Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Minat yang besar mendorong saya memilih periode pendudukan Jepang sebagai topik dalam penulisan skripsi dilandasi oleh beberapa hal pertama karena. pada masa yang relatif singkat tersebut, telah terjadi perubahan sosial yang sangat besar dan bahkan pada akhirnva dapat menempatkan peranan dan status bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Persoalan tiga setengah tahun pendudukan Jepang di Indonesia tidaklah sesederharia apa yang kita duga, karena selama periode tersebut melibatkan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial budaya dan militer. Beberapa keresidenan yang dapat kita catat sebagai daerah pemerintahan pendudukan Jepang adalah antara lain: Keresidenan Bogor, Keresidenan Madiun, Keresidenan Malang, Keresideran Cirebon. Daerah mana telah diungkapkan pula dalam bentuk skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut saya berusaha untuk membatasi diri memilih daerah tertentu dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan dapat melengkapi studi-studi lain yang juga membahas periode pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah mengadakan penelitian seperlunya, kemudian saya menentukan pilihan dan pilihan tersebut jatuh pada Keresidenan Pekalongan ( Pekalongan shu ).

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan merambahnya globalisasi keseluruh penjuru dunia akan terjadi persaingan ketat dalam perekonomian yang menuntut adanya perubahan disemua bidang , demikian juga untuk usaha kecil batik di Kabupaten Pekalongan, karena batik mempunyai peluang ekspor. Untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya digunakan "Knowledge Creation". Adapun yang dimaksud dengan "knowledge creation" adalah : "Suatu kapabilitas organisasi dalam menciptakan pengetahuan baru untuk organisasi yang diwujudkan pada produk, jasa dan sistem", lebih lanjut dapat dikatakan bahwa "knowledge creation" merupakan kondisi dan kapabilitas berpikir yang interaktif, baik secara individual maupun kelompok, bahkan intra dan antar organisasi.

Wilayah penelitian meliputi 3 (tiga) desa yang ada di Kabupaten Pekalongan yaitu : desa Buaran, desa Jenggot dan desa Tirto, responden yang perusahaan sebagai informan, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, adapun pengambilan data digunakan kuesioner untuk para responden dan wawancara mendalam (indepth interview) untuk informan.

Dari hasil analisis diperoleh gambaran bahwa pengusaha batik di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya menggunakan "Knowledge Creation" dalam usaha meningkatkan kemampuan bersaingnya, disamping itu sebagian besar pengusaha masih menggunakan manajemen tradisionil karena pengetahuan manajemennya sangat minim.

Rekomendasi yang disarankan dalam kondisi ekonomi yang buruk agar tetap bertahan yaitu mengadakan perubahan di sektor internal terutama untuk lebih memperhatikan "knowledge creation" dengan mengadakan pelatihan maupun penataran untuk menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal.

Abstrak :
Perkawinan anak merupakan salah satu pelanggaran hak anak yang dapat berdampak bagi kesehatan reproduksi, risiko mengalami kekerasan dan dampak psikologis, sosial ekonomi serta bagi bayi/anak yang dilahirkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran perkawinan anak di Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang berkontribusi. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Sampel sebanyak 370 perempuan berusia 20-24 tahun dari 30 desa di 8 kecamatan yang dipilih secara acak dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Teknik sampling yang digunakan adalah Probability Proportional to Size (PPS) 3 tahap. Data dikumpulkan dengan cara wawancara. Proporsi perkawinan anak perempuan di Kabupaten pekalongan sebesar 8,6% dan 0,54% di antaranya merupakan perkawinan pertama yang terjadi sebelum usia 15 tahun. Prevalensi perkawinan anak tertinggi ditemukan di Kecamatan Lebakbarang (28,6%), Kandangserang (20,6%) dan Doro (17,5%). Tingkat pendidikan merupakan faktor yang berhubungan dengan perkawinan anak di Kabupaten Pekalongan, sedangkan pengetahuan, pengaruh teman sebaya dan lokasi tempat tinggal merupakan faktor konfonding. Perempuan berpendidikan rendah memiliki kemungkinan untuk mengalami perkawinan anak 53 kali dibanding perempuan berpendidikan tinggi setelah dikontrol oleh pengetahuan, pengaruh teman sebaya dan lokasi tempat tinggal (OR= 53,27; 95% CI = 7,03 - 403,81). Diperlukan program pencegahan perkawinan anak dari Pemerintah Kabupatan Pekalongan serta peningkatan akses pendidikan yang merata untuk tingkat SMA/sederajat khususnya di Kecamatan Lebakbarang, Kandangserang dan Doro. ......Child marriage is a violation of children's rights that has several impacts on reproductive health, the risk of experiencing violence and psychological impact, the babies/children being born, and socio-economic. The aim of the research is to find out the prevalence of child marriage in Pekalongan Regency and the contributing factors. This study used a cross-sectional research design. Sample of 370 women aged 20-24 years from 30 villages in 8 sub-districts were randomly selected from 19 sub-districts in Pekalongan Regency. The sampling technique is 3 stage Probability Proportional to Size (PPS). Data were collected by interview. The proportion of child marriage in Pekalongan Regency was 8.6%, of which 0.54% of them had their first marriages before they were 15 years old. The highest prevalence of child marriage was found in these sub-districts: Lebakbarang (28.6%), Kandangserang (20.6%) and Doro (17.5%). Level of education is a factor related to child marriage in Pekalongan Regency, while knowledge, peer influence and location of residence are confounding. Women with low education are 53 times more likely to experience child marriage than women with higher education after controlling for knowledge, peer influence and location of residence (OR= 53.27; 95% CI = 7.03 - 403.81). The Government of Pekalongan Regency needs to develop a program to prevent child marriage and increase access to high school education level, especially in Lebakbarang, Kandangserang and Doro sub-district.

Abstrak :
Dua hal utama yang menyebabkan dipilihnya Jawa menjadi lahan penanaman modal oleh negara kolonial Hindia Belanda adalah terdapatnya tenaga kerja dan tanah yang murah, atau dengan kata lain biaya produksi yang rendah. Prasyarat pembentukan kondisi tersebut diletakkan dalam kurun Cultuurstelsel) (secara salah kaprah sering juga disebut sebagai kurun Tanam Paksa).Yaitu, ketika berbagai kendala politik dan ekonomi menemukan bentuknya dalam wadah penggunaan kekuasaan pribumi sebagai mediasi bagi pengerahannya. Bagi masyarakat pribumi hadirnya modal mulai dira_sakan ketika didirikan industri perkebunan. Muncul pola kerja industri yang merupakan gabungan kerja agrikultur penanaman tanaman ekspor, dengan kerja manufaktur. Wu_jud kongkritnya adalah pabrik gula. Dalam pengoperasian pabrik-pabrik gula di Pekalongan, persoalan yang timbul terutama pada cara bagaimana gubernemen mengkondisikan berbagai lapisan sosial dari elit teratas hingga kaum petani kecil diserap untuk mendukung berjalannya proyek-proyek penanaman di onderneming-onderneming dan proses pengolahan tebu men_jadi gula. Ternyata, apa yang diduga bahwa mekanisme kerja hanya bisa berjalan jika terdapat keterlibatan langsung dari para elit pribumi dengan menggunakan pengaruhnya, tidak berlaku mutlak. Memang, hingga paruh pertama abad 19, berbagai ikatan perhambaan menjadi alat utama sistem perekrutan tenaga kerja. Namun, perkembangan setelah 1850-an ternyata lain sama sekali, dengan munculnya apa yang disebut kerja bebas. Gejala kerja bebas muncul akibat menjadi efek_tifnya sistem upah yang diintensifkan oleh pabrik gula. Selain juga disebabkan oleh runtuhnya sistem perekono_mian pedesaan yang menjadi tidak sanggup mensejahterakan penduduknya, akibat penyerapan berlebih dari nega_ra kolonial dalam penggunaan tanah dan terutama tenaga kerja. Demikianlah masyarakat pribumi mulal menapaki dunia baru, melepas hubungan kerja irasional, sementa_ra itu mereka didorong untuk menyambut kerja rasional sebuah masyarakat industri yang khas kolonial, pabrik onderneming gula. Sebuah proses perubahan sosial yang perlahan tetapi pasti menyergap kaum tani Jawa.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kelahiran batik Jawa Hokokai di Pekalongan pada masa pendudukan Jepang 1942-1945 . Fokus utama pada penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana batik Jawa Hokokai lahir di tangan pengusaha batik Pekalongan pada masa pendudukan Jepang dan hubungannya dengan organisasi Jawa Hokokai. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa batik Jawa Hokokai lahir di tangan pengusaha batik Pekalongan pada tahun 1943 dan nama batik ini muncul pada tahun 1944 sesuai dengan kelahiran organisasi bentukan Jepang yaitu Jawa Hokokai, sebagai organisasi yang paling dikenal masyarakat Jawa selama masa pendudukan Jepang. ......This study discussed about the birth of Jawa Hokokai batik in Pekalongan during the Japanese occupation 1942 1945 . The main focus of this study are to describe and analyze how the Jawa Hokokai batik was born in Pekalongan batik entrepreneurs's hand during the Japanese occupation and its relationship with the Jawa Hokokai organization. The results of this study revealed that the Jawa Hokokai batik was born in Pekalongan batik entrepreneurs's hand in 1943 and the name of this batik appeared in 1944 according to the birth of the organization established by the Japanese government, Jawa Hokokai, as the most known organization in Java during the Japanese occupation.

Abstrak :
Penelitian ini berisi tentang identifikasi adanya bahasa Jawa dialek Ngapak pada variasi bahasa di Kabupaten Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran bahasa Jawa dialek Ngapak yang ada di Kabupaten Pekalongan serta mengidentifikasi variasi bahasa Jawa dialek Ngapak yang ada di Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah metode pupuan lapangan dengan menggunakan 236 daftar tanyaan yang terdiri dari 200 kosakata dasar Morish Swadesh; 10 kosakata acuan, sapaan, dan kata ganti; dan 25 kosakata sistem kekerabatan. Titik pengamatan dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 19; dan setiap kecamatan diwakili oleh satu orang informan. Data hasil wawancara divisualisasikan ke dalam peta lambang. Kemudian, peta tersebut diolah menjadi peta berkas isoglos dan dihitung dalam dialektometri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggapan adanya dialek Ngapak di Kabupaten Pekalongan terbukti kurang tepat. Tidak ada perbedaan dialek yang ditemukan, tetapi perbedaan wicaralah yang ditemukan pada variasi bahasa di Kabupaten Pekalongan. Adanya variasi fonologis berupa kontras variasi bunyi /o/ dengan /a/ dan /ˀ/ dengan /k/ dan variasi leksikal berupa penyerapan kosakata dari dialek Banyumasan merupakan pengaruh dari dialek Ngapak yang menyebabkan adanya perbedaan wicara pada variasi bahasa di Kabupaten Pekalongan.

---

This study contains an identification of Javanese Ngapak dialect in the language variation in Pekalongan District. The purpose of this study is to determine the distribution of Javanese Ngapak dialect in Pekalongan District and to identify Javanese Ngapak dialect in Pekalongan District. The method used for data collection in this study is field survey method, using 236 questionnaires consisting of 200 basic vocabulary of Morish Swadesh; 10 reference vocabulary, greetings, and pronouns; and 25 kinship system vocabularies. The observation points in this study were all 19 sub-districts in Pekalongan District, and each sub-district was represented by one informant. Data from the interviews were visualized into a symbol map. Then, the map was processed into an isogloss file map and calculated in dialectometry. The results show that the presumption of Ngapak dialect in Pekalongan District is proved to be inappropriate. No dialect differences are found, but differences in speech exist in language variations in Pekalongan District. The phonological variations in the form of contrasting sound variations / o / with / a / and / ˀ / with / k / and lexical variations in the form of vocabulary absorption from the Banyumasan dialect are the influence of the Ngapak dialect which causes differences in speech in language variation in Pekalongan District.