Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kabupaten Pandeglang, merupakan salah satu wilayah Banten yang dikenal sebagai wilayah yang tetap mempertahankan keadaan yang Islami. Masyarakat muslim di Kabupaten Pandeglang, Banten, dikenal sebagai masyarakat yang taat melaksanakan ajaran Islam, termasuk dalam melaksanakan hukum kewarisan. Motto juang Pandeglang yang Historis, Agamis, dan Patriotis merupakan cerminan dari kondisi masyarakat setempat. Menurut Soepomo, berdasarkan penelitian yang dilakukan sekitar tahun 1925-1931 di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Pandeglang, berlaku hukum kewarisan adat, atau hukum kewarisan Islam yang telah diterima oleh hukum kewarisan adat Jawa Barat. Sanak saudara yang "nakal" dan tidak mengindahkan pendapat umum, mengajukan gugatan kewarisan kepada Priesterraad untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya. Berdasarkan penelitian pada tahun 1996 sampai dengan pertengahan tahun 2000, di Kabupaten Pandeglang, Banten, berlaku hukum kewarisan Islam. Dari ketiga ajaran hukum kewarisan Islam yang dikenal dan "berlaku" di Indonesia, yaitu hukum kewarisan Islam ajaran Syafi'i (Syafi'iyah), ajaran Hazairin, dan Kompilasi Hukum Islam, ketiga-tiganya ditemukan di Kabupaten Pandeglang, Banten, meskipun pelaksanaannya tidak persis sesuai dengan ajaran-ajaran hukum kewarisan Islam tersebut, khususnya ajaran Hazairin. Tetapi dari ketiga ajaran hukum kewarisan Islam itu, ajaran Syafi'i (Syafi'iyah) paling banyak ditemukan dalam masyarakat muslim di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Abstrak :
Tesis ini memuat gambaran atau deskripsi tentang tingkat efektifitas penerapan kebijakan program Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) dalam mendukung keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Penerapan kebijakan “Promoter” penting untuk merubah citra Polri dimata masyarakat, khususnya dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai lembaga penegakkan hukum yang kredibel. Pokok permasalahan penelitian ini adalah langkah-langkah yang diambil pimpinan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Promoter, memahami proses kesiapan anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan kebijakan program “Promoter” dan Polmas, memahami kinerja anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya, memahami tingkat efektifitas penerapan “Promoter” dalam kinerja Bhabinkamtibmas, dan juga menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam menerapkan kebijakan “Promoter”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan dilapangan yang kemudian dideskripsikan. Adapun temuan penelitian ini bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Pandeglang sudah mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) maupun di dalam SOP Bhabinkamtibmas. Kegiatan pembinaan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas disetiap wilayah dilakukan melalui beberapa kegiatan rutin seperti penyuluhan dan sambang (door to door). Sedangkan kegiatan yang bersifat adaptif dan kreatif juga dilakukan oleh Bhabinkamtibmas melalui kegiatan tiga pilar dan problem solving. Jika dikaitkan dengan konsep Polmas dimana salah satu karakteristik Polmas ialah bekerja sama dengan segmen tertentu di masyarakat yang berada pada posisi tertentu untuk membantu mengurangi atau mengatasi masalah dengan sinergitas tiga pilar, maka apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang sudah melaksanakan tugas pemolisian masyarakat (Polmas). ......This Thesis research is to obtain an description of the effectiveness of the application of “Promoter” Policy in supporting the success of Pandeglang Bhabinkamtibmas Police duties in order to develop public security and order. The application of the "Promoter" policy is important to change the image of Indonesia National Police in the public, especially in giving trust to the community as a credible law enforcement institution. This research aims to explore the action that taken by the chief in supporting the successful implementation of “Promoter” policies, understanding the process of Bhabinkamtibmas preparation in carrying out their duties in line with “Promoter” and community policing policies, understanding the performance of Bhabinkamtibmas members in carrying out their duties, understanding the effectiveness of the promoter application in performance of Bhabinkamtibmas, and also explore the factors that influence performance of Bhabinkamtibmas in implementing the "Promoter" policy. This research was conducted with a qualitative. Descriptive approach where data and facts were collected based on findings in the field which were then described. The findings of this study are that Bhabinkamtibmas in the Pandeglang district police area has implemented the main duties and functions of Bhabinkamtibmas Police as regulated in the National Police Chief Regulations. Community development activities to maintain Public security and order in each region are carried out through several routine activities such as counseling and door to door visit. While the activities that are adaptive and creative are also carried out by Bhabinkamtibmas through three government pillars activities and problem solving. If related to the concept of Community Policing where one of the characteristics of Community Policing is working with certain segments of the community who are in a certain position to help reduce or overcome problems with the synergy of the three pillars, then what has been done by the Pandeglang Bhabinkamtibmas Police has carried out the task of community policing.

Abstrak :
PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat berperan dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas. Upaya peningkatan kualitas SDM ini harus dilakukan, dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi. Penduduk yang sehat akan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk. Salah satu misi yang ditetapkan dalam pembangunan kesehatan Indonesia adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Hal ini mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk mencapai nisi tersebut perlu didukung oleh berbagai sumber daya, diantaranya ketersediaan dana atau biaya yang cukup. Untuk menghasilkan suatu produk ( out put ) diperlukan sejumlah input. Biaya adalah nilai clari sejumlah input ( faktor produksi ) yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk ( out put ). Out put atau produk bisa berupa barang atas jasa pelayanan Salah satu sarana kesehatan milik pemerirtah yang menghasilkan produk berupa jasa pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, dimana jasa pelayanan kesehatan yang ada berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, radiologi dan lain-lain. Agar dapat menghasikan pelayanan tersebut, diperlukan sejumlah input antara lain fasilitas gedung, alat, obat, tenaga medis, serta input lainnya yang secara langsung digunakan oleh pasien, maupun yang secara tidak langsung menunjang kelancaran kegiatan seperti tenaga non medis, listrik, air, dan tenaga kebersihan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat pendidikan dan pendapatan rnasyarakat, ternyata mempunyai pengaruh pada meningkatnya demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selain terjadi peningkatan secara kuantitatif, juga terjadi peningkatan demand secara kualitatif, yaitu meningkatnya permintaan terhadap pelayanan kesehatan yang lebih canggih dan bermutu. Hal ini disebabkan karena dengan makin meningkatnya taraf hidup masyarakat, maka makin meningkat jumlah penduduk usia lebih tua, sehingga jumlah penderita penyakit kardiovaskuter dan penyakit kronik degerenatif juga meningkat. Peningkatan demand masyarakat terhadap suatu produk, akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sejumlah faktor produksi, diantaranya peningkatan kebutuhan akan biaya. Demikian pula fenomena yang terjadi pada pelayanan kesehatan Kebutuhan pembiayaan kesehatan terus meningkat. Dan ini menjadi beban tersendiri, terutama bagi sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah. Permasalahan pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit timbul karena adanya underfinancial, karena pemerintah menentukan tarif yang rendah bahkan gratis untuk beberapa pelayanan kesehatan. Kondisi demikian sebagian besar terjadi pada rumah sakit pemerintah pada beberapa negara berkembang, termasuk di Indonesia dimana tarif yang ditetapkan masih berada di bawah biaya satuan. Selain itu terjadi pula inefficiency ( ketidakefisienan dalam alokasi dana), dimana untuk dapat mempertahankan tarif yang rendah maka pemerlntah perlu mengeluarkan subsidi yang sangat besar di bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya permasalahan lain yang timbul dari kegiatan pembiayaan kesehatan adalah terjadinya inequites ( ketidakmerataan ), penetapan tarif yang sama mengakibatkan subsidi yang dikeluarkan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang relatif lebih mampu.

Abstrak :
Penanggulangan penyakit akibat faktor lingkungan masih mengalami kendala. Salah satu masalahnya yaitu belum terpadunya upaya pemberantasan penyakit berbasis lingkungan dengan upaya penyehatan lingkungan. Klinik Sanitasi merupakan bentuk integrasi upaya pelayanan kesehatan yaitu promotif, preventif dan kuratif yang dilaksanakan secara integrative dalam pelayanan kesehatan di dalam maupun di luar gedung Puskesmas. Penyakit berbasis lingkungan seperti diare, ISPA, TBC, DBD, malaria merupakan penyakit yang menonjol di kabupaten Pandeglang. Sejak Klinik Sanitasi didirikan tahun 2002, belum pernah di evaluasi pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan klinik sanitasi puskesmas di kabuapen Pandeglang sebagai suatu sistem. Variabel yang diteliti yaitu masukan (tenaga pelaksana terlatih, sarana, dana, kebijakan) proses meliputi kegiatan di dalam gedung (kunjungan pasien dan klien, Lokakarya Mini Puskesmas), kegiatan di luar gedung puskesmas (kunjungan rumah), pencatatan, pelaporan, pemantauan dan penilaian, dan keluaran atau hasil yaitu meningkatnya kunjungan klien, menurunnya kunjungan pasien, meningkatnya petugas ke lapangan , meningkatnya cakupan sarana sanitasi. Penelitian ini merupaan penelitian kualitatif. Pengolahan data dalam bentuk matriks hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen laporan hasil kegiatan. Pembahasan dilakukan dengan analisis isi yaitu dianalisis dari aspek kecukupan dan kesesuaian. Hasil penelitian dan kesimpulan menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan klinik sanitasi puskesmas di kabupaten Pandeglang masih belum berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman. Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan klinik sanitasi di kabupaten Pandeglang yaitu dilihat dari variabel masukan, proses, dan keluaran atau hasil. Tenaga pelaksana ter1atih masih kurang dana operasional kegiatan kinik sanitasi tidak ada, sarana masih kurang dan belum sesuai dengan kebutuhan, pembinaan dan bimbingan teknis masih kurang. Dilihat dari variabel proses yaitu kunjungan pasien penyakit berbasis lingkungan yang dirujuk klien bagi puskesmas yang sudah terbentuk belum efektif. Lokakarya Mini Puskesmas belum dilaksanakan dengan efektif, sedikit sekali tindak lanjut kegiatan berupa kunjungan ke lapangan karena terbatasnya dana dan sarana untuk transportasi ke lapangan, pencatatan klinik sanitasi belum sesuai dengan pedoman, laporan hulanan klinik sanitasi dari puskesmas tidak dikirim secara rutin, sedangkan dari variabel keluaran diketahui kunkujngan klien menunjukkan peningkatan, kunjungan pasien belum menunjukkan penurunan, kunjungan petugas kelapangan sebagai tindak lanjut kegiatan klinik sanitasi di dalam gedung menunjukkan peningkatan, cakupan saran air bersih puskesmas dengan klinik sanitasi dibawah puskesmas yang ada tidak ada klinik sanitasi, cakupan jamban keluarga puskesmas dengan klinik sanitasi juga masih dibawah puskesmas yang tidak ada klinik sanitasi. Disarankan agar Dinas Kesehatan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan klinik sanitasi puskesmas dengan kemampuan petugas melalui strategi advokasi dan sosialisasi serta promosi diantaranya dengan pendekatan dan koordinasi dengan Bappeda kabupaten dalam menyusun dan mengusulkan pendanaan kegiatan klinik sanitasi, pelatihan, seminar, studi banding, menetapkan strategi dan kebijakan opearsional serta mendorong puskesmas untuk melaksanakan dan mengembangkan klinik sanitasi. Puskesmas melaksanakan lokakarya secara lebih aktif dan intensif, kepala Puskesmas agar memberi dukungan terhadap petugas kesehatan lingkungan untuk lebih aktif melaksanakan tugas pokoknya. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta umpan balik serta tindak lanjut laporan, mengembangkan indikator keberhasilan, penetapan standar keberhasilan, sesuai dengan masalah dan kondisi di kabupaten. Daftar bacaan : 31 (1985 - 2004)

---

Evaluation of Hygiene Clinic Implementation at Some Health Centers in the District of Pandeglang, 2004To overcome the diseases caused by environment factor has been facing many constraints. One of them is lack of integration between eradication for environmental based disease efforts and environmental hygiene efforts. Hygiene clinic is integrated health care efforts consisted of promotion, prevention, and cure that conducted integrative inside and outside health center. Environmental based disease such as diarrhea, respiratory infection, tuberculosis, dengue hemorrhagic fever, and malaria, in which becomes the major diseases in the District of Pandeglang. Since the clinic was founded in 2002, hygiene clinic implementation has not been evaluated yet. This study aimed to evaluate the implementation of hygiene clinic at health centers in the District of Pandeglang as a system. Variables used in the study were input (skilled health staff, facility, fund, policy); process consisted of activities inside the health center (client and patient visit, workshop), activities outside the health center (home visit), recording, reporting, monitoring, and evaluating; and output (the increase and decrease of patient visit, the increase of health staff visit to the field and hygiene facility coverage). The study was a qualitative research. Data was obtained from in-depth interview and document review of program report and then it was analyzed from aspect of adequateness and appropriateness. The study showed that generally the implementation of hygiene clinic in health centers in the District of Pandeglang had not worked well appropriate to the existed guideline. Variables effected the implementation were assessed from input, process, and output. Input variables showed that there was lack of skilled health staff and operational fund for activities in hygiene clinic, and lack of facility and technical assistance. Process variables showed that referred patients with environmental based diseases and client visit in health center was not effective yet. Health center workshop was also not conducted effectively, there was very little follow up activity such as field visit due to lack of fund and transportation facility, the existing reporting was inappropriateness with the guideline, monthly report was not submitted regularly. While output variables showed that client visit increased, patient visit was not showed a decline, field visit conducted the health staff increased. It was recommended to Health Office to determine the policy to maintain and to develop hygiene clinic in health center supported by skilled health staffs through advocacy and socialization as well as promotion. It could be done through coordination and approach with District Development Agency on making and proposing the fund for hygiene clinic activities such as training, seminar, benchmarking; determining operational strategy and policy and improving health centers to conduct and to develop hygiene clinic. It was also recommended that health centers should conduct workshop more active and intensive. The head of health center should support environment health staffs to do their main job, conduct monitoring, evaluation, feed back, and follow up report, develop key success indicators, and should determine success standard in line with problem and condition in the district. References: 31 (1985-2004)

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek biologi panjang, bobot ikan, dan tingkat kematangan gonad ikan kembung lelaki terkait dengan parameter fisika suhu permukaan laut, kecerahan, dan arus dan kimia salinitas serta kesuburan perairan klorofil-a pada daerah penangkapan/fishing ground dalam upaya pengelolaan penangkapan ikan kembung di Kabupaten Pandeglang. Penelitian dilaksanakan dari bulan Desember 2016-April 2017. Pengambilan sampel dilakukan di tiga titik fishing ground yaitu Batu Hideung, Sumur dan Panaitan. Pengukuran panjang, berat ikan, pembedahan untuk mengamati tingkat kematangan gonad serta pengukuran parameter fisika kimia perairan dilakukan secara in situ. Suhu permukaan laut pada lokasi penelitian berkisar antara 28.20-29.700C, Kecepatan arus 0.6-0.8 m/det, kecerahan 6-9 m, dan salinitas 30-32g/l. Nilai klorofil-a bulan Desember 0.13 mg/m3 kondisi fishing ground kurang subur, Februari-April nilai klorofil-a 0.9-2.0 mg/m3 yang mengindikasikan bahwa area fishing ground Batu Hideung dan Sumur dalam kondisi subur. Ikan kembung lelaki yang tertangkap dengan jaring rampus diperoleh nilai fork length antara 14-22 cm modus 18.3 cm. Ukuran ikan pertama kali tertangkap Lc adalah 17.17 cm. Hasil analisis hubungan panjang berat diperoleh nilai slope b ikan kembung jantan dalam kategori allometrik negatif dan ikan betina allometrik positif. Ukuran panjang pertama kali ikan matang gonad Lm sebesar 17.91 cm. Hasil analisis nilai Lc lebih rendah dibanding nilai Lm, hal ini berdampak negatif bagi kelestarian ikan kembung. Upaya pengelolaan sumberdaya ikan kembung perlu dilakukan dengan cara mengatur dan mengawasi operasi penangkapan berdasarkan siklus pola pemijahan ikan kembung. ...... The aim of this research was to study the relationship between biological aspects length, weight and gonad maturity level of Indian Mackerel and physical sea surface temperature, transparency, and current velocity , chemical parameters salinity and chlorophyll a of the fishing grounds in Pandeglang regency. The research was conducted from December 2016 to April 2017. Samplings were taken at three sites within the fishing grounds in Batu Hideung, Sumur and Panaitan. The measurement of length, weight, and surgery for gonad maturity level observation as well as physical chemical waters parameters measurement were conducted in situ. The sea surface temperature at the study site ranged from 28.20 29.700C, current velocity 0.6 0.8 m s, transparency 6 9 m, and salinity 30 32 g l. While the value of chlorophyll a in December was 0.13 mg m3, at which the fishing ground conditions were less fertile, the chlorophyll a value in February April ranged from 0.9 to 2.0 mg m3, indicating that the fishing grounds within Batu Hideung and Sumur were in fertile condition. The fork length Indian mackerel caught by a bottom gillnet was about 14 22 cm mode 18.3cm. The length of fish at first capture Lc was 17.17 cm. The value of slope b in the length weight relationship revealed that male Indian mackerel was in negative allometric while female Indian mackerel was still positive. Length at first maturity Lm was 17.91 cm. The value of Lc is lower than Lm, revealed that the fishing activity has negative impacts on sustainability of Indian mackerel. Efforts including arrangement and supervision of fishing operations based on the spawning patterns are needed to manage Indian mackerel resources.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakan lembaga pengawas yang berada paling depan dengan salah satu tugas dan kewenangannya melakukan pemeriksaan berkala secara langsung pada para Notaris yang berada di daerahnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi MPD Pandeglang and Lebak sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta upaya mengatasi kendalanya sehingga pelaksanaannya bisa beijalan dengan lancar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer yaitu Nomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, literatur serta bahan hukum sekunder didukung dengan wawancara. Hasilnya, disimpulkan bahwa tehnis dan operasional pelaksanaan fungsi dan kewenangan MPD Kabupaten Pandeglang dan Lebak dituangkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Banten Nomor W29/Not/05/1/2008/MPW Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Program Kerja MPD se-wilayah Provinsi Banten yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang harus diantisipasi adalah anggaran belanja yang seharusnya dibiayai oleh APBN tetapi belum pernah diterima, jarak tempuh pemeriksaan yang beijauhan, penggantian antar waktu anggota MPD unsur akademisi dan Notaris yang belum menjalankan jabatan. Kendala-kendala diatasi dengan menghimpun sumbangan dari para Notaris yang meerlukan jasa MPD, sosialisasi, mengoptimalkan pelaksanaan tugas anggota serta penjadwalan kunjugan pemeriksaan berkala bagi Notaris. Disarankan agar pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh suatu komisi independent yang beranggotakan unsur-unsur pensiunan Notaris, pensiunan pegawai Kantor Pertanahan atau mereka yang pernah berkecimpung dibidang kenotariatan. ......Notaries are the public officers having the authority for making authentically acts and another authority based on Code of Notary Number 30-2004 and its rule for application. In running their authorities they are supervised by the Board of Supervisory for Notaries where the district board called Majelis Pengawas Daerah (Distric Supervisor Board-MPD) having inspection authority for the Notaries directly in its area. The main problems analyzed are the implimentation on MPD of Pandeglang and Lebak according to regulation and how find the way to accomplish the jobs out of its barrier. The methological research applicated is empirical normative for analyzing the frimary facts consist of Law and Human Rights Minister Regulation of Number M.02.PR.08.10 - 2004 the same minister decision of Number M.39-PW.07.10 - 2004 and the secondary facts conist of related literatuiy supported by some interview. Result of research concluded as rule of technical and the application of MPD Pandeglang Lebak arranged on tehnical rules of Supervisory Board of Banten Province (MPW Banten) Number W29/Not/05/l/2008/MPW as Rules of Arranging for all MPD of MPW Banten area based on the national regulations. The barriers should be antipicated are the cost of MPD operation must be supported by National Budget (APBN) but its never receipt, far distance between one Notaries and another, reposition of member of MPD from the scientist element and absence of some Notaries in their offices. In anticipating the barriers MPD collect the fund form Notaries participation for MPD services, socialization and law enforcement and scheduling for inspecting. Suggested, should be better if member of Supervisory Board for Notaries recruited from the entire of Notaries, the Land Affair officers or who having the experience of notary.

Abstrak :
Adapun tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah ingin mengetahui apa yang menyebabkan nelayan sulit keluar dari lingkaran kemiskinannya. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba mencari jawab melalui sebuah studi kasus di desa nelayan Carita, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat. Dalam penelitian yang bersifat studi kasus ini yang menjadi fokus perhatian adalah kemiskinan selaku gejala sosia1 yang meliputi aspeK kultural dimana tinjauannya lebih banyak terletak di dalam diri penduduk misKin itu sendiri seperti cara hidup, tingkah laku, Kebiasaan dan pandangan hidup (sistim ni1ai) dan aspek struktural yang banyak menyangkut pola hubungan sosial yang paling dominan dalam komunitasnya. Studi tersebut dilakukan dengan metode kwalitatif yang mengutamakan teknik pengamatan biasa dan terlibat serta pedoman wawancara tak berstruktur dan mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama dilakKan terhadap 20 responden yang menjadi sumber informan utama. Tahap kedua dilakukan terhadap. 40 responden sebagai pendukung temuan pada tahap pertama. Dari 40 responden tersebut kemudian dipilih 4 responden untuk penggalian lebih mendalam mengenai riwayat hidupnya, guna memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang berbagai tahap kesulitan hidup dalam proses kemiskinan mereka dan segala aspek yang turut mempengaruhi kebertahanan kemiskinannya. Gambaran empiris yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan nelayan mempunyai berbagai aspek/dimensi yang satu saama lain saling berkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan nelayan seperti sudah terpola sedemikian rupa sehingga sulit untuk keluar dari li ngkaran kemiskinannya. Pengaruh yang umumnya sudah mengakar kuat di kalangan nelayan, adanya struktur sosial yang pincang, siap ketergantungan pola hubungan yang asimetris, proses pembagian pendapatan yang berat sebelah (Struktur ekonomi), pola konsumsi dan sikap mental yang kurang menguntungkan bagi kemajuan nelayan keseperti hidup boros dan "hedonistik" sehingga apa yang dapat disimpulkan dari proses kemiskinan nelayan ini adalah terdapatnya faktor struktural dan kultural yang saling menunjang keberadaan kemiskinan nelayan.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk melakukan mitigasi bencana gempa bumi di Kabupaten Pandeglang, wilayah rawan gempa bumi dan wilayah kerentanan terhadap gempa bumi perlu ditentukan. Wilayah rawan gempa bumi Kabupaten Pandeglang ditentukan oleh nilai PGA (Peak Ground Acceleration), struktur geologi, litologi dan kemiringan lereng melalui sistem skoring. Setelah diketahui wilayah rawan gempa bumi maka diidentifikasikan grid yang mewakili wilayah tersebut sebagai daerah penelitian. Identifikasi rawan gempa bumi, kepadatan dan kualitas bangunan pada permukiman daerah penelitian dilakukan melalui sistem grid dan survei lapang. Dengan menganalisis rawan gempa bumi, kepadatan dan kualitas bangunan maka dihasilkan wilayah kerentanan terhadap gempa bumi di Kabupaten Pandeglang bagian barat (studi kasus sebagian Kecamatan Cigeulis, Cimanggu dan Sumur). Wilayah kerentanan tinggi terhadap gempa bumi terletak pada permukiman Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur. Wilayah kerentanan sedang terletak pada permukiman Desa Cimanggu dan Tangkilsari Kecamatan Cimanggu. Sedangkan wilayah kerentanan rendah terletak pada permukiman Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu, Desa Kertajaya dan Kertamukti Kecamatan Sumur.

---

ABSTRACT
To mitigate damage from earthquake disaster in Pandeglang Regency, earthquake hazard region and vulnerability region to earthquake has to determined. Earthquake hazard region in Pandeglang Regency is determined by the value of PGA (Peak Ground Acceleration), geological structure, lithology and slope. To determine the hazard earthquake region, scoring method is used. After determine earthquake hazard region, grid which represents the earthquake hazard region is identified. The grid is research?s area. Earthquake hazard, density and quality of construction in settlements of research?s area are identified by grid system and survey. Vulnerability region to earthquake in the west Pandeglang Regency (case studies : part of Cigeulis, Cimanggu and Sumur District) is determined by analyzed earthquake hazard, density and quality of construction. High vulnerability region to earthquake is located in settlements of Sumberjaya Village Sumur District. Moderate vulnerability region to earthquake is located in settlements of Cimanggu and Tangkilsari Village Cimanggu District. Low vulnerability region to earthquake is located in settlements of Tangkilsari Village Cimanggu District, Kertajaya and Kertamukti Village Sumur District.

Abstrak :
Pesisir Barat Kabupaten Pandeglang yang menghadap Selat Sunda merupakan daerah yang rawan terhadap terjadinya bencana alam. Tinggi gelombang dan pasang surut air laut, termasuk tsunami merupakan bencana yang sering melanda pesisir tersebut. Eksosistem mangrove yang merupakan bagian dari ekosistem pesisir memiliki peranan penting dalam mengurangi bencana alam akibat gelombang air laut. Di samping dapat mengurangi terjadinya abrasi, sistem perakaran mangrove dapat menahan laju sedimentasi. Sehingga akan memperluas garis pantai atau akresi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekosistem mangrove terhadap perubahan garis pantai yang berupa abrasi dan akresi dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2010 hingga 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan Remote Sensing dan teknologi GIS. Pengumpulan data menggunakan citra satelit Landsat 7 ETM+ Tahun 2010, Landsat 8 OLI/TRS Tahun 2015 dan 2020. Pengolahan data spasial menggunakan google earth engine, software ArcGIS 10.6 dan ENVI 5.3. Data perubahan ekosistem mangrove diperoleh dengan menggunakan metode NDVI. Teknis GIS digunakan untuk analisis data laju perubahan garis pantai secara spasial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga 2020, ekosistem mangrove selalu mengalami perubahan setiap periodenya. Ekosistem mangrove di sepanjang pesisir Kabupaten Pandeglang mengalami penambahan dari tahun 2010 hingga 2015, namun kembali berkurang pada tahun 2020 akibat bencana tsunami Banten tahun 2018. Perubahan ini tentunya juga mempengaruhi terjadinya perubahan garis pantai. Berdasarkan hasil analisis statistik, penurunan luas mangrove mempunyai pengaruh sebesar 48,63% terhadap luas abrasi dan penambahan luas mangrove mempunyai pengaruh sebesar 51,7% terhadap luas akresi. Secara spasial penelitian ini menunjukkan penurunan dan penambahan luas mangrove berbanding lurus dengan perubahan luas abrasi dan akresi. ......The coastal area of Pandeglang Regency , which faces the Sunda Strait, is prone to natural disaters. As the high wave tides, and in same periode including tsunami, are the named type of disasters that frequently hit the area. Mangrove ecosystem that are the part of coastal ecosystems have an importance role in reducing natural disasters caused by seawater waves. In addition to preventing abrasion, the mangrove root system can hold sediment. So that it will expand the coastline or accretion. This study aims to determine the effect of existence of mangrove ecosystems on coastline change in the form of abrasion and accretion within ten years during 2010 to 2020. The research method uses remote sensing and GIS Technology. The remote sensing data collection uses is separate into Landsat 7 ETM+ for 2010 and Landsat 8 OLI/TRS for 2015 and 2020. Spatial data processing using google earth engine, ArcGIS 10.6 and ENVI 5.3 software. Mangrove ecosystem change data is obtained using NDVI method. GIS technology is used for spatial analysis of coastline change rate data. As a result of this study show that during 2010 to 2020, mangrove ecosystems always change every period. Mangrove ecosystems along the coastal area of Pandeglang Regency increased during 2010 to 2020, but decreased in 2020 caused by Banten Tsunami disaster in 2018. This change certainly also affects the change of coastline. Based on the results of statistical analysis, the decrease in mangrove area has an influence of 48.68% on the area of abrasion, and the addition of mangrove area has an influence of 51.7% on the area of accretion. Spatially revealed that the decrease and the addition of mangrove area is proportional to the area changes abrasion and accretion.