Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Selarna 5 (lima) tahun terakhir ini telah terjadi fenomena menarik dalam perpajalcan Indonesia. Di saat pertumbuhan ekonomi mengglarni penunman, terutama sejak krisis monetcr pertengahan tahun 1997 yang berlanjut ke krisis ckonomi, penerimaan pajak justru terus meningkat. Padahal terdapat korelasi positip antara kegiatan ekonomi terhadap pajak, yang secara matematik diformu- lasikan : penerimaan pajak = f (kegiatan ekonomz). Kondisi tersebut menunjukkzm bahwa peningkatan penerimaan pajak bisa teljadi bila didukung oleh potensi pajak yang cukup besar. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu jenis pajak di Indonesia, hasilnya sangat tergannmg kepada kegiatan ekonomi. Wdaupun penerimaan PPN sclama ini lerus meningkat namun masih berada di bawah tolok ukur (benchmarking), sehingga perlu dihitung dan diketahui berapa potensi yang ada. Untuk menghitung potensi PPN, perlu ada suatu pendekatan yang mudah dilaksanakan sorta dukungan dat? yang rnemadai. Penghitungan potensi PPN dilakukan berdasarkan atas nilai tarnbah dari setiap transaksi barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Identik dengan penghitungan tersebut juga terdapat dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), yakni jumlah nilai tambah yang dihasilkan setiap unit usaha/ekonomi. Dengan adanya kesamaan pola dasar pcnghiumgan tersebut, maka dicoba dianalisis penghitungan potensi PPN dengan addition method, yang menggunakan PDB scbagai data pokok_ Penelitian dilakukan terhadap data PDB yang djperoleh dari hasil survei yang dilalcukan Badan Pusat Statistik, demikian juga dengan penerimaan dan potensi PPN dari Direktorat Jenderal Pajak. Dengan memadukan antara teori, konsep maupun generalisasi hasil penelitian terhadap data yang ada, diperoleh penghitungan potensi PPN untuk tahun 1995 - 1999. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa data PDB dapat dan layak dijadikan sebagai pendekatan dalam menghitumg potensi PPN yakni dengan addition method. Namun hasil penerimaan PPN menunjukkan bahwa kinetja PPN Indonesia masih berada di bawah tolok ukur yang ada, di antaranya karena pcnczimaan PPN kurang peka terhadap perubahan pendapatan Hasil ini didukung oleh coverage ratio PPN masih sekitar 55%, sehingga culcup banyak sebenarnya potensi PPN yang masih dapat digali dan direalisir sebagai penerimaan negara. Untuk itu, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak mcmpcrgunakan addition method dengan pendekatan data PDB dalam menghitung potensi PPN. Kemudian agar lebih fair dalam menilai kinerja PPN disarankan agar dalam menghitung besamya tax ratio dan coverage ratio digunakan nilai PDB yang sektor-sektomya dikenakan PPN. Sedangkan untuk mengetahui apakah masih ada tersedia potensi pajak, disatankan dalam analisis perpajakan ada indikator berupa potential ratio. Hal lebih pcnting lagi adanya upaya pemerintah untuk melakukan pengawasan sccara khusus terhadap PKP yang potensi PPN-nya bcsar, schingga potensi yang ada dapat terjaring dan terealisasi sebagai penerimaan negara.

Abstrak :
Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang belum stabil mengharuskan negara selalu mengantisipasi dan mengikuti perkembangan di dalam masyarakat dan diiringi dengan pembuatan kebijakan-kebijakan yang sejaln dengan perkembangan di dalam masyarakat. Tujuan penelilian untuk mengetahui apakah perubahan Undang- undang PPN telah disosialisasikan dengan baik, yaitu yang berkaitan dengan administrasi atas pembuatan faktur pajak_ peiaporan dan penyetoran, mekanisme restitusi PPN dan administrasi sehubungan pendetinisian subjek dan objek PPN, Sena menguraakan kepatuhan (compliance) vvajib Pajak sehubungan dengan perubahan adminislrasi tersebut_ Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data sample secara acak (random sampling) dan metode analisis data dengan menggunakan analisis korelasi, regresi, koetisien penentu dan uji hipotesi§i"Hasi1 analisis menunjukan bahwa korelasi pemnuatara faktur pajak, mekanisme restitusi PPN memiliki hubungan yang erat terhadap kepatuhan, sedangkan terhadap indikator kewajiban pelaporan dan penyetoran serta administrasi sehubungan pendennisian kembali subjek dan objek PPN memiliki hubungan Iemah. Hasil pengujian korelasi dan regresi menunjukan bahwa perubanan kebijakan administrasi PPN secara umum adalah baik, namun di dalam pelaksanaan administrasi cenderung tidak mudah. sehingga Pengusaha Kena Pajak sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan dapat dikatakan kecenderungan Pengusaha Kena Pajak untuk kurang patuh_ Saran agar peraturan-peraturan yang baru dapat disosialisasikan dengan baik kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak memiliki persepsi yang sama dengan Fiskus didalam pelaksanaan administrasi perpajakan. lnformasi perpajakan yang cepat, mudah dan terkini dari kantor pajak nendaknya dapat diwujudkan sebagai suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan perpajakan baik melalui pusat penyuluhan perpajakan maupun web site yang dimiliki DJP_ Peraturan yang mudah dapat membanlu Pengusaha Kena Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan mudah, pengaturan administrasi PPN yang terdapat dalam perubahan Undang- undang PPN telah memberi pengertian yang sederhana dan lebih memberi kepastian hukum, namun masih diperlukan peraturan pelaksanaan yang sejalan dengan Undang-undang yang berlaku untuk menegaskan tentang tata cara penerapan lebih lanjut.

Abstrak :
Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem dan prosedur pclaksanaan mekanisme PPN serta dampaknya terhadap penerimaan dan sektor pajak_ Kemudian untuk mengetahui dampak yang disumbangkan oleh Faktur Pajak Bennasalah terhadap penerimaan negara dari selctor pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskniptif analisis, dengan teknik pengumpuian data bempa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan yakni; pertama, sistem dan prosedur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diiaksanakan selauna ini telah beljaian secara baik dan efektiif Dimana efektiiitas ini didukung oleh kemampuan terhadap pencapaian rencanaftarget pencrimaan PPN yang telah ditetapkan, dan cendenmg melebihi nilai yang dicanangkan. Dengan kata lain perolehan pajak yang bcrsumber dari PPN sejak dilakukannya reformasi perpajakan menunjuldcan kenaikan pcnerimaan yang cukup signifikan. Kedua, sejak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberlakukan yakni sejak tahun anggaran 1985/86 untuk menggantikan Pajak Penjualan yang diperlcuat oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, PPN ini menghasilkan nilai pajak yang sangat berarti dan perolehan ini tiap tahunnyajuga men unjukkan angka yang meningkat Dengan peningkatan ini, maka akan sangat berdampak terhadap penedmaan pajak secara keselumhan yang sekaligus juga akan mempengaruhi pencrimaan negara dalam negeri. Disarankan sistem dan prosedur PPN yang ada hendaknya tetap dipertahankan dan diikuti dengan pengawasan yang lebih baik serta dilakukan perbaikan terhadap sistem itu sendizi secara cepat bila ditemukan kelémahannya. Upaya penegakan hhkum yang dijalin kexjasamanya olch Direktorat Jendcral Pajak yakni Kepolisian dan Kejaksaan hendaknya lebih ditingkatkan serta Iebih disamakan persepsinya terhadap faktur pajak bermasalah Selanjutnya, pengawasan atas wajib pajak yang mcmpunyai PKP agar dilakukan secara rutin dan terakhir hendaknya Direktorat Jenderal Pajak tetap konsisten terhadap peningkatan ability sumber daya manusianya, khususnya bagi iiskus dengan mcmberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang relcvan, penataran dan pendidikan kedinasan.

Abstrak :
Salah satu tantangan berat yang dihadapi perekonomian Indonesia seat ini adalah meningkatkan ekspor, khususnya ekspor non migas. Dengan peningkatan nilai ekspor, di samping memberikan hasil positip kepada pengamanan cadangan devisa, melalui multipiier effect juga akan menciptakan kesempatan usaha, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional, yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas, di antaranya melalui deregulasi sektor riil 4 Juni 1996. yang memberi- kan fasilitas kepada Perusahaan Eksportir Terlenlu (PET). Bentuknya berupa kemudahan pelayanan di bidang perpajakan termasuk percepatan restitusi. Fasilitas ini sejalan dengan pendapat para pakar (Warren J. Keegan, maupun Richard A. Musgrave) bahwa insentif pajak dapat meningkatkan ekspor. Sebagai suatu kebijakan tentu diharapkan tidak menjadi bias negatip kepada perusahaan Iain (selain PET), namun secara efektif harus mampu mendorong dan meningkatkan nilai ekspor nasional secara keselumhan. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh atau peranan pemberian fasilitas pajak dalam rangka peningkatan nilai ekspor, dilakukan penelitian. Guna memperoleh data yang realistis, valid dan terpercaya sebagai bahan kajian, penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan 35 Perusahaan Eksportir Tertentu, serta berbagai sumber data Iainnya, balk melalui penelitian langsung ke Iapangan maupun melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui 2 (dua) cara. Cara pertama melalui evaluasi kebijakan yang parameternya adalah (1) efektivitas, (2) etisiensi, (3) kecukupan, (4) perataan, (5) responsivitas dan (6) ketepatan. Sedangkan cara kedua melalui uji komparasi (comparative test) hasil penelitian terhadap tolok ukur yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian fasilitas pajak terhadap PET bukan merupakan suatu tindakan yan diskriminatif, karena diberikan secara umum kepada semua perusahaan yang dapat memperoleh status sebagai PET. Selanjutnya dengan adanya fasilitas pajak, ternyata mampu sebagai pendorong ekspor sekaligus secara efektif mampu pula meningkatkan ekspor PET secara signihkan. Hal ini ditunjang adanya keuntungan (benefit) yang diperoleh PET, sehingga dapat mengurangi beban (penghematan) melalui cash How, maupun cost of money. Untuk itu, perlu dipertimbangkan pemberian fasilitas pajak yang sama di luar 23 jenis komoditas yang telah menikmatinya, temtama kepada jenis-jenis komoditas yang potensil untuk meningkatkan akspor nasional.

Abstrak :
Tanah yang luas dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak seenaknya saja untuk dimiliki oleh masyarakat tanpa adanya pengaturan akan kebutuhan perumahan tersebut, adanya instansi yang terkait dengan interaksi tersebut baik segi pemerintah, swasta dengan masyarakat yang ingin memiliki rumah. Objek atas tanah yang dilukakan dalam perumahan berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah maupun tanah yang berupa tanah kavling yang dilakukan pematangan terlebih dahulu sebelum tanah itu dijual kepada masyarakat yang membutuhkan rumah. Hubungan hukum tersebut berupa tanah yang dibebaskan untuk dimiliki yang kegiatannya dilaksanakan oleh swasta (perusahaan pengembang) untuk kemudian dijual kepada masyarakat yang membutuhkan berupa tanah matang. Adanya kepentingan pemerintah dengan hubungan hukum itu terutama dengan kepentingan untuk melaksanakan roda perekomian pemerintah berupa pemungutan pajak atas transaksi jual-beli tanah dalam bentuk BPHTB dan PPN karena adanya transaksi perusahaan dengan pihak lain dengan tanahnya berupa pematangan tanah. Pajak yang timbul dari pematangan tanah yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pungutan atas PPN atas tanah matang masih banyak yang belum mengetahuinya, karena PPN dipungut atas pertambahan nilai dari penyerahan BKP/JKP, sehingga masih banyak yang belum melakukan pemotongan pajak tersebut. Pemotongan pajak ini harus dilakukan sesuai dengan pembukuan peraturan perpajakan dan harus dilakukan pencatatan pembukuan untuk kepentingan perpajakan, tetapi tidak dilakukan oleh Perusahaan Pengembang yang menyebabkan adanya penyimpangan, oleh kekurangan-mengertian staf pelaksana perusahaan walaupun peraturan yang ada cukup jelas. Bisa juga terjadi karena adanya unsur kesengajaan dengan memanfaatkan celah hukum yang kurang mengaturnya. Untuk itu bahasan yang kami lakukan dengan adanya penyimpangan dari pengenaan PPN. Biar bagaimanapun tidak ada peraturan yang dibuat Secara sempurna semakin ada peraturan semakin timbul adanya penyimpangan dengan memanfaatkan celah hukum tersebut.

Abstrak :
Tesis ini melakukan penghitungan dan analisis terhadap potensi dan tax coverage ratio dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia pada tahun 2008. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini memfokuskan pada penghitungan potensi penerimaan PPN dengan menggunakan data pada tabel input-output updating tahun 2008 yang kemudian akan dibandingkan dengan data realisasi penerimaan PPN yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi PPN dari masing-masing sektor usaha dan apakah potensi tersebut sudah digali secara optimal. Dari hasil penelitian, sektor-sektor yang belum optimal dalam penggalian akan potensi PPN yang dimiliki adalah sektor industri lainnya, industri makanan, minuman dan tembakau, tanaman bahan makanan lainnya, peternakan, serta perikanan. ......The thesis performed estimation and analysis of Value Added Tax potential revenue and coverage ratio in Inonesia at 2008. Analysis method that developed in this research is quantitative descriptive analysis, which is focused on VAT revenue estimation by using updating input-output table of 2008, and then compared the result with VAT revenue realization data from Directorate General of Taxes. The research is designed to identify the amount of potential revenue from each economic sector and to evaluate whether that potential have been optimized collected. The results concluded sectors which VAT revenue collection still not reaching their potential are other industry, food, beverages and tobacco, other crops, livestock and fishery.

Abstrak :
(I) Dalam struktur keuangan negara, pajak sudah seharusnya menjadi tulang punggung penerimaan negara. Proporsi penerimaan pajak dalam anggaran negara seharusnya lebih tinggi dari proporsi hutang. Untuk hal itu, pemerintah Indonesia melaksanakan reformasi perpajakan semenjak tahun 1983. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang digalakkan sejak reformasi pajak 1983, menggantikan Pajak Penjualan (PPn) 1951. Tujuan utama dari penciptaan pajak pertambahan nilai adalah untuk menyederhanakan dan menghindari perhitungan pajak berganda. Hal ini menjadi perlu sejalan dengan intensitas kegiatan ekonomi yang makin meningkat. Oleh karena itu, skripsi ini akan melihat mekanisme penerapan prosedur Pajak Pertambahan Nilai dengan kekhususan pada pedagang besar. Pedagang besar yang terpilih sebagai obyek penelitian adalah suatu pedagang besar yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa komputer, yang disebut PT X. Salah satu prinsip PPN 1984 adalah yang disebut dengan indirecti substraction method yang intinya adalah bahwa pajak yang dibayar merupakan selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Oleh karena itu pengusaha terdorong untuk melaporkan kegiatannya dengan benar, karena berkepentingan dengan restitusi atas pajak yang dibayar. Untuk kepentingan tersebut, Faktur Pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam kasus PT X, ternyata prinsip tersebut tidak berjalan dengan baik. Dalam melakukan pembelian dari luar negeri (impor), PT X menggunakan jasa perusahaan importir lain atas dasar inden. Tetapi PT X tidak meminta Faktur Pajak, maka pengkreditan pajak tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Sehubungan dengan itu, salah satu saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah agar PT X, dalam transaksinya di masa yang akan datang, meminta Faktur Pajak. Dengan demikian prosedur perpajakan yang diatur dalam UU PPN 1984 dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan pembeli atau pihak lain. Selain hal tersebut di atas, skripsi ini juga akan melihat dampak UU PPN 1984 terhadap penentuan harga jual produk dan jasa yang dijual PT X. Dalam penentuan harga jual secara administrasi dalam Faktur Pajak ada yang sudah termasuk PPN (pajak keluaran) dan ada yang tidak. Sedangkan pajak masukan untuk barang tersebut merupakan perkiraan yang terpisah dari penentuan harga jual karena pajak masukan bukan merupakan unsur harga pokok. Dalam PT X karena tidak terjadi pengkreditan pajak yang sempurna maka pajak masukan merupakan unsur harga pokok sehingga secara langsung mempengaruhi penetapan harga jual. Perhitungan pada skripsi ini menunjukkan bahwa dalam PT X terjadi pajak berganda karena pajak masukan merupakan unsur harga pokok. Jika PT X melakukan perhitungan pajaknya dengan benar, maka harga jual produknya dapat diturunkan yang berimplikasi kepada keadilan bagi pihak pembeli dan peningkatan daya saing usaha bagi perusahaan.

Abstrak :