Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang strategi manajemen yang digunakan oleh pekerja migran Indonesia dalam mengelola remitansi yang diperoleh selama masa bekerja di Jepang. Masa bekerja yang ditempuh oleh masing-masing narasumber adalah empat tahun tertanda dari keberangkatan dalam program Kerjasama bilateral yang dilangsungkan antara Indonesia dan Jepang, yakni; Specialized Skilled Worker (SSW) dari 2019. Unsur yang membedakan skema SSW dengan skema pengiriman pekerja migran lainna adalah, terdapat 12 bidang industri yang dapat digeluti oleh pekerja migran Indonesia melalui seleksi dan spesifikasi ketat. Salah satunya adalah bidang pertanian yang merupakan bidang dengan kebutuhan tertinggi nomor tiga dari bidang industri lainnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh industri pertanian Jepang yang maju dan Indonesia sebagai Negara agraris. Narasumber pekerja migran yang diberangkatkan dengan skema SSW dalam penulisan ini, berangkat dari latar belakang beragam. Namun memiliki kesamaan akan pemenuhan kebutuhan yang kemudian hasil kerja dikelola secara pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk memahami strategi manajemen remitansi pada PMI secara kompreensif. Proses pengambian data utama dilakukan dengan melaksanakan sesi wawancara, membangun rapor dengan saling berbagi tautan dan pengalaman via media sosial dalam kurun waktu 2019 hingga 2022. Selanjutnya konsep dan teori yang digunakan adalah; 1. Rational Choice Theory; guna menjelaskan latar belakang rasional PMI dalam melakukan pengelolaan remitansi 2. Konsep Planned Behaviour; untuk menjelaskan dorongan intenal dan jaringan sosial, 3. Pendekatan New Economics of Labor Migration (NELM); untuk menjelaskan adanya prioritas kepentingan pribadi sebagai motivasi penggerak dalam menghasilkan dan mengelola remitansi. Hasil dari penelitian ini adalah; 1. Investasi, peruntukan modal sebagai alih fungsi lahan dan olah modal usaha merupakan strategi praktis yang dipilih oleh PMI;Sehingga secara rasional pengelolaan remitansi oleh PMI berada dalam koridor kepentingan diri (pengembangan potensi diri) dan kebutuhan keluarga. Proses dalam menyusun strategi manajemen remitansi membantu melebarkan jaringan yang mempengaruhi PMI dalam keputusan remigrasi, serta berfungsi dalam proses reintegrasi PMI dengan masyarakat kota asal PMI.

---

This research discusses the management strategies used by Indonesian migrant workers in managing remittances obtained during their work in Japan. The period of work undertaken by each resource person is four years from departure in the bilateral cooperation program held between Indonesia and Japan, namely; Specialized Skilled Worker (SSW) or Tokutei Ginou from 2019. The element that differentiates the SSW scheme from other migrant worker-sending schemes is that there are 12 industrial fields that Indonesian migrant workers can enter through strict selection and specifications. One of them is the agricultural sector, with the third highest demand from other industrial sectors. This is motivated by the advanced Japanese agricultural industry and Indonesia as an agricultural country. The resource persons for migrant workers who departed under the SSW scheme in this writing came from various backgrounds. However, they have in common the fulfilment of needs, which is then managed personally. This research was conducted using a qualitative method to comprehensively understand the remittance management strategy at PMI. The main data collection process was carried out by conducting interview sessions, and building report cards by sharing links and experiences via sosial media in the period 2019 to 2022. Furthermore, the concepts and theories used were; 1. Rational Choice Theory; to explain PMI's rational background in managing remittances 2. Planned Behavior concept; to explain internal drives and social networks, 3. New Economics of Labor Migration (NELM) approach; to explain the priority of personal interests as the driving motivation in generating and managing remittances. The results of this research are; 1. Investment, allotment of capital and processing business capital is a practical strategy chosen by PMI; 2. So rationally the management of remittances by PMI is in the corridor of self- interest (development of personal potential) and family needs. The process of developing remittance management strategies helps widen the network that influences PMI in remigration decisions, as well as functions in the reintegration process of PMI with the community of PMI's hometown."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh rezim buruh migran di Taiwan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong kenaikan upah pekerja migran Indonesia (PMI) domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam untuk memperoleh data empiris dari studi kasus yang diangkat. Berdasarkan Chia-Wen Lu (2011), konsep rezim buruh migran mengacu pada kontrol terhadap populasi pekerja migran yang memiliki karakteristik tidak sama di berbagai negara tujuan pekerja migran. Rezim buruh migran di Taiwan menurut Lu memiliki karakteristik tidak transparan dan mengisolasi pekerja migran domestik dari hak-hak politik mereka dalam memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, peranan pemerintah Indonesia menjadi penting dalam mengadvokasikan kepentingan PMI domestik di Taiwan. Mengingat kondisi PMI domestik di Taiwan bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, ketika upah yang mereka terima relatif tidak setimpal dengan panjang dan intensitas jam kerja yang dijalani. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa karakteristik rezim buruh migran di Taiwan telah memengaruhi upaya pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi kenaikan upah minimum bagi PMI domestik. Selain itu, penelitian ini menemukan faktor lain di luar kerangka analisis Lu (2011) yaitu bahwa meskipun pemerintah Indonesia memiliki bargaining power untuk mengusulkan kenaikan upah minimum PMI domestik kepada otoritas Taiwan, dalam prosesnya terdapat hambatan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Hal ini terkait dengan karakteristik rezim buruh migran di Taiwan yang lebih mengutamakan kepentingan atau kondisi pemberi kerja atau majikan ketimbang pada pekerja migran. Hal ini yang menyebabkan proses negosiasi kenaikan upah minimum antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan, memakan waktu cukup lama hingga mencapai kesepakatan resmi. Hasil proses resmi tersebut pun masih tergantung pada itikad baik pemberi kerja di Tawan untuk mematuhinya.

---

This research analyzes the influence of the labour migrant regime in Taiwan on the Indonesian government’s efforts to enforce a wage increase for Indonesian domestic migrant workers. This research uses a qualitative method by conducting literature studies and in-depth interviews to obtain empirical data. According to Chia-Wen Lu (2011), the labour migrant regime is the state’s control over the migrant worker population. Hence, each country has its own characteristic of control. For instance, the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan are non-transparency and isolates domestic migrant workers from their political rights to influence a policy-making process. Due to the exploitative conditions, when the wage received is not worth the working hours they took. Therefore, the role of the Indonesian government is essential to advocate the needs of Indonesian domestic migrant workers in Taiwan. The findings in this study confirm the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan affect the Indonesian government’s effort to increase the minimum wage of Indonesian migrant domestic workers. In addition, this study found other factors aside from Lu’s analytical framework. It discovered the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan prioritize the interests of employers. Therefore, although the Indonesian government has the bargaining power to propose an increase in the minimum wage, there are obstacles to reaching an agreement immediately. This is related to the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan, which prioritizes the interests or conditions of employers or employers instead of migrant workers. This characteristic caused the negotiation process for the minimum wage increase between the Indonesian government and the Taiwanese authorities to take a long time to reach an official agreement. The results of the official process also depend on the goodwill of employers in Taiwan to comply."