Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siregar, Bahaluddin
Abstrak :
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Peran NU untuk Indonesia dapat dilacak dalam lini masa mulai dari era kolonialisme hingga kini. Dalam konteks perumusan dasar negara, yaitu Pancasila, NU terlibat sangat aktif mulai dari yang awalnya menolak kemudian menerima Pancasila pada 1983. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis peneriman NU atas Pancasila pada Muktamar 1983 dalam perspektif Utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan informasi melalui studi dokumen terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa segala tindakan NU dar masa ke masa sejatinya berorientasi pada kemasalahatan msyarakat luas. NU bahkan juga tidak segan mengorbankan organisasinya sendiri, seperti pasca Muktamar 1983 dimana NU memutuskan berhenti dari politik praktis yang mengakibatkan suara PPP (partai mewakili kelompok Muslim) mengalami penurunan signifikan dalam pemilu setelahnya. Prinsip kemaslahatan NU sejatinya adalah implementasi dari teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh John Stuart Mill, bahwa NU telah menerapkan dua aspek Utilitarianisme sekaligus, yaitu Act Utilitarianism dan Rule Utilitarianism. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan dan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan agar kebijakan selalu berorientasi pada kebermanfaatan. ......Nahdlatul Ulama (NU) is the largest religious organization in Indonesia. NU's role in Indonesia can be traced in a timeline starting from the era of colonialism until now. In the context of the formulation of the basic principles of the state, namely Pancasila, NU was very actively involved starting from initially rejecting and then accepting Pancasila in 1983. This research is intended to analyze NU's acceptance of Pancasila at the 1983 Congress from a Utilitarianism perspective. This research uses a descriptive analysis approach, where researchers collect information through studying related documents. This research concludes that all NU actions from time to time are actually oriented towards the problems of the wider community. NU did not even hesitate to sacrifice its own organization, such as after the 1983 Congress where NU decided to stop practical politics which resulted in the PPP (the party representing Muslim groups) votes experiencing a significant decline in the elections that followed. NU's principle of benefit is actually the implementation of the theory of Utilitarianism developed by John Stuart Mill, that NU has implemented two aspects of Utilitarianism at once, namely Act Utilitarianism and Rule Utilitarianism. It is hoped that the results of this research can provide information as a basis for consideration and contribution of thought to policy makers so that policies are always oriented towards benefits.
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Etin Nurhaetin Ningrum
Abstrak :

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Barat sebagai suatu peradaban baru yang lebih maju sebagai  fenomena global yang memengaruhi dan mengubah tatanan peradaban dan geopolitik dunia. Konsep sekuler Ali Abd ar-Raziq dan Soekarno merupakan produk dari fenomena tersebut. Studi ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana latar belakang faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pemikiran Negara Sekuler Ali Abd ar-Raziq di Mesir serta pemikiran Negara Pancasila Soekarno di Indonesia; kedua, Bagaimana kedua konsep pemikiran tersebut? dan ketiga, bagaimana perbandingan pemikiran-pemikiran tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Negara Sekuler, Negara Pancasila. Sosialisasi Politik dan Perbandingan Politik. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memakai studi kepustakaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut disebabkan  perbedaan latar belakang, pendidikan, dan wawasan keagamaan. Soekarno adalah seorang politisi, negarawan, dan nasionalis radikal, sedangkan  Ali Abd ar-Raziq adalah seorang ulama, akademisi, dengan wawasan Islam yang luas dan modern. Keduanya ingin memisahkan Islam dan Negara, namun tujuan mereka berbeda. Ali Abd Ar-Raziq lebih cenderung ingin memurnikan Islam dari  politik yang dianggapnya kotor, sedangkan Soekarno ingin me’muda’kan agama dan menempatkannya di tempat yang mulia. Persamaan kedua pemikiran tersebut disebabkan oleh kondisi politik global. Pada saat itu, terjadi kolonialisme Barat yang menyebarkan pemikiran dan gagasan sekularisme. Di Timur Tengah, politik regional dipengaruhi oleh melemahnya Turki Usmani dan penjajahan Barat. Di Indonesia, politik regional dipengaruhi oleh bangkitnya nasionalisme negara-negara Asia terhadap kekuasaan kulit putih.

Kesimpulannya, secara nasional kondisi politik yang terjadi di Mesir dan Indonesia menjadi sebab utama munculnya gagasan Negara Sekuler dari Ali Abd ar-Raziq dan Negara Pancasila dari Soekarno. Munculnya ide sekuler di Indonesia didorong dan dipengaruhi oleh semangat ingin merdeka dari penjajahan Belanda dan kaum ulama yang berpikiran terbelakang. Gagasan sekuler Ali Abd ar-Raziq di Mesir muncul sebagai reaksi untuk mencegah keinginan Raja Fu’ad  menjadi khalifah di Mesir. Soekarno memandang hubungan negara dan agama Islam harus dipisahkan. Ia bermaksud membawa Indonesia agar lebih maju seperti bangsa Eropa, sedangkan Ali Abd ar-Raziq memandang bahwa Islam harus dipisahkan dari unsur-unsur negara secara yuridis. Menurutnya, khilafah tidak mempunyai legitimasi dari Al-Qur’an dan Hadits, maupun Ijma karena hal tersebut bukan merupakan institusi agama.

 


This study is based on the advancement and rise of Western civilization, a global phenomenon that affected and transformed the world’s civilization and geopolitics. It produced Both Ali Abd ar-Raziq’s and Soekarno’s secular concepts of the State.

This research aims to answer the following questions: First, what are the internal and external factors that affected Ali Abd ar-Raziq-s concept of the Secular State in Egypt and Soekarno concept of the Pancasila State? Second, what are the two concepts of the State? Third, what are the similarities and differences between the two concepts? This study uses the Secular State theory, the Pancasila State theory, the Political Socialization theory, and the Political Comparison theory. The method used is descriptive-analytical and the information are gathered through literary review.

The principal finding of this research reveals that the differences between the two is caused because of a difference in background, education, and religious knowledge. Soekarno was a politician, statesman, and radical nationalist. Ali Abd ar-Raziq was a religious scholar, as well as an individual with a broader and more modern Islamic knowledge. Although both aimed to separate Islam and the State, they had a different motivation. Ali Abd Ar-Raziq wanted to cleanse Islam from politics, while Soekarno wanted to renew Islam and place it in a noble position. The similarities between the two concept lies in the global political condition at the time. During that period, Western colonization had spread secularism. While in a regional scope, the political condition was affected by the weakening of the Ottoman Dinasty in the Middle East and secularism. The political condition in Indonesia was influenced by the rise of nationalism in Asian countries towards colonization.

Conclusively, the political condition in Egypt and Indonesia is the catalyst of Ali Abd ar-Raziq and Soekarno’s conceopt  of the State. In Indonesia, secularism were highly influenced by the fervor to be from Dutch colonization and religious leaders with outdated thoughts and  beliefs. While in Egypt, secularism was a reaction towards King Fuad’s desire to be a Caliphate in Egypt. Soekarno opined that religion and the state must be separated, while Ali Abd ar-Raziq believed that Islam has to be separated from the State in legal terms because the Al-Qur’an, Hadits, and Ijma does not give a caliph legitimacy to rule a State as it is not a religious institution.

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library