Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dewasa ini masyarakat menaruh perhatian yang lebih kepada kebijakan dan tingkah laku pejabat publik terlebih dalam masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Notaris sebagai pejabat publik tentunya tidak lepas dari perhatian masyarakat dalam hal permasalahan KKN. Pada saat ini terdapat beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang dianggap melibatkan Notaris. Hal tersebut menyebabkan proses kriminalisasi terhadap profesi Notaris tersebut. Proses Kriminalisasi terhadap Notaris itu sendiri pastinya dianggap sangat merugikan Notaris bila ia telah menjalankan jabatannya dengan sangat berhati-hati dan sesuai dengan ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah penentuan tarif pengurusan akta oleh notaris dalam kasus ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang menjalankan jabatannya terhadap suatu kasus tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative dan penarikan kesimpulannya bersifat deskriptid analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penentuan tarif yang dilakukan oleh Notaris dalam kasus ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat suatu perlindungan hukum yang diatur khusus bagi notaris dalam menjalankan jabatannya.

---

Today people pay more attention to the policy and behavior of public officials especially on the issue of corruption, collusion and nepotism. Notaries as public officials must not be separated from the public's attention in terms of corruption problems. At the moment there are several cases of Corruption in Indonesia were considered to involve a Notary. This led to the criminalization of the Notary profession. The criminalization of the Notary process itself must be considered very detrimental to the Notary when he has run his position very carefully and in accordance with the provisions of the Code UUJN and Notary. This study aimed to examine whether the determination of the maintenance rates by a notary deed in this case in accordance with the legislation in force and how the legal protection for a notary who runs the office for a case of corruption. The method used in this research is a normative juridical approach and withdrawal are descriptive analytical conclusions. The conclusion from this study is the determination of tariffs performed by a Notary in this case is not in accordance with the legislation in force and there is a special set of legal protection for a notary in the running position.

Abstrak :
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, staadblad 1860 no.3 Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik sepanjang oleh peraturan umum tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan secara atribusi yang diangkat oleh Penguasa Umum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjalankan sebagian Fungsi Publik dari Negara untuk menciptakan Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, dan Perlindungan Hukum dalam melayani masyarakat. Pandangan ini membawa konsekwensi bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karekteristik yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri dibandingkan profesi lain seperti : Advokat, Jaksa, Arbirter dan Hakim, dimana Notaris membutuhkan keahlian khusus dan keterampilan khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut, oleh karenannya Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat (officium nobile) yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris tidak boleh mengabaikan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan-ketentuan dari perundangan lainnya yang terkait dengan masalah hukum yang dibuat, termasuk juga Kode Etik Jabatan maupun Kode Etik Organisasi. ...... Based on Article 1 section 1 of Law number 30 year 2004 about Notary position in article 1 of Notary Regulation, staadblad 1860 no.3 Notary is the only one General officer who have authority to make an authentic deed as long as the general rules does not include the other officer. Notary`s role as general officer who have authority in attribution raised by public authority (Ministry of Justice and Human Rights) perform some public function from the state to create the law certainty, law order and law protection in serving the community. This view brings the consequence that notary is one of the profession that has characteristic that require the integrity and qualifications of its own compared to other professions such as : advocate, attorney, arbiter and judge, which notary need special expertise and special skill as one of the prerequisites to become a professional in the profession, because of that notary is a respectable position (officium mobile) in carrying out the duties and position, Notary should not neglect the terms which already regulated by Law number 30 year 2004 about notary, the provisions of other law related to legal issues created, including the profession ethic code as well as organization ethic code.

Abstrak :
Abstrak
Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 20014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Dan untuk itu ketika notaris melaksanakan tugas nya selaku pembuat akta notaris terlibat adanya perbuatan melawan hukum maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris. Sesuai dengan putusan putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 66 UU Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris dihapusnya frasa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sehingga ketika notaris dipanggil penyidik untuk menjadi saksi tanpa perlu persetujuan MPD karena menurut Mahkamah Konstitusi, tidak adanya persamaan didepan hukum, Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) MPD diganti dengan MKN artinya untuk pemangilan notaris oleh aparat hukum harus izin dari MKN yang menimbulkan adanya diskriminasi hukum atau tidak adanya persamaan dimata hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Abstrak :
ABSTRAK Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lain, maka yang berwenang membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum. Pembuatan akta otentik diharuskan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa bagi para pihak akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Koperasi merupakan badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota-anggotanya dan seluruh masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar koperasi dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara efektif, serta menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukannya, koperasi memerlukan landasan hukum yang kuat, yaitu dengan membuat akta-akta koperasi dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum. Tesis ini membahas mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta-akta koperasi serta mengapa diperlukan pembekalan dan pengangkatan notaris untuk membuat akta-akta koperasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Notaris sebagai pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk didalamnya akta-akta koperasi, dimana undang-undang tidak mengecualikannya. Pembekalan mengenai koperasi diperlukan karena masih banyak notaris yang kurang memahami mengenai koperasi yang memiliki karakteristik berbeda bila dibandingkan dengan badan hukum lain. Namun pembekalan ini tidak boleh membatasi ataupun menghilangkan kewenangan notaris selaku pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik. Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap undang-undang koperasi sehingga memuat ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan notaris selaku pejabat umum dalam membuat akta-akta koperasi.

---

ABSTRACT Law Number 30/2004 on Public Notary said that notary is a public officer with authorities to make authentic deeds. It means that if certain authentic deeds are not specially empowered to the other public officers, the authority will be on the notary as a public officer. An authentic deed is required for the parties and others to avoid uncertainty, regularity and law protection. Indonesian Civil Code said, an authentic deed giving a full evidence of its contents for the parties. Cooperation is a corporate body and a public economic movement that will increase its member?s prosperity and public in general, and to develop national economic system to reach a prosperous society in justice according to Pancasila and 1945 Constitution. To do its function effectively, and its activities protected by the law, the cooperation needs an authentic deeds which is made by or before the notary as a public officer. This thesis reviews the authority of a notary as a public officer in order to make cooperation deeds. And why a notary should be enhanced and elected to be able to appoint to make cooperation deeds. This thesis used literatures examination which describes normatively yuridis. Notary as a public officer having the authority to make authentic deeds, including cooperation deeds, that is not expected by law. Enhancement about cooperation still needs because most notaries did not have enough knowledge about cooperation that has so many different characteristic, compare with the other corporate bodies. But this enhancement should not border or losing notary authority as the only one public officer that has an authority to make authentic deeds. The government needs to change the cooperation law so it denotes rules about notary authority as a public officer in making cooperation deeds.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai seorang Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tanpa mengajukan permohonan cuti ke Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Badung. Permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan jabatan dan pengawasan bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tersebut. Dalam persiapan penulisan tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan informan dan beberapa narasumber yang terkait. Hasil penelitian memperoleh bahwa sehubungan dengan pelaporan pelaksanaan jabatan mulai dari harian, bulanan, hingga tahunan tidak ada yang dilakukan oleh Notaris X sehubungan dengan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai Notaris, sehingga akan kehilangan jabatannya melalui proses pemeriksaan. Pengawasan kurang efektif karena tidak adanya tindak lanjut dengan tidak hadirnya Notaris X dalam pemeriksaan secara berkala oleh Majelis Pengawas Daerah. Selain itu, dalam peraturan yang mengatur dikatakan bahwa seorang Notaris yang melakukan pelanggaran hanya dapat diproses apabila terdapat laporan dari masyarakat.

---

This thesis primarily focuses and discusses a case where a Notary who left his office area For more than 7 (seven) working days without applying for any absence leave request to the Assembly Regional Supervisor of Badung Regency.  The problems that were discussed are the implementation of position and supervision for a Notary who leaves the area of the office. In preparation for writing this thesis, the author uses juridical research methods Normative way, research typology uses analytical descriptive, and the type of data that were used by the author is secondary data, the method of data analysis in this study uses a qualitative method, and in data collection supported by interviews with informants and several related speakers. The results of the study, that were obtained that in connection with reporting the implementation of positions starting from daily, monthly, and yearly, There is nothing done by Notary X (in this case the notary stated above) in connection with their responsibility for carrying out duties and positions as a Notary, so that will be resulting in them lose his position through the inspection process. Supervision is less effective because there was no follow-up with the absence of Notary X during the examination periodically by the Regional Oversight Board. Also, in that regulation, the regulates said that a Notary who commits a violation could only processed if there are reports from the public.

Abstrak :
ABSTRAK Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam Praktiknya, kerap ditemukan permasalahan mengenai Notaris yang melakukan penipuan dalam pembuatan Akta menimbulkan banyak sekali menimbulkan kerugian. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana sanksi untuk Notaris yang melakukan tindak pidana penipuan dan apa dampak yang terjadi pada Akta-nya. Menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, Menggunakan alat pengumpulan data sekunder yaitu makalah dan buku. Hasil dari penulisan tesis ini memberikan saran kepada pemerintah atau Lembaga Pengawas Notaris agar merumuskan tindak pidana Notaris yang unsurnya hanya dapat berlaku sanksinya untuk profesi Notaris.

---

ABSTRACT Notary deed is an official document issued by a notary according to the Civil Code article 1870 which has absolute and binding evidence. The Notary Deed is perfect proof so that it does not need to be proven by other proofs as long as the untruth cannot be proven. Based on the Civil Code article 1866, the notary deed is the main proof or proof of proof so that this document is a proof of trial that has a very important position. In practice, it is often found that problems regarding Notaries who commit fraud in making Deed cause a lot of losses. The problem raised is how to sanction a Notary who commits a criminal act of fraud and what impact it has on the Deed. Using research methods in the form of juridical-normative research, using tools for collecting secondary data, namely papers and books. The results of this thesis writing suggest to the government or Notary Supervisory Institution in order to formulate a criminal act of Notaries whose elements can only apply to the Notary profession.

Abstrak :
Keberadaan olahraga sebagai pendukung proses pembangunan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus ditempatkan dalam sistem hukum nasional, hal tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (PP No 16/2007) sebagai peraturan pelaksana UUSKN, diatur mengenai organisasi keolahragaan berbadan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian bersifat yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan analisis data kualitatif sehingga penelitian ini berbentuk evaluatif analitis, yang menyimpulkan bahwa melalui peranan Notaris sebagai pejabat umum, sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), organisasi keolahragaan dapat menjadi perkumpulan berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1653 KUHPer dan Staatblad 1870 No 64. Sehingga organisasi keolahragaan dapat memenuhi ketentuan dalam PP No 16/2007 serta dapat mencegah timbulnya permasalahan di bidang olahraga. ...... The existence of sport as a supporter of the process of nation building in the life of society and state should be placed in the national legal system, that?s the basis of the establishment of Law Number 3 of 2005 on the National Sports System (UUSKN). On Government Regulation Number 16 of 2007 (PP No. 16/2007) as the implementing regulations, set the legal status of sports organizations. Through role as a notary public official, in accordance with Article 1868 Book of the Law of Private Law (Civil Code) and Act Number 30 of 2004 concerning Notary (UUJN), so that sports organizations can be incorporated association as provided in section 1653 Civil Code and the Staatblad 1870 No. 64. So that sports organizations can comply with the requirements of Regulation No. 16/2007 and can prevent the onset of problems in the field of sports. In this study, the authors use a normative juridical research, with qualitative data analysis so that this form of evaluative analytical research.

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi adanya Notaris yang dilaporkan telah memalsukan kehadiran salah satu pihak dalam Berita Acara oleh salah satu pihak dan menuduh notaris telah memalsukan berita acara rapat. Pelapor dalam hal ini tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan oleh karenanya notaris melaporkan balik pihak tersebut dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik dengan malakukan fitnah kepada pejabat saat melaksanakan tugas jabatannya dan atas pengaduan palsu kepada penguasa. Tesis ini akan membahas mengenai perlindungan hukum Notaris selaku Pejabat Umum yang membuat akta sesuai syarat formal ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perlindungan Hukum kepada Notaris saat melaksanakan Tugas Jabatan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1570 K/PID/2013. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah notaris dalam melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diawasi oleh Majelis Pengawasan Notaris dan dari segi perlindungan hukum martabat dan jabatan Notaris dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Dalam menghadapi penegakan hukum dan guna melindungi pelaksanaan Jabatannya sebagai Notaris, Notaris harus membuat akta dengan Integritas moral yang baik, ketelitian, keterampilan yang baik dan dibuat sesuai dengan kaidah yang benar dan peraturan perundang-undangan. ......This thesis is motivated by a notary who has reportedly falsified the presence of one party in the Minutes by one of the parties and accused the notary of falsifying the minutes of the meeting. The complainant in this case can not prove his allegation against the deed made by the Notary and therefore the notary reports back the party on allegations of defamation by libel to the officer while performing his duties and for false complaints to the authorities. This thesis will discuss the legal protection of Notary Public as the General Officer making the deed according to the formal requirement in terms of the Notary Law and Legal Protection Law to Notary when performing the Duty of Office based on Supreme Court of the Republic of Indonesia Ruling Number 1570 K PID 2013. The method used is juridical normative research and analytical descriptive research type. The results obtained from this study are notaries in carrying out their positions based on the Law of Notary Publicity supervised by the Supervision Board of Notary and in terms of legal protection of dignity and the position of Notary is implemented by the Honorary Council of Notaries. In the face of law enforcement and to protect the performance of his position as a Notary, a Notary must make a deed with good moral integrity, accuracy, good skill and is made in accordance with the correct rules and regulations.

Abstrak :
Penempatan Notaris di Indonesia merupakan hal utama dalam dunia kenotarisan, hal ini membawa pengaruh terhadap pelaksanaan profesi Notaris dalam mengemban jabatannya sebagai pejabat umum, dimana penempatan Notaris adalah berdasakan formasi yang tersedia disetiap wilayah. Hal ini lah yang menjadi latar belakang dalam penulisan Tesis ini. Formasi Notaris ditetapkan berdasarkan dalam pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004 (UUJN), yaitu : kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris setiap bulan. Pengaturan penempatan Notaris yang berdasarkan jumlah penduduk,jelas membuat penempatan Notaris di Indonesia tidak merata per wilayah, sebab jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak pun tidak merata setiap wilayahnya. Sehingga menurut penulis perlulah dilakukan penelitian dalam bentuk penelitian Yuridis Formatif dengan tipe eksplanatoris tentang apa pengaruhnya akibat penempatan Notaris yang tidak merata dan pendayagunaan Notaris yang tidak tepat, agar dapat menjadi masukkan bagi terutama pembaca agar mengetahui akibat-akibat tersebut. Akibat-akibatnya antara lain adalah : persaingan yang tidak sehat dan menghalalkan segala cara sehingga penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menjadi lemah, banyaknya Pelanggaran Notaris sehingga tidak saja membuat Notaris harus mempertanggungjawabkannya secara perdata saja namun sekarang sudah memasuki ranah pidana, dan itu semua menyebabkan Jabatan Notaris yang tersumpah dan bermartabat luhur kini semakin dipertanyakan, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan yang telah dibentuk oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN).

---

Placement Notary in Indonesia is the main thing in the world of Notaries, this affected the implementation of the Notary profession in carrying out this position as public officials, where the placement is based on the formation Notaries are available in each region. This has become a background in the writing of the Thesis. Notary Formations established under Article 3 of law Notary office in 2004 (UUJN), namely : Business Activities, Population and The average number of certificates made by or before the Notary of each month. Notary placement arrangements are based on population, clearly makes the placement of Notary in Indonesia is uneven by region, because the population of Indonesia is very much too uneven every territory. So according to the author it is necessary to do research in the form of Juridical Formative research with the type of explanatory about what effect due to the uneven placement of Notary and Notary inappropriate utilization, to also serve as input for the particular reader to know the consequences are. Consequences include : Competition is unhealthy and does not justify the means so that the enforcement of the Act and Code of Ethics Notary become weak, the number of Notary violation that is not only a Civil Notary must be accountable but has now entered the realm of criminal, and it all led to a sworn notary Noble and dignified is increasingly questionable, the necessary Supervision and guidance that has been established by the ministry of justice an Human Rights is the Supervisory Council of Notaries named Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Abstrak :
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terkadang ada yang melakukan tindak pidana penggelapan dan menjadi terdakwa sebagaimana kasus yang terjadi di Bandung ketika seorang Notaris menggelapkan uang titipan kliennya. Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 374 KUHP yang digunakan majelis hakim dalam putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Bdg dan tanggung jawab notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan data hasil studi dokumen. Metode yang digunakan dalam menganalisis data berupa metode kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah hakim tidak mempertimbangkan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, sehingga sanksi yang diberikan sama dengan tuntutan dari jaksa, yaitu berdasarkan Pasal 374 KUHP. Padahal sesungguhnya Pasal 415 KUHP yang sudah ditarik dan dirumuskan ulang oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) lebih tepat untuk digunakan, karena merupakan ketentuan khusus bagi Notaris sebagai pejabat umum. Selain pertanggungjawaban secara pidana, Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Klien yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi baik secara material maupun imateril kepada Notaris. Pertanggungjawaban secara administrasi pun dapat dibebankan kepada Notaris berupa sanksi pemberhentian secara tidak hormat. ......Notary, in carrying out their duties, sometimes commit embezzlement crimes and become defendants, as was the case in Bandung when a notary embezzled money entrusted by his client. This research discusses the application of Article 372 of the Criminal Code (KUHP) and Article 374 of the Criminal Code which was used by the panel of judges in decision Number 212/Pid.B/2021/PN Bdg and the responsibility of a notary who committed the crime of embezzlement. The form of research used is doctrinal with an analytical descriptive research typology that uses data from document studies. The method used in analyzing the data is a qualitative method. The conclusion of this study is that the judge does not consider the notary's position as a public official, so the sanctions given are the same as the demands of the prosecutor, which is based on Article 374 of the Criminal Code. In fact, Article 415 of the Criminal Code which has been withdrawn and reformulated by Article 8 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication (Tipikor Law) is more appropriate to use, because it is a special provision for Notaries as public officials. In addition to criminal liability, a Notary can also be held civilly liable based on unlawful acts he has committed. Clients who are harmed can file a claim for compensation both materially and immaterially to the Notary. Administrative accountability can also be imposed on a notary in the form of dishonorable dismissal.