Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai para pekerja migran yang melarikan diri dari tempat penampungan, penempatan dan purna penempatan. Penulisan dilakukan dengan melihat ada fenomena pekerja migran yang melarikan diri untuk menghindari tindak kejahatan. Penulisan ini mengkaitkan pekerja migran yang menghindari kejahatan dengan konsep fear of crime dan indirect victimization. Dari hasil data yang diperoleh penulis, mayoritas para pekerja migran melarikan diri dari tempat penempatannya. Dari total dua puluh kasus yang penulis paparkan, dua belas kasus merupakan pekerja migran yang melarikan diri dari tempat penempatannya, tujuh kasus merupakan pekerja migran yang melarikan diri dari tempat penampungan dan satu kasus merupakan pekerja migran yang melarikan diri dari petugas Bandara Soekarno-Hatta. Kesimpulan yang didapatkan adalah dari dua puluh kasus yang penulis paparkan, 55% pekerja migran merasakan fear of crime, serta dari dua puluh kasus tersebut 35% pekerja migran mengalami indirect victimization. Selain itu, sebelas kasus fear of crime yang dialami pekerja migran, 64% disebabkan oleh indirect victimization.

---

This final assingment discuss about migrant workers that escaped during training in camps, placement in other countries and after placement. This final assignment was written based on the phenomenon of migrant workers that escaped in order to avoid crime. This final assignment links migrant workers that escaped crime with fear of crime concept and indirect victimization. From the total data that‟s been collected, the majority of migrants workers that experience escaping crime occurred during their placement. Out of twenty cases that‟s been put together, twelve cases are migrant workers that escaped crime during placement, eight cases are migrant workers that escaped during in training camps and one case of migrant worker that escaped after his placement. The conclusion from this assignment is that 55% from the total of case that‟s been shown, are migrant workers that experienced fear of crime and 35% out of the twenty cases, are migrant workers that experience indirect victimization. Also out of the eleven cases of migrant workers that experienced fear of crime, 64% of them were caused by indirect victimization.

Abstrak :
Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah,kekayaan alam Indonesia nyaris habis. Sulitnya mencari penghasilan di negeri sendiri,maka mereka yang kurang beruntung pergi ke negeri orang sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita.......

Abstrak :
Fenomena pekerja migran Indonesia yang merantau kerja di berbagai negara selalu melahirkan dan memunculkan beragam kisah bahagia dan kisah menyedihkan.Kisah bahagia sebagai bukti bahwa eksistensi pekerja migran sangat membeantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga......

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang kesejahteraan sosial keluarga dan faktor yang melatarbelakangi responden melakukan migrasi ke kota Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dengan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi yang objektive dan mendalam tentang permasalahan penelitian....

Abstrak :
Tesis ini akan menjawab pertanyaan tentang peraturan terkait perlindungan pekerja migran, khususnya peraturan tentang Layanan Terpadu Satu Pintu sebagai a bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis-empiris oleh menganalisis produk hukum terkait dengan layanan terpadu satu atap, kemudian menerapkan hukum dan praktik apakah telah memberikan akses ke layanan perlindungan bagi perempuan sebagai pekerja migran di Desa Jambenenggang dan Barabali. Akses ke wanita pekerja migran dalam hal perlindungan sebelum bekerja bahkan belum terpenuhi meskipun mereka telah membentuk layanan terpadu satu atap yang bertujuan untuk memfasilitasi perempuan pekerja migran untuk mengelola pekerjaan di luar negeri mulai dari memperoleh kompetensi dan mengelola dokumen penempatan langsung di LTSA. Penerapan diperlukan aturan dalam melaksanakan layanan terpadu satu atap sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 yang memuat mekanisme penempatan, perlindungan dan pengawasan dalam menjalankan LTSA.

---

This thesis will answer questions about regulations relating to the protection of migrant workers, specifically the regulations on One Stop Integrated Services as a form of protection provided by Law No. 18 of 2017 concerning Protection Indonesian Migrant Workers. The research method is juridical-empirical by analyzing legal products related to one-stop integrated services, then applying the law and practice whether it has given access to protection services for women as a migrant worker in the villages of Jambenenggang and Barabali. Access to women migrant workers in terms of protection before work has not even been fulfilled even though they have established a one-stop integrated service that aims to facilitate women migrant workers to manage work abroad starting from gaining competence and managing direct placement documents at LTSA. Application required rules in carrying out one-stop integrated services in accordance with Law no. 18 of 2017 which contains the mechanism of placement, protection and supervision in carrying out LTSA.

Abstrak :
Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sudah menjadi kewajiban negara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan yang bebas dari perbudakan, kerja paksa, dan diskriminatif. Sebagai Badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melaksanakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia membentuk layanan yang bernama Crisis Center. Pembentukan layanan Crisis Center diharapkan mampu memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah untuk menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk bantuan hukum layanan Crisis Center serta perannya dalam penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Dalam menjawab persoalan yang ada, penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan tipe deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan Crisis Center belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang bermasalah. Layanan Crisis Center juga masih menggunakan pedoman pelaksanaan yang sama sejak tahun 2015 yang mana sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Pemberlakuan pedoman yang tidak relevan tentu tidak dapat mengakomodir kebutuhan Pekerja Migran Indonesia saat ini. ......Protection of Indonesian Migrant Workers is a state’s reponsibility. This is a mandate as stated in Undang-Undang Dasar 1945 that everyone has the right to choose occupation that is free from slavery, forced labour, and discrimination. As an institution mentioned in enacted Law of the Republic Indonesia Number 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia formed a service named Crisis Center. Crisis Center Service aims to facilitate Indonesian Migrant Workers to resolve their problems. Based on this, this research analyzes how the legal assistance of Crisis Center works and their role in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. This is a doctrinal law method and a descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is that Crisis Center services are not optimal yet in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. Crisis Center services are also still using an old regulation since 2015 which is not relevant with the current situation.