory of the United Russia party in the 2016 Parliamentary Election, paving the way for Vladimir Putin in the 2021 Election.

Abstrak :
Proses demokrasi di Indonesia mencapai puncaknya melalui pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai sebuah babak baru bagi bangsa Indonesia. Pesta demokrasi ini tidak dapat dirasakan secara maksimal apabila tidak adanya dukungan dari partisipasi seluruh warga Indonesia. Pada kenyataannya, para pemilih kurang memiliki kemampuan dalam mengingat banyaknya partai-partai politik, program-program yang ditawarkan, ataupun kandidat politik yang didukung oleh partai politik. Oleh karena itu, diperlukannya langkah-langkah yang dilakukan oleh para kandidat politik untuk mencapai target suaranya dan dikenal oleh para pemilih. Langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan dengan strategi, termasuk menerapkan pemasaran politik, yaitu sebuah cara atau metode pemasaran untuk membantu membangun hubungan antara kandidat politik dan masyarakat. Jumlah pemilih muda di Indonesia cukup besar, sehingga posisi strategi kelompok pemilih muda beserta faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku pemilih muda menjadi celah yang dimanfaatkan oleh beberapa kepentingan politik untuk mencapai suara lebih dalam memenangkan pemilu. Fokus penelitian ini ialah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih muda melalui isu-isu dan kebijakan politik, citra kandidat, peristiwa muktahir, peristiwa personal, citra sosial, keyakinan agama, pengaruh teman dan keluarga, serta media sosial. ...... The democratic process in Indonesia had reached its peak through the general election of President and Vice President as a new chapter for the people of Indonesia. This democratic party could not be perceived to the fullest when there was a lack of support from all Indonesian people. In reality, the voters did not have the sufficient knowledge in political parties, programs offered, or the political candidates who was supported by the political party. Therefore, there are several stages needed to be done by the political candidates in order to achieve its vote target and to be known by the voters. Those stages shall be done with the following strategies, including the political marketing, in which can be defined as a marketing method in order to develop the relationship between the political candidate and society. The amount of young voters in Indonesia are relatively large, therefore the strategic position of the young voters as well as several factors which underlying the behavior of young voters are used by several political interests in order to achieve its vote and win the general election. The focus of this research is to examine factors which influence the behavior of young voters through issues and political policies, image of a candidate, current event, personal events, social image, religious beliefs, friends and family influence, as well as social media.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengadili sengketa Pemilu

---

ABSTRACT
This paper isto discussthe implementation of the General Election of President and Vice President directly by the people after the 1945 changes that have been implemented since the election of President and Vice President in 2004. Election directly in the exercise of democracy by the people, allowing the emergence of disputes in the implementation and counting in determining the winner in the elections, for this thesis outlines the procedures for dispute resolution election of President and Vice President of the Constitutional Courtas ajudicial institution authority to adjudicate disputes elections

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini menjelaskan tentang pembagian kekuasaan power-sharing sebagai upaya resolusi konflik untuk mengatasi konflik Pemilu Presiden Afghanistan tahun 2014. Berawal dari permasalahan bahwa Pemilu Presiden Afghanistan tahun 2014 berpotensi mendorong pada adanya konflik kekerasan setelah Independent Election Commission IEC mengumumkan perolehan suara awal putaran kedua yang menunjukkan kemenangan Ashraf Ghani mdash;kandidat beretnis Pashtun mdash;atas Abdullah Abdullah kandidat beretnis Tajik. Dari sini, muncul berbagai ancaman kekerasan dan ancaman pembentukan pemerintahan tandingan. Mengatasi hal ini pembagian kekuasaan power-sharing digunakan sebagai upaya resolusi konflik yang tidak menciptakan kondisi winner-takes-all. Abdullah Abdullah sebagai pihak yang kalah diberikan posisi jabatan baru bernama Chief Executive Officer CEO yang nantinya akan berkerja dengan Presiden, membagi kekuasaan di dalam National Unity Government NUG. Dengan menggunakan teori Power-sharing Model Konsosiasional milik Arend Lijphart, penelitian ini menemukan bahwa kesepakatan power-sharing yang diformalkan pada Perjanjian tanggal 21 September 2014 ini sudah merefleksikan tiga komponen power-sharing berupa pembentukan koalisi besar, pemberian otonomi kepada masing-masing pihak berkonflik, dan penerapan asas proporsionalitas dalam pengalokasian pejabat pemerintah. Namun, penulis menemukan bahwa ketiga komponen ini belum terimplementasi sepenuhnya. Karenanya, power-sharing hanya menciptakan kondisi pada perdamaian negatif berhasil meredam konflik kekerasan; namun tidak menghilangkan ketidakadilan di dalam pemerintahan yang terbentuk.

---

ABSTRACT
This research explains about power sharing as an effort of conflict resolution to resolve Afghanistan Presidential Election conflict in 2014. Starting from the issue that the Afghanistan Presidential Election 2014 has the potential to push for violent conflict after the Independent Election Commission IEC announced the initial vote of the second round which shows the victory of Ashraf Ghani a Pashtun candidate, over Abdullah Abdullah a Tajik ethnic candidate. From here, various threats of violence and the threat of forming a parallel government occurred. Overcoming this, power sharing is used as a conflict resolution effort that does not create winner takes all condition. Abdullah Abdullah as a losing party was given a new position named Chief Executive Officer CEO who will later work with the President, to share power within the National Unity Government NUG. By using Arend Lijphart 39 s Consociational Model of Power sharing theory, this study finds that the power sharing agreement formalized on September 21st 2014 reflects three components of power sharing such as the formation of a grand coalition, both autonomy to each conflicting party, and applying the principle of proportionality in the allocation of government officials. However, the author finds that these three components are not fully implemented yet. Thus, power sharing only creates a negative peace condition succeed in suppressing violent conflict yet it does not eliminate injustice within the established government.

Abstrak :
Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengadili sengketa Pemilu ......This paper isto discussthe implementation of the General Election of President and Vice President directly by the people after the 1945 changes that have been implemented since the election of President and Vice President in 2004. Election directly in the exercise of democracy by the people, allowing the emergence of disputes in the implementation and counting in determining the winner in the elections, for this thesis outlines the procedures for dispute resolution election of President and Vice President of the Constitutional Courtas ajudicial institution authority to adjudicate disputes elections.