Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini berisi analisis pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Kramatwatu Kabupaten Serang untuk menggambarkan upaya yang telah dilakukan dalam mempersiapkan pengelolaan dana dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan dana desa. Penelitian ini menggunakan teori pemerintahan daerah, pemerintahan desa, alokasi keuangan pusat dan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif, cross sectional, dilakukan dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, serta observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam mempersiapkan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Kramatwatu hanya mempersiapkan RPJM Desa dan RKP Desa. Selain itu, ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dana desa, seperti sumber daya manusia, political will pemerintah kabupaten, dan peraturan yang kurang tepat. ......This research contain managing village funds analysis by Kramatwatu Village Government at Serang County to describe the effort in preparing village funds management and show any obstacle in implementing the policy. This research use local government theory and local and central finance alocation. This research using qualitative approach, descriptive, cross sectional, by in depth interview, literature study, and observation. Results shows in managing village funds, Kramatwatu Village Government only set the agenda in medium term plan and their work plan. Besides that, this research found obstacles in village funds implementation, such as lack human resources, political will, and unproper regulation.

Abstrak :
Abstrak
Di masa Orde Baru desa diatur tersendiri dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menganut penyeragaman seperti desa di Jawa, justru menyebabkan eksistensi masyarakat hukum adat di luar Jawa mengalami reduksi luar biasa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 akhirnya mengakomodir eksistensi desa dan desa adat. Menggunakan penelitian yuridis normatif tulisan ini memberikan temuan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk revitalisasi peraturan sebelumnya. Revitalisasi dimaksud meliputi penataan kewenangan desa, penataan keuangan desa, manajemen pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan dan partisipasi masyarakat.

Abstrak :
Dalam rangka reformasi pemerintahan daerah, Pemerintah telah mengundangkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Salah satunya adalah perubahan status kecamatan, yang berubah dan perangkat wilayah menjadi perangkat daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi. Perubahan fungsi kecamatan dari semula wilayah pemerintahan menjadi wilayah kerja yang bersifat koordinatif dan fasilitatif dengan menerima sebagian pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten, diduga berdampak pada kualitas pelayanan kecamatan. Kedudukan kecamatan dalam format otonomi daerah mengharuskan organisasi kecamatan berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada pemerintahan desa. Dengan demikian diperiukan penelitian tentang kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh bupati kepada camat yaitu bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat, dan pertanahan. Tujuan penelitian adalah: (1) mengukur tingkat kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kauntitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kualitas pelayanan kecamatan melalui kuesioner yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara pada aparat kecamatan, terhadap pemerintahan desa melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara pada aparat kecamatan.Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang analisis datanya menyajikan rangkuman statistik dalam bentuk tabel dan atau grafik. Unit analisis penelitian adalah organisasi kecamatan dengan responden aparat pemerintahan desa. sampel dipilih secara acak (random sampling). Untuk kecamatan yang dianalisis dipilih 3 kecamatan dan 5 kecamatan, sedangkan untuk responden dipilih 22 orang dan 42 aparat pemerintahan desa. Instrumen disusun berdasarkan dimensi kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990:46) dengan indikator-indikatomya diadaptasi dan Kotler. Setelah dilakukan analisis deskriptif berdasarkan konsep Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, kemudian analisis mendalam dilakukan dengan mengkaitkan konsep McKinsey sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan hasil (1) kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati sudah baik. Dengan demikian kecamatan di Tanjung Pandan Kecamatan Badau dan Kecamatan Membalong secara keseluruhan telah dapat melaksanakan fungsi fasilitasi dan koordinasi terhadap pemerintahan desa dengan baik, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan organisasi kecamatan di Tanjung Pandan Kecamatan Badau dan Kecamatan Membalong adalah belum adanya Peraturan Bupati yang menjadi petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Peraturan Daerah (Perda) tentang pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten pada kecamatan, anggaran yang dikelola oleh kecamatan untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan, sumberdaya manusia di kecamatan yang sedikit dan masih kurang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, serta sosialisasi program kerja kecamatan yang masih sangat minim dilakukan di desa. Penelitian ini masih perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih mendalam dan lebih luas tentang organisasi kecamatan, sehingga pada akhirnya akan ditemukan organisasi kecamatan yang ideal dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan bupati khususnya di kabupaten Belitung.

---

In framework of regional administration reform, the government has enacted Law No. 22 of 1999 which then revised with Law No. 32 of 2004 concerning Regional Administration, as the substitute of Law No. 5 of 1974 concerning Administration Themes in Region. One of them is the change of district status, changed from regional body to local body. In the implementation of his duties the district head receives delegation part of administration authority from Regent/Mayor to handle a part of autonomy matters. The change of district function from formerly regional administration to work area which coordinative and facilitative in nature by receiving a part of authority delegation from the regental administration, allegedly has impact on the quality of district service. The position of district in regional autonomy format requires district organization oriented-to-provide services to the rural administration. So it needs a research concerning district service quality toward the rural administration pursuant to authority given by regent to district head namely in the fields of administration, economy and development, education and health, social and people welfare and land. The aims of this research are: (1) measuring the district service quality level toward the rural administration and (2) identifying factors effecting quality of service toward rural administration. This study uses quantitative and qualitative approach. The quantitative approach used to collect data concerning district service quality through questioners distributed to rural administration apparatus. The qualitative approach used to collect data concerning factors effecting the district service quality toward rural administration through the documents investigation and interview on district apparatus. Type of this study is descriptive, namely research methodology which its data analysis presenting statistical summary in form of tables and or graph. Unit of research analysis is district organization with respondents of rural administration apparatus. Sample selected randomly (random sampling). For district to analyze by selecting 3 districts from 5 districts, while for respondents selected 22 persons from 42 rural government apparatus. Instrument made based on the dimension of service quality developed by Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990:46) with its indicators adapted from Kotler. After conducting descriptive analysis based on concept of Zeithaml, Pasuraman, and Berry, then the depth analysis conducted by relating concept of McKinsey as a support. Results of research indicate (1) district service quality toward rural administration in implementing the delegation of part of regent's authority has been good. Therefore the districts in Belitung Regency totally have been entirely capable to conduct function of facilitation and coordination toward the rural administration well, (2) Factors effecting district organization service quality in Tanjungpandan district,Badau district and Membalong district namely there is no Regent's Regulation becoming implementing guideline and technical from Regional Regulation (Perda) concerning the delegation a part of Regency authority on the districts, budget managed by districts to implement the authority delegation, human resources in the districts which less and still lack of competency required, and socialization of district work program which still minimum conducted in the rural area. This research still needs to be followed up with deeper and broader research concerning district organization, so eventually an ideal district organization will be found in implementing the regent's authority delegation particularly in Belitung Regency.

Abstrak :
Disertasi ini membahas mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Permasalahan mengenai kemandirian desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar muncul pasca pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai diberlakukan, hal ini menyebabkan terbentuklah pemerintahan desa secara administratif sehingga menyebabkan terjadinya kondisi penyesuaian berlakunya aturan undang-undang Desa dengan kondisi Pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang secara umum masih terbilang prematur dalam menyikapi berlakunya undang-undang desa dengan berbagai tuntutan serta program yang harus dilaksanakan dalam proses pemerintahan desa. Pemahaman mengenai dinamika pengaturan desa masih terbilang minim sehingga menyebabkan jalannya roda pemerintahan desa menjadi tidak seimbang, belum lagi ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai sehiggga menyebabkan sering terjadi konflik dalam pemerintahan desa baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa maupun oleh masyrakat desa yang berimbas terjadinya konflik berkepanjangan antar desa sehingga dinamika pemerintahan desa belum dapat berjalan secara normal sesuai dengan tuntutan aturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data primer dan sekunder yang dilakukan secara diskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan mengenai : 1)Bagaimana Dinamika pengaturan desa-desa di Indonesia? 2)Bagaimana implementasi UU Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar? 3) Bagaimana mewujudkan kemandirian desa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara administrasi maupun adat?. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah mulai di terapkan dengan baik meskipun Meskipun demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal karena masih ditemui berbagai masalah dan kendala dalam mengimplementasikan UU Desa. Mewujudkan kemandirian desa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara administrasi maupun adat adalah pengelolaan dan penataan aspek pemerintahan desa, namun juga berhubungan dengan masalah daerah, potensi daerah, kehidupan sehari-hari dan adat istiadat, kesiapan kelembagaan sosial, politik dan ekonomi pedesaan. Memberdayakan masyarakat desa yang dianggap sebagai metode untuk mencapai kemandirian desa diantaranya melalui partisipasi aktif masyarakat desa untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa serta menuntaskan permasalahan di desa. Konsep dari pemberdayaan adalah bertujuan agar menemukan alternatif-alternatif baru menuju kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu Pengaturan desa-desa di Indonesia hendaknya di berikan pendampingan tidak hanya pembentukan peraturan desa. Peraturan desa ialah produk hukum harusnya berdasarkan dengan teknik pembentukan Perpu yang tertulis pada Undang-Undang Tahun 2011 No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengingat keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penerapan konsep kemandirian sosial, politik dan ekonomi harus menjadi patokan utama sehingga kondisi desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat menjadi desa yang mandiri secara keseluruhan sehingga dapat menjadi contoh bagi desa desa di kabupaten/kota dalam propinsi Maluku maupun bagi desa-desa lain di Indonesia. ......Dissertation discusses the Implementation of Village Government in Realizing Village Independence in the Tanimbar Islands Regency. Problems regarding village independence in the Tanimbar Islands Regency emerged after the implementation of Law no. 6 of 2014 concerning Villages came into force, this led to the formation of village government administratively thus causing conditions for adjusting the entry into force of village laws with the condition of village governments in the Tanimbar Islands Regency which in general were still fairly premature in responding to the enactment of village laws with various demands and programs that must be implemented in the process of village governance. Understanding of the dynamics of village regulation is still relatively minimal, causing the running of the village government to become unbalanced, not to mention the inadequate quality of human resources which causes frequent conflicts within village governance both carried out by village government officials and by the affected village community. the occurrence of prolonged conflicts between villages so that the dynamics of village government cannot run normally in accordance with the demands of Law No. 6 of 2014. This writing uses normative legal research supplemented by primary and secondary data which is carried out in a qualitative descriptive manner to answer questions regarding: 1 ) What are the dynamics of village arrangements in Indonesia? 2) How is the implementation of the Village Law on the implementation of village governance in the Tanimbar Islands Regency? 3) How to realize village independence through the administration of village administration both administratively and customarily? From the results of the study it can be seen that the implementation of village governance in realizing village independence in the Tanimbar Islands Regency has begun to be implemented well, although even so, the implementation of village governance has not run optimally because there are still various problems and obstacles in implementing the Village Law. Realizing village independence through the administration of village government both administratively and customarily is the management and arrangement of aspects of village governance, but also related to regional problems, regional potential, daily life and customs, preparedness of social, political and rural economic institutions. Empowering village communities is considered a method for achieving village independence, including through the active participation of village communities to explore and develop the potentials of the village and resolve problems in the village. The concept of empowerment is aimed at finding new alternatives towards independence in administering village governance. Therefore, the arrangement of villages in Indonesia should be provided with assistance not only in the formation of village regulations. Village regulations are legal products that must be based on the Perpu formation technique written in the 2011 Law No. 12 concerning Formation of Laws and Regulations bearing in mind the limited human resources, facilities and infrastructure in administering village governance, the application of the concept of social, political and economic independence must be the main benchmark so that the conditions of villages in Tanimbar Islands Regency can become independent villages as a whole so that they can become an example for villages in regencies/cities within the Maluku province as well as for other villages in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK

Tesis ini menganalisis tentang Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor dan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya, permasalahan perencanaan keuangan, partisipasi masyarakat, rendahnya kompetensi SDM perangkat desa dan TPK dalam pelaporan keuangan serta kurangnya koordinasi dan kerjasama pemerintah desa dengan lembaga desa yang menyebabkan penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya belum berjalan dengan baik. Selain itu, belum adanya peraturan pada tingkat desa terkait musyawarah pada tingkat desa yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDesa di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede yaitu kepemimpinan, sumberdaya, komitmen dan komunikasi.

 

 

 

---

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the application of the Village Financial System (Siskeudes) in Sukmajaya Village, Ragajaya Village and Bojonggede Village, Bogor Regency and the factors that influence the application of the  Village Financial System (Siskeudes). This study uses the post positivist paradigm and the type of qualitative-descriptive research. Data collected through in-depth interviews, observation and documentation. The resurlts showed several important things including, financial planning problems, community participation, low competency of village officials and TPK in financial reporting and lack of coordination and cooperation between village government and village institutions that led to the application pf the village financial system (Siskeudes) that had not yet proceeded with well. In addition, there are no regulations at the village level regarding deliberation at the village level which have caused delays in the establishment of village budget in Sukmajaya Village, Ragajaya Villlage and Bojonggede Village. Factors influencing the application of the Village Financial System (Siskeudes) in Sukmajaya Village, Ragajaya Village and Bojonggede Village are leadership, resources, commitment and communication.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Perangkat desa sebagai penanggung jawab jalannya roda pemerintahan desa mememiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat, karena desa menjadi titik berat pembangunan dalam sistem otonomi daerah. Pentingnya peran dan tanggung jawab perangkat desa, dituntut untuk memiliki kemampuan, keahlian, tanggung jawab, dan jiwa rela berkorban dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi. Banyaknya tuntutan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada perangkat desa, terdapat berbagai masalah yang dihadapi, khususnya berkisar masalah status kepegawaian yang tidak jelas dan masalah kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan mengetahui secara mendalam tentang pancen sebagai ikatan sosial masyarakat dan aparat desa Ciganjeng. Penelitian ini menggunakan pemdekatan kualitatif dengan metode wawancara sehingga mampu menggali lebih dalam pelaksanaan pungutan carik pancen. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat yang membayar pancen serta lembaga yang menaungi pancen di Desa Ciganjeng. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diskripsi dan analisis tentang peranan pancen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan aparat desa sebagai ikatan sosial masyarakat dan arat desa.

---

ABSTRAK
Village officials in charge of the wheels of the village administration have role that determine the success of community development , as the village became the focus of development in the system of regional autonomy . The importance of the role and responsibilities of the village, are required to have the capability, expertise , responsibility and spirit of sacrifice in providing social services to the community above personal interests. Many demands of the duties and responsibilities the village, there are various problems, particularly issues around employment status is unclear and welfare issues . This study aims to determine the depth of the pancen as a social community and village officials Ciganjeng, qualitativ. This study used a qualitative approach, interview method so as to dig deeper into the implementation of the levy strip pancen. As the object of this research is the village and the people who pay pancen and sanctioning body in the village pancen Ciganjeng . The results obtained from this study is an describe and analysis of the role of pancen in governance and welfare of village officials as a social community and the village.