Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian di latar belakangi oleh kenyataan bahwa penyediaan dana logistik farmasi relatif tinggi yang mencapai 40% anggaran rumah sakit, sehingga diperlukan tindakan efisiensi. Temuan di Instalasi Farmasi RSUD Palembang Bari menunjukkan bahwa perencanaan obat khususnya antibiotika tidak akurat sehingga menyebabkan pemakaian obat tidak sesuai dengan perencanaan obat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk melakukan analisis perencanaan kebutuhan antibiotika di Instalasi Farmasi RSUD Palembang Bari, kota Palembang dan memperoleh informasi lebih jauh tentang hal- hal yang melatar belakangi proses perencanaan ini. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan analisa kualitatif. Data dan informasi mengenai proses perencanaan kebutuhan obat diperoleh dengan cara indepth interview, data sekunder. Hasil panelitian rnenunjukkan bahwa proses perencanaan antibiotika di RSUD Palembang Bari belum sesuai antara perencanaan RSUD Palembang Bari dengan pemakaiannya karena perencanaan obat masih mengalami hambatan khususnya sisi input seperti SDM, dana, metode, material yang digunakan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dan kecukupan faktor input terutama faktor SDM, metode, organisasi, kebijakan, material, yang diberlakukan maupun proses perencanaan antibiotika di RSUD Palembang Bari belum memenuhi kebutuhan antibiotika di RSUD Palembang Bari. Untuk meningkatkan akurasi perencanaan kebutuhan obat antibiotika di RSUD Palembang Bari dapat disarankan kepada Dinas Kesehatan kota Palembang selaku unit pengadaan agar dilakukan supervisi yang berkesinambungan dan pelatihan SDM yang membuat perencanaan kebutuhan logistik farmasi, menyusun kebijakan internal antara lain dengan standarisasi terapi dan formularium, menyusun dan menetapkan uraian tugas yang jelas, menyusun standar prosedur operasional tentang perencanaan kebutuhan obat di ruangan dan instalasi. Selain itu direktur rumah sakit perlu mengusulkan kebutuhan tenaga untuk instalasi farmasi serta melakukan benchmarking ke RSUD lain yang setara sehingga kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Palembang Bari yang prima akan dapat dicapai.

---

This research is based on the facts that the supplies of logistic fund in pharmaceutical is quite high achieved 40 % of the hospital budget, so therefore need to be efficient. This findings in pharmacy installation of RSUD Palembang Bari showed that the medicine planning particularly for antibiotic is not accurate, and therefore caused the differential between medicine used and medicine planning. The purpose of this research is to do such a planning need analysis for antibiotic in the pharmacy installation of RSUD Palembang Bari, the city of Palembang and to get the information more in details about everything which have supported the process of this planning. This observation is also a qualitative case study. Data and information about the planning needs process for medicine which has taken through the indepth interview and secondary data. The result of this research showed that the process of the antibiotic planning in RSUD Palembang Bari has not been appropriate compared with the medicine used because of medicine planning still having some gaps especially in the side input like human resources, budget, methods, as well as material used. From this research, can be concluded that between the harmony and the sufficient factor particularly in human resources, methods, organization, policy and procedure, material, which have not been valid yet as well as the planning process for antibiotic in RSUD Palembang Bari still not achieved antibiotics at RSUD Palembang Bari. To increase the accuracy in medicine planning needs for antibiotic in RSUD Palembang Bari, it is suggested through the Head of Regional Public Health, as a procurement unit will be able to do the regular supervision and arrange such a training for human resources who will be doing the pharmacy logistic planning, setting up the policy and procedure internally i.e. therapy standardization and formularium, prepare the clear job description, and setting up the standard operational procedure about the medicine planning needs in the room as well as installation. Besides, the hospital director needs to propose the additional staff for the pharmacy installation and also doing the benchmarking to another hospital which has the same standard for quality and services to make the RSUD Palembang Bari become the number one hospital as we expected.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai dinamika perdagangan dan pelayaran yang ada di sungai, studi ini mengambil ruang spasial pada sungai-sungai besar di Keresidenan Palembang. Masa temporal yang diambil adalah antara tahun 1900-1930, tahun tersebut diambil karena merupakan masa terjadinya perkembangan perdagangan dan pelayaran akibat pengenalan komoditas karet dan modernisasi pelayaran.Sungai dalam kajian sejarah mengenai perairan maritim masih menjadi kajian yang sangat terbatas. Kebanyakan penelitian maritim yang ada di Indonesia masih memfokuskan diri pada ruang perairan yang luas seperti samudra, laut, selat dan teluk. Padahal dalam dinamika sejarah sendiri, proses perdagangan dibeberapa pulau di Nusantara mengandalkan sungai sebagai sarana transportasi utama wilayahnya. Terutama pulau Sumatra dan Kalimantan yang dialiri oleh banyak sungai besar dan panjang hingga ratusan kilometer, sungai-sungai tersebut menentukan proses sejarah yang terjadi di kedua pulau tersebut.Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hal tersebut pada sungai-sungai di Keresidenan Palembang. Sebelum berkembangnya transportasi darat pada awal abad ke-20, sungai menjadi satu-satunya sarana transportasi dan kegiatan ekonomi utama wilayah ini. Hampir keseluruhan pasar, kebun, pemukiman, bahkan rumah ibadah berada di pinggiran sungai. namun perkembangan sektor perekonomian ini kemudian membawa dampak pada perkembangan sektor transportasi darat, yang kemudian berpengaruh buruk pada sektor pelayaran. Dinamika ini menarik untuk dibahas dan merupakan penanda bahwa kajian mengenai sungai juga kompleks seperti halnya perairan lain yang lebih luas.

---

---

ABSTRACT
This thesis discusses the dynamics of trade and shipping in the river, this study took the spatial space of some big rivers in Palembang residency. Temporal period was taken between 1900 1930, this period was taken because it was a development period of trade and shipping due to the introduction of rubber and shipping modernization.River in the historical study of the waters maritime is still a very limited study. Most maritime research in Indonesia is still focused on large space bodies of water such as oceans, seas, straits and bays. Whereas in the dynamics of its own history, the trading process on islands in the archipelago relied on the river as the main of transportation in this area. Especially Sumatra and Kalimantan islands are drained by many rivers with hundreds of kilometres long, these rivers define the historical process that occurred in those two islands.This research attempts to present the description of the rivers in Palembang residency. Before the development of land transportation in the early of 20th century, river being the only transportation tools and the main economic activity in this region. Almost the entire markets, gardens, settlements, and even houses of worship located on the riverside. but the development of the economic sector impacted the development of the land transportation sector, and then affected workers in the shipping sector. The dynamics are very interesting to research and these are markers that the study on the rivers are too complex as well as the other wider waters.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemerintahan daerah di Sumatera Selatan yang terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1957. Pemerintahan daerah merupakan bagian dari administrasi kenegaraan. Sebagai bagian dari administrasi negara Indonesia maka terdapat sistem desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Dalam rentang waktu sejak Negara Indonesia merdeka hingga tahun 1957 telah dikeluarkan Undang-undang yang mengatur mengenai pembagian wewenang kepada daerah dan berkaitan dengan pemerintahan di daerah, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1945, Undang-undang No.22 tahun 1948 dan Undang-undang No.1 tahun 1957. masing-masingUndang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-undang yang telah dikeluarkan sebelumnya. Desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan di daerahnya. Pemberian desentralisasi tersebut bertujuan agar pemerintah daerah mampu mengelola kekayaan sumber daya yang terdapat didaerahnya secara maksimal dan demi kepentingan pembangunan di daerah. Penyelengaraan pemerintahan secara desentralisasi di Indonesia telah berlangsung lama. Pengenalan sistem desentralisasi dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di daerah Pulau Jawa melalui Desentralisasi Wet 1903. Kebijakan desentralisasi sangat penting untuk dilaksanakan agar tidak terjadi ketidakadilan yang menciptakan jurang pemisah yang luas antara daerah dan pusat, dan bisa memberikan rasa aman sehingga tidak menciptakan bahaya disintegrasi di dalam keamanan nasional. Setiap undang-undang tersebut memiliki perbedaan dalam substansi, isi dan latar belakang peristiwa yang menyebabkan diberlakukannya undang-undang tersebut. Meskipun memiliki perbedaan substansi isi namun Pemerintah Pusat telah melakukan usaha untuk memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan kondisi yang berlaku di daerah masing-masing. undang-undang tersebut memiliki tujuan yang baik untuk mengatur pemerintahan di daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat persoalan yang timbul dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga timbul berbagai protes melalui sebuah gerakan yang mewakili kekecewaan daerah terhadap pusat. Secara umum, di Sumatera protes terhadap Pemerintahan Pusat diwalili oleh kelompok militer yang membentuk dewan-dewan yang berasal dari kesatuan militer, seperti Dewan Gajah, Dewan Banteng, Dewan Garuda. Di Sumatera Selatan timbul Dewan Garuda, sama halnya dengan Dewan Banteng dan Dewan Gajah yang memiliki keinginan agar Pemerintah Pusat tidak hanya memperhatikan kepentingan pembangunan di Pulau Jawa saja, melainkan juga daerah-daerah di luar Jawa. Karena wilayah Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam yang kaya dan telah memberikan sumbangan yang besar terhadap kas negara. Namun kondisi pembangunan di wilayahnya tertinggal jauh. Hal ini lah yang menjadi tuntutan dari daerah kepada Pemerintah Pusat tidak ada.

Abstrak :
Disertasi ini menguraikan tentang prosesual adaptasi etnis Tionghoa Palembang dari masa kolonial (1905) hingga pembubaran Lembaga Vreemdeoosterlingen 1950 pasca Konfrensi Meja Bundar. Pendekatan adaptasi dari W. Bennet digunakan untuk melihat proses adaptasi sosial etnis Tionghoa Palembang dalam setiap masa penguasa yang berbeda. Penelian ini menemukan bahwa kelompok etnis Tionghoa Palembang mampu beradaptasi dan mempertahankan eksistensinya di Palembang. Tercatat bahwa proses adaptasi tersebut berlangsung sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan semakin mengkristal pada masa Kesultanan Palembang. Segi budaya dan fleksibelitas dalam aspek religi etnis Tionghoa di Palembang memainkan peran penting, baik sebagai katalisator maupun mempermudah untuk berdinamika dalam ruang Palembang. Melalui integrasi keagamaan kelompok etnis Tionghoa membangun sarana/lembaga pernikahan dengan masyarakat lokal sejak masa Kerajaan Sriwijaya, hingga masa Kesultanan Palembang. Kebudayaan etnis Tionghoa yang berasal dari negeri leluhur ternyata memiliki sedikit kemiripan dengan kebudayan Melayu-Islam Palembang milik masyarakat lokal, sehingga mampu berpadu tanpa terjadi friksi/ konflik. Tradisi Ceng Beng yang berpadu dengan tradisi ziarah kubur (Kubro) milik etnis Tionghoa Palembang, terserapnya bahasa Tionghoa ke dalam bahasa Melayu di Palembang, hingga aspek kuliner (Pempek) yang kemudian menjadi representasi kuliner bersama sebagai identitas kota Palembang menunjukkan bagaimana kemampuan adaptasi etnis Tionghoa di Palembang. ......This dissertation describes the process of adaptation of Palembang Chinese ethnicity from the colonial period (1905) to the dissolution of the Vreemdeoosterlingen Institute in 1950 after the Round Table Conference. The adaptation approach from W. Bennett is used to see the process of social adaptation of the Palembang Chinese ethnicity in each different ruling period. This research found that the Palembang Chinese ethnic group was able to adapt and maintain its existence in Palembang. It is recorded that this adaptation process took place since the Sriwijaya Kingdom and became increasingly crystallized during the Palembang Sultanate. In terms of culture and flexibility in the religious aspects of the ethnic Chinese in Palembang, they play an important role, both as a catalyst and to facilitate dynamics in Palembang's space. Through religious integration, the Chinese ethnic group built marriage facilities/institutions with the local community from the time of the Sriwijaya Kingdom to the Palembang Sultanate. It turns out that the culture of the Chinese ethnic originating from their ancestral country has little resemblance to the Palembang Malay-Islamic culture belonging to the local community, so that they are able to blend together without friction/conflict. The Ceng Beng tradition combined with the tradition of pilgrimage to graves (Kubro) belonging to Palembang Chinese ethnicity, the absorption of Chinese into the Malay language in Palembang, to the culinary aspect (Pempek) which later became a joint culinary representation as the identity of the city of Palembang shows how the Chinese ethnic adaptation ability in Palembang.