Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tanggal 1 Februari 2008 lalu , Pemerintah menerbitkan amanat presiden (Ampres) Nomor 04/Pres/02/2008 yang menginstruksikan kepada kabinet untuk melakukan pembahasan bersama mengenai pembentukan 11 Kabupaten, 3 kota dan 1 provinsi baru....

Abstrak :
Pemekaran daerah diharapkan mampu meningkatkan layanan pendidikan di daerah pemekaran. Namun ditemukan partisipasi sekolah pada semua jenjang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun dibandingkan Provinsi induknya setelah terjadinya pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran untuk melihat hubungan pemekaran daerah terhadap partisipasi sekolah. Dari hasil regresi data Susenas tahun 1992-2020, ditemukan bahwa pemekaran daerah menurunkan probabilitas anak bersekolah sebesar 3.81%. Probabilitas negatif paling besar terjadi pada jenjang SMA, dimana probabilitas anak bersekolah SMA turun sebesar 9.77% setelah terjadinya pemekaran daerah. Diikuti jenjang SMP dengan probabilitas sebesar 6.78%. Namun pada jenjang SD ditemukan tidak mempunyai hubungan dengan pemekaran daerah. Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan serta pendidikan kepala rumah tangga mampu meningkatkan probabilitas anak bersekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil analisis kualitatif, ditemukan bahwa keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anak bukan menjadi kendala. Namun adanya kesempatan menjadi tenaga kerja anak terutama di tambang timah serta budaya keluarga yang mendukung hal tersebut dianggap menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Ditemukan pula indikasi partisipasi sekolah membaik, seiring dengan menurunnya kontribusi sektor primer pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). ......Regional expansions are expected to improve education services in the newly created regions. However, it was found that school participation at all levels in the Bangka Belitung Islands Province decreased compared to its parent province after the expansion. This study used mixed methods research to examine the relationship between regional expansion and school participation. The results of the 1992-2020 Susenas data regression found that regional expansion reduced the probability of children going to school by 3.81%. The greatest negative probability occurs at the senior high school level, where the probability of a child attending high school decreases by 9.77% after the regional expansion. Followed by the junior high school level with a probability of 6.78%. However, at the primary school level, it was found that it had no relationship with regional expansion. Household spending on education and the education of the head of the household can increase the probability of children going to school in the Bangka Belitung Islands Province. From the results of the qualitative analysis, it was found that economic limitations to sending their children to school were not an obstacle. However, the opportunity to become a child labor, especially in tin mines and family culture that supports this are considered to be factors that influence school participation. There were also indications of improving school enrollment, in line with the declining contribution of the primary sector to GDP (Gross Domestic Product).

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa batas daerah yang terkait dengan pemekaran daerah, sengketa batas daerah ini terjadi di wilayah Bandara Udara Soekarno-Hatta, antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Penelitian ini menitikberatkan pada faktor penyebab terjadinya sengketa batas daerah, pelaksanaan penyelesaian sengketa batas daerah sesuai Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan alternatif penyelesaian sengketa batas daerah melalui jalur pengadilan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa batas daerah pada objek penelitian.

---

This thesis discusses the settlement of regional boundary disputes related to the expansion of the region, this boundary disputes occurred in the area of Soekarno Hatta Airport, between Kabupaten Tangerang and Kota Tangerang. This study focuses on the factors causing the occurrence of regional boundary disputes, the implementation of local boundary dispute resolution in accordance Permendagri no. 76 of 2012 and alternative settlement of border area disputes through the court. This study analyzes the implementation of local boundary dispute resolution on the research object.

Abstrak :
Masyarakat sangat mendambakan kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, mampu menghidupi keluarganya secara layak dan keinginan ideal lainnya. Saat ini hampir sebagian besar negara di dunia menggantungkan haraan dan cita-cita tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kontestasi elit lokal dalam konflik pembentukan Kabupaten Mamasa dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus, modal dan ranah (field). Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini mengkaji perpecahan internal elit Mandar dalam merespon kebijakan pemekaran daerah melalui penetapan Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa, yang berimplikasi terhadap lahirnya konflik horozontal pada masyarakat Aralle, Tabulahan, dan Mambi (ATM) di Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para elit Mandar terpolarisasi ke dalam dua habitus kelompok politik, yaitu kelompok pro pemekaran dan kontra pemekaran. Habitus politik kelompok pro pembentukan Kabupaten Mamasa dilatari oleh kekuasaan atau kemandirian dalam mengelola pembangunan dan kesejahteraan di daerahnya. Sedangkan habitus politik kontra pemekaran Kabupaten Mamasa dilatari oleh upaya mempertahankan relasi etnisitas, keagamaan, dan pengalaman kesejarahan dengan penduduk Mandar. Kedua kelompok politik tersebut memaksimalkan kekuatan modal, baik sosial, ekonomi, budaya maupun simbolik, untuk bertarung memenangkan arena kontestasi pemekaran daerah. Akhirnya, melalui habitus dan kekuatan modal yang dominan, para elit politik pro pemekaran Mamasa berhasil memenangkan kontestasi dengan mempertahankan dan menyukseskan implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002.

---

ABSTRACT
This thesis examines the contestation between local political elites over the establishment of the Mamasa Regency, through Pierre Bourdieu?s concepts of habitus, capital and field. Using a qualitative method with a case study approach, this research examines the internal schism among the elites of the Mandar ethnic group in responding to the regional expansion policy through the issuance of Law No. 11/2002 on the Establishment of the Mamasa Regency, which triggers a horizontal conflict in the Aralle, Tabulahan and Mambi (ATM) people in Mamasa regency. This research concludes that the elites of the Mandar ethnic group are polarized into two groups with differing political habitus, which respectively supports and opposes the regional expansion. The habitus of the group supporting the expansion is the seeking of ways to gain the power or independence to manage the region?s infrastructure and people development, whereas the habitus of group opposing the regional expansion is the seeking of ways to maintain ethnic relations as well as preserve religious and historical experiences with the Mandar people. Both political groups utilized various capitals (social, economic, cultural and symbolic) to achieve their respective goals in the arena of political contestation. Ultimately, through powerful habitus and dominant capitals, the pro-regional expansion group succeeded in maintaining the regional expansion and implemented the Law No. 11/2002 on the Establishment of the Mamasa Regency.

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris yang tempat kedudukannya mengalami pemekaran daerah dihadapkan pada dua pilihan apakah Notaris akan menyesuaikan tempat kedudukannya dengan Surat Keputusan Menteri miliknya yaitu dengan berpindah kantor atau apabila Notaris tidak ingin kehilangan klien karena berpindah kantor maka ia dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan kepada Menteri. Menjadi masalah ketika Notaris tidak melakukan penentuan atas dua pilihan tersebut, dan tetap melaksanakan tugas jabatannya tanpa melakukan penyesuaian apapun. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap jabatan Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris terhadap Notaris di wilayah yang mengalami pemekaran daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap Notaris yang tempat kedudukannya berada di daerah yang mengalami pemekaran daerah dan tidak melakukan penyesuaian atas tempat kedudukan ataupun atas Surat Keputusan Menteri miliknya, ialah Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis examines the legal consequences of a Notary domiciled in an area experiencing regional expansion associated with the Law of Notary UUJN and Notary Code of Ethics. Notary whose place of expansion is faced with two choices whether the Notary will adjust his domicile with his Minister'sDecree by moving office or if the Notary does not want to lose the client by moving the office so he can apply for the transfer of the position to the Minister. It becomes a problem when the Notary does not make the determination of the two options, and keeps his job duties without making any adjustments. The problem of this thesis is how the legal effect on the position of Notary domiciled in the region experiencing the expansion of the region in view of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position and Notary Code of Ethics, how the role of the Regional Supervisory Board of Notary and Board of Notary Honor Notary in the region experiencing regional expansion. The results of this study indicate that the legal consequences of a Notary whose place of residence is located in an area experiencing regional expansion and not adjusting to the domicile or to his Ministerial Decree, is that the Notary has committed a violation of UUJN and Notary Code of Ethics.

Abstrak :
Sejak otonomi daerah dilaksanakan tahun 2001, banyak terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai hasil dari pemekaran daerah. Salah satu alasan suatu daerah dimekarkan adalah DOB hasil pemekaran dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-nya) sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemekaran daerah, peningkatan APBD dan kesejahteraan masyarakat di daerah hasil pemekaran. Dengan menggunakan panel data regression model dan unit analisis DOB yang terbentuk tahun 2003 dan 2008, penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran memang membuat APBD per kapita DOB meningkat cukup besar, terutama setelah lima tahun pemekaran, baik pemekaran daerah yang terjadi pada tahun 2003 maupun tahun 2008. Namun, peningkatan APBD per kapita di DOB hasil pemekaran daerah tahun 2003 belum berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat di DOB. Sementara untuk pemekaran daerah tahun 2008, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan APBD per kapita di DOB berasosisi positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di DOB yang ada di daerah tertinggal, namun tidak demikian untuk daerah yang tidak tertinggal. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa jika persyaratan-persyaratannya dipenuhi, maka usulan pemekaran daerah untuk daerah tertinggal sebaiknya disetujui. Karena dengan dimekarkan, bukan hanya APBD per kapitanya yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat. ......Since regional autonomy was implemented in 2001, many New Autonomous Regions (DOB) have been formed as a result of regional proliferation. One of the reasons for a region to be proliferated is that the new autonomous regions can manage its own Regional Income and Expenditure Budget (APBD). This study aims to analyze the relationship between regional proliferation, the increase in the Regional Income and Expenditure Budget (APBD) and the welfare of the community in the area resulting from the proliferation. By using panel data regression models and analysis units for new autonomous regions that were formed in 2003 and 2008, this study shows that proliferation has indeed made the APBD per capita of new autonomous regions increase considerably, especially after five years of proliferation, both regional proliferation that occurred in 2003 and 2008. However, the increase in the APBD per capita in the new autonomous regions from regional proliferation in 2003 has not succeeded in raising the welfare of the community in the new autonomous regions. Meanwhile, for regional proliferation in 2008, the results of the study show that the increase in APBD per capita in new autonomous regions has a positive assosiation with the increase in the welfare of the community new autonomous regions in underdeveloped regions, but not so for regions that are not underdeveloped. Therefore, this study suggests that if the requirements are met, then the proposed for regional proliferation in underdeveloped regions better be approved. Because with the regional proliferation, not only the APBD per capita increased, but also the welfare of the community also increased.

Abstrak :
Skripsi ini membahas permasalahan hukum yang terjadi dari pemekaran daerah, khususnya permasalahan pada penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya. Penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya sudah diatur jangka waktu maksimalnya yaitu satu tahun namun pada kenyataannya penyerahan ini dapat memakan waktu selama bertahun-tahun karena tidak adanya kepastian hukum dari peraturan yang ada di Indonesia. Permasalahan hukum penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekaran akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

---

This thesis discusses the legal issue of regional expansion, particularly the issue in assets handover from parent region to region of the result of expansion. The period of assets handover from parent region to region of the result of the expansion is maximum one year and it is regulated by the law. But in fact, this handover can be last for years because there is no legal certainty from Indonesian law. This legal issue will be analyzed based on the laws and regulations in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Kegagalan Upaya Pemekaran Daerah di Indonesia (Studi Kasus Gerakan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon Dalam Upaya Pemekaran Provinsi Cirebon Periode Tahun 2000-2018). Penelitian ini menggunakan Teori Gerakan Sosial, Teori Political opportunity structure, Teori Resources mobilization theory, dan Teori Collective Action Frames di dalam membedah persoalan penelitian yang diajukan perihal apa penyebab gerakan pemekaran Provinsi Cirebon ini mengalami kegagalan. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan studi pustaka dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Peneliti beragumen bahwa gerakan pemekaran Provinsi Cirebon ini memenuhi semua prasyarat untuk diakui sebagai sebuah gerakan sosio-politik. Peneliti juga berargumen bahwa di dalam kesempatan struktur politik, organisasi Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) mengalami keadaan yang disebut sebagai kurvalinier dalam hubungannya dengan struktur politik dan kemunculan gerakan sosial. Peneliti juga berargumen bahwa terjadi instabilitas jejaring elit di dalam pengupayaan pemekaran Provinsi Cirebon ini. Karena disatu sisi gerakan ini disupport oleh beberapa pihak elit, namun di sisi yang lain beberapa elit dilain pihak menolak atau membiarkan gerakan ini dalam situasi yang tidak jelas, dan elit yang membantu pun tidak terlalu signifikan membantu. Dan di dalam pengupayaan pemekaran Provinsi Cirebon, peneliti berargumen bahwa para aktivis penggerak tidak mengalami represi dari negara. Sedangkan di dalam upaya memobilisasi sumberdaya, organisasi P3C dan para elit keraton Cirebon terhalang oleh kondisi finansial yang tidak cukup namun di dalam pengelolaan organisasinya berjalan dengan cukup baik dan tidak menjadi halangan. Dan terkahir, dari sisi framing, peneliti berargumen bahwa aktivitas agitasi dan framing di dalam organisasi ini dapat berjalan dengan baik, baik itu dengan media seminar, demonstrasi, maupun lewat berbagai terbitan tulisan di media.

---

This study discusses the Failure of Regional Expansion Efforts in Indonesia (Case Study of the Presidium Movement for the Establishment of the Province of Cirebon in the Efforts to Expand Cirebon Province for the Period of 2000-2018). This research uses Social Movement Theory, Political Opportunity Structure Theory, Resource Mobilization Theory Theory, and Collective Action Frames Theory in dissecting the research problems raised regarding what causes the Cirebon Province regional divergence movement to fail. By using a qualitative method that is by library research and collecting data through in-depth interviews. The researcher argues that the Cirebon Province regional divergence movement fulfills all the prerequisites to be recognized as a socio-political movement. The researcher also argues that on the occasion of political structure, the organization of the Presidium for the Establishment of the Province of Cirebon (P3C) experienced a condition called curvalinier in relation to political structure and the emergence of social movements. Researchers also argue that there is instability in elite networks in the efforts to expand the Cirebon Province. Because on the one hand this movement is supported by some elite parties, but on the other hand some elites on the other hand reject or leave this movement in unclear situations, and the elite who help is not too significant to help. And in seeking the expansion of the Cirebon Province, researchers argued that activist activists did not experience repression from the state. Whereas in the effort to mobilize resources, the P3C organization and the elite of the Cirebon palace were hindered by inadequate financial conditions but in managing their organizations well and did not become a hindrance. And finally, in terms of framing, researchers have argued that agitation and framing activities within this organization can run well, be it through media seminars, demonstrations, or through various writing publications in the media.