Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sektor Informal merupakan fenomena yan0 muncul di ba - nyak kota di negara Dunia ke 3 Sektor mi beikembang, akibat banyaknya migran yang tidak tertampung pada pekerjaan di Sektor formal Sektor foimal yiitu pekerjaan bergaji dan berpensiun dari sektor negara dan swasta* - Skripsi ini mencoba melihat fenomena Pedagang naki Lima dan Koperasi, sebagai salah satu pekeijaan di sektor Informal di sekitar Pasar Jatinegara, dan kebijaksanaan pemerintahan terhadap dua fenomena tersebut Kesemuanya itu dilihat dalam kerangka interaksi sosial Peter L Berger untuk melihat mstitusionalisasi koperasi Pedagang kaki lima Interak si yang terjadi pada fenomena perdagangan kaki lima, bisa ju ga dilihat sebagai fenomena pertukaran sosial dan ekonomi Dalam kerangka Blau, usaha perdagangan k iki lima dan usaha pembentukan koperasi, bisa menurut kerangka Peter M Blau dilihat sebagai usaha mstitusionalisasi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh institusi yang ]ama (dari para migran) Hal mi berkaitan dengan Revolusi Hijau yang terjadi, terutama di pedesaan P Jawa (Tirtosudarmo, 1985)» sehingga terkait pada masalah pertanahan (Ever, 1982) dan penjelasan tentang lokasi lingkaran atas dan lingkaran bawah yang berpengaruh terhadap tingkat produksi dan konsumsi (Santos 1975) Penelitian ini mengambil sample survey 5% (90 Orang) dari populasi (+. 1800 orang) untuk menjelaskan realitas obyektif Pedagang Kaki Lima, 10% dan sample untuk menjelaskan realitas subyektif Realitas subyektif pejabat pemerintah, pengurus koperasi, juga dilihat Penjelasan tentang "Lokasi11, ternyata cukup menggambar kan fenomena di sekitar perdagangan kaki lima

Abstrak :
ABSTRAK
Paradigma pembangunan yang selama ini selalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara nyata kurang memberikan hasil yang maksimal. Salah satu akibat dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kemiskinan yang tinggi dan angka pengangguran yang setiap tahun bertambah. Peluang kerja sebagai tempt untuk mengembangkan diri sangat susah ditemui sehingga sebagian besar dari masyarakat memilih jalur informal dan salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk itu Pemerintah Kota Bogor membuat suatu program Penataan Pedagang Kaki Lima yang salah satu tujuannya adalah untuk memberi ketenangan bagi para pedagang melakukan usahanya. Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemda Kota Bogor adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menempatkan pedagang sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang ada di kota Bogor dengan cara membina keberadaan mereka dan menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan. Hal ini penting karena paradikma pembangunan bukan lagi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi berusaha untuk memberdayakan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan penataan pedagang kaki Lima khususnya kegiatan pengawasan dan pengendalian pasca penataan oleh Pemda Kota Bogor yang menggunakan pendekatan pengawasan yang disampaikan oleh Hellriegel dan Slocum dengan elemen pengawasan human input control, reward and punishment system, formal structures, policy and rules, budged and Mechanical control or machine controls dan pendekatan pengendalian yang disampaikan oleh Mockles dengan empat langkahnya yaitu menetapkan standar dan metode pengukuran prestasi kerja, pengukuran prestasi kerja, menetapkan prestasi kerja sesuai standar dan mengambil tindakan korektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purpuse sampling dengan lokasi penelitian di Lokasi I yaitu di Jalan M.A Salmun, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Nyi Raja Permas Kota Bogor. Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi I sudah dilaksanakan pada tahun 2005 dan para pedagang sudah menempati lokasi yang disediakan oleh Pemda Kota Bogor. Dalam kurun waktu dua tahun pada lokasi yang sama terjadi penambahan pedagang yang mencapai lebih kurang 1000 pedagang. Dengan penambahan jumlah pedagang ini maka dapat dilihat bahwa salah satu rangkaian kegiatan penataan PKL yaitu Pengawasan dan Pengendalian kurang berjalan . Pentingnya kegiatan pengawasan dan pengendalian ini adalah dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu program yang sudah direncanakan karena pengawasan dan pengendalian adalah salah satu rangkaian dari satu proses kegiatan yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan dimaksud. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian khususnya dengan memenuhi elemen dari pengawasan dan pengendalian untuk kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima dimasa yang akan datang.

Abstrak :
ABSTRAK
Fenomena bertambah jumlahnya penduduk, diikuti dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Banyaknya pedagang kaki lima (PKL) penjaja makanan merupakan dampak yang dihasilkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukan bahwa pada tahun 2015, angka tingginya kasus keracunan makanan dari makanan PKL sangat tinggi yaitu 24 insidens dengan 1725 korban. Hal ini terkait dengan lemahnya dan kurangnya pengawasan serta pengetahuan masyarakat yang membentuk perilaku membeli makanan di Pedagang Kaki Lima (PKL) disembaran tempat. Persepsi sebagai salah satu faktor pembentuk perilaku mempunyai peran penting terhadap Keamanan Pangan. Sehingga dilakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan gambaran persepsi terhadap kemana pangan di Pasar Anyar Kota Tangerang tahun 2016. Metode yang digunakan adalah kuantitaif dan kualitatif yang bersiat deskriptif dan observasional dengan pendekatan cross sectional melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukan Karakteristik Responden terbesar yaitu berusia 26-35 tahun (dewasa awal), wanita, berpendidikan menengah (SMA), tidak bekerja serta berfrekuensi 2-3x perminggu berkunjung ke pasar. Persepsi Baik terdapat pada variabel Pengetahuan Kandungan Makanan (74,2%), Peraturan Daerah (83,35) serta Keadaan Tempat berdagang (56,5%) , sedangkan Persepsi tidak baik terdapat pada variabel Pengetahuan Proses Pengolahan dan Penyajian Makanan (50,5%), Pengetahuan Gangguan Kesehatan (55,5%).

---

ABSTRACT
The phenomenon of increasing numbers of the population, followed by the high level of consumption. The number of street vendors (PKL) hawkers are resulting the impact. Food and Drug Monitoring Agency Republic of Indoneisa (BPOM RI) showed that in 2015, the high number of cases of food poisoning from the food vendors incidence is as high as 24 to 1725 victims. It is associated with the weakness and lack of supervision and knowledge society that shape the behavior of buying food at street vendors (PKL). Perception as one of the determining factors of behavior has an important role to the Food Safety. This research has the aim of describing the overview of perceptions of street vendors (PKL) food in Pasar Anyar Tangerang City in 2016. The method used quantitative and qualitative descriptive and observational with cross sectional approach through questionnaires, interviews and field observations. The results showed that the largest Respondent Characteristics aged 26-35 years (young adult), female, secondary education (high school), un-employement as well as the frequency 2-3x per week outlets. Good perceptions achieved by Knowledge content of Food Sciences variabel (74.2%), Regulation variabel (83.35) and implemnting of food safety‟ regulation varaibel 56.5%), while the bad perception is not well contained in Knowledge Process Food Processing and Presentation variabel (50.5 %), Knowledge of Health Problems varaibel (55.5%).

Abstrak :
Relokasi Pedagang Kaki Lima ke lantai 3 Blok G Tanah Abang) Tesis ini membahas mengenai Relokasi Pasar Berdasarkan Konsep Plattner & Renfrew, Terhadap Pedagang kaki Lima Blok G Tanah Abang. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara mendalam, hasil penelitia ini adalah pertama, dalam penerapan model pertukaran relokasi yang diterapkan pemerintah kepada PKL kurang tepat yaitu metode home base reciprocity seharusnya pemerintah dalam merelokasi tetap mempergunakan atau mempertahankan metode Down the line Trade, sebagai ciri model pertukaran PKL. Kedua model home base reciprocity akan dapat dijalankan apabila terpenuhinya 3 unsur untama yaitu Regulasi (keteraturan), Adeguacy (Kecukupan), Security (Keamanan), dan ketiganya akan berjalan apabila didukung Sosial budaya, politi dan ekonomi berjalan dengan baik. Kata Kunci : Relokasi, Kebijakan Pemerintah, Pedagang Kaki Lima ......This thesis discusses/examines about relocating markets, based on Plattner and Renfrew concept, toward street vendors at Blok G in Tanah Abang. The research uses a qualitative approach while the data collection technique is obtained by interviewing. The results are first, the decision applying home base reciprocity model for relocating street vendors is improper, the government should still use down the line trade as street vendors' exchange model characteristic. Second, home base reciprocity model can work well by doing three main elements which are Regulation, Adequacy, and Security, and these three can be worked well if socio-cultural, politic, and economy have been done well.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai asas kepentingan umum atas kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Selain itu membahas pula mengenai pertentangan antar peraturan perundang-undangan terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru tersebut dan teori-teori yang mendukung mengenai kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah gagal dalam memenuhi asas kepentingan umum dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

---

ABSTRACT
The focus of this study is to discusses and criticize about the principle of public interest on the policy of structuring street vendors on Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Other than that, this study also discusses the contradictions between legislation related to Jalan Jatibaru closing policy and the theories that support and discusses the public interest. The method uses in this study is normative judicial research. The results of this study show that the Government has failed in fulfilling the principle of public interest in the policy of structuring street vendors in Jalan Jatibaru, Tanah Abang.