Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dua putusan pengadilan mengenai pengajuan pembatalan adopsi menimbulkan permasalahan. Ditolaknya gugatan pembatalan adopsi, menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan dari anak yang sebenarnya merupakan cucu dari orang tua angkatnya. Di lain pihak, dikabulkannya pembatalan adopsi menimbulkan permasalahan mengenai hak-hak yang telah diperoleh dari anak angkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dengan didukung pula oleh data primer. Ditolaknya gugatan pembatalan adopsi mengakibatkan kerancuan silsilah keluarga. Dikabulkannya pembatalan adopsi berakibat hak-hak yang telah diperolehnya tetap menjadi milik anak angkat. Sedangkan sejak putusan pembatalan adopsi ia tidak berhak lagi atas hak-hak yang seharusnya diterima jika ia tetap sebagai anak angkat. Perlu ditambahkan di dalam aturan yang ada mengenai larangan adopsi atas keturunan sendiri dan pembatalan adopsi. ......Two decision courts regarding a claim for the adoption cancellation may cause a problem. The refusal for the claim adoption cancellation by the court decision may cause a problem regarding the position of an adopted child who actuaily is the granddaughter of fosters parents. In the other hand, the court decision to accept the claim for adoption cancellation may cause a problem regarding the rights that have been obtained by the adopted child. The method of research used in this thesis i s library research using secondary data which is supported by the primary data. The refusal of the claim for the adoption cancellation results in the confusion of a family tree. The acceptance of the claim of the adoption cancellation makes the rights that have already been obtained are still belong to the adopted child. However as of the court decision she is not entitled any rights that supposed to be owned if she is still the adopted child. The prevaiiing regulation shall be added with the provision regarding the prohibition for the adoption of a direct descendant as well as the provision of cancellation of adoption.

Abstrak :
ABSTRAK
Dua putusan pengadilan mengenai pengajuan pembatalan adopsi menimbulkan permasalahan. Ditolaknya gugatan pembatalan adopsi, menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan dari anak yang sebenarnya merupakan cucu dari orang tua angkatnya. Di lain pihak, dikabulkannya pembatalan adopsi menimbulkan permasalahan mengenai hak-hak yang telah diperoleh dari anak angkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dengan didukung pula oleh data primer. Ditolaknya gugatan pembatalan adopsi mengakibatkan kerancuan silsilah keluarga. Dikabulkannya pembatalan adopsi berakibat hak-hak yang telah diperolehnya tetap menjadi milik anak angkat. Sedangkan sejak putusan pembatalan adopsi ia tidak berhak lagi atas hak-hak yang seharusnya diterima jika ia tetap sebagai anak angkat. Perlu ditambahkan di dalam aturan yang ada mengenai larangan adopsi atas keturunan sendiri dan pembatalan adopsi.

---

ABSTRACT
Two decision courts regarding a claim for the adoption cancellation may cause a problem. The refusal for the claim adoption cancellation by the court decision may cause a problem regarding the position of an adopted child who actually is the granddaughter of fosters parents. In the other hand, the court decision to accept the claim for adoption cancellation may cause a problem regarding the rights that have been obtained by the adopted child. The method of research used in this thesis is library research using secondary data which is supported by the primary data. The refusal of the claim for the adoption cancellation results in the confusion of a family tree. The acceptance of the claim of the adoption cancellation makes the rights that have already been obtained are still belong to the adopted child. However as of the court decision she is not entitled any rights that supposed to be owned if she is still the adopted child. The prevailing regulation shall be added with the provision regarding the prohibition for the adoption of a direct descendant as well as the provision of cancellation of adoption.

Abstrak :
ABSTRAK
Seseorang dapat menjadi orang tua meskipun tidak memiliki anak kandung. Dengan adanya adopsi, kekuasaan orang tua kandung terhadap anak pun hilang dan beralih kepada orang tua angkat. Orang tua angkat mempunyai tanggung jawab hukum sebagai orang tua atas anak yang sebenarnya bukan anak kandungnya tersebut. Adopsi dapat dibatalkan apabila proses adopsi tidak sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau jika terjadi masalah dalam pelaksanaan adopsi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 239/Pdt.G/2013/PN.BTM, adopsi dibatalkan karena ternyata orang tua angkat tidak memenuhi persyaratan adopsi dan melakukan penyembunyian fakta berkaitan dengan identitas dan keberadaan anak angkat. Di samping itu, pelaksanaan adopsi tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh orang tua angkat karena anak angkat diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berbentuk yuridis-normatif dengan hasil penelitian deskriptif. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa putusan hakim yang mengabulkan gugatan pembatalan adopsi sudah tepat. Akan tetapi putusan hakim yang tidak mengembalikan anak kepada ibu kandungnya pasca pembatalan adopsi, dan justru memberikan hak perwalian kepada pihak lain yang tidak memenuhi kriteria sebagai wali, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACT
Some people can become parents eventhough they do not have any biological child. Through adoption, the power of the biological parents of children disappears and switches to adoptive parents. Adoptive parents take on the legal responsibilities as parent of a child who is not their biological child. Adoption can be annulled if the adoption process is not according to the procedures stipulated by legislation or if there is a problem in the implementation of adoption. In the Batam District Court Decision Number 239 Pdt.G 2013 PN.BTM, the adoption is annulled because the adoptive parents do not meet the requirements of adoption and make a concealment of facts relating to the identity and whereabouts of the adopted child. In addition, adoption implementation is not carried out with full responsibility by adoptive parents as an adopted children are handed over to other parties to raise. Those problems are analyzed by using literature research method in the form of juridical normative with descriptive research result. From the analysis, it is concluded that the judges 39 decision to grant the adoption 39 s annulment suit is appropriate. However, the decision of judges who do not return the child to her biological mother after the annulment of adoption, and instead gives guardianship rights to other parties who do not meet the criteria as guardians, does not comply with the applicable laws and regulations.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai pengangkatan anak atau adopsi antara Indonesia dan Korea Selatan, yang mana pembahasannya menitikberatkan pada jenis, akibat hukum, dan syarat pembatalan serta pengakhiran pengangkatan anak. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan, yang mendasarkan pada metode perbandingan hukum terhadap dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Di Korea Selatan, pengangkatan anak diatur dalam Civil Act dan Act on Special Cases Concerning Adoption. Sementara itu, di Indonesia belum terdapat undangundang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, terutama mengenai syarat pembatalan dan/atau pengakhiran pengangkatan anak. Dalam undang-undangnya, Korea Selatan mengatur hal tersebut, yang mana ketentuan tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pembatalan atau pengakhiran pengangkatan anak. Oleh karenanya, terdapat urgensi untuk membentuk undang-undang khusus terkait pengangkatan anak di Indonesia. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pengangkatan anak di kedua negara juga diperlukan, mengingat adanya permasalahan di antara para pihak yang dapat menyebabkan dibatalkan atau diakhirinya pengangkatan anak.

---

The purpose of this research is to analyze the comparation of the regulations about adoptions between Indonesia and South Korea. The analysis emphasizes on the types, legal effect of adoption, and the requirements to annul and dissolve the adoption. The form of this research is normative. This research also uses comparative approach based on the applicable law in Indonesia and South Korea. In South Korea, the adoption is regulated in Civil Act and Act on Special Cases Concerning Adoption. Meanwhile in Indonesia, there is no special act to comprehensively regulate the adoption, especially about the requirements to annul or dissolve the adoption. In South Korea, the acts regulate the matter, for the court rsquo s guidance in making decision for the annulment or dissolution of adoption. Therefore, there is an urgency to regulate special act of adoption in Indonesia. Moreover, it is necessary to strengthen the supervision of the implementation of adoption in both country due to the existence of problems between the parties that can cause the annulment or dissolution of adoption.