Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai denganamanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya Pasal 18 UUD1945 dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonésie! membagi daerahnyadengan menganut desentralisasi, kemudian Negara Indonesia mengalamiperubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerahnya beberapa kalihingga sekarang. Selanjutnya Negara Indonesia sesuai dengan politik hukumpada masa-masa tersebut merubah peraturan perundang-undangan denganmenyesuaikan situasi dan kondisi pada perkembangan setiap undang-undangtentang pemerintahan daerah. Negara Indonesia menganut asas kedaulatanrakyat, maka dibuatlah lembaga perwakilan di daerah-daerah yang dinamakanDewan Perwakilan Rakyat Daerah.DPRD yang dikenal sebagai lembagalegislatif yang mempunyai fungsi legislatif, pengawas dan anggaran, dalamprakteknya yang menonjol dari fungsinya di dalam penyelenggaraan daerahyaitu mengawas! penyelenggaraan daerah baik itu kepala daerah sertaperangkat daerahnya.DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 melaksanakan fungsinya dengan mengawasi pelaksananan perda danpelaksanaan APBD. Dalam melaksanakan pengawasan d.bidang perda, DPRDmempunyai fungsi pengawasan politik. Dimana fungsi tersebut dari mengajukanrancangan hingga pelaksanaan perda oleh kepala daerah. Sedang fungsipengawasan terhadap APBD, dengan mengawasi pengelolaan keuangandaerah. Adapun pengawasan perda dari sebelum menjadi perda (Raperda)hingga perda itu dilaksanakan. DPRD dalam menjalankan fungsinya mempunyaihak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam mengawasi keuangan daerah, DPRD juga ikut merancang APBD yangakan digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah dan dibuat dengan perda.Tetapi pengawasan juga harus menganut asas manajeme i dalam menggunakanfungsi pengawasan, seperti perencanaan, pengendalian, evaluasi danpelaporan. DPRD juga tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakankekuasaannya sebagai lembaga pengawas di daerah. Oleh karena itu DPRDjuga harus diawasi oleh lembaga seperti lembaga ombudsman agar kinerjaDPRD terhindar dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalampenyelenggaraannya. Oleh karena itu anggota-anggota DPRD harusditingkatkan baik mutu pendidikan dan pelatihan-pelatihan agar benar-benarmewakili rakyat yang telah memilihnya. Sehingga DPRD bisa memberipelayanan publik sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam TataPemerintahan yang Baik."

"ABSTRAKTopik umum disertasi ini adalah administrasi pemerintahan lokal irian jaya dengan lokasi penelitian di desa Harapan-Kwamki Lama-Timika, Kabupaten Mimika. Masalah utama disertasi ini adalah corak administrasi pemerintahan lokal dalam wilayah yang didiami oleh lebih daripada satu suku bangsa. Contoh kasus yang dibahas adan ditunjukkan dalam disertasi ini adalah desa Harapan-Kwamki Lama, Kabupaten Mimika.Hal-hal yang tercakup di dalam masalah pokok di atas adalah (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) corak politik kesukubangsaan, dan (3) program-program pembangunan serta proses pelaksanaan program-program tersebut. Dalam praksisnya, ketiga satuan permasalahan tersebut saling berkaitan secara sistemik atau holistik dan kemudian "mengada" dalam bentuk corak administrasi pemerintahan lokal. Bagian akhir inilah yang menjadi pusat perhatian dari disertasi ini, karena ia merupakan hasil dari saling hubungan antara pejabat-pejabat desa masing-masing dengan politik kesukubangsaannya dalam menginterpretasikan program-program pembangunan pemerintah dan pelaksanaan program-program tersebut serta tanggapan setiap satua etnis yang ada sebagai anggota masyarakat desa yang bersangkutan.Untuk mengkaji masalah tadi, digunakan pendekatan kualitatif, antara lain dengan mengadakan kategorisasi konsep-konsep yang digunakan oleh masyarakat desa Harapan-Kwamki Lama. Konsep-konsep tersebut diperoleh dari informan kunci kemudian diperbandingkan dengan informasi dari informasi lain. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Data yang telah dikumpulkan disusun dan dikelompokkan dalam pola, tema atau kategori lalu di maknakan, dijelaskan, dan dilihat keterkaitan antara satu dengan lainnya.Kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah di atas adalah konsep-konsep mengenai (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) kesukubangsaan, dan (3) konflik sosial. Bagian (1) berbicara tentang administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan lokal serta pemerintah lokal. Pada bagian (2) dijelaskan konsep kesukubangsaan kemudian dikaitkan dengan program-program pembangunan dari atas dan dari bawah; bagian terakhir berbicara tentang konsep, model, dan potensi-potensi dari konflik sosial.Heterogenitas etnisitas di desa Harapan-Kwamki Lama merupakan faktor yang sangat berperan dalam mengkaji masalah di atas. Dalam bidang administrasi pemerintahan lokal, faktor tersebut memunculkan kemajemukan personal perangkat desa, sementara dalam bahasa tentang corak politik kesukubangsaan, ia menunjuk pada peran kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa lainnya (dari staf dan lini), baik sebagai pelaksana kepanjangan tangandari atasan maupun sebagai pelaksana dukungan legitimasi tradisional dari kelompok-kelompok suku bangsa yang ada di desa. Hal di atas akan lebih menarik jika dilihat soal tarik-menarik kepentingan dan peranan antara kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun karena masing-masing merasa mendapat dukungan dari kelompok suku bangsanya.Desa Harapan-Kwamki Lama dibentuk dengan tidak mengikuti konsep pemukiman menurut kebudayaan lokal. Hal tersebut berakibat terjadi konflik antarsukubangsa. Upaya untuk menghindari konflik sosial desa Harapan-Kwamki Lama dapat tercapai jika benar-benar memperhatikan kesalinghubungan antara administrasi pemerintahan lokal, program-program pembangunan, dan hakikat kesukubangsaan yang ada di desa Harapan-Kwamki Lama."