Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perubahan tarif PPh Badan dari tarif progresif menjadi flat rate. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, tarif PPh Badan diubah menjadi flat rate. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan penerapan flat rate pada PPh Badan serta menganalisis flat rate tersebut jika ditinjau dari asas keadilan dan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan penerapan flat rate pada PPh Badan ini adalah untuk memberikan kesederhanaan kepada Wajib Pajak Badan, mengikuti international best practice, dan agar tarif PPh Badan di Indonesia menjadi lebih kompetitif. Selain itu, jika ditinjau dari asas keadilan, kebijakan penerapan flat rate pada PPh Badan ini relatif adil karena Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan tetap membayar pajak yang proporsinya lebih besar jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan yang penghasilannya lebih kecil dan unsur keadilan ini juga diperkuat dengan adanya insentif untuk Wajib Pajak Badan berskala kecil. Jika ditinjau dari asas ease of administration, flat rate ini lebih sederhana dan lebih pasti dalam perhitungannya karena hanya terdiri atas satu tarif saja. This study focus on the changes of corporate income tax?s tariff from progression rate to flat rate. In Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, the corporate income tax?s tariff has been changed into the flat rate. The purpose of this study is to know the government?s background in converting the corporate income tax?s tariff into the flat rate and to analise the flat rate tariff based on equality and ease of administration principle. This research used a quantitative approach with descriptive method. This study showed that the government?s background in converting corporate income tax?s tariff into the flat rate are to provide simplicity to the tax payer, following the international best practice, and in order to make the tariff to be more competitive. Based on the equality principle, the implementation of flat rate policy is relatively fair because corporate tax payer with higher income will be taxed with higher proportion than corporate tax payer with small income. In this case, the equality principle is also strengthen by the incentive for the lower-middle class corporate tax payer. Furthermore, based on ease of administration principle, the flat rate is relatively simple and more certain.

Abstrak :
Studi ini menganalisis dampak reformasi Pajak Penghasilan badan (PPh badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE). Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh badan dan kenaikan tarif PPN secara bersamaan meningkatkan konsumsi pemerintah dan investasi tetapi menurunkan konsumsi swasta, PDB, dan pendapatan di semua kelompok rumah tangga dengan penurunan terbesar di kelompok rumah tangga perdesaan. Sektor yang mengalami peningkatan output terbesar antara lain sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial ......This study analyzes the impact of Corporate Income Tax and VAT reforms on the Indonesian economy using the Computable General Equilibrium (CGE) model. The simulation results showed that a decrease in the Corporate Income Tax rate and an increase in the VAT rate simultaneously increased government consumption and investment but decreased private consumption, GDP, and incomes in all household groups with the largest decline in the rural household group. The sectors that experienced the greatest increase in output included the government administration, defense, and compulsory social security sectors, the education service sector, and the health services and social activities sector.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengestimasi pengaruh penerapan tarif tunggal pada Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terhadap indikasi penggelapan pajak (tax evasion). Pengukuran indikasi penggelapan pajak menggunakan hasil pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama kurun waktu 6 tahun (2007-2012). Hasil statistik deskriptif dan analisis Tobit maximum likelihood menunjukkan penerapan tarif tunggal cenderung menurunkan indikasi penggelapan pajak. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif tunggal pada Pajak Penghasilan Badan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Selain itu, semakin tinggi tarif pajak penghasilan cenderung menstimuli indikasi penggelapan pajak.

---

ABSTRACT
This paper investigates the difference effects of progressive rate and single rate implementation on corporate income tax to tax evasion indication. Using firm level data of tax audit results as a measure of tax evasion indication for six years observations (2007-2012), the empirical results from the sample data show that the implementation of single rate on corporate income tax reduces the tax evasion indication. In addition, the results show that the higher the marginal income tax rate, the higher the tax evasion indication.

Abstrak :
Tesis ini membahas analisis penghitungan potensi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan dari tahun 2005-2009 dengan menggunakan pendekatan Tabel Input Output Indonesia 2005. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa baik secara total maupun secara sektor (9 (Sembilan) sektor IO) menunjukkan bahwa coverage tax ratio-nya masih dibawah 100 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih bisa ditingkatkan. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi potensi pajak, DJP sebaiknya menggunakan data BPS baik Statistik BPS maupun hasil Sensus Ekonomi 2006 untuk meng-up date master file data Wajib Pajak.

---

The focus of this study is corporate income tax (CIT) under article 25. The purpose is estimating corporate income tax under article 25 period 2005-2009 using Indonesian Input Output Table year 2005. This research is quantitative descriptive. The study show that tax authority performance should be increasing because the CIT coverage ratio by totally or by 9 sector IO is still under 100 percent. The researcher suggests that to more effective tax effort by using any kind of data from BPS like industrial statistic and the 2006 economic census results to improve tax payers master file.

Abstrak :
Hasil putusan pengadilan pajak banyak dimenangkan oleh wajib pajak pemohon banding. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik wajib pajak yang mengajukan sengketa banding ke Pengadilan Pajak, penyebab terjadinya sengketa, metode  dan teknik pemeriksaan pajak yang digunakan untuk pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan pada Putusan Banding Pengadilan Pajak, serta bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan hasil putusan sengketa banding Pengadilan Pajak atas Pajak Penghasilan Badan. Penelitian dilakukan dengan metode content analysis dan regresi logitik binomial. Dari hasil penelitian, karakteristik badan hukum wajib pajak yang didapatkan adalah perseroan terbatas, yayasan, lembaga, BUT, CV, dan perusahaan daerah, jenis usaha wajib pajak yang ditemukan adalah manufaktur, jasa, perdagangan, dan agraria-pertambangan. Penyebab sengketa yang ditemukan terdiri dari 6 penyebab sengketa dengan perbedaan pendapat dalam pengakuan bukti pendukung/dokumen transaksi merupakan penyebab sengketa terbanyak. Selain itu ditemukan juga pokok sengketa yang paling banyak disengketakan adalah koreksi atas biaya usaha. Metode pemeriksaan yang digunakan adalah metode langsung dan tidak langsung. Teknik pemeriksaan yang digunakan terdiri dari 17 jenis teknik dengan pemanfaatan informasi sebagai teknik yang paling banyak digunakan. Hasil uji regresi logistik menemukan dua variabel yang berpengaruh langsung signifikan pada hasil putusan yaitu, penyebab sengketa karena perundang-undangan dan dasar pembatalan karena metode.(......) Many tax court decisions have been won by appellant taxpayers. This study aims to determine the characteristics of taxpayers who filed an appeal dispute to the Tax Court, the causes of disputes, methods and techniques of tax audits used for the examination of Corporate Income Tax on Tax Court Appeal Decisions, and how the relationship between these factors with outcome of the decision Tax Court appeal dispute over Corporate Income Tax. The study was conducted using content analysis and binomial logistic regression methods. From the results of the study, the characteristics of the taxpayer legal entities obtained were limited liability companies, foundations, institutions, BUT, CV, and regional companies, the types of taxpayer businesses found were manufacturing, services, trade, and agrarian-mining. The causes of disputes that found were consisted of 6 causes of disputes with differences of opinion in recognition of supporting evidence/transaction documents were the most causes of disputes. In addition it was also found that the most disputed subject matter was the correction of business costs. The inspection method used is the direct and indirect method. The inspection technique used consists of 17 types of techniques with the use of information as the most widely used technique. The logistic regression test results found two variables that had a significant direct effect on the outcome of the decision, namely, the cause of the dispute due to legislation and the basis for the cancellation due to the method used.

Abstrak :
ABSTRACT
Industri minyak dan gas bumi termasuk dalam indsutri pertambangan yang regulasinya diatur secara khusus karena karakteristik industrinya berbeda dengan industri pada umumnya. Demi menjaga amanat UUD 1945, pemerintah perlu mengatur secara khusus indikator pelaksanaan operasi pada sektor migas terutama regulasi perpajakannya. Pada akhir tahun 2010, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yang mengatur terkait biaya operasi pada indsutri migas dan perlakuan pajak penghasilannya. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 2017, pemerintah melakukan perubahan pada PP 79 Tahun 2010. Diantara perubahan tersebut terdapat perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dilakukannya perubahan ketentuan tersebut dilihat dari azas perpajakan dan meneliti bagaimana implikasi perpajakan pada yang terjadi pada industri migas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilakukannya perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan didasarkan atas pertimbangan azas keadilan (equity) dan azas kemudahan administrasi (easy of administration) yaitu azas kepastian (certainty) dan azas kenyamanan (convenience). Implikasi perpajakan yang terjadi pada penghitungan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor yaitu cost recovery menjadi semakin besar yang menyebabkan Equity To Be Split menjadi semakin kecil. Sehingga, pajak yang dikenakan atas bagi hasil yang diterima kontraktor semakin kecil pula.

---

ABSTRACT
The oil and gas industry is included in the mining industry whose regulations are specifically regulated because the characteristics of the industry are different from the industry in general. In order to maintain the mandate of the 1945 Constitution, the government needs to specifically regulate the indicators of the implementation of operations in the oil and gas sector, especially its tax regulations. At the end of 2010, the government established Government Regulation Number 79 of 2010 which regulates the operational costs of the oil and gas industry and income tax treatment. Furthermore, on June 21, 2017, the government made changes to Government Regulation Number 79 of 2010. Among these changes there were changes in non recoverable costs to recoverable costs in the calculation of profit sharing and income tax. This study aims to find out the basis for considering the changes in the provisions according to the taxation principle and examines how the taxation implications occur in the oil and gas industry. This study uses descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that the change of non recoverable costs to recoverable costs is based on the consideration of the principle of equity and the ease of administration principle, between certainty and convenience. The taxation implications that occur in calculating revenue sharing between the government and contractors are that the cost recovery becomes increasingly large which causes the Equity To Be Split become smaller. So, the tax imposed on the profit received by the contractor is also smaller.