Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian mengenai analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dilakukan di SMPN 3 Pamulang dan SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam mengenai pertama, tingkat partisipasi masyarakat; dan kedua faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat oleh Sarah White (1996). Hasil penelitian menemukan: pertama, keterlibatan masyarakat di SMPN 3 Pamulang lebih tinggi dibandingkan SMPN 2 Curug. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut adalah sikap, sosial ekonomi, pelayanan pendidikan, hubungan dekat, transparansi, sandaran terhadap nilai agama, komunikasi, akuntabilitas, kebijakan sekolah gratis, dan fasilitas.

---

Research on the level of public participation analysis in the Program of Assistance to the New Classrooms carried out in SMPN 3 Pamulang and SMPN 2 Curug Tangerang regency uses a qualitative approach. The study is to explore in depth about the level of community participation, and the factors influencing people's participation. Based on the Framework Theory of Public Participation by Sarah White (1996), the result showed that the involvement of communities in the SMPN 3 Pamulang higher than SMPN 2 Curug; and the factors that influence people's participation in the program implementation is the attitude, social, economic, educational services, close relationships, transparency, the backrest of the value of religion, communication, accountability, free school policies, and facilities.

Abstrak :

Penelitian ini membahas mengenai pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam pelaksanaan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di jenjang SMK pada tahun  2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi memiliki kinerja yang belum baik, padahal Dinas memiliki sumber daya keuangan, material, manusia dan regulasi yang cukup memadai. Panitia penyelenggara memilki struktur dan fungsi yang jelas dalam bertugas, namun masih ditemukan banyak masalah dalam pengelolaan sumber daya dan komitmen panitia penyelennggara dalam melaksanakan pelayanan. Manfaat dari pelayanan pendidikan PPDB Online tahun 2015 belum terasa signifikan bagi para stakeholder yang terlibat. ......This study discusses the educational services in Bekasi City Department of Education in the implementation of Admission Students New (PPDB) Online service at vocational high school in 2015. This study used qualitative approach and the post-positivist paradigm. Data was collected through in-depth interviews and literatures study. The results showed that educational services are carried out by the Bekasi City Department of Education has not been good, yet, the Department has the financial resources, materials, human and adequate regulation. Departement have the effective structure and clear function, but still found many problems in the resources management and the committee commitment in carrying out the service. Benefit from educational services PPDB Online 2015 has not felt significant for stakeholders involved.

Abstrak :
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi permasalahan utama adalah keoptimalan jumlah fasilitas pelayanan bidang pendidikan dan bidang kesehatan di Kabupaten Bekasi, Jumlah kecamatan jika ditinjau dari pendekatan minimisasi pengeluaran pemerintah, serta kemampuan lokasi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan di masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) menjangkau penduduk di wilayahnya. Metodologi yang akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut adalah Teori Analisa Market Area yang mempertimbangkan dari sisi dimensi ruang maupun jarak dengan memperhatikan sisi kebutuhan peiayanan, serta pendekatan yang mempertimbangan sisi beban pengeluaran pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan sudah optimal, sedangkan jumlah Puskesrnas pada kondisi sebelum rnaupun setelah pemekaran kecamatan masih belum optimal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kekurangan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dipenuhi oleh bentuk~bentuk pelayanan yang Iain. Ditinjau dari Pendekatan Minimisasi Pengeluaran Pemerintah per kapita, jumiah kecamatan yang optimal di Kabupaten Bekasi menurut perhitungan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan adalah 9 kecamatan, sedangkan menurut bidang kesehatan adaiah 8 kecamatan. Jumlah kecamatan di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan merupakan jumlah yang jauh lebih besar daripada nilai optimalnya dan secara rata-rata menunjukkan nilai yang masih sangat kurang. Perhitungan Market Indifference Point dan Probabilitas Market di Bidang Pendidikan maupun Kesehatan di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa Iokasi pusat pelayanan masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) sudah mampu menjangkau penduduk di wilayah administrasinya. Pemekaran kecamatan di Kabupaten Bekasi menjadi 23 kecamatan sudah optimal jika ditinjau dari penyediaan fasilitas secara fisik di bidang pendidikan maupun kesehatan melalui Anaiisa Market Area, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan serta jangkauan pusat pelayanan di tiap kecamatan terhadap penduduk wilayahnya.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang alokasi anggaran pendidikan di Kota Bekasi sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya, dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Hasil penelitian terhadap data kuantitatif anggaran pendidikan (dasar dan menengah) pada APBD Kota Bekasi, dengan analisis statistik deskriptif sederhana diperoleh gambaran nyata bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap persentase alokasi belanja pendidikan dari APBD Kota Bekasi setelah periode desentralisasi fiskal, bahkan justru sedikit menurun dari semula 31% menjadi 29%. Namun, hal positif yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi setelah desentralisasi fiskal adalah membuat kebijakan untuk lebih memprioritaskan belanja pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Belanja pembangunan pendidikan tersebut digunakan untuk belanja langsung atau belanja operasional pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pembebasan biaya pendidikan. Pada akhirnya dalam upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan, disarankan agar tanggungjawab pembiayaan pendidikan tidak diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah melalui kebijakan belanjanya. Perlu kontribusi dari stakeholders lain dalam pemenuhannya, yaitu para legislatif (DPRD) dan masyarakat di Kota Bekasi.

---

This thesis discussed the budget allocation for education in the Government of Bekasi City as an regional authorities that commits to improve community intelligence in associated with the implementation of fiscal decentralization and regional autonomy. The research on the quantitative budgeting education data, with a simple descriptive statistical analysis, obtained the result that there has been no significant change in the proportion of spending on education from the budget allocation after a period of decentralization, even only slightly lower than the initial 31% to 29%. Nevertheless, the positive thing that have been undertaken by the Government of Bekasi City after the fiscal decentralization is to create a policy to prioritize development spending for basic and medium level education. Development spending is used for direct expenditures or operational expenditures of education, such as construction and rehabilitation of school buildings, provision of education infrastructure, and an exemption from tuition fees. After all, in order to enhance public access to educational services, suggested that the responsibility for financing the education is not left entirely for local authorities through its expenditure policy. It needs contributions from other stakeholders in fulfillment, namely the legislature (DPRD) and the community in the City of Bekasi itself.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk membahas tata kelola progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles and Huberman. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik. Penelitian menganalisis tata kelola Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori manajemen pendidikan yang dijelaskan oleh Bank Dunia, yakni dimensi sistem pengendalian manajemen, pengelolaan anggaran, sistem informasi manajemen, dan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan tata kelola pada lemahnya perencanaan, desain organisasi yang tidak memiliki kewenangan yang jelas, mekanisme berbelit-belit yang berkaitan dengan penganggaran, sistem informasi manajemen yang bersifat pasif (hanya bersifat sosialisasi), dan lemahnya pengawasan internal.

---

ABSTRAK
This thesis discusses the Program Management of Educational Support Personnel Cost through Jakarta Smart Card at DKI Jakarta Province. The research uses post positivist approach. Data were collected by in-depth interviews, observation, and study documents. The data analysis using qualitative data analysis techniques of Miles and Huberman. In addition, the researcher used triangulation so that the data becomes valid. This study is a descriptive-analytic study. This research analyzed management of Jakarta Smart Card based on educational management theory described by the World Bank, the dimensions of management control system, transparency and accountability, management information system, and budget management. The results showed that management of Jakarta Smart Card has many problems. There are lack of planning, design organizations that do not have clear authority, convoluted mechanisms related to budgeting, management information systems that are passive (merely socialization), and weak internal controls.