Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
THE result of the general elections demonstrates that multi-political parties in Indonesia has produced a highly fragmented parliament, poor composition in the parliameut to supporting the executive (minority presMent) and coalition formations prone to change. This situation is parallel with the unstable scenario of the presidential system getting the government trapped in a situation of divided governme!Jf. The result of the simultaneous general elections is expected to produce a size of composition in the parliament which is parallel with the political composition in the executive, in order for the executive to pe1j'orm government effectively. Nevertheless, the peJ.formance of the simultaneous general elections combined with a mqjority run off of the preside11tial election system belies matters wljich can be a threat to the successful achievement of the objective of the simultaneous general elections. Such condition will lead the political parties into general elections by having their respective candidate presidents, because they deem the winner of the presidential election will not be achieved at tliefirst round. The political parties use the first round to achieve a 'coattail ~!feet' which they expect would enlarge their chance to place as many as possible representatives in the parliament. If that does nOt happen, there is the possibility that a highly ji·agmellfed parliament will be fanned, resulting in the absence of a majority power, and enlarging the potential to having a minority president. The threshold of presidential candidacy is an effective measured way to overcome that problem. A limited number of presidential candidates can be assured through a threshold of presidential candidacy, We may expect the . benefits of the simultaneous general elections in a constellation of limited nuniber of presidential candidates.

Abstrak :
Beberapa wacana pemikiran yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, sejak mulai goyahnya kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa lebih ’ dari ’30 tahun, pada akhir 1997, yang disebabkan krisis moneter yang populer disebut krismon dan kemudian berubah dengan amat cepat menjadi krisis multi dimensional, yang saat ini lebih populer disebut sebagai era reformasi, adalah: 1. Perubahan UUD 1945; 2. Mengurangi kekuasaan Presiden; 3. Pembatasan masa jabatan Presiden; 4. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat yang dalam tulisan ini selanjutnya disebut juga pemilihan langsung. Karena peneliti hanya membahas mengenai pemilihan Presiden, maka perubahan UUD 1945 tidak dibahas secara luas, terkecuali Pasal-pasal yang berhubungan langsung dengan kemungkinan perubahan pemilihan Presiden yaitu Pasal 6 dan Pasal 1 ayat(2)UUD 1945. Walaupun yang dibahas peneliti hanyalah pemilihan Presiden, tetapi karena pengaturan pemilihan Presiden biasanya dirangkaikan dan tidak bisa dipisahkan dari pemilihan Wakil Presiden, maka sedikit banyak, peneliti membahas juga tentang Wakil Presiden. Apalagi adalah suatu kenyataan dalam sejarah Republik indonesia, sampai tulisan ini selesai,2 orang Wakil Presiden menggantikan Presiden yang tidak menyelesaikan jabatannya, yaitu Wakil Presiden B. J. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto, yang menyatakan mundur pada tanggal 21 Mei 1998 dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid, pada tanggai 23 Juli 2001, yang diberhentikan MPR karena dianggap MPR melanggar Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu dengan mengeluarkan Makluman. (Dekrit) presiden tanggai 23 Juli 2001. Hal pengurangan kekuasaan Presiden dan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah diatur dalam Perubahan Pertama undang-undang Dasar 1945, tahun 1999. Pengurangan kekuasaan Presiden yang terbesar diatur dalam perubahan Pasal 5 yang semula berbunyi "Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR" menjadi "Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR" dan perubahan Pasal 20 UUD 1945 yang semula berbunyi "Tiap UU menghendaki persetujuan DPR” menjadi "DPR memegang kekuasaan membentuk UU". Setelah kedua hal diatas diatur, masalah pemilihan Presiden langsung oleh rakyat seolah-olah "terlupakan". Wacana pemilihan langsung Presiden baru muncul kembali setelan MPR menyelesaikan Sidang Istimewanya tanggal 25 Juli 2001, yang intinya melengserkan Gus Dur sebagai Presiden dan menggantinya dengan Megawati Soekarnoputri dan mengangkat Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden. Proses pemilihan Presiden langsung oleh rakyat ini memerlukan perubahan UUD 1945 dan tampaknya saat inididukung oleh seluruh Kekuatan Politik yang ada di Lembaga Tertinggi Negara MPR, yang menurut. UUD 1945 adalah Lembaga yang berhak untuk membentuk dan mengubah UUD. Ketentuan yang mengatur mengenai pemilihan Presiden langsung oleh rakyat sudah diputuskan pada Sidang Tahunan MPR 2001 pada tanggal 1 sampai 9 Nopernber 2001, yaitu dengan mengubah pasal 6 yang semula terdiri dari 2 ayat tetapi berubah isinya dan menambahkan pasal 6A. Hanya saja, bagaimana cara pemilihan Presiden langsung oleh rakyat tersebut, jika tidak ada calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 % dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sekaligus mendapatkan sedikitnya 20% suara disetiap Propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Propinsi di Indonesia, belum disepakati oleh kekuatan-kekuatan politik yang berada di MPR.

Abstrak :

 

Abstrak :
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan salah satu cara untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat. Hal tersebut dapat terjadi karena calon presiden dan calon wakil presiden akan berlomba-lomba dalam membuat rancangan kebijakan publik yang dimasukkan kedalam visi mereka, sehingga masyarakat dapat memilih mana yang lebih peduli terhadap mereka dan lebih mengutamakan kepentingan golongannya. Kebijakan publik merupakan produk politik, sehingga unsur-unsur politik mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik yang pro-rakyat melibatkan publik dalam setiap tahap penyusunan, realistik, jelas tolak ukur keberhasilan, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya pemilihan presiden tahun 2014 ini, Indonesia diharapkan memiliki pemimpin yang dapat membentuk dan menjalankan kebijakan yang pro-publik (pro-rakyat) sehingga masalah-masalah di negeri ini dapat teratasi. ......The importance of community participation in the 2014 presidential election is one way to create pro-people policies. This can happen because presidential candidates and vice presidential candidates will compete to create public policy plans that are included in their vision, so that people can choose which one cares more about them and prioritizes the interests of their group. Public policy is a political product, so political elements color the resulting policies. Pro-people public policies involve the public at every stage of preparation, are realistic, have clear benchmarks for success, have a clear legal basis, and there is no overlap or conflict between policies. Basically, public policy in Indonesia is not always oriented towards the public interest. With the 2014 presidential election, Indonesia is expected to have a leader who can form and implement pro-public (pro-people) policies so that the problems in this country can be resolved.

Abstrak :
Selama ini Presiden RI selalu memiliki dua atribut: Jawa dan Islam. Pada Pemilu 2014, hanya ada dua kandidat da keduanya bersuku Jawa dan beragama Islam. Lalu, apa yang mempengaruhi pilihan politik pemilih? Tulisan ini ingin melihat sejauh mana hubungan faktor sosiologis dengan perilaku pemilih untuk memilih figur Joko Widodo atau Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2014. Faktor sosiologis yang dimaksud antara lain adalah wilayah, agama, etnis, kelas, keluarga, teman, dan keanggotaan. Studi ini menggunakan pendekatan teoritis sosiologi politik sehingga berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Lebih khusus lagi, studi ini menggunakan variabel jarak sosial dan sosialisasi yang belum pernah digunakan pada studi terdahulu. Berbeda dengan hasil studi Liddle dan Mujani (2007, 2010, 2011), penelitian ini berkesimpulan bahwa agama masih berpengaruh pada pilihan politik. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan cara selfadministered, wawancara mendalam, dan telaah data sekunder. ...... For the time being, President of Republic of Indonesia has to have two attributes: Javanese and Mosleem. In 2014 election, there are two candidates (Prabowo Subianto and Joko Widodo) and they both have those attributes. The next question is what is the influental factor of voter‘s political choice? This study tries to examine the correlation between sociological factors and political choice of university student in 2014 presidential election. Sociological factors that has been choosen are region, religion, ethnics, class, family, peer, and membership. This study uses political sociology theoretical approach. This study uses social distance and socialization as it's variables which had not been used yet in other studies. This study indicates religion remains an infuental factor that determines voter behavior. This study uses quantitative approach and survey method. Gathering data is done by self-administered online questionnaire and in-depth interview.

Abstrak :
Peran media massa terutama surat kabar, radio dan televisi sangat besar dalam memberikan liputan-liputan tentang kampanye presiden. Kampanye presiden memakan waktu berbulan-bulan, biasanya dimulai pada awal bulan September setelah konvensi nasional partai sampai dengan bulan Oktober tahun berikutnya. Dalam waktu yang panjang ini dibutuhkan media massa agar para kandidat dapat memperkenalkan program-programnya serta menyampaikan visi dan misinya untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih. Setiap perkembangan teknologi baru dapat mempengaruhi gaya kampanye dari para politikus. Surat kabar pertamakali digunakan oleh Jenderal William Henry Harisson pada kampanye presiden tahun 1840. Kampanye presiden dengan menggunakan radio, diperkenaikan pertamakali oleh Al Smith pada kampanye tahun 1928. Dwight D. Eisenhower adalah orang yang pertama kali menggunakan televisi sebagai sarana kampanyenya pada tahun 1952. Dibandingkan koran dan radio, televisi cenderung mendapatkan tempat yang cukup istimewa di hati masyarakat. Hal ini disebabkan, pada layar televisi dapat ditampilkan gambar yang hidup beserta suaranya sehingga seakan-akan nyata dan dapat membangkitkan emosi para pemirsanya, serta dapat dinikmati oleh seluruh keluarga. Ketika televisi bersentuhan dengan dunia politik, peristiwa ini bagaikan membuka cakrawala barn bagi penontonnya. Televisi dapat menimbulkan keakraban orang awam terhadap dunia politik dan masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Televisi juga dapat mengubah pandangan para pemirsanya terhadap tokoh politik yang tadinya tidak dikenal menjadi pahlawan atau sebaliknya. Kekuatan televisi inilah yang disadari oleh John F. Kennedy ketika ia dengan antusias menerima tawaran dari pihak stasiun televisi untuk tampil pada debat calon presiden di televisi. Kennedy yang kalah pengalaman dalam bidang pemerintahan dibandingkan pesaingnya : Richard M. Nixon, membutuhkan sarana untuk menunjukkan kemampuan berdiplomasinya di hadapan publik Amerika Serikat. Penampilan yang menarik serta kelugasannya berbicara di televisi membuat John F. Kennedy memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 1960.

Abstrak :
Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas mengenai pemilihan presiden di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi. Sebagaimana telah diketahui, sebelum adanya amandemen UUD 1945, pemilihan presiden Indonesia dilakukan melalui lembaga perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Pemilihan presiden oleh MPR pada masa sebelum amandemen UUD 1945, dari segi konstitusional, memang demokratis. Namun, dengan adanya kenyataan bahwa tidak semua anggota MPR merupakan anggota partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, ditambah dengan tidak dipilihnya secara langsung para anggota MPR yang berasal dari pemilu, maka pemilihan presiden oleh MPR menjadi mudah dipengaruhi oleh kepentingan kepentingan tertentu dari elit politik ataupun dari pemegang kekuasaan untuk tetap dapat melanggengkan kekuasaannya. Adanya mekanisme pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu upaya demokratisasi pengisian jabatan presiden, di mana seluruh rakyat yang telah memiliki hak pilih dapat memilih sendiri calon presiden yang dikehendakinya. ......In this study, the publisher wants to discuss about the presidential election as a form of a democracy. As we all have known before, the Indonesia’s Presiden Election was previously done by the representative institution called Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), as the holder of sovereignty in Indonesia. The president election held by the MPR, constitutionally it is democracy. But, as we concern, not every member of the institution was elected by the election mechanism. There are also member which not have been elected by the election. This could cause the president election mechanism to be manipulated by the interest of some members of the institution in order to fulfill their needs, or by the authoritative government to continue their directionary. That’s why we need the direct election of the president as a democratitation effort of the president duty fill up. With the direct election, people could choose their president by their wants.