Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Political party has been an important instution in the democracy system.The role is to unify nation and to grow free and justice and brotherhood to form an united nation....

Abstrak :
Tumbangnya orde baru membawa berkah bagi kader-kader dakwah yang dikenal dengan sebutan jamaah Tarbiyah. Berdasarkan hasil musyawarah, sebagian besar sepakat mensosialisasikan program dakwah melalui jalur partai yang kemudian dinamai Partai Keadilan. Mengingat partai sebagai kepanjangan dakwah, maka apa pun aktifitas dan kebijakan partai tak lepas dari dakwah yang merupakan urat nadi kader-kader yang masih relatif muda dan idealis ini. Sehingga program partai pun, benar-benar merupakan penjabaran dari misi visi dakwah yang dikemas dalam format yang lebih membumi dan modern. Membumi karena senantiasa menjauhi target-target politik yang mengawang serta lebih membaca realitas. Modern, sebab kendati yang diperjuangkan adalah Islam dan syariatnya, Partai Keadilan sama sekali tidak mengkultuskan warisan masa lalu sebagai bagian yang harus dihadirkan masa sekarang. Justru yang diperjuangkan Partai Keadilan adalah nilai-nilai universal Islam yang tercermin dalam keadilan, persamaan hak dan kewajiban, supremasi hukum, memerangi kezhaliman atas dalih apa pun dan memberantas kesewenangan yang kuat terhadap yang lemah atau tirani mayoritas kepada minoritas dan sebaliknya. Dalam tataran perjuangan nilai-nilai tersebut, Partai Keadilan pun menempuh segala celah yang bisa dijadikan pintu masuk nilai-nilai Islam, mulai dari pembinaan pribadi, pendidikan, sosial, politik, hingga melalui perjuangan legislasi dan konstituisionalisasi perundang-undangan. Cara yang ditempuh pun menjauhi sikap anarkis, brutal, kekerasan apalagi tindakan teror. Bagi kader-kader PK, tujuan yang baik harus melalui cara dan jalan yang baik pula. Satu cara fundamental yang ditempuh PK dalam penerapan perjuangan syariat Islam adalah, yang pertama dan paling utama menerapkannya dulu dalam individu personal kader Partai Keadilan sebelum menyuarakannya pada orang lain. Oleh karena itu, syariat Islam bukanlah bualan politik. Ia adalah sebuah nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan. PK menyadari, jika syariat Islam benar-benar dipahami secara integral dan universal, maka tak kan ada kezhaliman terhadap wanita, non muslim atau praktek-praktek ketidakjujuran dalam segala tatarannya, baik dalam skala interaksi antar personal masyarakat maupun dalam skala negara. Sebaliknya, jika seseorang berbuat zalim apa pun itu, maka sebenarnya orang tersebut tidak sedang menjalankan syariat Islam, walaupun mungkin dalih yang digunakan berasal dari doktrin-doktrin suci agama. Sebuah pemahaman yang sangat diperlukan untuk menjadi solusi di tengah badai krisis moral di Indonesia dewasa.

---

The fail of the New Order Era has brought a blessing unto the cadres of missionary activities as known by the denomination Jamaah Tarbiyah. On the foundation of deliberations, the majority agreed to popularize the program for propagation trough the instrument of the Justice Party. Considering that the party as the extension means for propagation which being the nerve of the cadres who are relatively still youthful and idealistic. So that even the party program really conveys the realization of the missionary vision of propagation contained in a more popular and modem format. Popular since it keeps itself away from political targets floating in the air of uncertainties. Modern since what is being struggled for is Islam and its law. The Justice Party never mad as cult of past heritance as a part of its presence in contemporary affairs. Whereas exactly what is being aimed for bay the Justice Party are the values of the universal Islam which is reflected in justice, equality in rights and obligations, the supremacy of the law, the fight against tyranny on the precepts of whatever case and the combat against despotism wrought by the powerful against the weak or the tyranny of the majority toward the minority and otherwise. Within the concepts of such values the Justice Party even strides all openings which can serve as an avenue for the values of Islam, starting with the self-training, education, social-politic up to the struggle in the legislative ranks for constitutionalization of laws. The method to be adopted even distance anarchy, brutality, violence or even more terror. For the Justice Party cadres the good purposes should also be conducted by decent ways. One fundamental method which should be endeavored by the Justice Party in the struggle for the laws of Islam are, firstly and principally should done primarily among the individual cadres of the Justice Party before propagandizing it toward other people. Therefore, the Islamic Law should not be political big talking. This is one value that must be enacted in everyday life. The Justice Party realizes that, if the Islamic Law is exactly integrally and universally comprehended, there will be no despotism against women, non-Muslims or unfair practices within its ranks. Whether on the level of internal interactions of the communal personality on the level of state affairs. Otherwise, if anyone conducts whatever despotic actions, he in fact does not follow the Islamic Law, event though under the pretences of the holy religious doctrines. A seriously needed understanding for the solution in the midst of the storm of moral crisis in Indonesia nowadays.

Abstrak :
Partai Islam moderat Tunisia An-Nahdhah, yang dilarang selama beberapa dekade, muncul sebagai pemenang resmi dalam pemilu bebas yang bebas dan adil untuk pertama kalinya dengan memenangkan 41 persen suara dan 90 dari 217 kursi di majelis yang akan merumuskan konstitusi baru bagi negara ini. Hasil pemungutan suara meletupkan semangat di negara kecil Afrika Utara ini, yang terinspirasi Arab Spring ketika bergerak ke arah demokrasi setelah lebih dari setengah abad di bawah sistem satu partai. Pemilu di Tunisia tahun 2011, yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pasca revolusi, menunjukkan kemenangan partai An-Nahdhah sebagai sebuah partai dengan basis massa Islam terbesar di Tunisia. Ketika rezim Zine Abidine Ben Ali berkuasa, An-Nahdhah dapat dikatakan merupakan gerakan oposisi terbesar yang berupaya untuk menentang kekuasaan otoriter Ben Ali. Gerakan ini juga pernah dikategorikan sebagai sebuah organisasi terlarang, yang menyebabkan beberapa elit pimpinannya, termasuk Rashid Ghannushi harus eksil ke luar negeri. Maka ketika rezim otoriter Ben Ali tumbang melalui sebuah revolusi pada akhir tahun 2010, An-Nahdhah menjadi sebuah gerakan yang populer karena berani menyatakan sikap sebagai oposisi pemerintah. Sosok kharismatik Rashid Ghannushi juga menjadi faktor penting dibalik semakin populernya gerakan An-Nahdhah. Pada masa transisi Tunisia berlangsung, An-Nahdhah kemudian menjelma menjadi sebuah partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu di di Tunisia. Strategi kampanye partai An-Nahdhah serta visi dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat Tunisia membuat partai An-Nahdhah semakin mendapatkan simpati, dan pada akhirnya memenangkan pemilu Komite Konstitusi dengan perolehan 41 persen suara. Kemenangan An-Nahdhah kemudian menjadi fenomena penting sebagai sebuah gerakan yang sebelumnya menjadi oposisi dan mendapatkan banyak tekanan serta menjadi korban kebijakan represif dari rezim otoriter Ben Ali, kemudian menjadi sebuah partai pemenang pemilu dan menjadi partai yang paling menentukan bagi arah transisi Tunisia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemilu di Tunisia pasca revolusi, dimana pemilu ini menempatkan An-Nahdhah sebagai pemenangnya. Selain itu penelitian ini juga bermaksud untuk mendalami faktor-faktor penentu kemenangan An-Nahdhah dalam pemilu tahun 2011 di Tunisia. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang antara lain adalah teori partai politik, teori kepemimpinan, dan teori kampanye. Dalam tesis ini penulis menguraikan faktor-faktor yang dianggap sangat menentukan bagi kemenangan Partai An-Nahdhah dalam pemilu National Constituent Assembly pascarevolusi ini. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah; 1) An-Nahdhah sebagai oposisi terbesar di Tunisia, baik pada masa kekuasaan Habib Bourguiba maupun Zine Abidin Ben Ali. 2) Jaringan dan kemampuan An-Nahdhah dalam melakukan konsolidasi organisasinya. 3) Posisi ideologis An-Nahdhah sebagai partai Islam yang moderat. 4) An-Nahdhah sebagai partai yang merepresentasikan identitas Arab-Islam masyarakat Tunisia. 5) Pengaruh figur Rashid Ghannushi sebagai salah satu tokoh penting dalam partai An-Nahdhah. ......Tunisia's moderate Islamist party An-Nahdhah, which was banned for decades, emerged as the official winner in the nation's first free elections, taking 41 percent of the vote and 90 of 217 seats in an assembly that will write a new constitution. The result of the voting capped an ebullient period for this small North African country, which inspired the Arab Spring as it moves toward democracy after more than a half-century under one-party systems. Elections in Tunisia in 2011, which was held for the first time after the revolution showing An-Nahdhah as a party with the largest Muslim mass base in Tunisia. Under the authoritarian regime of Zine Abidine Ben Ali, An-Nahdhah could be considered as the largest opposition movement that seek to challenge the ruling regime. This movement has also been categorized as an illegal organization, which forced some party’s leaders, including Rashid Ghannushi, must exile abroad. In the moment when Ben Ali's authoritarian regime toppled by a revolution at the end of 2010, An-Nahdhah become a popular movement for daring to express their stance as an opposition to the government. Charismatic figure of Rashid Ghannushi is also considered as one of the important factors behind the growing popularity of An-Nahdhah party. When Tunisia’s transition took place, An-Nahdhah soon transformed itself into a political party and participated in the first democratic election in Tunisian history. An-Nahdhah party’s campaign strategy, vision and mission that have been offered to the public could easily gain sympathy from the public, and ultimately won the election by the Constitutional Committee of the acquisition of 41 percent of the vote. An-Nahdhah victory became an important phenomenon as a movement which had been the opposition and getting a lot of pressure as well as being victims of the repressive policies of Ben Ali's authoritarian regime, went on to become a party winning the election and became the party's most decisive for the transition towards Tunisia. This study aims to determine how the elections in post-revolution Tunisia, where the election was put An-Nahdhah as the winner. In addition, this study also intends to explore the determinants of An-Nahdhah victory in elections in 2011 in Tunisia. This study uses some theories include the theory of political parties, leadership theory, and the theory of campaign. In this thesis, the author outlines the factors that are considered crucial for the victory of An-Nahdhah Party in the post-revolutionary elections NCA. Those factors are: 1) An-Nahdhah as the largest opposition in Tunisia, both during the reign of Habib Bourguiba and Zine Abidin Ben Ali. 2) An-Nahdhah’s strong network and their capabilities in consolidating their organization. 3) An-Nahdhah’s ideological position as a moderate Islamic party. 4) An-Nahdhah as a party representing Arab-Islamic identity of Tunisian society. 5) The existence of Rashid Ghannushi as the leading figure of An-Nahdhah party.

Abstrak :
Tulisan ini berusaha untuk melihat pola komunikasi ulama dan pesantren dalam dinamika politik Nahdlatul Ulama. Keduanya tidak hanya merupakan elemen penting organisasi dan kultur Nahdlatul Ulama, tapi juga basis dukungan bagi beberapa partai politik. Adanya konflik ulama akibat fragmentasi keterlibatan mereka dalam politik mempengaruhi dinamika komunikasi di pesantren dan luar pesantren. Hubungan antara ulama dan dunia politik membawa implikasi pada terjadinya persebaran politik dan kultur para ulama dan pesantren di basis wilayah NU di Jawa Timur. Dalam hubungan ini, kepentingan parpol,--sebagaimana dimaksud dalam konsep oligarki—lebih menentukan. Tentu saja, komunikasi politik mencakup segala bentuk komunikasi yang dilakukan dengan maksud menyebarkan pesan-pesan politik dari pihak-pihak tertentu untuk memperoleh dukungan massa yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika politik, tempat komunikasi itu berlangsung. Posisi kiai di dalam organisasi pesantren dan NU mempunyai andil besar bagi penyebaran informasi, ilmu keagamaan dan wawasan kebangsaan. Disinilah, pentingnya posisi kiai sebagai komunikator yang ia jalankan, baik di ranah pendidikan, keagamaan, dan juga politik kebangsaan. Peran sebagai komunikator itulah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Khususnya, sikap mereka menghadapi tarik menarik kepentingan politik yang memasuki ranah keagamaan dan pola komunikasi di internal organisasi pesantren ......This paper seeks to look at patterns of communication and Islamic scholars in the political dynamics of the Nahdlatul Ulama . Both are not only an important element of Nahdlatul Ulama organization and culture , but also the base of support for some political parties . The existence of conflicts scholars due to their involvement intf the political fragmentation affects the dynamics of communication in school and outside boarding . The relationship between scholars and political world have implications for the distribution of political and religious leaders and culture in the base region of the NU pesantren in East Java. In this connection , the interests of political parties - as defined in the concept of oligarchy - more decisive . Of course, political communication encompass all forms of communication made with the intention of spreading political messages from certain parties to gain mass support is an integral part of the political dynamics,where thecommunicationtakesplace. Position in the organization pesantren kiai and NU has a big hand for the dissemination of information , knowledge and insight religious nationality . Here, the importance of the position of the kiai as a communicator , which he ran, both in the realm of education, religious, and national politics . Role as a communicator that is the starting point of this research . In particular , they face attitude tug political interests into the realm of religious and communication patterns in the internal organization of boarding

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai strategi marketing politik studi tentang promosi dalam peningkatan suara anggota legislatif (DPR-RI) Partai Gerindra di Jawa Barat pada pemilu legislatif 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori marketing politik. Pada teori ini, penulis menekankan terhadap komponen promosi. Promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra dapat dilihat dalam 6 kelompok saluran komunikasi politik, yaitu saluran komunikasi politik lini atas, saluran komunikasi politik lini bawah, saluran komunikasi dengan special event, saluran komunikasi politik dengan media baru, saluran komunikasi politik dengan komunikasi antar pribadi, dan saluran komunikasi politik dengan media tradisional. Studi ini menemukan bahwa Partai Gerindra memaksimalkan berbagai media yang tersedia dan struktur jaringan partai yang ada dalam mempromosikan partai. Strategi promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra memberikan hasil perolehan suara sebesar 2.378.762 dan 10 kursi dalam pemilihan legislatif 2014 di Jawa Barat. ......This undergraduate-thesis analyzes about political marketing strategy study about promotion in increasing the votes member of parliaments (House of Representative of Indonesia Republic) Gerindras Party in West Java in legislative election 2014. This case using the political marketing theory. On this theory, writer focus on component of promotion. Promotion carried out by the Gerindras Party can be seen from 6 groups of political communication channels, consisting of political communication channel above the line, political communication channel below the line, political communication channel with special events, political communication channel with new media, political communication channel with interpersonal communication, political communication channel with traditional media. The study finds that Gerindras Party maximize the various available media and the network structure of the parties that are in promoting the party. Promotion strategy carried out by Gerindras Party give the result of the vote amounting 2.378.762 and 10 seats in legislative election 2015 in West Java.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengapa mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, namun partai-partai Islam tidak pernah menang. Dari literatur sebelumnya dijelaskan peran struktur negara pada masa Orde Baru dan elit politik Islam yang tidak kredibel membuat pemilih muslim lebih memilih partai lain (partai non-Islam). Sementara dalam penelitian ini lebih melihat perilaku pemilih muslimnya. Faktor sosiologis yang meliputi ritual ibadah, keterlibatan dalam kelompok sosialkeagamaan, dan orientasi Islam politik berhubungan dengan pilihan politik muslim dan menyebabkan adanya aliran politik. Selain itu, pada faktor psikologis, adanya hubungan afeksi atau kedekatan partai dan tokoh dengan pilihan politik muslim. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 100 pemilih muslim yang berasal dari partai politik yang berbeda. Penarikan sampel menggunakan cluster random sampling. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor sosiologis yang meliputi ritual ibadah, keterlibatan dalam kelompok sosial-keagamaan, dan orientasi Islam politik memiliki hubungan dengan perilaku memilih. Sementara faktor psikologis yang meliputi afeksi partai dan afeksi tokoh tidak memiliki hubungan dengan perilaku memilih.

---

This study discusses why the majority of the population in Indonesia are Muslims, but the Islamic parties have never won. From the literature previously described the role of state structures in the New Order and the political elite of Islam is not credible make Muslim voters prefer the other party, while this research is looking at the behavior of Muslim voters. Sociological factors which include the ritual of worship, involvement in socio-religious groups, and the orientation of political Islam have relationship with political choice of muslim voters and make a political cleavages in islamic societies. Moreover, in the psychological factors, including affection of parties and leader have relationship with political choice of muslim voters. This study uses a quantitative method with data collection through surveys. The number of samples is 100 Muslim voters who come from different political parties. Sampling using cluster random sampling. From the research found that the sociological factors that include rituals, involvement in socioreligious groups, and the orientation of political Islam have relationship with voting behavior. While psychological factors that include affection of party and leader have no relationship with voting behavior.

Abstrak :
ABSTRAK
This research was conducted through qualitative methods with literature study and in depth interviews data collecting techniques to provide an explanation on how the ideal political party funding system will influence the political partys recruitment system to encourage the realization of a substantive democracy. The result of the research shows that Indonesia needs a reformation in the political party funding source system by increasing the funding from the state and by involving their constituents. The aim is to break dependence from political party elites and to strengthen the relationship between the constituents and their parties. It can be concluded that political party reform through the role of the state and constituents should also be followed by periodic reports from parties to encourage transparency and financial accountability. Furthermore, it needs to be accompanied by administrative sanctions in the form of reduction or revocation of financial assistance by the state on the event that the party fails to fulfill its obligations.

Abstrak :
Objectives of this study are to find out how the Islamic party and the Islamic-Based party in Tasikmalaya understands and gives his perception on the implementation of the Islamic Shari'a in Tasikmalaya. Data collection is done by in-depth interviews, went into the field and direct observation with a sampling method is done deliberately (purposive sampling), while the approach to be used in this study is the symbolic interaction approach by trying to understand the meaning of human behavior in life, motives, insight, and internalization of values. Based on this research, it can be concluded that in addressing, understanding and perception of the application gives the Islamic Shari'a in Tasikmalaya, tend to be careful. This began when the Islamic party and how Islamic besed on the district understand the "religious/Islamic" as stipulated in the vision-mission Tasikmalaya regency. So far, these parties do not make sense and understand the vision and mission as the juridical basis or a gate to then apply the concept of Islamic law which was adopted by the government. This is because the parties are aware there is no legal basis which provides higher greater authority to the region to implement Islamic law as a whole.

Abstrak :
Perkembangan politik Indonesia sekarang ini memberikan banyak ruang kepada para sarjana untuk meneliti perubahan politik dan sosial. Karena itu penulis meneliti perubahan tersebut, dengan mengkhususkan perhatian pada pergeseran peranan politik dari militer (Koramil) kepada partai politik. Dalam rangka itu penulis teliti apa yang menyebabkannya dan kondisi apa yang mempengaruhinya. Penelitian ini penulis lakukan di daerah kecamatan Ciputat, Kabupaten Tanggerang dengan alasan bahwa pergesaran tersebut perlu dipahami (diuji) dari tingkatan yang paling bawah. Dengan permasalahannya adalah apakah pergeseran peran dari Koramil kepada partai politik terjadi atau tidak di tingkat Kecamatan terutama Kecamatan Ciputat. Untuk menganalisa dan melihat terjadi atau tidak perubahan tersebut, dimanfaatkan Teori Oligarki. Baik elit Koramil, maupun elit partai politik, sama-sama berkecenderungan mencapai keuntungan pribadi atas kekuasaan pemerintahan yang didominasinya. Konsekuensi dari sikap pamrih itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dan ternyata dalam wilayah pemerintahan yang terkecil diketahui keadaan Koramil yang selama ini berperan dominan dibanyak sektor kehidupan mulai dari sektor Politik, Sosial dan Ekonomi sampai ke bidang Pertahanan dan Keamanan, sehingga membuat peran partai menjadi amat terbatas dalam kehidupan politik, sosial serta ekonomi. Perubahan politik yang diharapkan seperti perubahan sistim politik, kultur politik dan proses politik dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Presden Abdurrahman Wahid tidak terjadi. Oleh karena itu, agar perubahan politik yang diharapkan dapat terwujud peran dari partai dan Koramil dikembalikan kepada jalurnya dan jalan yang cukup efektif adalah penertiban hukum yang dihasilkan oleh DPR dalam bentuk Undang-undang, dengan demikian akan jelas fungsi koramil sebgai alat pertahanan, polisi sebagai aparat keamanan dan partai sebagai kekuatan masyarakat yang berperan dalam politik dan sosial.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak sistem kepartaian terhadap perilaku politik masyarakat desa Sistem kepartaian dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu floating mass, asas tunggal, dan sistem multipartai terbatas. Sedangkan perilaku politik dibagi menjadi 3 (tiga) juga yaitu mendukung, menentang dan apatis terhadap sistem kepartaian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan angket. Wawancara dilakukan terhadap 9 orang informan dan angket diberikan kepada 95 responden yang diambil secara acak dari 4 orang di Desa Jalaksana. Kedua metode ini digunakan untuk saling menguatkan, kemudian dianalisis dengan teori-teori yang relevan.

Dampak floating mass terhadap perilaku politik adalah semakin terbentuk perilaku politik yang menentang terhadap kebijakan tersebut, artinya masyarakat desa memiliki kecenderungan yang signifikan untuk menentang pelaksanaan floating mass. Perilaku politik menentang tersebut merupakan reaksi dari keinginan masyarakat desa untuk Mud. dangan partai, agar partai dapat melaksanakan fungsinya yang penting yaitu pendidikan politik, menampung aspirasi mereka dan menjadi - juru bicara" terhadap pemasalahan yang mereka hadapi. Dengan begitu pula maka partai dapat menyiapkan kader-kader yang cakap di tingkat paling bawah yang merupakan basis tradisional partai. Implikasi dari perilaku politik itu adalah masyarakat desa meninginkan kebijakkan ini agar dapat segera dicabut.

Dampak Panetapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai adalah semakin terbentuk perilaku politik yang meindnkung terhadap asas tunggal, artinya masyarakat desa mendukung sepenuhnya terhadap asas tunggal. Dukungan ini lebih disebabkan trauma masa lalu yang marak dengan konflik antarpartai yang disebabkan oleh perbedaan ideologi. Selain itu masyarakat desa lebih menginginkan kehidupan yang harmonis tanpa adanya konflik, yang dapat mengakibatkan ketegangan hidup bertetangga. Implikasi dari dukungan itu masyarakat desa lebih menyetujui tema-tema karnpanye yang berorientasi program tidak bersifat ideologis. Sikap ini disebabkan pengalaman kampanye selama ini sering terjadi keberingasan massa yang banyak rnenelan korban yang tidak perlu.

Dampak dari pelaksanaan sistem multipartai terbatas adalah semakin terbentuknya perilaku politik yang menentang terhadap sistem multipartai terbatas, artinya masyarakat desa mempunyai kecenderungan yang signifikan untuk menolak berlakunya sistem tersebut. Perilaku ini tarbentuk karena partai politik yang ada selama Orde Baru dianggap tidak mampu menampung aspirasi masyarakat dan sudah terjadi kejenuhan terhadap partai, itu dibuktikan dengan pendirian partai baru.