Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna, selain sebuah gerakan keagamaan juga merupakan sebuah gerakan politik, di satu sisi pemikirannya ini dianggap membawa perbaikan terhadap moral dan keberagamaan, tetapi di sisi lain secara politik gerakan ini cendrung mendapat stiqma negatif , sebagian kalangan menganggap bahwa pemikirannya merupakan salah satu pemikiran frndamentalis, pemikiran yang identik dengan radikalisme, ekstrimisme, fanatisme bahkan terorisme, di Mesir, tempat kelompok ini didirikan dalam pergerakannya bercita-cita menegakkan syariat dan hukum Islam, gerakan trans nasional ini mengusung tdeologi Islam, di Indonesia, sebagian kalangan mengangeep pemikiran politik ini berbahaya bagi ideologi Pancasila serta pada saainya akan menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI. Berdasarkan permasalahan diatas tesis ini membahas tentang ancaman pemikiran infiltrast pemikiran politik Icwanut Muslimin terbadan sistem pemerintahen Indonesia yang merupakan tela’ahan terhadap pemikiran politik Hasan al-Banna, agar dapat menjelaskan dan mepgungkapkan secara mendalam tentang pemikiran konsep dan paham dan tentang sistem pemerintahan negara. Di metode anelitis deskriptif yang sumber-sumber datanya ditela’ah melalui penelitian kepustakaan dengan diklasiftkasikan kepada jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pemikiran politik Hasan al-Banna banyak berakar dari menanggapi kondisi sosial masyarakat Mesir pada waktu itu, terutama pendudukan Ingeris di Mesir dan pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Islam sebelumnya, hal inilah yang menjadi salah satu faktor lahirnya Ikhwanul Muslimin yang terkesan militan dan radikal, yang bertujuan mengembalikan masyarakat Mesir kepada ajaran Islam yang mumi. Menurut Hasan al-Banna Islam merupakan agama yang universal, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan. Islam adalah negara, ekonomi, politik, hukum dan lainya. Sistem demokrasi didukungnya dalam menentukan sistem pemerintahan, pendapatnya bahwa Islam tidak menentukan sistem tertentu yang harus dipilih oleh umat Islam, islam membebaskan umainya untuk memilih sistem pemerintahannya sendiri asalkan menerapkan dan memperjuangkan syari‘at Islam. Baginya ada tiga pilar yang menjadi penopang pemerintahan Islam, yakni rasa tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat dan menghargai aspirasi rakyat. Pemerintahan merupakan salah satu dari pilar agama, sehingga keduanya saling berhubungan. Agama memerlukan pemerintahan sebagai lahan penerapan ajaranajarannya dan memanfaatkan kekuasaan negara untuk memperjuangkan agama. Sedangkan pemerintahan memerlukan agama sebagai ideologinya dan mewarnai kehidupan dalam suatu negara. ......Movement of the Muslim Brotherhood founded by Hasan al-Banna, other than a religious movement is also a political movement, at one side of this movement is considered to briag improvements to the moral and the diversity, but on the other side of the political movement tends to have negative stiqma, some circles consider that this movement is one of the fundamentalist movement, a movement synonymous with radicalism, extremism, fanaticism and even terrorism, in Egypt, where the movement was founded in the movement aspires to enforce the Shari'a and Islamic law, transnational movement was carrying the ideology of Islam, in Indonesia, some circles considered a dangerous ideclogy of this movement for the ideology of Pancasila, and in time will become a threat to the integrity of NKRE. Based on this thesis discusses issues concemming the Muslim view Ikwanul movemeni against the state goverment system that is tela’ahan to the political thought of Hasan al-Banna, in order to explain and express in depth about the concepts, understanding and views about the system of sfate government. In doing this research, the author uses descriptive analytical method, qualitative approach to data sources through library research ditela'ah with diklasiftkasikan to the type of file, ie primary and secondary file. In this research the author discovered that the political thought of Hasan al-Banna was a lot of roots in Egyptian society responded to the social conditions at the time, especially the British occupation of Egypt and the thought leaders of Isiamic reformer before, this is what became one of the factors which the birth of the Muslim Brotherhood movement impressed the militant and radical, which © aims to restore the Egyptian society to the pure teachings of Islam, in accordance with Quran and Hadith. according to Hasan al-Banna, Islam is a universal religion, teachings cover all aspects of life. Islam is the state, economic, political, fegal and others. Supports the democratic system in determining the system of government, his view that Islam does not specify a particular system should be elected by Muslims, Islam frees people to choose their own government system and fight for as long as applying Islamic shari‘ah. For him there are three pillars to support the Islamic government, namely a sense of responsibility of the government, the unity of society and appreciate the people's aspirations. Government was one of the pillars of religion, so both are interconnected, Religion requires government as a commercial application of his teachings and using state power to fight for religion. While the government requires religion as ideology and the color of life in a country.

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi oleh situasi bangsa Indonesia yang sedang mencari format demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya mengkaji kekuatan dan kelemahan implementasi teori dari pemikiran politik Barat tentang demokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, tesis ini berusaha mencari alternatif demokrasi dari pemikiran tokoh Indonesia. Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa Soekarno menolak Demokrasi Parlementer dan bagaimana pemikiran politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin. Teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut adalah teori sosialisasi politik dari Gabriel Almond, teori demokrasi dari Robert Dahl, William Ebenstein dan Lyman Tower Sargent serta teori partai politik dari R.H. Soltau, Gabriel Almond dan Duverger. Sedangkan metode penelitian menggunakan metode penelitian pustaka (library reseach). Adapun kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa Soekarno menolak Demokrasi Parlementer karena (1) hanya bersifat demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi (2) melindungi keberlangsungan sistem kapitalisme (3) menimbulkan instabilitas politik. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong-royong antara semua kekuatan Nasional. Inti daripada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan, tetapi suatu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pemungutan suaa (voting). Soekarno menekankan prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat dalam suasana kekeluargaan dalam Demokrasi Terpimpin sehingga demokrasi tidak mengenal oposisi. Dalam menerjemahkan konsepsi ini ke dalam perangkat politik, Soekarno membentuk Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari perwakilan semua partai di parlemen dan membentuk Dewan Nasional yang berisi golongan fungsional sebagai cerminan masyarakat. Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional ini menjadi jembatan sehingga setiap tindakan Pemerintah selaras dengan kehendak masyarakat. Temuan penelitian ini adalah bahwa Soekarno beranggapan Demokrasi Parlementer tidak cocok dengan situasi dan kondisi Indonesia karena sesuai dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia yakni nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya terkandung semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Implikasi teoritisnya adalah bahwa teori sosialisasi politik, teori demokrasi dan teori partai politik dapat diterapkan untuk menganalisis tesis ini. ......Topic Political Views of Soekarno on Guided Democracy 175 pages 7 books 6 internet sources Based on Indonesia rsquo s search for a democracy that is congruent with its foundational values this thesis shows the efforts done to review the strengths and weaknesses of implementing Western political concepts in democracy Furthermore this thesis shows the search for an alternative from Indonesian political thinkers This study questions the reason Soekarno rejects parliamentary democracy and his political thoughts on guided democracy The theories used in answering these questions are Gabriel Almond's theory of political socialization Robert Dahl's theory of democracy as well as William Ebenstein and Lyman Tower's theory of political parties from R H Soultau Gabriel Almond and Duverger In addition this study utilizes the library research method as a means for research Having explained Soekarno's grounds for rejecting parliamentary democracy as a conclusion this research shows that his main reasons consist of the fact that parliamentary democracy is merely political democracy without economic democracy a protector of capitalism and a catalyst of political instability Guided democracy is a type of people's democracy that is led by the inner wisdom in the unanimity arising out of deliberations amongst representatives and is cored by the discussion of all national powers to agree unanimously The heart of leadership in a guided democracy is deliberation that is led by innate wisdom and not by a debate that results in voting Soekarno accentuates the principles of cooperation and deliberation in a family atmosphere in a guided democracy so that democracy does not encounter any oppositions In interpreting this concept on a political device Soekarno formed the Mutual Cooperation Cabinet Kabinet Gotong Royong that consists of representatives from all the political parties in the parliament and the National Council's concept made up of functional groups that reflects the people This cabinet and council became the bridge that harmonizes the government's actions with the people rsquo s will The principal findings of this research is Soekarno's opinion that parliamentary democracy is not suitable with Indonesia's situation and condition primarily because it is not in accordance with the personality of the nation or the values of Pancasila which contains the spirit of family mutual cooperation and deliberation The theoretical implication is that the theory of political socialization the theory of democracy and the theory of political parties can be applied in analyzing.

Abstrak :
Salah satu tokoh Islam yang penting untuk diteliti lebih jauh adalah Tjokroamnoto. Pada abad ke-20, Tjokroaminoto telah menyebarkan berbagai gagasannya tentang Islam yang anti-penindasan, penjajahan, dan kekerasan. Ia merangkul dan menggerakkan ribuan massa untuk menuntut kesetaraan, kemandirian, dan kemerdekaan bangsa dari pemerintah kolonial Belanda. Islam dihadirkan sebagai kekuatan budaya sekaligus politik dalam perjuangan kebangsaanya. Pemikiran nasionalisme yang diusung oleh Tjokroaminoto adalah gagasan kebangsaan yang disandarkan kecintaan kepada Tuhan sang pencipta, sebuah nasionalisme yang dikenal dengan sebutan nasionalisme Islam atau neasionalisme religious. Tjokroaminoto memilih Islam sebagai dasar fundeamental hidupnya dengan memakai khazanah Barat sebagai peralatan metodologis untuk menyimak dan menafsirkan realitas. Kedua unsur tersebut telah menempatkan dirinya sebagai pemikir politik kebangsaan sekaligus seorang teologis. Keunggulan pemikiran Tjokroaminoto dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran teonom biasa adalah bahwa ia tidak sekadar merupakan pemikiran teks book (tekstual). Di samping itu, dia juga tokoh peletak awal pergerakan kebangsaan pada abad ke-20 sehingga beberapa peneliti menyebutnya sebagai Bapak Nasionalisme Indonesia. Beberapa gagasan Nasionalisme Islam Tjokroaminoto yang tersebar baik dalam bentuk tulisan maupun pidatonya, antara lain tentang konsep negara merdeka yang demokratis, Sosialisme Islam sebagai perlawanan terhadap kapitalisme dan kolonialisme Belanda, Pan Islamisme sebagai perluasan dari citacita kebangsaan Indonesia, dan pendidikan kebangsaan. Dari keseluruhan pemikiran Nasionalisme Islam Tjokroaminoto tersebut telah membawa pengaruh bagi kepolitikan Indonesia saat itu, utamanya bagi garis perjuangan Sarekat Islam dan pemikiran tokoh-tokoh bangsa dari beragam ideologi seperti Soekarno, Abikusno Tjokorosujoso, Agus Salim, Abdul Muis, Semaun, Natsir, dan Hamka. ...... One of Indonesia?s important Islamic figures that needs to be investigated is Tjokroaminoto. In the 20th century, Tjokroaminoto had spread all his ideas how Islam is real being: anti-capitalism, colonialism, and violence. He engaged and moved thousands of mass to struggle for achieving equality and independence from Dutch colonialism. Islam, is brought as a cultural and political power. The thought of nationalism which is issued by Tjokroaminoto is an idea based on faith for God; a nationalism, known as Islamic nationalism or religious nationalism. Tjokroaminoto chose Islam as his basic of life, combined with Western thought as the methodological tools for analyze and interpreting of reality. Both of things had placed Tjokroaminoto as Indonesian political thinker as well as a theology expert. The excellence of Tjokroaminoto?s thought? compared with other ordinary teonoms?is he didn?t think textually. Beside, he is also one of the first Indonesia?s nationality movement initiators in 20th century. Hence, some researchers give him a name, ―Father of Indonesia?s Nationalism‖. Some of Tjokroaminoto?s ideas about Islamic Nationalism are written and speeched are: concept of democratic independent state, Islamic socialism as the fight against capitalism and Dutch colonialism, Pan Islamisme as the spreading of Indonesia?s nationalistic dreams, and nationalism education. From all his thinking about Islamic Nationalism, Tjokroaminoto had brought the impact for Indonesia early politicatl activities, especially for Sarekat Islam and few thoughts from many ideology figures: Soekarno, Abikusno Tjokrosujoso, Agus Salim, Abdu Muis, Semaun, Natsir, and Hamka.

Abstrak :
ABSTRAK Penulisan tesis ini mengkaji biografi pemikiran Aidit 1946-1965 yang mencakup pertama, perjalanan hidup Aidit yang melahirkan dan membentuk pemikiran-pemikirannya, kedua, menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran politik revolusioner dan eksperimentasi-eksperimentasi pemikiran Aidit atas Marxisme-Leninisme, dan menjelaskan dampak atas relasi pemikiran-pemikiran Aidit dengan strategi dan sikap politik Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam konstelasi politik nasional pada masa Demokrasi Parlementer hingga Demokrasi Terpimpin. Aidit adalah manusia politik yang tumbuh dan berkembang dalam dua pengalaman yang dinamis yaitu empirisme Belitung dan pergaulan politik Jakarta. Pemikiran-pemikiran Aidit muda dipandang oleh Soe Hok Gie yang menyebutnya sebagai tipe pemikir Indonesia yang masih muda, dan tulisan-tulisannya pada masa awal revolusi merupakan sumber kekecewaan generasi muda. Saat Aidit mencapai kedudukan sebagai pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada awal tahun 1950-an sampai akhir hidupnya. Aidit tampil seperti yang disampaikan oleh Justus M. van Der Kroef sebagai ahli taktik, organisator dan teoritikus. Melalui metode historiografi, pendekatan sejarah pemikiran dan teori hermeneutik Wiliam Dilthey, pemikiran-pemikiran politik Aidit berdinamika dalam tiga fase yaitu eksplorasi (1946-1947), konsolidasi (1951-1956) dan eksperimentasi (1957-1965). Di fase eksplorasi, Aidit muda menggunakan Marxisme-Leninisme sebagai pisau analisa memahami Indonesia yang baru saja diproklamirkan. Saat berusia 23 tahun, Aidit menulis dengan cara pandang progresif yang meyakini bahwa revolusi Indonesia adalah bagian daripada revolusi dunia. Pemikiran-pemikiran politiknya terus berkembang bersama PKI. Dalam fase konsolidasi Aidit melahirkan buah pemikiran tentang konsepsi partai komunis di Indonesia yaitu partai massa sekaligus partai kader, dengan melibatkan kaum tani bersama kaum buruh menjadi motor penggerak perubahan dengan menempuh jalan damai. Kemudian sistem politik nasional pada masa awal Demokrasi Terpimpin mendorong Aidit berpikir progresif. Pada fase eksperimentasi Aidit menganalisis sejarah perkembangan masyarakat dan merumuskan kelas-kelas sosial di Indonesia. Aidit menggagas dua tahapan revolusi yaitu nasional dan demokratis, dengan semangat melenyapkan sisa-sisa feodalisme dan imperialisme. Titik pertemuan revolusi dua tahap itu adalah perjuangan agraria. Perjuangan tersebut menempuh jalan yang disebut Aidit sebagai Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP) yang berisi perjuangan gerilya di desa-desa, aksi-aksi revolusioner, bekerja baik dan intensif di kalangan kekuatan bersenjata.

---

ABSTRACT The writing of this thesis examines the biography of Aidit's thoughts from 1946-1965 which included the first, Aidit's life journey which gave birth to and formed his thoughts, secondly, explained revolutionary political thoughts and Aidit's thought experiments on Marxism-Leninism, and explained the impact on relations Aidit's ideas with the strategy and political attitude of the Indonesian Communist Party (PKI) in the national political constellation during the period of Parliamentary Democracy to Guided Democracy. Aidit is a political man who grew and developed in two dynamic experiences, namely Belitung's empiricism and Jakarta's political association. Young Aidit's ideas were seen by Soe Hok Gie who called him the young type of Indonesian thinker, and his writings in the early days of the revolution were a source of disappointment for the younger generation. When Aidit reached the position of head of the Indonesian Communist Party (PKI) in the early 1950s until the end of his life. Aidit appeared as presented by Justus M. van Der Kroef as a tactician, organizer and theorist. Through historiography methods, the approach of history of William Dilthey's thought and hermeneutic theory, Aidit's political thoughts were dynamic in three phases, namely exploration (1946-1947), consolidation (1951-1956) and experimentation (1957-1965). In the exploration phase, young Aidit used Marxism-Leninism as an analytical knife to understand Indonesia that had just been proclaimed. When he was 23 years old, Aidit wrote in a progressive perspective that believed that the Indonesian revolution was part of the world revolution. His political thoughts continued to develop with the PKI. In the consolidation phase Aidit gave birth to ideas about the conception of the communist party in Indonesia, namely the mass party as well as the cadre party, by involving the peasants with the workers to become the driving force of change by taking a peaceful path. Then the national political system in the early days of Guided Democracy encouraged Aidit to think progressively. In the experimental phase Aidit analyzed the history of community development and formulated social classes in Indonesia. Aidit initiated two stages of the revolution, national and democratic, in the spirit of eliminating the remnants of feudalism and imperialism. The meeting point of the two-stage revolution is the agrarian struggle. The struggle took a path called Aidit as the Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP) which contained guerrilla struggles in the villages, revolutionary actions, worked well and intensely in the armed forces.

 

Abstrak :
Pada kesempatan ini penults ingin menampilkan seorang tokoh pemikir bangsa Indonesia. Sutan Sjahrir penulis pilih karena selain ia seorang negarawan, politikus dan pahlawan nasional ia dapat dikategorikan sebagai seorang pemikir bangsa Indonesia dengan melihat karya-karya tulisnya di mana diantaranya yang cukup dikenal ialah Renungan Indonesia dan Perdjoangan Kita, serta hal-hal yang diperjuangkannya. Pada bab satu merupakan uraian pendahuluan skripsi. Bab dua ialah uraian riwayat hidup dan karya-karya Sutan Sjahrir. Bab tiga penulis menguraian arti, latar belakang dan aliran-aliran dari paham sosialisme. Bab empat menjelaskan bagaimana masuknya paham sosialisme Barat ke Indonesia dan mempengaruhi tokoh-tokoh Indonesia siapa saja. Bab lima khusus tentang pendapat - pendapat dan ajaran - ajaran Sutan Sjahrir. Bab enam merupakan evaluasi tentang Sutan Sjahrir dan pembahasan filsafat Politik yang dikaitkan dengan sosialime kerakyatan ajaran Sutan Sjahrir. Kemudian ditutup dengan kesimpulan-kesimpulan. Setelah mempelajari banyak hal mengenai Sutan Sjahrir penulis berkesimpulan bahwa sosialisme kerakyatan ajaran Sutan Sjahrir berakar pada socialism democracy Barat. Di mana bila melihat sejarahnya, paham sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap ekses kapitalisme awal di mana kelas buruh tenggelam dalam kemiskinan materi maupun mental sedangkan kelas majikan justru makin kaya. Ide sosialisme berasal dari cita-cita demokrasi yaitu hak yang sama bagi semua penduduk dalam masyarakat untuk berusaha membangun diri sendiri hingga mencapai perkembangan sepenuhnya. Dengan demikian pemikiran pemikiran Sutan Sjahrir tentang Sosialisme berkaitan dengan filsafat politik. Masalah pokok Skripsi ini ialah mencari segi filsafat dari ajaran-ajaran Sutan Sjahrir, sedangkan batasan penulisan skripsi ini adalah sosialisme kerakyatan yang diajarkan oleh Sutan Sjahrir. Metode pembahasan penulisannya berdasarkan penelitian pustaka, tanpa melihat kepada gejala-gejala individual maupun kenyataan empiris dari pengaruh ajaran Sutan Sjahrir. Metode filsafatnya Historis Factual yaitu tekanan pada gagasan Sutan Sjahrir. Obyek materialnya menyelidiki sejarah dan latar belakang gagasan Sutan Sjahrir tentang Sosialisme kerakyatan. Obyek formalnya mencari segi filsafat dari gagasan dan ajaran Sutan Sjahrir. Terlepas dari kekurangan maupun kelebihannya, pada dasarnya pikiran dan perjuangan Sutan Sjahrir mengenai demokrasi, kesamaan, keadilan, kemakmuran yang adil dan merata untuk seluruh rakyat, perlindungan dan jaminan hukum yang serupa dan merata bagi semua orang, cita-cita kemanusiaannya serta hak-hak asasi manusia dan pelbagai hal untuk kemajuan bangsa dan manusia Indonesia, ternyata masih tetap berlaku di Indonesia hingga kini.