Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan mengapa faksionalisme terjadi di Partai Aceh pada Pilkada 2012 dan 2017 dilihat dari relasi antara partai dengan pemilih. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana relasi yang terjalin antara partai dengan pemilih hingga mendorong terjadinya faksionalisme di level elite. Pada Pilkada 2012, muncul dua faksi dari internal Partai Aceh dalam pencalonan Gubernur – Wakil Gubernur, yaitu faksi Irwandi Yusuf dan faksi Zaini Abdullah – Muzakir Manaf. Pada Pilkada 2017, muncul tiga faksi dari internal Partai Aceh yaitu faksi Muzakir Manaf, faksi Zaini Abdullah, dan faksi Zakaria Saman serta faksi Irwandi Yusuf dari eksternal. Penelitian ini menggunakan teori faksionalisme dari Francoise Boucheck untuk menganalisis faksionalisme yang didorong oleh kondisi di pasar pemilih (electoral market) yaitu elastic demand dan inelastic demand. Penelitian ini juga menggunakan konsep the new cleavage dari Pippa Norris dan electoral market change (crisis of party) and party responses dari Peter Mair untuk menganalisis perubahan kondisi di electoral market antara Pilkada 2012 dan 2017. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada 2012 terjadi karena kondisi elastic demand, dimana pemilih masih memiliki kepercayaan terhadap Partai Aceh karena mesin politik pada saat itu bekerja maksimal. Sehingga, Irwandi Yusuf sebagai faksi penentang kalah dalam Pilkada dan Partai Aceh yang mengusung Zaini Abdullah – Muzakir Manaf memenangkan Pilkada. Pada Pilkada 2017, faksionalisme terjadi secara tajam akibat kondisi inelastic demand, dimana relasi antara Partai Aceh dengan pemilih mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh dua hal yang terjadi pasca 2012 yang melemahkan mesin politik Partai Aceh. Pertama, adanya kegagalan dan ketidakadilan alokasi sumber daya dari Partai Aceh kepada para mantan kombatan GAM sehingga mereka meninggalkan Partai Aceh. Kedua, krisis kader di dalam Partai Aceh karena perpindahan beberapa kader dan tidak diimbangi dengan kaderisasi secara efektif. Hasil Pilkada 2017 menunjukkan kekalahan Partai Aceh yang mengusung Muzakir Manaf. ......This thesis explains about the factionalism that occurred in the Aceh Party on 2012 and 2017 elections in terms of the relationship between the party and voters. This research also explains how the relations between parties and voters encourage factionalism at the elite level. Two factions from the Aceh Party internally appeared in the 2012 elections in the nomination of the Governor - Deputy Governor, namely the Irwandi Yusuf faction and the Zaini Abdullah - Muzakir Manaf faction. In the 2017 elections, three factions from the Aceh Party emerged, namely Muzakir Manaf faction, Zaini Abdullah faction, and Zakaria Saman faction and Irwandi Yusuf faction from the external. This research uses factionalism theory from Francoise Boucheck to analyze factionalism that driven by conditions in the electoral market called elastic demand and inelastic demand. This research also uses the new cleavage concept from Pippa Norris and electoral market change (crisis of party) and party responses from Peter Mair to analyze changes in conditions of the electoral market between the 2012 and 2017. This research uses a qualitative method with the results of the study showing that the 2012 local election caused by elastic demand, which that voters still had confidence in the Aceh Party because the political machinery at that time worked optimally, so that Irwandi Yusuf, as an opposing faction, was defeated in the Pilkada and the Aceh Party that carried Zaini Abdullah - Muzakir Manaf won the elections. Factionalism occurs sharply due to the inelastic demand conditions in the 2017 elections, where relations between the Aceh Party and voters has changed. The change was caused by two things that occurred after 2012 which weakened the Aceh Party political engine. First, there was a failure and injustice in the allocation of resources from the Aceh Party to former GAM combatants so that they left the Aceh Party. Second, the cadre crisis within the Aceh Party was due to the displacement of several cadres and was not matched with effective regeneration. The results of the 2017 elections showed the defeat of the Aceh Party which carried Muzakir Manaf.

Abstrak :
Skripsi ini membahas strategi politik Partai Aceh (PA) dalam merealisasikan kesepakatan yang tertuang didalam MoU Helsinki. Setelah 13 tahun damai, masih terdapat 10 Pasal dari MoU Helsinki yang hingga saat ini belum direalisasikan. PA sebagai partai politik lokal yang didominasi oleh mantan kombatan GAM merasa memiliki tanggung jawab politik terhadap realisasi MoU Helsinki. Hal ini sebagaimana manifestasi mereka yang telah beralih dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik melalui partai politik lokal. Melalui metode kualitatif, penulis melihat pada lima pasal dari 10 pasal yang belum selesai. Pertama,  nama Aceh dan gelar pejabat senior. Kedua, perbatasan. Ketiga, hak menggunakan simbol-simbol wilayah. Keempat,  kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil (Pengadilan Negeri) di Aceh. Kelima, pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim. Hasil penelitian ini memperlihatkan ada empat pola yang dilakukan oleh PA dalam upaya realisasi MoU Helsinki. Pertama, advokasi yang dilakukan oleh kader baik secara kelembagaan maupun non-kelembagaan. Kedua, memaksimalkan pengesahan qanun turunan MoU Helsinki di DPRA. Ketiga, lobi yang dilakukan kepada pemerintah pusat. Keempat, melakukan pewacanaan di kampanye politik. Penulis melihat PA memanfaatkan kemenangan mereka di dua Pemilu pasca damai sebagai kekuatan mereka didalam upaya realisasi MoU Helsinki. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan tersebut belum dapat memberikan hasil yang signifikan, dan upaya realisasi ini cenderung berfokus kepada beberapa pasal terutama yang bersifat simbolik.

---

This thesis discusses the political strategy of the Aceh Party (PA) in realizing the agreement contained in the MoU Helsinki. After 13 years of peace process, there are still 10 Articles from the MoU Helsinki which have not been realized yet. PA as a local political party that is dominated by former GAM combatants perceive that they have political responsibility for the realization of the MoU Helsinki. This is like the manifestation of those who have switched from armed struggle to political struggle through local political parties. Through qualitative methods, the author looks at five articles out of 10 that have not been realized yet. First, the name of Aceh and the title of senior elected officials. Second, border. Third, the right to use regional symbols. Fourth, civilian crimes committed by military personnel in Aceh will be tried in civil courts (District Court) in Aceh. Fifth, the establishment of a Joint Claims Settlement Commission. The results of this study show that there are four patterns carried out by PA in the realization of the MoU Helsinki. First, advocacy carried out by cadres both institutionally and non-institutionally. Second, maximize the legislation of the derivative qanun from the MoU Helsinki in the DPRA. Third, lobbying that carried out to the central government. Fourth, conduct discourse in political campaigns. The author sees PA using their victory in two post-peaceful elections as their strength in order to realize the MoU Helsinki. Furthermore, the results of this study indicate that the carried out strategy has not been able to produce significant results, and this realization tends to focus on several articles, especially those that are symbolic.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perjuangan Partai Aceh (PA) dalam penyusunan qanun lembaga wali nanggroe. Penyusunan qanun lembaga wali nanggroe yang tidak terlepas dari peran PA yang sangat dominan di Aceh, terutama di parlemen serta intervensi dari Pemerintah Pusat. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kepentingan PA dalam qanun lembaga wali nanggroe, terutama dari sudut pandang politik. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan PA di dalam penyusunanqanun lembaga wali nanggroe adalah membentuk lembaga wali nanggroe yang kuat dan mengamankan kursi wali nanggroe. ......This thesis examines the Aceh Party?s struggle in establishing the institution of guardian of the state law (qanun lembaga wali nanggroe). The making of this law is separable with Aceh Party's dominant role in Aceh, especially in the parliament, and Central Government?s intervention. Using qualitative research methods, this study aims to determine and understand Aceh Party?s secret interests inthe institution of guardian of the state law, especially the political one. This study finds that Aceh Party?s interests in establishing the institution of guardian of the state law is making the strong institution and securing the guardian of the state position.