Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas sejauhmana kualitas pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari sektor penerima layanan/pelanggan (yaitu; Pegawai) dan penyedia layanan (yaitu; Pejabat dan Pctugas Kepegawaian BKD) dengan mcngadopsi teori yang dikcmbangkan Zeithaml, et. al. (1990). Pengukuran kualitas pelayanan dari sektor penerima layanan menggunakan Dimensi Kuali tas Pelayanan (Servquuf), semen tara untuk sektor penyedia layanan mcnggunakan penilaian pada faktor-fakror kunci yang memberikan kontribusi tcrjadinya Gap 3, yaitu kesenjangan antara Spesifikasi Kualitas Pelayanan dcngan Service Delivery (Penyampaian Layanan). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dcngan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepegawaian belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan nilai Skor Servqual sebesar -l dan nilai Skor Gap 3 sebesar ·0,34. Hasil penelitian menyarankan perlunya perbaikan pada; atribut pelayanan yang dianggap penting/kritis oleh penerima layanan; kerja tim (team work) dan ambiguitas percman pada service delivery. dan ambiguitas peranan pada pengukuran korelasi antara service delivery dengan servqua/;, dan perlunya mempertimbangkan formulasi kebijakan sebagai altematif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.

---

The objectives of this research is to analyze personnel quality service of Regional Civil Service Agency (BKD) of Province of Jakarta Capi tal City 1\dministnttion evaluated from customer and service provider sector with adopting theory developed by Zeithaml cr. al. (1990). Measurement of quality service of customer sector (civil servants!PNS) by usi ng Servqual, whereas for service provider sector (manager and front line staff of BKD) by using Key Factors Contributing to Gap 3, namely gap between Service Quality Spesification with Service Delivery. This research applies qualitative method with descriptive design. The data were collected by means research questionaire both for customer and service provider responder. The result shows personnel quality service is still not optimal, posed at Servqual score equal -I and Gap 3 score equal -0,34. The researcher suggests that BKD require to improve the quality service, at; most important (critical) service attribute by customer;, team work and role ambiguity toward Service Delivery; employee job fit and role am biguity toward measurement of correlation between Service Delivery with Servqual;, and the importance of considering policy formulation alternatively to improve the personnel quality services in a whole.

Abstrak :
Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) merupakan inovasi dari Badan Kepegawaian Negara dalam proses layanan kepegawaian kenaikan pangkat PNS yang menyederhanakan proses bisnis pelayanannya melalui transformasi pelayanan secara digital sehingga dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti proses kenaikan pangkat yang sebelumnya banyak dapat dikurangi dan hanya membutuhkan berkas dan dokumen dalam bentuk digital tidak lagi dalam bentuk fisik. Pembuatan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh BKN ditujukan untuk menciptakan pengintegrasian data PNS di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi masalah duplikasi data dan inefisiensi dalam pelayanan kepegawaian, sehingga melalui SAPK pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh BKN dan Kantor Regional BKN terhadap seluruh instansi di Indonesia dapat terintegrasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi KPO Less Paper melalui SAPK dalam kerangka interoperabilitas e-government berserta faktor-faktor yang terkait dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan konsep tingkatan/level interoperabilitas e-government dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan interoperabilitas e-government. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas e-government dalam pelayanan KPO Less Paper sudah mencapai level interoperabilitas organisasional, namun pada level interoperabilitas semantik terdapat indikator yang belum tercapai yaitu kemampuan untuk menggabungkan atau menyingkronkan data/informasi lintas sistem informasi yang heterogen belum tercapai dengan baik, selain itu pada level interoperabilitas organisasional terdapat ketidakcapaiannya prinsip-prinsip komunikasi secara dua arah antar organisasi dan kecapaian komitmen antar organisasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. ......Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) is an innovation from Badan Kepegawaian Negara in the process of civil service promotion services that simplifies the service business process through digital service transformation so that the document requirements needed to follow the promotion process that previously complex can be reduced and only requires files and documents in digital form and no longer in paper-based form. The development of Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) by BKN is aimed at creating integration of civil servant data throughout Indonesia which is expected to overcome the problem of data duplication and inefficiency in personnel services, so that through the SAPK staffing services carried out by BKN and the BKN Regional Office to all agencies in Indonesia can be integrated. This thesis discusses how the implementation of KPO Less Paper through SAPK in the framework of e-government interoperability and the factors involved in its implementation. This study uses the concept of e-government interoperability levels and factors related to the ability to implement e-government interoperability. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in-depth interviews. The results showed that the implementation of e-government interoperability in KPO Less Paper services has reached the level of organizational interoperability, but at the semantic interoperability level there are indicators that have not been achieved, namely the ability to combine or synchronize data / information across heterogeneous information systems has not been achieved well, besides At the level of organizational interoperability, there are failure to achieve the principles of two-way communication between organizations and the achievement of inter-organizational commitments as outlined in the form of a written agreement and the implementation of services according to a predetermined schedule.