Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak berdiri pada tahun 2000, Provinsi Banten terus melakukan pembenahan dalam segala bidang, selain pembangunan infrastrukturnya juga pembangunan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, selain juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Adannya perbedaan kondisi dan latar berlakang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan itu terjadi. Sebagian wilayahnya yang berbatasan langsung dan menjadi daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta menyebabkan ketimpangan semakin melebar. Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten harus segera mengambil langkah-langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publiknya baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Dalam setiap proses pembangunan, ketimpangan tentu akan terjadi, tidak terkecuali dalam pembangunan di Provinsi Banten. Untuk itu pemerataan dalam hal kesempatan kerja dan mobilisasi penduduk harus segera dilaksanakan agar ketimpangan dapat diminimalisisasi.

---

Since its establishment in 2000 in Banten Province continues to make improvements in all areas, but also the construction of the infrastructure in terms of improving the quality of human resources. Human resources as a capital base in the conduct of development, as well as the main actors in development. Of differences in background conditions and the district / town in Banten province may be one cause of imbalance that happens. Most of the area immediately adjacent to the buffer zone and the capital city of Jakarta lead to widening inequality. Therefore, the government of Banten province should immediately take steps to improve the policy for good quality public services in education, health and other sectors. In any development in the Province of Banten. For that equity in terms of employment and mobilization of population should begin immediately, so that imbalances can continue to be minimized.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai pada bulan Januari 2001, terjadi perubahan dari pemerintahan yang sentrallstik menjadi desentralistik, termasuk dalam hal wewenang pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, di antaranya adalah bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia, dalam hal ini adalah Angka Melek Huruf, Rasio Murid terhadap Guru,dan Angka Partisipasi Murni. Studi d!lakukan dalam rentang waktu 10 tahun, dari tahun 1996- 2005, yaitu tahun 1996-2000 untuk sebelum desentralisasi dan tahun 2001-2005 untuk setelah desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode pendugaan persamaan ordinary least square (OLS), dengan model regresi data panel. Sebagai variabel depencten adalah Angka Melek Huruf, Rasia Murid terhadap Gurur Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, dan Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah. Sedangkan variabel independen adalah anggaran bidang pendidikan di tiap kabupaten/kota dan provinsi (APBD), anggaran bidang pendidlkan yang dikeluarkan pemerintah pusat (APBN), pengeluaran rumah tangga untuk pendidlkan, dan pendapatan per kapita. Dari hasil estimasl dengan menggunakan software Evlews 5.1 dlketahul bahwa anggaran pendidikan di daerah (APBD), anggaran pendidikan pemerintah pusat (APBN), berkorelasi positif dan berpengaruh signlfikan terhadap Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Murnl. Namun, APBD dan APBN tidak berpengaruh signitikan terhadap Rasio Murid dan Guru. Untuk variabel pengeluaran rumah tangga untuk pendidlkan berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan dengan Angka Partisipasl Murni. Variabel pendapatan per kapita juga berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan dengan Angka Melek Huruf,Rasia Murid terhadap Guru, dan Angka Partisipasi Murni.

Abstrak :
Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Maka negara wajib menyediakan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, setiap tahunnya, Pemerintah Indonesia menganggarkan dana pendidikan yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Salah satu alokasi dana pendidikan tersebut untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di sekolah. Meskipun telah dianggarkan dalam jumlah besar, ruang kelas yang rusak di Indonesia masih tinggi. Hal tersebut karena tata kelola dalam proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas rentan terjadi praktik korupsi. Sehingga mempengaruhi kualitas bangunan yang dihasilkan. Sejak 2015, pendidikan juga menjadi sektor yang selalu masuk peringkat 5 besar terjadinya korupsi di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan dan penindakan praktik korupsi pada sektor ini. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dapat melakukan upaya pencegahan dan penindakan dengan kewenangannya. Oleh karena itu, dengan melakukan perbaikan tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia, akan berdampak pada efektif dan efisiennya pembangunan pendidikan di Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena keterlibatan pemuda dalam aktivitas kerelawanan sosial pada bidang pendidikan yang di tiga wilayah tertinggal Provinsi Banten. Lingkup pemuda yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang berada pada organisasi Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN), serta mereka yang pernah, atau sedang mengikuti kegiatan sosial kerelawanan yang diselenggarakan oleh ISBANBAN Foundation. Beberapa teori yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain teroi relawan yang dikemukakan oleh Schroeder, teori gerakan sosial oleh Anthony Giddens, teori Tindakan sosial oleh Max Webber teori kepemudaan, teori pendidikan serta Ketahanan Nasional. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Diketahui bahwa alasan yang melatarbelakangi pemuda untuk terlibat dalam aktivisme sosial di Isbanban adalah karena keprihatinan terhadap kondisi Pendidikan di Banten dan juga motivasi pribadi untuk mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan secara batin. Sementara itu aktivitas yang dilakukan pemuda melalui aktivisme sosial merupakan bentuk kontribusi masyarakat terhadap Ketahanan Nasional melalui Pendidikan, dimana memperbaiki generasi melalui ilmu akan meningkatkan sumberdaya manusia yang unggul dalam segala aspek ketahanan nasional. ......This study aims to analyze the phenomenon of youth involvement in social volunteer activities especially in the field of education in three regions of Banten Province. The scope of youth taken in this study are those in the Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) organization, as well as those who have participated in, or are currently participating in voluntary social activities organized by the ISBANBAN Foundation. Some of the theories that the author uses as a reference in this research include volunteer work proposed by Schroeder, social movement theory by Anthony Giddens, social action theory by Max Webber, youth theory, education theory and National Resilience. In this study, researchers used qualitative research methods with a phenomenological approach. It is known that the reason behind youth to engage in social activism in Isbanban is due to concern for the condition of education in Banten and also personal motivation to gain inner satisfaction or happiness. Meanwhile, the activities carried out by youth through social activism are a form of society's contribution to National Resilience through Education, where improving generations through science will increase superior human resources in all aspects of national resilience.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai investasi bagi negara berkembang, pendidikan menjadi faktor kunci dan memainkan peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan. Teori modal sosial menyebutkan bahwa kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan kemampuan produktivitas yang tinggi dan membawa manfaat jangka panjang di dalam proses pembangunan. Bagi Indonesia hal ini menjadi prioritas melalui alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari porsi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara APBN . Di sisi lain, akses pendidikan tersebut menjadi sulit bagi penduduk miskin, terutama di wilayah perkotaan dengan kompleksitas permasalahan perkotaan. Secara nasional, dalam rentang waktu 2007-2012 tercatat tingkat putus sekolah sebesar 43,39 persen Susenas BPS , demikian juga DKI Jakarta pada rentang tahun yang sama dengan rata-rata putus sekolah sebesar 38,86 persen yang didominasi oleh tingkat pendidikan menengah usia 16-18 tahun yaitu sebesar 38,92 persen. Anak yang mengalami putus sekolah pada usia ini tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan membatasi kemungkinan untuk dapat bersaing pada pasar tenaga kerja dengan kualitas pendidikan yang dimilikinya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa karakteristik rumah tangga anak putus sekolah usia 16-18 tahun di DKI Jakarta tahun 2007-2013 adalah banyaknya jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, umur kepala rumah tangga yang relatif muda, usia ibu atau tingkat kematangan ibu pada saat menikah, tingkat pengeluaran perkapita rumah tangga, dan terbatasnya jumlah anggota rumah tangga lain selain kepala rumah tangga yang bekerja. Sebagai investasi bagi negara berkembang, pendidikan menjadi faktor kunci dan memainkan peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan. Teori modal sosial menyebutkan bahwa kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan kemampuan produktivitas yang tinggi dan membawa manfaat jangka panjang di dalam proses pembangunan. Bagi Indonesia hal ini menjadi prioritas melalui alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari porsi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara APBN . Di sisi lain, akses pendidikan tersebut menjadi sulit bagi penduduk miskin, terutama di wilayah perkotaan dengan kompleksitas permasalahan perkotaan. Secara nasional, dalam rentang waktu 2007-2012 tercatat tingkat putus sekolah sebesar 43,39 persen Susenas BPS , demikian juga DKI Jakarta pada rentang tahun yang sama dengan rata-rata putus sekolah sebesar 38,86 persen yang didominasi oleh tingkat pendidikan menengah usia 16-18 tahun yaitu sebesar 38,92 persen. Anak yang mengalami putus sekolah pada usia ini tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan membatasi kemungkinan untuk dapat bersaing pada pasar tenaga kerja dengan kualitas pendidikan yang dimilikinya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa karakteristik rumah tangga anak putus sekolah usia 16-18 tahun di DKI Jakarta tahun 2007-2013 adalah banyaknya jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, umur kepala rumah tangga yang relatif muda, usia ibu atau tingkat kematangan ibu pada saat menikah, tingkat pengeluaran perkapita rumah tangga, dan terbatasnya jumlah anggota rumah tangga lain selain kepala rumah tangga yang bekerja.

---

ABSTRACT
As an investment for developing countries, education is a key factor and plays a strategic role for the community welfare. The Social Capital Theory states that the quality of good education will result in high productivity and bring long term benefits in the development process. Investment on education sector also became one of priorities on Indonesia development plan which the government spent 20 percent from annual national budget. However, education still becomes difficult access to for the poor, especially in urban areas with the complexity of urban problems. In 2007 2012, Indonesia Central Bureau of Statistics recorded the level of school dropouts is around 43, 39 per cent Susenas, BPS . In DKI Jakarta, level of dropouts is 38, 86 per cent, dominated by student by age 16 18 years old or senior high school level. Student with dropouts, particularly in the age range, cannot continue education at higher level. In this condition, student with school dropouts will be limited the competition in labor market. The research found that the household characteristics of student with school dropouts in DKI Jakarta in 2017 2013 are the number of family member, gender of householder, the age of householder, maternal age, household spending per capita, and the limitation of household resources.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang alokasi anggaran pendidikan di Kota Bekasi sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya, dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Hasil penelitian terhadap data kuantitatif anggaran pendidikan (dasar dan menengah) pada APBD Kota Bekasi, dengan analisis statistik deskriptif sederhana diperoleh gambaran nyata bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap persentase alokasi belanja pendidikan dari APBD Kota Bekasi setelah periode desentralisasi fiskal, bahkan justru sedikit menurun dari semula 31% menjadi 29%. Namun, hal positif yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi setelah desentralisasi fiskal adalah membuat kebijakan untuk lebih memprioritaskan belanja pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Belanja pembangunan pendidikan tersebut digunakan untuk belanja langsung atau belanja operasional pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pembebasan biaya pendidikan. Pada akhirnya dalam upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan, disarankan agar tanggungjawab pembiayaan pendidikan tidak diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah melalui kebijakan belanjanya. Perlu kontribusi dari stakeholders lain dalam pemenuhannya, yaitu para legislatif (DPRD) dan masyarakat di Kota Bekasi.

---

This thesis discussed the budget allocation for education in the Government of Bekasi City as an regional authorities that commits to improve community intelligence in associated with the implementation of fiscal decentralization and regional autonomy. The research on the quantitative budgeting education data, with a simple descriptive statistical analysis, obtained the result that there has been no significant change in the proportion of spending on education from the budget allocation after a period of decentralization, even only slightly lower than the initial 31% to 29%. Nevertheless, the positive thing that have been undertaken by the Government of Bekasi City after the fiscal decentralization is to create a policy to prioritize development spending for basic and medium level education. Development spending is used for direct expenditures or operational expenditures of education, such as construction and rehabilitation of school buildings, provision of education infrastructure, and an exemption from tuition fees. After all, in order to enhance public access to educational services, suggested that the responsibility for financing the education is not left entirely for local authorities through its expenditure policy. It needs contributions from other stakeholders in fulfillment, namely the legislature (DPRD) and the community in the City of Bekasi itself.

Abstrak :
Angka Partisipasi Murni untuk Siswa Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) DKI Jakarta adalah yang terendah di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Murni Anak Jenjang Pendidikan Dasar SD dan SMP di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian menggunakan analisis ekonometrika yaitu model persamaan logit dan menggunakan data Susenas 2012. Hasil regresi menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan mempengaruhi peluang seorang anak usia 7-12 tahun berpartisipasi bersekolah di jenjang SD adalah variabel usia anak dan status migrasi orang tua. Sementara itu, variabel usia anak dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga merupakan faktor yang secara signifikan menentukan seorang anak bersekolah di jenjang SMP. Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor usia anak, migrasi orang tua, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga menjadi faktor penting sebagai bahan evaluasi program wajib belajar jenjang pendidikan dasar dan untuk kemajuan pembangunan pendidikan. ...... Net Enrollment of Students on The Elementary School (SD) and The Junior High School (SMP) in Jakarta are the lowest among the other provinces in Java. Focus of this study is to indentify the determinants of net enrollment on Basic Education SD (elementary) and SMP (junior high school) in Jakarta. This Research using econometric analysis with logit regression model and Using data from Susenas 2012. The regression results indicate that the factors that significantly affect the chances of a child aged 7-12 years participated in the elementary school are the variable age of the child and the status of parent migration. Meanwhile, the variable age and the education level of the household head are the significant factors in determining a child in school in junior high school. These findings indicate that the age of child, the migration of parents, and the level of education of household head are the important factors as an the resources of evaluation for the compulsory education programs on Basic Education and the advancement of education development.

Abstrak :
Statistik pendidikan di Indonesia menunjukan kesenjangan pendidikan masih tinggi apabila dibandingkan antarwilayah. Ketimpangan tersebut dilihat melalui perbandingan indeks pendidikan antara wilayah serta disparitas Angka Partisipasi Kotor (APK) tingkat SD dan tingkat SMP level kab./kota per provinsi pada tahun 2021. Penelitian ini mempelajari bagaimana pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal setelah adanya kebijakan pemberian DAK Fisik afirmasi bidang pendidikan. Menggunakan data panel 3 tahun, hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan afirmasi kepada daerah tertinggal melalui DAK fisik afirmasi pendidikan, berdampak positif dan signifikan pada pembangunan sektor pendidikan dasar (SD dan SMP), hal tersebut dibuktikan dengan dampaknya terhadap APK yang signifikan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui proksi jumlah SiLPA/SiKPA turut serta memberikan dampak terhadap capaian pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal, semakin besar jumlah SiLPA/SiKPA maka dapat memberikan dampak negatif. ......Indonesia's education statistics show the education gap is still high when compared between regions. This inequality is seen through a comparison of the education index between regions and the disparity in Gross Participation Rate (GER) at the elementary and junior high school at the district/city per province in 2020. This study examines how the development of the education sector in underdeveloped areas after the policy of providing affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education. Using 3-year panel data, the results of the study show that the affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education has a positive and significant impact on the development of the basic education sector (SD and SMP), this is evidenced by its significant impact on APK. The performance of regional financial management through the number of SiLPA/SiKPA proxies has an impact on the achievement of education sector development in underdeveloped areas, the greater the number of SiLPA/SiKPA it can have a negative impact.

Abstrak :
Peningkatan mutu pendidikan pada hakikatnya merupakan tugas konstitusional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, perlu didukung dengan kebijakan dan program yang realistik....