Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan yang diselenggarakan di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya sejak daerah itu dikembalikan ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tangga1 1 Mei 1963, dihadapkan kepada berbagai permasalahan. Hal yang demikian menyebabkan rakyat di wilayah Propinsi itu tidak cepat berubah dan berkembang mengikuti kemajuan sama dengan saudara-saudara mereka di daerah Indonesia lainnya. Proses integrasi politik di Irian Jaya menghadapi suatu tantangan yang utama dan berat yaitu pemberontakan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tahun 1965 tepatnya pada tangal 26 Juli di Manokwari yang dipimpin oleh Permenas Ferry Awom, bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (Papua Vrijwilinger Corps) buatan Belanda. Pemberontakan OPM yang terus berlangsung hingga saat ini dan secara sporadisadis itu merupakan hambatan terhadap penyelenggaraan pembangunan pada umumnya baik pemaangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Sebagai gerakan separatis, maka pemberontakan OPM merupakan hadangan terhadap proses integrasi di Irian Jaya yang lebih banyak diwarnai oleh dimensi yang horizontal, yaitu suatu tujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. Di Irian Jaya, bentuk pemberontakan OPM dapat digolongkan ke dalam beberapa tindakan sebagai berikut Pertama; aksi perlawanan fisik bersenjata atau aksi militer yang dilakukan secara sporadis; Kedua; aksi penyanderaan; Ketiga; aksi demonstrasi massa; Keempat; aksi pengibaran bendera Papua Barat; Kelima; aksi penempelan dan pengebaran pamflet/selebaran; Keenam; aksi rapat-rapat politik dan pembentukan organisasi perjuangan lokal; Ketujuh; aksi pelintasan perbatasan ke Papua New Guinea; Kedelapan; aksi pengrusakan/pembongkaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPM itu lahir di Irian Jaya dari dua faksi utama pimpinan Terianus Aronggear, SE dan Aser Demotekay pada tahun 1964 dan tahun 1963. Sebagai organisasi OPN kegiatannya terbagi dua yaitu kegiatan politik dan kegiatan militer. Kegiatan politik kemudian terus dilanjutkan di lu ar negeri sedangkan kegiatan militer dilakukan di Irian Jaya. Secara keseluruhan kegiatan politik di luar negeri kurang efektif sebab terjadi perpecahan antara para pemimpin politik OPM dari segi orientasinya ada yang pro-Barat dan ada yang berorientasi ke neo-Marxis/Sosialis. Perpecahan ini jelas mempengaruni faksi militer di Irian Jaya sehingga kegiatan mereka lemah dan mudah dipatahkan oleh Pemerintah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Justru orientasi ke neoMarxis/Sosialis itu merupakan hambatan utama bagi dukungan politik maupun dukungan dana dari negara-negara Barat terhadap OPM. Berdasarkan telaahan teori dan pendapat para sarjana dapat diungkap bahwa pemberontakan itu terjadi karena ketidakpuasan dan kekecewaan yang dialami oleh manusia dalam suatu sistem politik atau negara. Di Irian Jaya saat ini masih saja ada aktivitas pemberontakan dari OPM secara sporadis, walaupun setiap kegiatan dengan mudah dapat dipatahkan dan tidak ada dukungan politik secara internasional. Kondisi yang demikian ini menimbulkan pertanyaan sebagai berikut : Pertama; apakah benar bahwa pemberontakan OPM itu terjadi karena integrasi politik di Irian Jaya kurang mantap ? Kedua; apakah benar bahwa pemberontakan OPM itu merupakan bom waktu yang dibuat oleh Belanda, atau pemberontakan OPM itu terjadi karena tumbuh kesadaran nasionalisme Papua ? Ketiga; apakah benar dan mengapa masih saja ada orang-orang Irian Jaya yang berideologi serta mendukukung pemberontakan OPM ? Keempat; kalau memang demikian, bagaimana sebaiknya pendekatan pembangunan politik di Irian Jaya itu dilakukan, agar dapat mewujudkan integrasi politik yang mantap ? Berangkat dari ke-4 pertanyaan tersebut di atas, yang menjadi pokok permasalah dalam tulisan ini adalah sampai sejauh mana pengaruh pemberontakan OPM terhadap pembentukan integrasi politik yang mantap di Irian Jaya. Dari hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa pada hakekatnya pemberontakan OPM masih mempengaruhi pembentukan integrasi politik yang mantap di Irian Jaya, hal mana dapat dilihat dari sikap dan dukungan yang diberikan oleh rakyat Irian Jaya terhadap OPM sehingga timbul berbagai aksi pemberontakan secara sporadis dalam kurun waktu 20 tahun dan OPM lebih mampu mensosialisasikan nilai-nilai "nasionalis Papua" sebagai ideologi OPM kepada rakyat Irian Jaya. Oleh karena itu untuk mewujudkan integrasi politik yang mantap di Irian disarankan agar terlebih dulu menghilangkan ideologi OPM serta melakukan pendekatan "cinta-kasih" dalam pergaulan atas dasar persamaan dan persaudaraan.

Abstrak :
ABSTRAK
Menjadi tantangan berat bagi Indonesia ketika Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) tidak diakui oleh Vanuatu sebagai bagian dari NKRI karena dianggap Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dengan penjajahan atas wilayah Papua dan ras Melanesia Papua. Vanuatu secara gencar mengangkat isu Papua Merdeka ke dalam agenda global pada setiap pertemuan tahunan UNGA (United Nation General Assembly). Kebijakan Vanuatu ini menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Tulisan ini menjelaskan tentang ancaman terhadap kedaulatan Indonesia terkait isu Papua dan membahas opsi-opsi ebijakan yang dapat diambil pemerintah Indonesia unrtuk menangkal ancaman ini.

Abstrak :
Ancaman siber saat ini dapat terjadi sebagai akibat dari penyalahgunaan TIK yang dapat dilakukan oleh aktor negara sesuai dengan kepentingan nasionalnya, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh aktor nonnegara sesuai kepentingannya masing-masing. Begitu luasnya jangkauan ruang siber maka potensi ancamannya pun juga semakin besar, salah satunya adalah penyalahgunaan jaringan sosial online. Penyalahgunaan media sosial seperti adanya unsur provokasi dapat menimbulkan terjadinya misinformasi dan disinformasi di kalangan masyarakat dan lebih parah mengarah pada terciptanya instabilitas keamanan nasional dan terganggunya keutuhan negara. Salah satunya adalah penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan pesan propaganda Papua merdeka. Menjadi penting bagi pemerintah Indonesia untuk dapat membaca peta polarisasi dan narasi pesan propaganda Papua merdeka yang disebar melalui jaringan sosial. Salah satunya dengan mengetahui jaringan kelompok dan aktor kunci pada jaringan tersebut. Pada penelitian ini, penulis meneliti jaringan kelompok dan aktor kunci propaganda Papua merdeka dengan pendekatan social network analysis pada jaringan sosial Twitter. Eksperimen yang digunakan adalah pemanfaatan kombinasi berbagai kata kunci berupa frasa sebagai masukan awal pada proses crawling data Twitter dengan tool NodeXL. Penggunaan kata kunci frasa bertujuan memfokuskan ruang lingkup pencarian kelompok dan aktor agar lebih akurat dengan topik propaganda Papua merdeka dibandingkan penggunaan satu atau lebih kata kunci berupa kata tunggal. Berdasarkan hasil pengukuran nilai community dan centrality, penggunaan berbagai kata kunci frasa berpengaruh pada pembentukan kelompok dan aktor yang dihasilkan. Dengan ditentukan threshold>2 kata kunci, terbentuk lima aktor kunci berpengaruh kuat pada jaringan yaitu aktor_051, aktor_001, aktor_042, aktor_059, dan aktor_040. Hasil juga menunjukkan sebesar 80% dari kelima aktor kunci tersebut tervalidasi sebagai aktor yang memiliki peran pro Papua merdeka di jaringan sosial Twitter. Aktor aktor_051 merupakan aktor pro Papua merdeka yang menjadi aktor kunci paling berpengaruh kuat dalam jaringan dengan rentang 4 kata kunci yaitu ‘papua freedom’, ‘papua independence’, ‘papua merdeka’, dan ‘west papua’ atau berpengaruh sebesar 40% terhadap keseluruhan kata kunci frasa yang diproses pada penelitian ini. Selain itu juga diketahui bahwa kata kunci ‘papua merdeka’ dan ‘tolak otsus’ menjadi area kata kunci yang 100% dipengaruhi oleh aktor-aktor pro Papua merdeka. ......Current cyber threats can occur due to misuse of ICTs that state actors can carry out by their national interests, but can also be carried out by non-state actors according to their respective interests. As wide as cyberspace's reach is, the potential threats are also getting bigger, one of which is the abuse of online social networks. Misuse of social media, such as an element of provocation, can lead to misinformation and disinformation among the public and worse, lead to national security instability and disruption of the state's integrity. One of them is the misuse of social media to spread the propaganda message of an independent Papua. The Indonesian government needs to read polarizing maps and the narrative of an independent Papua's propaganda message disseminated through social networks. One of them is by knowing the network of groups and key actors in the network. In this study, the authors examined the networks of groups and key actors of Free Papua propaganda using a social network analysis approach to the Twitter social network. The experiment used various keywords in the form of phrases as initial input in the Twitter data crawling process with the NodeXL tool. The use of keyword phrases aims to focus the scope of the search for groups and actors to be more accurate on the topic of Free Papua propaganda compared to using one or more keywords in the form of a single word. Based on measuring the value of community and centrality various keyword phrases affect the formation of the resulting groups and actors. By determining the threshold > 2 keywords, five key actors strongly influence the network, namely actor_051, actor_001, actor_042, actor_059, and actor_040. The results also show that 80% of the five key actors are validated as actors who have a pro-independence role on the Twitter social network. Actor actor_051 is a pro-Free Papuan actor who is the most influential key actor in the network with a range of 4 keywords, namely 'papua freedom', 'papua independence', 'papua merdeka', and 'west papua' or has an influence of 40% on all words key phrases that were processed in this study. Besides, it is also known that the keywords 'papua merdeka' and 'tolak otsus' are the keyword areas 100% influenced by pro-Free Papuan actors.