Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Angka Keberhasilan Pengobatan (AKP) Tuberkulosis (TB) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 adalah 77,5%. AKP Kota Payakumbuh adalah 68,8%. Luaran angka kesembuhan dan pengobatan lengkap mempengaruhi nilai AKP TB. Luaran kesembuhan dan pengobatan lengkap dipengaruhi oleh kepatuhan pasien dalam pengobatan TB. Konseling apoteker dan media leaflet adalah cara untuk meningkatkan luaran pengobatan TB. Studi ini bertujuan untuk melihat dampak konseling apoteker dan media leaflet terhadap luaran pengobatan pada pasien TB di Puskesmas Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan secara prospektif pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2018. Sampel dibagi menjadi kelompok intervensi dan kelompok non intervensi. Kelompok intervensi merupakan kelompok yang diberikan konseling apoteker dan media leaflet. Kelompok non intervensi merupakan kelompok yang tidak diberi konseling dan media leaflet. Luaran pengobatan pasien kelompok intervensi dan non intervensi dinilai pada bulan ke-2 atau bulan ke-6 pengobatan. Kelompok intervensi berjumlah 34 pasien. Pasien laki-laki lebih banyak daripada pasien perempuan yaitu sebesar 76,5%. Kelompok non intervensi berjumlah 40 pasien, 60% dari total pasien adalah pasien laki-laki. Seluruh pasien pada kelompok intervensi menunjukkan luaran perbaikan pada pengobatan sedangkan pada kelompok non intervensi terdapat 27,5% pasien yang tidak mengalami perbaikan. Hasil penelitian ini menunjukkan pasien yang mendapatkan konseling apoteker dan media leaflet memiliki peluang 1,4 kali lipat lebih besar untuk luaran perbaikan pada pengobatan TB dibandingkan dengan pasien yang tidak mendapatkan konseling apoteker dan media leaflet. Konseling apoteker dan media leaflet memberikan pengaruh yang bermakna terhadap luaran perbaikan pada pengobatan pasien TB di Puskesmas Kota Payakumbuh.

---

ABSTRACT The Treatment Success Rate (TSR) of Tuberculosis (TB) in West Sumatera Province in 2015 was 77.5%. TSR of Payakumbuh City is 68.8%. Outcomes of complete cure and complete treatment affect the value of TSR of TB. Pharmacist counseling and leaflet are ways to increase outcomes of TB treatment. This study aims to look the impact of pharmacist counseling and leaflet on treatment outcomes in TB patients in Community Health Center (CHC) in Payakumbuh. This study was conducted prospectively from February to August 2018. The samples were divided into intervention and nonintervention group. The intervention group was a group given pharmacist counseling and leaflet. The non-intervention group was a group that was not given counseling and leaflet media. Treatment outcomes of the intervention group and non-intervention patients were assessed at the 2nd or 6th month of treatment. The intervention group numbered 34 patients. Male patients were more likely than female patients at 76.5%. The nonintervention group numbered 40 patients, 60% of the total patients were male. All patients in the intervention group showed an improvement in treatment while in the nonintervention group there were 27.5% of patients who did not show improvement.The results of this study showed patients who received pharmacist counseling and leaflet had a 1.4-fold greater chance of improving outcomes for TB treatment compared to patients who did not get pharmacist counseling and leaflet. Pharmacist counseling and leaflet media have a significant influence on the outcome of improvements in the treatment of TB patients in CHC in Payakumbuh.

Abstrak :
ABSTRAK
Tanah ulayat di Minangkabau terdiri atas: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama bukan milik perorangan dari anggota kaum tersebut, namun dapat digunakan secara pribadi dalam arti, dapat diberikan hak pengelolaan atas tanah yang merupakan bagian daripada tanah ulayat tersebut. Bagian tanah ulayat inilah yang disebut dengan istilah ganggam bauntuak yang berada di atas tanah ulayat kaum. Pemegang hak ganggam bauntuak tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menjual atau mengalihkan tanah tersebut. Tanah ganggam bauntuak dapat didaftarkan, pendaftaran tersebut dilakukan atas nama mamak kepala waris sebagai pemimpin dari suatu kaum, sehingga diterbitkannya sertipikat Hak Milik. Dengan didaftarnya tanah ganggam bauntuak tersebut atas nama mamak kepala waris dari kaumnya, tidak menyebabkan perubahan hak atau pun mengakibatkan peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak tersebut dari milik komunal kaum tersebut menjadi hak milik dari mamak kepala waris itu secara pribadi. Apabila tanah ganggam bauntuak ini hendak di jual maka terlebih dahulu harus mendapatkan kesepakatan dari seluruh anggota kaum. Tetapi kenyataannya di Kota Payakumbuh banyak penulis temui jual beli tanah ganggam bauntuak yang dilakukan oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum-nya. Permasalahan dalam karya tulis ini adalah: Apakah faktorfaktor penyebab terjadinya jual bell tanah ulayat ganggam bauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum di Kota Payakumbuh? Bagaimanakah penyelesaian sengketa jual bell tanah ulayat ganggam bauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum di Kota Payakumbuh? Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya jual bell tanah ulayat ganggam bauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum adalah: pertama yaitu faktor ekonomi yaitu untuk membiayai pesta perkawinan anak, membangun rumah dan modal usaha, kedua yaitu faktor sosial yaitu menipisnya rasa kebersamaan dan persaudaraan yang digantikan oleh sikap individualistik.

---

ABSTRAK
The ulayat (customary-owned) land in Minangkabau consists of nagari's (administrative) ulayat, suku's (tribe) ulayat and kaum's (blood-tied big family) ulayat. An ulayat land is defined as a common property, instead of private, and yet it is still possible to be used for private purpose in condition the person were given the right to manage the part of the land by the kaum. This sort of land is defined as the ganggam bauntuak, which is noticeably located on the kaum's ulayat. The concessionaire possesses no right either to own or transfer the ownership of the land entrusted to him. The ganggam bauntuak land can be registered, on behalf of the mamak kepala waris (entrusted leader) as the leader of a kaum, to get The Ownership Certificate. However, the registration of the land on behalf of the mamak kepala waris is not to generate any shift in rights or transfer in ownership, for instance from communally owned by the kaum to the mamak kepala waris personally. This would mean that if the land is to be sold, it should be under the approval of all members of the kaum, since it's after all still belongs to them. Nevertheless, a contrary happened in Payakumbuh, in which an ulayat land was happened to be sold by the mamak kepala waris without any approval from the kaum. Thus, the problems addresses in this paper would be: What are the factors that cause the sale of the land? How is the process on the dispute settlement on this case progressed? The method apllied on the research is descriptive one, while the instrument used to collect the data were in-depth interview and document study. It was found out that reason the mamak kepala waris committed the sale was to get the finance needed to hold his daughter's/son's wedding party, to build a house and to get some capital needed to run a business, as well as some social factor which are identified as the degrading sense of communality and the brotherhood, only to be replace by individualism. The dispute settlement of this case was conducted through the media of musyawarah mufakat. Had the way not meet any expected result, an option to submit the case to the state court is available to be proceeded.

Abstrak :
Skripsi ini membahas variasi fonetis dan persebaran bahasa Minangkabau di Kecamatan Payakumbuh Timur. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap informan di setiap titik pengamatan. Pengolahan data dibuat dalam penelitian ini dibuat berdasarkan penghitungan dialektometri dan penghimpunan berkas isoglos. Daftar tanyaan yang digunakan adalah kosakata dasar Swadesh, medan makna kekerabatan, dan medan makna sapaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Payakumbuh Timur memiliki bahasa yang sama, yaitu bahasa Minangkabau. Saat ini bahasa Minangkabau masih menjadi bahasa utama di Kecamatan Payakumbuh Timur. ...... This research giving description about phonetic variation Minangkabau language in Payakumbuh Timur district. Data taken with interview method from informant in all research location. Making data process from dialectometri and isogloss file. Question list using basic Swadesh vocabulary, relatives vocabulary, and greetings. From the this research describe about in Payakumbuh Timur districts having same languanges, Minangkabau language. From this time, Minangkabau language still to be language majority in Payakumbuh Timur districts.

Abstrak :
Pemasaran hasil menjadi kendala utama bagi petani kita. Posisi petani dalam rantai pemasaran sangat lemah, yang disebabkan oleh : 1) pangsa pasar petani relatif terbatas, 2) komoditas yang dihasilkan umumnya cepat rusak, 3) lokasi produksi yang relatif terpencil, 4) kurangnya informasi harga, kualitas dan kuantitas yang diinginkan oleh konsumen dan 5) kebijakan pemerintah masih jauh dari menguntungkan petani. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dan meningkatkan nilai tambah petani dan produk agribisnis, serta meningkatkan kesejahteraan petani adalah mengembangkan lembaga-lembaga pemasaran seperti Sub Terminal Agribisnis (STA). Salah satunya adalah STA di Kota Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapatan petani yang menggunakan STA dengan yang tidak menggunakan STA dan menganalisis pelaksanaan STA dalam memecahkan permasalahan pemasaran produk pertanian di Kota Payakumbuh dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda dan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa STA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan petani di Kota Payakumbuh, tetapi setelah dilakukan analisis regresi masing-masing untuk petani pengguna STA dan petani yang tidak menggunakan STA diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan pendapatan yang lebih tinggi untuk petani yang menggunakan STA dibandingkan dengan petani yang tidak menggunakan STA. Dengan adanya pembangunan STA Baliak Mayang dan Koto Saiyo di Kota Payakumbuh telah mampu memecahkan permasalah pemasaran terutama komoditi hortikultura khususnya mentimun di Kota Payakumbuh sehingga pendapatan petani di Kota Payakumbuh dapat lebih meningkat.

---

Marketing of a major obstacle for our farmers. The position of farmers in the marketing chain is very weak, which is caused by: 1) farmer's market share is relatively limited, 2) the commodities produced are generally easily damaged, 3) production of a relatively remote location, 4) lack of information on price, quality and quantity desired by consumers and 5) government policies are still far from profitable farmers. Efforts that can be done to improve marketing efficiency and increase the added value of farmers and agribusiness products, and improving the welfare of farmers is to develop marketing institutions such as Agribusiness Sub Terminal (STA). One of them is in Payakumbuh. This study purposes to analyze the differences in the incomes of farmers who use that do not use STA by STA and analyze the implementation of the STA in solving problems of marketing agricultural products in Payakumbuh using a quantitative approach with multiple regression and descriptive qualitative. From the research we concluded that the STA does not significantly influence the farmer's income in Payakumbuh, but after each regression analysis for users of STA and peasant farmers who do not use STA result that there is a higher income for farmers who use the STA compared with farmers who do not use STA. With the development of STA Baliak Mayang and Koto Saiyo in Payakumbuh has been able to solve marketing problems, especially in horticulture, especially cucumber in Payakumbuh so that income of farmers in Payakumbuh can be increased.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemampuan ekonomi Kota Payakumbuh yang merupakan salah satu dari 14 (empat belas) daerah di Propinsi Sumatera Barat. Dalam rangka menghadapi penerapan otonomi daerah, penilaian kemampuan ekonomi (kelulusan dari sisi ekonomi) dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas indikator dan metode penilaian PP 129 tahun 2000 yang mengatur tentang persyaratan pembentukkan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang dikumpulkan dari data yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik, dan instansi lain yang terkait. Data-data yang diperlukan antara lain, PDRB Kota Payakumbuh, Payakumbuh Dalam Angka, Statistik Keuangan Daerah Tingkat II dan PDRB Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat. Untuk lebih mendalami hasil dari data sekunder juga dilakukan wawancara dengan responden Kepala Dispenda, Bagian Keuangan dan Bapeda Kota Payakumbuh serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi Kota Payakumbuh dibandingkan rata-rata keseluruhan di Sumatera Barat berdasarkan metode penilaian PP 129 tahun 2000 mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan total skor dan terbobot sebesar 18 (delapan belas) dan terbobot 450 berada pada posisi skor minimal keharusan dari sisi ekonomi, yang mencerminkan bahwa kemampuan ekonomi Kota Payakumbuh mendekati kategori penilaian agak baik dibandingkan rata-rata keseluruhan daerah di Sumatera Barat. Skor yang diperoleh tidak menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 1991, total skor dan terbobot baik tahun pada tahun 1991 maupun tahun 1998 sebesar 18 (delapan belas) dan terbobot 450 berada pada posisi skor minimal kelulusan dari sisi ekonomi. Hal ini juga berarti dari sisi kemampuan ekonomi Kota Payakumbuh dibandingkan pada tahun 1991 tidak adanya peningkatan kemampuan ekonomi secara relatif dibandingkan rata-rata keseluruhan daerah di Sumatera Barat, di mana total skor dan terbobot baik tahun pada tahun 1991 maupun tahun 1998 sebesar 18 (delapan belas) dan terbobot 450 berada pada posisi skor minimal kelulusan dari sisi ekonomi. Sedangkan total skor dan total skor terbobot rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang di atas, Kota Payakumbuh, di mana total dan skor terbobot kemampuan ekonomi rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang berada sedikit di atas skor minimal kelulusan yaitu total skor 18,8 (delapan belas koma delapan) dan total skor terbobot 470 (empat ratus tujuh puluh) pada tahun 1991 dan total skor 18,4 (delapan belas koma empat ) dan total skor terbobot 460 (empat ratus enam puluh) pada tahun 1998. Dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang, kelemahan Kota Payakumbuh pada PDRB per kapita, kemampuan PDS menutupi pengeluaran rutin dan upaya pengumpulan PDS Kota Payakumbuh baik pada tahun 1991 maupun 1998, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang. Sedangkan kontribusi PDRB terhadap PDRB Total (Propinsi). Rata-rata kota lainnya di luar Padang memberikan kontribusi berkisar antara 1 sampai 3,2 persen terhadap PDRB Propinsi dan dengan skor berkisar antara 1 (satu) sampai 2 (dua), secara kualifikasi termasuk sangat buruk dibandingkan keseluruhan daerah di Propinsi Sumatera Barat yang memberikan kontribusi sebesar 7,1 persen. Untuk sub indikator laju pertumbuhan pada tahun 1998 Kota Payakumbuh diatas rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang, dimana mengalami pertumbuhan minus sebesar 4,5 persen sedangkan rata-rata daerah kota lainnya di luar Kota Padang tumbuh minus 6,2 persen dan rata-rata keseluruhan daerah di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan minus 5,1 persen, hal ini mengakibatkan skor Kota Payakumbuh diatas rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang, skor masing-masing yaitu 5 (lima) dan 3,8 (tiga koma delapan). Dibandingkan tahun 1991 rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang mengalami penurunan satu tingkat dibandingkan tahun 1991 yaitu dari 5 (lima) menjadi 3,8 (tiga koma delapan) dengan kualifikasi baik menjadi agak baik dibandingkan rata-rata ke seluruhan daerah di Sumtera Barat, sedangkan Kota Payakumbuh sama dibandingkan tahun 1991. Berdasarkan letak geografis dan potensi Kota Payakumbuh berpotensi untuk lebih mengembangkan kegiatan pada sektor perdagangan. Hal ini akan membuka peluang ekonomi yang bertumpu pada sektor perdagangan. Meningkatnya kegiatan sektor perdagangan selanjutnya akan menggerakan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan sendiri juga akan meningkatkan penerimaan daerah. Serta lebih meningkatkan upaya pengumpulan peneriman daerah sendiri yang masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang. Sekurang-kurangnya dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam membiayai pengeluaran rutin, yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang.

Abstrak :
Penelitian ini mengungkapkan masalah sengketa tanah sekaligus posisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan Minangkabau, khususnya di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ini penting karena sejak lama masalah tanah sudah menjadi topik utama bagi masyarakat Minangkabau. Bahkan sejak sekitar tahun 1970-an sengketa tanah sudah menjadi perbincangan tersendiri dalam masyarakat. Bagaimanapun, ini berkaitan dengan melemahnya keberadaan sistem sosial Minangkabau yang relatif demokratis, dan sebaliknya menguatnya intervensi negara dan pengaruh luar. Permasalahan ini berusaha dilihat dengan pendekatan sejarah yang multi dimensional, artinya penulis meminjam beberapa konsep ilmu sosial lain, terutama sosiologi dan antropologi. Kemudian juga diperhatikan saran dari penganut sejarah strukturis, bahwa permasalahan ini tidaklah bisa dilihat secara struktural semata, tetapi juga memperhatikan sejauh mana tindakan masyarakat telah menanggapi perubahan yang terjadi saat pengaruh luar begitu kuatnya. Apa pula umpamanya yang dilakukan pemimpin-pemimpin masyarakat bila sebuah sengketa terjadi serta penyelesaiannya dilangsungkan di pengadilan. Untuk mendapatkan jawaban ini penulis telah berusaha memadukan sumber-sumber primer dan sekunder baik lisan maupun tulisan. Sumber tertulis berupa laporan resmi pemerintah dan arsip-arsip pengadilan serta beberapa catatan dari Kantor Desa. Sumber lisan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa orang masyarakat desa, serta bincang-bincang lepas dengan masyarakat nagari. Dari penelitian itu disimpulkan bahwa ternyata sengketa tanah memang bukan hanya sekedar akibat dari rumitnya masalah adat sebagaimana yang sering dikemukakan, tetapi sudah berkembang sebagai akibat melemahnya ekonomi masyarakat, dan melemahnya daya sosial-politik. Tetapi itu bukan berarti masalah adat bisa dikesampingkan, melainkan akumulasi antara ekonomi dan sistem adat telah ikut mendorong terjadinya sengketa tanah dalam masyarakat.