Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas kasus yang ada pada Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 114/Pdt.P/2018/Pn Clp. Terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai kewenangan pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan akta dari seorang werda notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya, kewenangan pemegang protokol notaris hanyalah mengeluarkan salinan akta, Grosse akta, dan kutipan akta. Namun, Pengadilan Negeri Cilacap mengeluarkan penetapan yang mengizinkan seorang pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan tulis/ketik dari akta notaris yang ia simpan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan dari pengadilan dalam memberikan izin kepada pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan akta dan tata cara pembetulan akta dari werda notaris yang tepat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian berupa yuridis normatif, yang bersumber pada data sekunder dari berbagai dokumen. Adapun tipe peneltian ini adalah eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah pengadilan tidak berwenang untuk mengeluarkan penetapan yang memberikan izin kepada Pemegang Protokol Notaris untuk melakukan pembetulan kesalahan ketik/tulis pada akta werda notaris. Hal ini karena akta yang bersangkutan merupakan kepentingan dari para pihak yang membuat akta, bukan kepentingan notaris. Sehingga penetapan tersebut harus dilakukan pembatalan. Oleh karena itu, pembetulan akta dapat dilakukan dengan cara para pihak dalam akta mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada werda notaris, sekaligus memperbolehkan pembetulan akta dilakukan oleh pemegang protokol notaris. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya peraturan mengenai mekanisme pembetulan kesalahan tulis/ketik pada akta setelah notaris yang membuat akta tersebut telah pensiun atau menjadi werda notaris. ......This thesis is based on the case described in the Cilacap District Court Decision No. 114/Pdt.P/2018/Pn Clp. There is an absence of the law that regulates the authority of the holder of the protocol notary to correct the typo in superannuated notary deed. In Notary Position Regulations and amendment, the authority of the holder of the protocol notary are issued a copy of the deed, grosse of the deed, and extract of the deed. However, Cilacap District Court was issued a decree that allows the holder of the protocol notary to make corrections to typographical errors in superannuated notary deed. The problems raised in this research are the authority of the District Court in granting the authority to the holder of the protocol notary to correct the superannuated notary deed and the procedures to correct superannuated notary deed rightly. To answer this problem, a normative juridical research method is used, with explanatory research typology. The collecting data tools for this research is study document through the literature. The result of the analysis of this research is that District Court is not authorized to issue a determination which contains authorizes the holder of the Notary Protocol to make a correction of typos / write on the superannuated notary deed. This is because the deed is the interest of the parties who made the deed, not the interests of the notary. So, the determination must be cancelled. Therefore, the correction of the deed can be done by means of the parties in the deed filing a lawsuit to the court to ask for reimbursement of costs, compensation, and interest from the superannuated notary, as well as allowing the deed correction to be carried out by the notary protocol holder. Suggestions from this research is that there is a need for regulations regarding the mechanism for correcting typographical errors in the deed after the notary who made the deed has retired or becomes a superannuated notary.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang yang membuat penulis melakukan penelitian ini adalah adanya penetapan  hakim yang mengesahkan surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tentang pengesahan renvoi Akta yang direnvoi oleh pejabat yang bukan pembuat Aktanya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah  mengenai Keabsahan Renvoi Akta yang dilakukan oleh Pejabat yang bukan pembuat Aktanya dan akibat hukumnya dari Penetapan Pengadilan terhadap Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 17/PDT.P/2016/PN.LMJ. Bentuk penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam tesis ini. Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah metode kualitatif. Perenvoian pada akta  yang dilakukan pada saat setelah akta sudah ditanda tangani ialah tidak sah dan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk merenvoi kesalahan penulisan pada akta ialah pejabat yang membuat akta itu sendiri. Apabila dilanggar akan berdampak pada kekuatan pembuktian pada akta sehingga mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akibat hukum dari Penetapan Pengadilan ialah memberikan pengesahan terhadap Surat Keterangan Nomor 353/PPATS-LMJ/VIII/2016 sehinga renvoi pada Akta jual beli tersebut dianggap sah. Akan tetapi Penetapan tersebut banyak sekali unsur yang bersifat melawan hukum, maka penetapan tersebut dapat di batalkan jika ada pihak lain yang menggugat di kemudian hari karena merasa dirugikan.

---

ABSTRACT
The background of this research is the determination of the judge who ratified the certificate made by the temporary land deed officials about the ratification of the Deed renvoi by officials who were not make the deed. The problems examined in this study are the validity of the deed renvoi made by Officers who are not make the deeds and the legal consequences of the Determination of Courts on Certificates made by Temporary Land Deed Officials (PPAT) in the Determination of Lumajang District Court Number: 17 / PDT. P / 2016 / PN.LMJ. The kind of this research is normative juridical, by examining written legal norms directly with the subject matter on this thesis. The data analysis method used in this study is a qualitative method. Perenvoian after the deed has been signed is invalid and the person who has authority to make renvoi is the official who made the deed itself. If violated, it will have an impact on the power of proof on the deed, its mean a deed only has the power as an underhanded deed and the legal consequence of a Court Decision is to ratify a Letter of Statement Number 353 / PPATS-LMJ / VIII / 2016 so that the renvoi it is considered valid. However, the determination have many elements that against the law, so the determination can be cancelled on the other day if anybody feel disadvantaged due to it.

---

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai konstruksi atas pembetulan akta, yang meliputi pembetulan akta yang tidak substansial, dan pembetulan yang substansial, serta pembetulan sebelum penandatanganan, dan pembetulan setelah penandatanganan. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap akta tanpa persetujuan kedua belah pihak, serta tanpa melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah perkara dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 09/B/MPPN/VII/2019 mengenai bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban dari perbuatan Notaris yang melakukan Pembetulan isi Akta Autentik pada Akta Notaris yang telah ditandatangani, tanpa adanya persetujuan salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis dengan mempergunakan sumber data sekunder, untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris, hukum perdata, dan hukum pidana, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, akibat hukum atas perbuatan Notaris adalah pendegradasian Akta No. 33 dan Akta No. 34 menjadi Akta dibawah tangan yang dibuat oleh Notaris selaku Terlapor. Kemudian, tanggung jawab Notaris adalah Notaris dapat dituntut ganti rugi atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepadanya oleh Pelapor, sebagaimana ketentuan Pasal 51 UU Jabatan Notaris Perubahan.

---

This thesis examines the construction of an modification to the deed, which includes non-substantial correction, and the substantial correction, as well as modification before signing, and modification after signing. Notaries, in carrying out their positions, are not permitted to make changes to the deed without the consent of both parties, and without going through the procedures as specified in the Notary Act. The problem that will be discussed in this thesis is the case in Notary Central Supervisory Board Decree No. 09 / B / MPPN / VII / 2019 regarding how the legal consequences and accountability of the Notary who correcting the contents of the Authentic Deed on the Notary Deed which has been signed, without the approval of one of the parties. This study uses a normative juridical method that emphasizes the norms written legal norms with a juridical approach using secondary data sources, to analyze various statutory regulations regarding Notary Position, civil law, and criminal law, books and articles that have correlations and are relevant to the problem to be examined. The results of this study indicate that, the legal consequence of notary deeds is the degradation of Deed No. 33 and Deed No. 34 made by a Notary Public as the reported party in this case. Regarding the responsibility of the Notary, a Notary may be sued for compensation for a tort against the law brought to her by the Reporting Party, as provided for in Article 51 of Law No. 2 of 2014.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis mengenai kewenangan notaris dalam melakukan penyuluhan hukum atas surat penawaran kredit (offering letter), pembetulan akta, tanggung jawab notaris secara formil, keberlakuan asuransi jiwa yang klausanya tidak ada pada akta perjanjian kredit namun ada pada surat penawaran kredit (offering letter) dan perlindungan konsumen antara pelaku usaha yaitu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan Debitur sebagai tertanggung dalam jasa asuransi jiwa. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penyuluhan hukum terkait pembuatan akta merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang dalam hal ini dapat notaris lakukan dalam pembuatan akta perjanjian kredit dikarenakan dalam pembuatan akta perjanjian kredit seringkali didahului dengan surat penawaran kredit (offering letter) yang mana isinya tidak selalu sama dengan surat order yang Bank berikan kepada notaris untuk dituangkan ke dalam akta. Sehingga lebih baik mengentahui isi daripada surat penawaran kredit (offering letter) agar benar-benar sesuai dengan keinginan para pihak. Apabila ternyata akta yang dibuatnya tidak sesuai, maka notaris dapat melakukan pembetulan akta. Notaris juga bertanggung jawab secara formil atas akta yang dibuatnya. Kemudian perihal asuransi jiwa, ada atau tidak adanya klausa asuransi jiwa pada akta perjanjian kredit tidak menentukan keberlakuan asuransi jiwa, yang menentukan adalah dilakukannya pendaftaran sebagai peserta asuransi jiwa dan kelengkapan dokumen saat melakukan pendaftaran asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi. Sedangkan dalam hal perlindungan konsumen, BPR sebagai pelaku usaha belum dapat memenuhi hak dan kewajibannya kepada konsumen, dikarenakan tidak memberikan apa yang sudah dijanjikannya kepada konsumen, yaitu pelunasan hutang akan meninggalnya debitur atau tertanggung, karena tidak berhasilnya mendaftarkan asuransi jiwa milik konsumen. ......This paper analyzes the authority of notary in providing legal counseling on offering letters, the validity of life insurance clauses when not included in notarial credit agreement but included in offering letters, correction of notarial deed, formal responsibility of notary on creating deed and consumer protection, between Bank Perekonomian Rakyat (BPR), and Debtor as the insured of life insurance. This paper is prepared using doctrinal research methods. Legal counseling related to the preparation of deeds is a special authority held by notaries as regulated in Article 15 paragraph (2) letter (e) Regarding Notaty Profession which in this case can be carried out by notaries in the preparation of credit agreements because the preparation of credit agreements is often preceded by offering letters, which may not always contain the same content as the order letter that the bank provides to the notary to be included in the deed. Therefore it is better to know the content of the offering letter so that it can be matched with the intention of each party. But then if the notarial deed that is made is not as expected by the party, then notary have the authority to do correction for the notarial deed. Furthermore in regards to life insurance, the presence or absence of life insurance clauses in credit agreements does not determine the validity of life insurance; what determines it is the completeness of the documents when registering for life insurance with the insurance company. Regarding consumer protection, BPR as a business actor has not been able to fulfill its rights and obligations to consumers because it does not provide what it has promised to consumers, which is repayment of the debt due to the death of the debtor or insured, due to failure to register the consumer's life insurance.