Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar.Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dapat dikorbankan guna kepentingan umum. Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanah Negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat. Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila pembebasan tanah melalui musyawarah tidak mendapatkan jalan keluar antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah, Fenomena yang terjadi dalam pembebasan tanah salah satunya adalah kerap terjadinya sengketa diantara para pihak yang mengklaim memiliki hak yang sama atas satu bidang tanah. Sengketa ini perlu dicarikan jalan keluarnya baik dengan musyawarah diantara para pihak sendiri maupun dengan bantuan pihak lain (mediator) dalam hal ini adalah Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Peran mediator inilah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam menangani sengketa pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur sebagai pelaksana kegiatan pengadaan tanah mengedepankan penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan mediasi dimaksudkan sebagai proses alternatif penyelesaian sengketa melalui intervensi pihak ketiga sebagai penengah (mediator) namun kesepakatan yang dihasilkan adalah hasil pelibatan peran serta para pihak secara aktif. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan, sehingga solusi/kesepakatan atas suatu permasalahan dapat lebih cepat tercapai. ...... Land issue is an issue that concerns on the most basic people right. Land has economic value and social functions as well. Therefore the personal interest of the land can be sacrificed for the public interests. In handling the issue of land acquisition is very prone, because it involves life of the people. The availability of State land is limited. Therefore the only way to be taken is land acquisition. The process of land acquisition will never apart from the compensation issue. If it has reached agreement of the compensation, then doing the compensation payment, moreover release or acquisition of the land concerned. If there is no solution on land acquisition between government and land rights holders through deliberation. One of phenomenon that occurs in land acquisition is dispute among the parties who claim to have the same rights on land. This dispute needs to be finding solution both by deliberation among the parties themselves or assistance of the other parties (the mediator), in this case is the Land Acquisition Committee (P2T). The mediator role is the object in this study. Results of this study indicate that in dealing with land disputes, Land Acquisition Committee (P2T) East Jakarta as implementing land acquisition puts the use of mediation in resolving dispute with reference of applicable law. The use of mediation is intended as alternative dispute settlement process through intervention of the third party as a mediator, nevertheless the resulted agreement is result of the role and involvement of stakeholders actively. Mediation provides feeling of equality for the parties, therefore the issue solution/agreement can be quickly achieved.

Abstrak :
Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu setiap negara termasuk Indonesia selalu giat melakukan kegiatan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan umum maupun swasta selalu membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan, tetapi dengan terbatasnya ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara, maka pemerintah perlu mengadakan pembebasan hak atas tanah dengan melakukan kegiatan pengadaan tanah. Secara normatif pengadaan tanah itu berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan maupun yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menurut peraturan perundang-undangan harus dibantu dengan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T). Permasalahan yang penulis bahas adalah kewenangan Pelaksana Pengadaan Tanah terhadap penguasaan atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan perlindungan hukum bagi ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum. Metode penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian secara normatif, menyangkut aspek yuridis formal dan materiil mengenai pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka dan Wawancara. Dari penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah berwenang untuk melakukan pengawasan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mengikuti prosedur yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan terdapat 2 (dua) macam sarana perlindungan hukumnya bagi pemegang hak atas tanah yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya akhir untuk menuntut pertanggungjawaban. ......Development is one of the means for the welfare of the people, therefore every country, including Indonesia, is always active in carrying out development activities, one of which is development for the public interest. Development carried out for both public and private interests always requires land as a container for the establishment, but with the limited availability of land controlled by the state, the government needs to acquire land rights by carrying out land acquisition activities. Normatively, land acquisition is related to activities to acquire land by providing compensation to those who release or hand over land, buildings, plants and objects related to land. The implementation of land acquisition for development in the public interest, according to the statutory regulations, must be assisted by the Land Acquisition Committee. The problem that the author discusses is the authority of the Land Acquisition Committee over control of land to be used for development for the public interest and legal protection for the heirs as holders of land rights that are released for public interests. This thesis writing method uses a form of normative research, involving formal and material juridical aspects regarding land acquisition arrangements for the public interest and is a descriptive analytical research. The data collection tool used was literature study and interview. From this research, it can be concluded that the Land Acquisition Committee has the authority to supervise land acquisition for the public interest by following the procedures contained in Presidential Regulation Number 65 of 2006 and there are 2 (two) kinds of legal protection for land rights holders, namely legal protection preventive as a preventive measure and repressive legal protection as the final effort to demand accountability.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor keterbatasan tenaga ahli dalam seleksi umum pengadaan jasa konsultansi di Ditjen Bina Marga yang berpengaruh terhadap penyimpangan kinerja waktu pelaksanaan seleksi serta mengetahui seberapa besar tingkat pengaruhnya. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor keterbatasan tenaga ahli yang berpengaruh terhadap kinerja waktu seleksi adalah tenaga ahli yang diusulkan tidak dapat dinilai karena masih terkontrak di paket lain, tenaga ahli tidak memiliki/melampirkan SKA, SKA tenaga ahli tidak sah karena sudah kadaluarsa, SKA tenaga ahli tidak sesuai KAK, tenaga ahli tidak memiliki/melampirkan referensi pengalaman kerja.

---

ABSTRACT
The aim of this research is to find factors of experts’ constraint in consultant procurement which have an impact on time performance and to discover how big is the influence. The result if this research is that expert’s constraint factors in consultant procurement are: proposed experts can not be evaluated because they have been contracted in other package, experts do not have certificate of expertise, their certificate of expertise have been expired, their certificate is not match with the criteria in the Term of Reference and experts do not have the job references.