Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembubaran badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Bab X Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembubaran PT wajib diikuti dengan proses likuidasi oleh Likuidator. Likuidator secara umum memiliki tugas untuk melakukan pemberesan harta kekayaan PT, namun di dalam undang-undang tidak diatur secara rinci mengenai batasan wewenang Likuidator terkait hal tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para krediturnya seperti yang terjadi pada pembubaran PT A, dimana di dalam proses likuidasinya kreditur diberikan opsi novasi piutangnya kepada perusahaan induk PT A yang juga merupakan debitur PT A. Penelitian ini akan menganalisis mengenai wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Likuidator yang berasal dari luar PT serta implikasi dari penandatanganan perjanjian novasi oleh Likuidator bagi krediturnya. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini digunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan pemberesan dalam proses likuidasi haruslah dipandang secara luas meliputi penyelesaian utang piutang. Oleh karena itu, wewenang dan kewajiban Likuidator menjadi lebih luas dari yang diberikan oleh undang-undang, termasuk di dalamnya wewenang untuk menandatangani perjanjian novasi dengan kreditur dan debiturnya. Adapun saran yang diberikan dari penelitian ini yaitu membuat pengaturan secara rinci dan terang mengenai batasan tugas dan wewenang Likuidator dalam undang-undang serta pentingnya peran aktif RUPS dalam mengatur mengenai batasan tersebut.

---

Dissolution of a business entity in the form of a Limited Liability Company (LLC) is regulated in Chapter X of the Company Law. The dissolution of the LLC must be followed by a liquidation process by the Liquidator. Liquidator generally has the duty to settle the assets of a LLC, but the law does not regulate in detail the limits of the Liquidator's authority in this regard. This situation can cause legal uncertainty for its creditors as happened at PT A’s dissolution, in which at their liquidation process the creditors are given the option of novation of their receivables to PT A’s parent company which is also the debtor of PT A. This study will analyze the authorities, obligations, and responsibilities of Liquidators from outside the LLC and the implications of the signing of novation agreement by the Liquidator for creditors. To answer the problems in this study, normative legal research was used and complemented by interviews with relevant informants. The results of this study indicate the settlement in the liquidation process must be viewed comprehensively, including the settlement of accounts payable. Therefore, the authorities and obligations of the Liquidator are broader than those provided by law, including the authority to sign novation agreements with their creditors and debtors. Suggestions given from this study are to make detailed and clear arrangements regarding the limits of the Liquidator's duties and authorities in the law and the importance of the active role of the GMS in regulating these limits."

"Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting di Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Perseroan Terbatas (PT) menjadi bentuk badan hukum yang dipilih oleh para investor PMDN maupun PMA karena memiliki landasan hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar PT tersebut harus memperhatikan dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris termasuk Perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), Kode Etik Notaris, dan peraturan perundangundangan yang terkait. Tesis ini membahas kasus pembatalan Akta Pendirian PT PMDN yaitu PT SINTAI INDUSTRI SHIPYARD berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2013. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis dan eksplanatoris.Berdasarkan hasil analisa Penulis menyimpulkan bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait (i) Pasal 37 ayat (2) dan (4) UUPM mengenai persetujuan dan izin pelaksanaan PT sebelum UUPM; (ii) Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UUPT; (iii) legal standing Pemohon dan (iv) tidak terpenuhinya kasus ini sebagai gugatan voluntair. Untuk mencegah terjadinya cacat hukum dalam Akta Notaris yang dapat mengakibatkan pembubaran perseroan, maka Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir (a) UUJN sebagai pembuat Akta Pendirian dan Perubahan AD PT wajib bertindak saksama dan teliti dalam melihat, memperhatikan dan menyusun pasal-pasal di dalam Anggaran Dasar PT agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Domestic Capital Investment - DCI (PMDN) and Foreign Direct Investment - FDI (PMA) to be one important source of financing in Indonesia as it is implemented based on Law Number 25 Year 2007 on Capital Investment (UUPM). Limited Liability Company (PT) become the legal entity chosen by the DCI and FDI investor as it has a clear legal basis based on Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company (UUPT). In forming the Deed of Incorporation and the Amendment of AoA of a PT, Notary should carefully note and comply with Law Number 30 Year 2004 on Notary duty, including its Amendment Number 2 Year 2014 (UUJN), the Notary?s Code of Ethics and its related applicable regulations. This thesis will analyze the case of the Annulment of the Deed of Incorporation of PT PMDN, i.e. PT SINTAI INDUSTRY SHIPYARD, based on the Supreme Court Affirmation No. 3042 K/Pdt/2013. This thesis is a normative legal research and a descriptive and explanatory analytical study.From the study of this case, the Author conclude that the Judge has wrongfully-applied the law by no carefully considered the applicable laws and regulations, in particular related to (i) Article 37 paragraph (2) and (4) of UUPM regarding the approvals and operational permits of PT prior to the validity of UUPM; (ii) Article 146 paragraph 1 (c) of UUPT; (iii) the legal standing of the Applicant and (iv) non-fulfillment of this case as the voluntarily lawsuit. To prevent any legal defects in the Notarial Deed that could lead to the dissolution of the Company, the Notary as the drafter of the Deed of Incorporation and Amendment of AoA of PT under Article 16 paragraph (1) point (a) of UUJN is obliged to act carefully and thoroughly in reviewing and preparing the AoA of PT in order to comply with the applicable laws and regulations."