Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu di dalamnya. Dimana yang menjadi salah satu faktor suatu akta itu memuat keterangan palsu adalah tidak dilakukannya pencocokan fotokopi surat-surat dengan surat-surat aslinya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris SH, SH., yang dulunya di Kota Tangerang Selatan dan sekarang di Kota Jakarta Selatan, yang mana atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut Notaris SH,SH dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/X/2010. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang di berikan oleh Majelis Pengawas Pusat tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak pelapor, seharusnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas yakni pemberhentian dari jabatan Notaris kepada Notaris SH, S.H sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar membuat Notaris lain menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran yang serupa. ......Notary Ethic Codes is the moral essence in which it will also be the guidance in running Notary position. Notary ethic code scope applies for all members in the Indonesian Notary Organization (INI). The organization plays an important part in implementing the Notary Ethic Codes, through the Board of Honors who has the duty of watching the implementations of the Codes. The Notary Ethic Codes is always connected with the Laws of Notary Position since they're both a unison in which they will be the guidelines for all Notary in running their duties. Notary who has violated against the Ethic Codes and the Laws of Notary Position will be sanctioned according to the rules in which has been stated. One of the common violations that a Notary tends to do is in making a certificate, one of them is making a certificate which contains false information. One of the key factors that a certificate is withholding a false information is by not doing any effort of matching photocopied letters with the original. Such offence can be seen in cases of Ethic Codes and Laws of Notary Position violation which has been done by the Notary SH, SH used to practice in the City of South Tangerang and in the City of South Jakarta, due to the violation, SH will be sanctioned accordingly by the Ethic Codes and The Laws of Notary Positions as noted in The Council Decision Investigator Notary's Center dated 2nd of December 2010 Number 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Although the writer agrees that the sanction given by the Head Supervisory Board for SH is incomparable to the loss of the aggrieved party, the Board should have given a heavier sanction such as discharge from the Notary position to SH, such a case would be a lesson for others.

Abstrak :

Abstrak :
Provos selaku sub bidang Propam POLRI mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk memutuskan seorang anggota POLRI telah melakukan pelanggaran disiplin atau tidak, telah ditetapkan peraturan berupa Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin serta Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin yang dilakukan anggota POLRI. Berdasarkan hasil penelitian studi dokumen serta wawancara dengan beberapa anggota POLRI diketahui ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam proses pemeriksaan serta sidang disiplin. Penyimpangan tersebut berupa tidak dipanggilnya para saksi dengan surat panggilan untuk pemeriksaan serta tidak lengkapnya berkas-berkas dari ketentuan administratif sebagaimana yang ditentukan dalam surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004. Penyimpangan-penyimpangan ini disebabkan antara lain karena Sistem insentif dan profesionalisme penyidik provos, rendahnya moral dari penyidik provos, sikap pimpinan yang hampir tidak pernah memperhatikan pelaksanaan pemeriksaan, adanya campur tangan (intervensi) dari pimpinan didalam pemeriksaan, dana/anggaran dan sarana/prasarana pemeriksaan dalam proses penyidikan yang tidak mencukupi. Demi terselenggaranya penyelenggaraan proses hukum di Kepolisian Republik Indonesia secara konsisten maka diperlukan sosialisasi peraturan, pemberian sanksi bagi pelanggar serta membentuk bidang yang khusus menangani pelanggaran disiplin oleh anggota POLRI.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum terhadap iklan pada umumnya dan khususnya rokok menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Djarum Kudus dkk, dan sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap PT. Djarum Kudus dkk dalam kasus pelanggaran iklan rokok di media. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pelaku usaha periklanan harus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai periklanan, sehingga tidak lagi terjadi pelanggaranpelanggaran di bidang periklanan; pemerintah, khususnya menteri teknis terkait, lebih mengawasi penegakan hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan; dan pemerintah segera menyusun Undang-Undang yang mengatur bidang periklanan secara khusus, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengaturan bidang periklanan.

Abstrak :
Dewasa ini retorika diartikan sebagai seni berbicara baik, yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Penelitian ini mengenai linguistik analisis bahasa dan mencakup retorika. Retorika modern mencakup ingatan yang kuat, daya kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat dan daya pembuktian serta penilaian yang tepat. Berretorika juga harus dapat dipertanggung jawabkan disertai pemilihan kata dan nada bicara yang sesuai dengan tujuan, ruang, waktu, situasi, dan siapa lawan bicara yang dihadapi. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik wawancara. tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan cara polisi lalu lintas di Kota Pamekasan menyusun kata-kata sebagai usaha efektif dalam bertutur. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa Susunan kata dan gagasan yang disampaikan Polantas Pamekasan pada saat melakukan operasi lalu lintas sudah sesuai dengan cara menyapa yang baik kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Cara yang mereka lakukan antara lain bertanya yang sopan dan tegas dan memberi pelanggaran, menindak, mendakwa biar masyarakat tau apa yang dilanggar, sehingga tidak perlu pembetulan.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat umum harus mempunyai integritas moral dan profesi yang wajib dijunjung tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelanggaran yang bersifat kumulatif tersebut juga merupakan poin seberapa jauh kepatuhan notaris yang berpengaruh apabila Notaris itu mengajukan perpindahan atau perpanjangan masa jabatan. ......Notary is a public official who is by the Act granted the authority and trust of the community to perform the most power of the State to create authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed that created by a Notary has the perfect strength of evidence and provides legal certainty. If a Notary commit violations, errors or omissions that handicap his client in performing his job, he is obliged to be responsible for his/her actions legally, because he as a public official must have the moral and professional integrity that must be upheld to increase public trust. Moreover the cumulative violations are also a point of how great the effect of the compliance notary if the notary propose a displacement or extension of tenure.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Pengaruh Pengawasan dan Pembinaan Notaris terhadap Pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta. Sesuai Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab I pada Ketentuan Umum, pasal 1 poin 6 disebutkan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Di dalam tesis ini penulis melakukan penelitian di 5 (lima) wilayah Kotamadya Majelis Pengawas Daerah Notaris di DKI Jakarta yaitu dengan mendata kasus-kasus berdasarkan laporan Polisi dan pengaduan masyarakat yang diterima Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan akta Notaris. Kasus tersebut meliputi seluruh jenis pelanggaran yang dinyatakan di dalam surat panggilan Kepolisian dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya penulis menganalisa pengaruh pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap jumlah pelanggaran yang terjadi di DKI Jakarta. Sehubungan dengan jumlah pelanggaran, penulis melakukan analisa terhadap variabel jenis-jenis pelanggaran, variabel wilayah terjadinya pelanggaran dan variabel tahun terjadinya pelanggaran. Metode penulisan yang dipakai adalah metode Yuridis Empiris, Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan melakukan penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan seluruh data mengenai laporan polisi dan pengaduan masyarakat yang ada di Majelis Pengawas Daerah Notaris. Tehnik analisis data yang digunakan adalah metode Kuantitatif yaitu objek penelitian dipecah ke dalam unsur-unsur tertentu yang dapat dikuantifikasi dan membuat tabulasi sederhana, tabulasi frekuensi . Di dalam bagian kesimpulan Penulis membahas beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris di dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Selanjutnya disebutkan juga kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Notaris di dalam menjalankan tugasnya. Di bagian akhir disimpulkan hasil penelitian lapangan berkaitan dengan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi di 5 (lima ) wilayah Kotamadya Majelis Pengawas Notaris di DKI Jakarta dari tahun 2006 sampai dengan 2010.

---

This thesis discusses the influence of Control and Guidance Notary against violations that often occur in Jakarta. As per Act No. 30 of 2004 concerning Notary Chapter I on General Provisions, Article 1 point 6 stated that the Council of Trustees is a body that has the authority and obligation to implement the guidance and supervision of the notary. Within this thesis the authors conducted a study in 5 (five) the Supervisory Council of the Regional Municipality of Notary in Jakarta, namely, listing the cases based on police reports and public complaints received by the Regional Council of Trustees relating to the Notary Deed. The case covers all types of offenses set forth in the letter calling the police and public complaints. Furthermore, the authors analyze the influence of supervision and guidance by the Supervisory Council of Notaries of the number of violations that occurred in Jakarta. Relative to the number of violations, the authors analyze the variable types of violations, violations of the variable region and a variable in the violation. Writing method used is the method of Empirical Legal, Data obtained from the research literature (library research) and conduct field research (field research) to collect all data on police reports and public complaints in the Supervisory Council of the Regional Public Notary. Data analysis techniques used were the object of research Quantitative methods are broken down into specific elements that can be quantified and make a simple tabulation, tabulation of frequencies. At the conclusion of the author discusses some of the things that need to be done by Notary Public Oversight Board in carrying out the task of supervision and guidance of the notary. Furthermore, also mentioned the constraints faced by the Supervisory Council of Notaries in conducting their duties. At the end of the inferred results of field research related to the types of violations that occurred in 5 (five) Municipality territory Supervisory Board Notary in Jakarta from 2006 to 2010.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah Pokok. Adapun yang menjadi mesalah pokok dalam skripsi ini adalah mengenai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Misalnya, apakah negara atau penguasa dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, dapatkah negara atau penguasa dipertanggung-jawabkan atas perbuatan rnelanggar hukum tersebut dan sejeuh mana pertenggungan-jawab penguasa tersebut Jika kita tinjau dari yurisprudensi di negeri Belanda mengenai perbuatan melanggar hukum, dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa negara atau penguasa dapat melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi hal ini masih belum mantap karena dari yurisprudensi-yurisprudensi itu pula dapat kihat adanya ketidak-pastian hukum. Bagaimanakah perkembangan perbuatan. melanggar hukum oleh penguasa di negara kita sendiri Perkembangan yurisprudensi di negara Belande sudah pasti membawa pengaruh terhadap keputusan-kepu-tusan yang diambil oleh Mahkamah Agung di Indonesia karena Mahkamah Agung dalam membuat keputusan-keputusannya pada umumnya selalu berpedoman kepada arrest-arrest Hoge Raad di negeri Belanda. namun haruslah diakui dalam kenyataannya di Indonesia, perkembangan sekitar masalah perbuatan melanggar hukum tidaklah semaju seperti di Negeri Belanda. Dan. sebagaimana halnya di Negeri Belanda maka di Indonesia juga terdapat ketidakpastian hukum mengenai masa lah perbuaten melanggar hukuin oleh penguasa. Metode Riset. Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini metode yang kami gunakan adalah metode Library Research yakni dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan literatur hukum yang erat hubungannya dengan masalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan negara atau slat-slat perlengkapannya. Bahan-bahan yang kami kumpulkan dalam mern bahas masalah pokok tersebut antara lain dan perpustakaan-perpustakaan - hasil diskusi yang ada hubungannya dengan skripsi ini baik dengan teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia maupun teman-teman dan fakultas hukum lainnya. Literatur-literatur tentang perbuatan melanggar hukum oleh penguasa yang dikutip dari koran-koran, majalah majalah dan sumber hukum lainnya catatan-catatan kuliah. Hal-hal yang ditemui dalam pembahasan skripsi 1. Negara atau penguasa dapat dlpersalahkan dan dipertanggung-jawabkan atas dasar perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. 2. Sejauh mana pertanggungan jawab negara atau penguasa atas perbuatan melanggar hukum yang d!lakukannya harus ditinjau dari perkembangan yunisprudensi yang ada. 3. Belum adanya suatu badan Peradilan yang benar-benar ditunjuk oleh undang-undang untuk memeniksa dan mengadili perkara-perkara gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. 4. Seringnya Pemenintah atau penguasa membenarkan tindakannya dengan mempergunakan alasan-alasan demi kepentingan umum yang kadang-kadang alasan tersebut kurang dapat diterima, dilihat dari kepentingan yang dijadikan alasan tersebut. Kesimpulan Negara atau penguasa dapat dipersalahkan dan di pertanggung-jawabkan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Walaupun keputusan-keputusan yang ada dewasa ini sening berbeda atau tidak tetap untuk suatu perkara yang sama. Tentu saja keadaan ini membawa akibat seolah olah tidak ada kepastian hukum, dan tentu saja yang paling menderita kerugian adalah rakyat. Saran-saran Perlu diadakannya suatu teladan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara ini diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi antara warga mesyarakat dan penguasa (negars) Perlu ditingkatkan kesadaran hukum dari rakyat, dalam arti terhadap kurangnya pengertian /pengetahuan rak3rat akan hukuni harus diatasi. Adanya kedudukan istimewa dan kebebasan bertindak dari Negara dalam melaksakan tugasnya, jangan sainpai menimbulkan dugaan dikala ngan rakyat, bahwa Negara tidak dapat dituntut atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya atsu oleh penguasa.

Abstrak :
ABSTRAK
Belum terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara., perkara-perkara gugatan terhadap aparat negara atas dasar perbuatan melanggar hukum diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri, sehingga timbul adany.~;;,ap:gg~:f.J.n bahwa seolah-olah p8 laksanaan pengadilan tersebut tidak obyektif

Karena disatu pihaK hakim sebagai aparat pemerintah, di lain pihak yang diadili adalah dari pihak pemerintahj~ ga.,

Penafsiraii-secara -.analogi: terhada.p pasal 28 · Undang- Undang Nomor 14 tahun 1970, hakim tersebut di atas sena - rusnya mengundurkan diri karena yang diadili masih termasuk anggota yang dihadapi.

Atas dasar masalah tersebut penulis tertarik untuk menganalisis suatu kasus gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah, apakah dalam menangani kasus tersebut hakim dapat bertindak secara obyektif.

---