Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peran kesehatan yang dipahami pihak ekeskutif dan legislatif di Indonesia masih terbatas pada pengobatan dan penyembuhan penyakit, bukan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Sejak masa penjajahan, kebijakan kesehatan tersebut didominasi oleh kebijakan kuratif dengan fasilitas kesehatan utama Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobat. Upaya kesehatan tersebut melemahkan argumentasi peran penting kesehatan dalam pembangunan bangsa. Konsep tersebut berpengaruh terhadap tujuan upaya kesehatan mencapai keadaan sehat produktif untuk semua yang dapat mengantarkan pen- duduk mencapai tingkat sehat produktif. Definisi sehat yang baru tersebut berpengaruh terhadap perubahan paradigma penanganan kesehatan dari ?Health Program for Survival? ke ?Health Program for Human Development?. Tujuan akhir program kesehatan berubah menjadi sehat produktif yang bernilai ekonomis bagi sebagian besar penduduk. Hak azasi kesehatan menurut WHO mencakup hak informasi, privasi, menikmati kemajuan teknologi kesehatan, pendidikan kesehatan, ketersediaan makanan dan gizi, mencapai standard hidup optimal, dan jaminan sosial. Sudah saatnya upaya kesehatan tidak lagi bertumpu pa- da pengobatan penyakit, tetapi pada upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan serta pencegahan penyakit dan penanguulangan risiko. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pemeliharaan kesehatan melalui pendekatan: (1) ?health gain approach? (2) ?creation and production of their own health? dan (3) upaya ?people?s health empowerment?.

The role of health as perceived and understood by executives and legislatives in Indonesia is limited to medication of illness and curative aspect and not per- ceived as development of quality human resources. Since the Dutch colonial era, health policy in Indonesia is dominated by curative policy emphasizing on health facilities such as hospital, community health center, and health clinic. Those perception, policy, and effort has weakened and suppressed arguments on important roles of health in the development of nation. Newer concept of health stated that the goal of health effort is the achievement of productive health status for all meaning leading most of population to the productive health level. New definition of ?health? is influencing the paradigm shift from ?Health Program for Survival? to ?Health Program for Human Development?. The end objective of health program has changed to productive health with economic value for most of the people. WHO human rights on health includes rights of information, privacy, rights to enjoy the advancement of health technology, health edu- cation, adequate food and nutrition, optimal living standard, and social security. Therefore, health effort should not be based on illness mediaction but on the improvement and maintenance of health, disease prevention, and risk reduction. Communities should be involved actively in health preservation and pro- motion through (1) ?health gain approach? (2) ?creation and production of their own health? and (3) ?people?s health empowerment?.

Abstrak :
Kawasan Amerika Latin umumnya merupakan kawasan yang sedang berkembang. Perkembangan perdagangan merupakan salah satu hal penting yang tak dapat dilepaskan dari aspek perekonomian kawasan tersebut. Walaupun perekonomian mereka masih tidak sebesar perekonomian negara-negara Asia seperti Cina, India, dan Indonesia,namun mereka mempunyai indeks HDI yang lebih tinggi dibanding negara-negara tersebut. Paper ini bertujuan untuk meneliti bagaimana dampak perdagangan terhadap indeks HDI negara-negara Amerika Latin. Sampel yang digunakan adalah 10 negara Amerika Latin pada periode 205-2010. Variabel dependenya adalah indeks HDI tersebut sementara variabel-varibel independenya adalah ekspor, impor, investasi luar negeri net inflow, Labor Force Participation age 15-24, dan precentage of health expenditure from goverment efpenditure. Regresi Panel data digunakan untuk mengobservasi sampel secara berulang-ulang disamping menggunakan metode OLS. Hasil penelitian adalah bahwa perdagangan berkorelasi secara positif dan mempengaruhi HDI melalui GDP per kapita.

---

Latin American region in general is an area that is growing. The development of trade is one of the important things that can?t be removed from the aspect of the region's economy. Although their economies are still not as big as the economy of the Asian countries such as China, India, and Indonesia, but they have HDI indices were higher than these countries. This paper aims to examine how the impact of trade on the HDI index of Latin American countries. The samples used were 10 Latin American countries in the period 205-2010. The Dependent variable is the index of the HDI while the independent variables are exports, imports, foreign direct investment net inflow, Labor Force Participation age 15-24, and the percentage of health expenditure from government expenditure. Panel regression of the data used to observe the sample repeatedly in addition to using OLS. Results of the study is that trade is positively correlated and affect the HDI by GDP per capita.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi, yang digambarkan dengan PDRB per kapita per tahun dari 34 provinsi terhadap ketimpangan, yang digambarkan dengan rasio gini dari 34 provinsi di Indonesia. Penelitian dengan metode panel data ini menggunakan data 34 provinsi Indonesia dengan rentang waktu 10 tahun, yaitu 2010 sampai 2019. Penelitian juga dibagi menjadi tiga bagian, keseluruhan provinsi di Indonesia, 17 provinsi dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi, sebagai indikator provinsi yang maju, dan 17 provinsi dengan IPM rendah, sebagai indikator provinsi yang sedang berkembang. Tujuan pembagian ini adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan pada hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pada keseluruhan provinsi, provinsi maju, serta provinsi berkembang. Hasil pada penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan yang ada di Indonesia. Hal tersebut mengisyaratkan jika pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan PDB per kapita per tahun meningkat, juga tidak akan mengurangi ketimpangan yang ada. Jadi, diperlukan indikator lain yang lebih merefleksikan keadaan ekonomi masyarakat, serta indikator pertumbuhan ekonomi lain yang mampu menjadi instrument penurun ketimpangan. ...... This study aims to look at the interrelation and influence of economic growth, which is illustrated by per capita GRDP of 34 provinces on inequality, which is illustrated by the Gini ratio of 34 provinces in Indonesia. This panel data research uses data from 34 Indonesian provinces with a span of 10 years, from 2010 to 2019. The study was also divided into three parts, overall provinces in Indonesia, 17 provinces with high HDI, as indicators of developed provinces, and 17 provinces with Low HDI, as an indicator of a developing province. The purpose of this division is to see whether there is a difference in the relationship of economic growth to inequality across provinces, developed provinces and developing provinces. The results of this study find that there is no relationship between economic growth and inequality in Indonesia. This suggests that if economic growth represented by GDP per capita increases, it will not reduce inequality. So, we need other indicators that better reflect the economic condition of the community, as well as other indicators of economic growth that can be an instrument to reduce inequality.

Abstrak :
Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi salah satu target Sustainable Development Goals (SDG) untuk tahun 2030, dimana berbagai indikator dalam SDG meliputi berbagai elemen yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dll. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan di daerah dengan harapan kualitas sumber daya manusia juga akan mengalami perkembangan apabila terdapat pembangunan yang dapat menunjang hal tersebut, salah satu sumber finansial yang bisa memberikan dampak pada pembangunan di daerah adalah investasi baik investasi publik yang dilakukan pemerintah maupun Foreign Direct Investment (FDI). Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengukur pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) dan investasi pemerintah pada sektor pendidikan-kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode Fixed Effects serta data Badan Pusat Statistik (BPS) dan CEIC Data tahun 2010-2020, hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan FDI memiliki dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia provinsi tetapi tidak signifikan sedangkan kenaikan investasi pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia provinsi. ......Human resource development is also one of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs) for 2030, where various indicators in the SDGs include various elements related to the quality of human resources such as education, health, poverty, etc. Improving the quality of human resources nationally can be done by carrying out development in the regions with the hope that the quality of human resources will also develop, one of the financial sources that can have an impact on development in the region is investment, both public investment by the government and Foreign Direct Investment (FDI). This study aims to identify and measure the effect of Foreign Direct Investment (FDI) and government investment in the health-education sector on the provincial human development index in Indonesia. Using the Fixed Effects method and data from the Badan Pusat Statistik (BPS) and CEIC Data for the years 2010-2020, the estimation results show that the increase in FDI has a positive impact on the provincial human development index but is not significant, while the increase in government investment in the education and health sectors has a significant positive impact on the province's human development index.

Abstrak :
Studi ini bertujuan menjelaskan pembangunan manusia yang dilihat dari capaian nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Anambas. Sejak awal pembentukannya selalu menempati posisi rengking akhir IPM tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang didapat melalui wawancara dan focus group discussion. Prioritas program/kegiatan pembangunan manusia dengan menyasar capaian target IPM ditingkat nasional memerlukan singkronisasi dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pada perencanaan pembanguanan daerah.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk meneliti kaitan antara anggaran pemerintah khusunya dalam bidang pendidikan dan kesehatan dengan pembangunan manusia di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2012 Pembangunan manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia IPM yaitu suatu indeks yang dikeluarkan oleh United Nation Development Program UNDP untuk mengukur dan membandingkan kemampuan manusia di tiap negara Model yang digunakan dalam tesis ini adalah model panel dan hasil akhirnya menunjukkan variasi antara hasil yang diharapkan dan yang tidak antara pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia Anggaran kesehatan anggaran pertanian dan anggaran rumah tangga memiliki hubungan postitif dengan indeks pembangunan manusia sementara angggaran pendidikan dan infrastruktur tidak memiliki kaitan yang signifikan dengan IPM Pada sisi pendapatan pemerintah tesis ini menemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki efek positif yang paling kuat dengan IPM dibandingkan instrument instrumen lainnya yaitu Dana Alokasi Umum DAU Dana Alokasi Khusus DAK dan Dana Bagi Hasil DBH Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan sumber pendapatan maupun perbedaan strategi pembelanjaan memiliki peran dalam perbedaan nilai pembangunan manusia di tiap daerah Relevansi Dengan Studi PembangunanFokus pada pembangunan manusia telah menjadi satu bagian penting dalam ilmu ekonomi dimana para ahli berpendapat bahwa pembangunan tidak hanya mencakup indikator indikator ekonomi seperti pendapatan negara atau standard hidup saja Selain itu peningkatan pengeluaran pemerintah telah menjadi satu strategi untuk meningkatkan pembangunan terutama untuk hal yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas publik Tesis ini juga mencakup analisa mengenai desentralisasi fiskal dimana pemerintah Indonesia telah mencoba memberi wewenang yang besar pada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya Kata KunciIndeks Pembangunan Manusia IPM Pengeluaran Publik Pendapatan Pemerintah Transfer Daerah Pembangunan Manusia. ......This research paper aims to examine the effect of government spending particularly in education and healthcare on human development outcomes in 33 provinces of Indonesia from 2002 until 2012 The Human Development Index HDI is used to indicate the level of human well being as it has been proposed by the United Nation Development Program UNDP to compare human capabilities across diverse localities The model built in this paper employs panel regression and shows a variety of expected and unexpected relationships between HDI and several dependent variables Health agriculture and household expenditures each had a positive effect on HDI while education and infrastructure expenditure were not significantly related On the revenue side of provincial budgets this paper finds that original income PAD had a much more position impact of HDI as all three forms of central government transfer general allocation funds DAU special allocation funds DAK and revenue sharing funds DAK The outcomes suggest that the significant variety of revenue sources and expenditure strategies among Indonesia rsquo s provincial governments also translated into strongly divergent human development outcomes Relevance to Development StudyA focus on human centred development has become a recurring strain of argumentation among development scholars wishing to capture outcomes of development beyond the grasp of economic indicators such as growth GDP and income Furthermore increasing public expenditures is widely proposed as a strategy to increase human capabilities through equal access public services In addition this study also evaluates the relation between centralized and decentralized conditional and unconditional revenue streams and HDI and in this manner indicated a tentative measure of the impact of fiscal decentralization on human well being from a macroeconomic perspective KeywordsHuman Development Index HDI Public expenditures Government income Central Government Transfers Decentralization Capabilities approach

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pembangunan infrastruktur berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia di Indonesia dalam cakupan kabupaten dan kota pada tahun 2018. Pembangunan manusia dalam penelitian ini dihitung dari besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan oleh UNDP dan diolah oleh BPS. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) terbukti adanya hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dan IPM di Indonesia. Variabel infrastruktur yang memengaruhi IPM secara signifikan, adalah persentase jalan beraspal, jumlah perguruan tinggi, keberadaan sinyal internet 4G, akses terhadap listrik, air bersih, dan sanitasi. Sedangkan bank dan rumah sakit tidak terbukti berpengaruh terhadap IPM. Wilayah berstatus kota memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan wilayah yang berada di Indonesia bagian barat memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan wilayah yang berada di Indonesia bagian timur. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah agar dapat meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang signifikan memengaruhi IPM.

---

This study discusses the development of infrastructure that is positive for human development in Indonesia in the development of districts and cities in 2018. Human development in this study is calculated from the score in the Human Development Index (HDI) published by UNDP and processed by BPS. By using the Ordinary Least Square (OLS) method it is proven that there is a positive relationship between infrastructure development and HDI in Indonesia. Infrastructure variables that significantly affect HDI, are the percentage of asphalt roads, the number of universities, the presence of 4G internet signals, access to electricity, clean water, and sanitation. While banks and hospitals have not been proven to have an impact on HDI. Cities have a higher HDI compared to districts and regions in western Indonesia have a higher HDI than regions in eastern Indonesia. The results of this study can be considered by the government in order to improve human development in Indonesia through infrastructure development that significantly influences HDI.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio elektrifikasi terhadap IPM di Indonesia secara umum dan secara khusus, yaitu analisis spesifik terhadap provinsi yang sudah dipisahkan menjadi berbagai kategori. Lambatnya laju pertumbuhan IPM dan tidak meratanya IPM di berbagai provinsi mendorong pemerintah untuk mengupayakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong rasio elektrifikasi yang merata antar provinsi. Rasio elektrifikasi diketahui mempunyai peranan penting dalam meningkatkan seluruh indikator dalam IPM, yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan.  Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi pada tahun 2010-2018, dengan metode estimasi fixed effect. Hasil empiris menunjukkan bahwa secara umum rasio elektrifikasi memberikan pengaruh positif terhadap IPM. Sedangkan pengaruh rasio elektrifikasi pada berbagai kategori provnisi menunjukkan hasil yang bisa bernilai positif atau negatif. Rasio elektrifikasi mempunyai pengaruh terbesar pada sub kategori provinsi yang mempunyai PDRB rendah, IPM rendah dan kinerja PDRB rendah  IPM rendah. ......This study aims to analyze the effect of the electrification ratio on HDI in Indonesia for general and specific purpose: with a specific analysis of provinces divided into various categories. The slow growth rate of HDI and the disparity of HDI in various provinces has pushed the government to work out the right solution to overcome these problems. One effort that can be done is to encourage an equal electrification ratio between provinces. The electrification ratio is known to have an important role in improving all indicators in HDI, which include economy, health and education. This study uses panel data from 33 provinces in 2010-2018, with the fixed effect estimation method. The empirical results show that in general the electrification ratio has a positive effect on HDI. Meanwhile, the effect of the electrification ratio in various categories of provinces shows that the results can be positive or negative. The electrification ratio has the greatest effect on the sub-categories of provinces that have low GRDP, low HDI and low IPM low GRDP performance.