Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan arsip Pura Pakualaman sebagai sumber daya pengetahuan bagi masyarakat melalui memori kolektif yang terdapat dalam arsip. Objek Penelitian ini adalah pengelolaan dan pemanfaatan arsip di pusat arsip Pura Pakualaman. Penelitian berfokus pada pemanfaatan arsip tersebut sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat arsip Pura Pakualaman telah mengupayakan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi arsip yang dilakukan seperti penerbitan naskah sumber arsip, pameran, dan seminar pendidikan. Namun, masyarakat masih jarang memanfaatkan arsip sebagai sumber daya pengetahuan mereka. Hal ini dikarenakan publikasi arsip masih jarang dilakukan; minimnya informasi mengenai pusat arsip; dan arsip belum diolah seluruhnya.

---

This thesis describes about utilization of archives Pura Pakulaman as knowledge resources for the society through the collective memory which is found in the archives. The object of this research is management and utilization of archives in Central Archives Pura Pakualaman. The research focuses on the utilization of archive so that it can be utilized as a resource of knowledge. This research using a qualitative approach with case study research methods.

The result showed that the central archives Pura Pakualaman had made an approach to the society through the socialization of archives activities such as public publication source archives, exhibition, and educational seminars. However, the society still rarely make use of the archive as a resource of knowledge. This is because the publication archives still rarely done; the lack of information regarding the central archives; and the archives have not been processed completely."

"Perkembangan teknologi digital membawa dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan daya apresiasi masyarakat Indonesia terhadap seni. Lahirnya beragam alternatif seni, seperti seni populer dan seni industri kreatif, menggeser minat masyarakat yang mulanya mencintai dan menghargai kesenian tradisional menjadi lebih cenderung tertarik dengan alternatif seni yang kontemporer. Tesis ini, membahas praktik-praktik resiliensi dalam upaya pelestarian kesenian wayang kulit di tengah disrupsi digital. Informan dalam penelitian tesis ini, meliputi: Keraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Dinas Kebudayaan Yogyakarta, para dalang, seniman, budayawan, maupun masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam komunitas pecinta kesenian wayang kulit. Data diperoleh menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, dan pengamatan. Tujuan penelitian ini ingin menjelaskan fenomena transformasi kebudayaan yang dapat ditemukan dalam perkembangan kesenian wayang kulit di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disrupsi di era digital, menyebabkan pertunjukan wayang kulit pun masuk ke dalam ruang pertunjukan yang non konvensional. Praktik digitalisasi pada dasarnya menawarkan keterbukaan informasi serta mengaburkan segala bentuk batas ruang dan waktu. 

---

The development of digital technology has had a significant impact on the pattern of human life, especially those related to the Indonesian people's appreciation of art. The birth of various alternative arts, such as popular art and creative industrial art, has shifted the interest of people who initially loved and appreciated traditional art to become more interested in alternative contemporary art. This thesis discusses resilience practices in the effort to preserve shadow puppetry in the midst of digital disruption. Informants in this thesis research include: Keraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Dinas Kebudayaan Yogyakarta, puppeteers, artists, cultural experts, and and the people of Yogyakarta who are members of the community of shadow puppet art lovers. Data were obtained using a qualitative approach through in-depth interviews and observations. This research aims to explain the phenomenon of cultural transformation that can be found in the development of shadow puppetry in the Special Region of Yogyakarta. Disruption in the digital era has caused shadow puppet shows to enter non-conventional performance spaces. The practice of digitalization basically offers information openness and blurs all forms of space and time boundaries. At the end of the conclusion of this thesis, there is something that needs to be emphasized, namely the reality that something traditional is not the enemy of modernization in the digital era."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan kebijakan Paku Alam VII selama memimpin Praja Pakualaman dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Pakualaman. Metode dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu: melalui tahap heuristik, kritik sumber, tahap interpretasi data, dan tahap terakhir adalah historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber arsip, koran dan majalah sejaman, jurnal ilmiah, serta buku sebagai sumber pendukung. Permasalah yang muncul akibat dari pengaruh kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda serta proses modernisasi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di wilayah vorstenlanden, telah mendorong para pemimpin swapraja untuk melakukan berbagai upaya guna mengatasinya. Meskipun disatu sisi mereka tunduk kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi di lain sisi mereka juga berupaya untuk mengadaptasi kebijakan tersebut agar sejalan dengan kepentingan rakyat. Sebagai pemimpin Praja Pakualaman, Paku Alam VII berupaya membangun Praja Pakualaman melalui berbagai kebijakan selama masa pemerintahannya (1906-1937), meliputi tatanan birokrasi, pendidikan, agraria, dan pembangunan berbagai infrastruktur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak dari kebijakan Paku Alam telah dirasakan oleh masyarakat, seperti halnya penurunan angka buta huruf, pemberian hak kepemilikan tanah kepada rakyat yang berakibat pada penghapusan beban kerja wajib, dan modernisasi pendidikan yang mendorong lahirnya kaum pergerakan dari keluarga Pakualaman. Meskipun Praja Pakualaman hanya sebuah praja kecil, tetapi keberadaannya cukup diperhitungkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut terbukti dari eksistensi yang telah dibangun oleh para trah Pakualaman dengan turut menjadi pelopor bagi perjuangan pergerakan ketika bangsa Indonesia berusaha mencapai kemerdekaan.

---

The purpose of this research is to review the policies issued by Paku Alam VII over Praja Pakualaman and the impact to its people. The methods and sources used in this research is the historical approach, namely: through the stages of heuristic, criticism of sources to obtain historical facts are really close to the reality of events written. Furthermore, the data interpretation stage, and the last stage is historiography. Sources used by the author in this study are archival sources, newspapers and magazines contemporary, scientific journals, and books as a supportive source.

Problems occurred as the result of the Dutch East Indies Colonial government policy as well as the processes of modernization in the late 19th and early 20th century in the vorstenlanden region, has encouraged the leaders of the swapraja to make efforts to overcome them. Although, in one hand they were subject to the Dutch East Indies Colonial Government, but they were also trying to transform the policy into line with the interest of its people. As the leader of Praja Pakualaman, Paku Alam VII tried to build Praja Pakualaman through various policies issued during his reign (1906-1937), including bureaucracy, education, agriculture, and infrastructure development.

The result indicate that the impact of Paku Alam‟s policies had been precieved by the public, for examples, drecrease illiteracy, the granting land ownership rights to the people that resulted to the abolition of compulsory work load, and the modernization of education that led to the birth of movements of Pakualaman‟s family. Eventhough Pakualaman is only a small Praja, but its existence was considered by the Dutch East Indies Colonial Government. It was proven from the existence of which has been built by trah Pakualaman to also become one of the pioneers in the struggle movement when Indonesia people was trying to achieve independence."

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pengisian jabatan Gubernur dan WakilGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di dalamnya mengenai polemik suksesitahta kerajaan di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY,adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam kerangka Negara KesatuanRepublik Indonesia. Salah satu keistimewaannya adalah pengisian jabatan Gubernur danWakil Gubernur DIY dengan mekanisme penetapan Sultan yang bertahta di KasultananNgayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam yang bertahta di Kadipaten Pakualaman.Sebagai salah satu keistimewaan DIY yang kedudukannya diakui dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seharusnya pengisian jabatan Gubernurdan Wakil Gubernur DIY dapat dilaksanakan dengan tertib dan ajeg. Namun berdasarkanhasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, historis,dan konsepsional dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengisian jabatan Gubernur danWakil Gubernur DIY dari masa ke masa, sejak 1945 hingga 2017, baik pengaturanmaupun praktiknya selalu berbeda-beda dengan disertai permasalahannya masingmasing,khususnya mengenai mekanisme dan persyaratan calon. Dari hasil komparasidengan praktik monarki di enam negara, yakni Brunei Darussalam, Arab Saudi, Thailand,Inggris, dan Qatar, ditemukan bahwa mekanisme suksesi kerajaan dituangkan dalamperaturan perundang-undangan, bahkan dalam konstitusi di negaranya. Sehingga lebihterbuka untuk diketahui oleh publik. Sementara itu di Yogyakarta, belum pernah adapengaturan resmi mengenai mekanisme suksesi dan mekanisme penyelesaian konfliksuksesi di Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman dalam paeraturan perundangundangan.Padahal dalam praktiknya, konflik di internal itu berimplikasi pada timbulnyapermasalahan dalam pemenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.Untuk itu ke depan, seiring dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundangudangan,perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan peraturan mengenai persyaratancalon, mekanisme dan urutan suksesi di Kasultanan dan Kadipaten, penyelarasan masajabatan dengan kepala daerah lain hasil pemilihan serentak nasional, wewenang wakilGubernur dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau diberhentikan dalam masa jabatan,perbaikan mekanisme penetapan oleh DPRD hingga penyelesaian sengketa dalampengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

---

ABSTRACTThis research departs from the problems in filling the position of Governor and ViceGovernor of Yogyakarta Special Region, including in it about the polemic succession ofthe royal throne in Yogyakarta. Yogyakarta Special Region, hereinafter referred to asYSR, is a provincial area which has a special feature within the framework of the UnitaryState of the Republic of Indonesia. One of its privileges is the filling of the office ofGovernor and Vice Governor of Yogyakarta with the mechanism of establishment of theSultan who reigned in Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat and Paku Alam whoreigned in Kadipaten Pakualaman. As one of the privileges of YSR whose position isrecognized in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the fillingof the position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta may be implemented in anorderly and steady manner. However, based on the results of normative research withcomparative, historical, conceptional, and regulatory approaches in this study, it wasfound that the filling of the post of Governor and Vice Governor of Yogyakarta from timeto time, from 1945 to 2017, both the arrangement and the practice always vary with therespective problems, especially regarding the mechanism and requirements ofcandidates. From the results of comparisons with monarchy practices in six countries,namely Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Thailand, Britain and Qatar, it was found thatthe mechanism of royal succession was set forth in legislation, even in the constitution ofthe country. So it is more open to the public. Meanwhile in Yogyakarta, there has neverbeen an official regulation on succession mechanisms and mechanisms for successfulsettlement of conflicts in the Kasultanan and Duchy of Pakualaman in legislativeregulations. Whereas in practice, internal conflict has implications for the emergence ofproblems in fulfilling the requirements of the candidates for Governor and Vice Governorof Yogyakarta. In the future, in line with the development of the society and the legislation,it is necessary to make adjustments or changes in regulations regarding candidaterequirements, succession mechanisms in Kasultanan and Kadipaten, the alignment oftenure with other regional heads of national election results, and dispute resolution inthe filling of office of Governor and Deputy Governor of YSR."