Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara khususnya mengenai pengenaan Pajak Air Pemukaan di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ditinjau dari Asas Kepastian Hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dibuat langkahlangkah agar dalam pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara dapat memenuhi Asas Kepastian Hukum. ......The focus of this thesis is the imposition of Surface Water Tax on North Sumatra Province especially on the imposition of Surface Water Tax to PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) in legal certainty perspective. This is a descriptif qualitative study. The resilt of the study sugest that some action should be made in order to make the the imposition of Surface Water Tax on North Sumatra Province conform with the legal certainty principle.

Abstrak :
PT Freeport Indonesia telah melakukan aktifitas pertambangan pada sungai yang telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah. Oleh karena itu Pemda Papua menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan No. 973/1783 kepada PT Freeport dan mewajibkannya membayar Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 33.384.960.000. Namun PT Freeport merasa tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak tersebut dengan alasan dasar hukum dalam SKPD tidak sesuai dengan pengaturan dalam kontrak karya. Setelah melalui proses pengadilan sampai pada Mahkamah Agung, PT Freeport akhirnya dibebaskan dari segala kewajiban pajak air permukaan. Skripsi ini membahas dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam memungut Pajak Air Permukaan bagi perusahaan tambang di Provinsi Papua? Kedua, apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PT Freeport Indonesia telah tepat? Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui dan mengidentifikasi persoalan hukum yang terjadi pada sengketa ini. Kedua, mengetahui bagaimana pengaturan pajak daerah dan kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak air permukaan. Ketiga untuk mengetahui dan mengidentifikasi persoalan hukum yang ada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berwenang memungut Pajak Air Permukaan kepada PT Freeport berdasarkan kewenangan yang diperolehnya secara Atribusi dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

PT. Freeport Indonesia has carried out mining activities on rivers that have been designated as objects of regional taxes. Therefore, the Papua Regional Government issued Regional Tax Assessment Letter (RTAL) on Surface Water Tax Number 973/1783 to PT. Freeport and oblige them to pay Surface Water Tax as much as Rp 33.384.960.000. But PT. Freeport felt that it has no obligation to pay the Tax on the grounds that legal basis in the RTAL is not accordance with the regulations in the Contract of Work. After going through trial proceedings to the Supreme Court, PT. Freeport is exempt from any obligation for Surface Water Tax. This thesis discusses two main problems. First, how are the regulations and authorities of the regional government in collecting local taxes for mining companies in the Papua Province? Second, Is Supreme Court decision Number 319/B/PK/Pjk/2018 which granted PT. Freeports Reconsideration right. This thesis was conducted in a juridical-normative method. The purposes of this thesis are, first, to know and identify legal issues that occur in this dispute. Second, knowing how the regional tax regulations and government authorities on Surface Water Tax collection. Third, to know and identify legal issues that occurs on Supreme Court decision Number 319/B/PK/Pjk/2018. The result of this thesis shows that Papua Government has the authority to collect the Surface Water Tax on PT. Freeport based on Attribution from Regional Tax and Retribution Act. Then the deliberation of the judges on Supreme Court decision Number 319/B/PK/Pjk/2018 doesnt have a strong juridical basis and is not based on applicable laws and regulations.

Abstrak :
Asas Pacta Sunt Servanda dapat ditemukan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Asas Pacta Sunt Servanda terlahir karena adanya suatu kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan sukarela serta dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan atau penipuan untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya didalam suatu perjanjian, dan harus dilakukan dengan itikad yang baik. Skripsi ini mengkaji penerapan peraturan perundangundangan yang baru pada Kontrak Karya (KK) yang telah ditandatangani oleh PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia berlandaskan asas pacta sunt servanda yang telah ada. Pemerintah Provinsi Papua menggugat PT Freeport Indonesia pada Pengadilan Pajak dengan petitum PT Freeport Indonesia diminta untuk membayar Pajak Air Permukaan berdasarkan SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda sebesar Rp.357.696.000.000; (tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 memutus PT Freeport Indonesia bersalah dan harus membayar Pajak Air Permukaan SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda sebesar Rp.357.696.000.000; (tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah). PT Freeport Indonesia mengajukan banding namun ditolak oleh Pengadilan Pajak, karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 sudah berkekuatan hukum tetap. Langkah selanjutnya yang dilakukan PT Freeport Indonesia adalah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memberikan putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 335/B/PK/Pjk/2018 untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memutus untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79873/PP/M.XVB/06/2017. ......The Principle of Pacta Sunt Servanda can be found in Article 1338 Indonesian Civil Code. The Principle of Pacta Sunt Servanda is born when two parties or more, voluntarily and by their own will, without coercion and deception, to bind themselves one another in an agreement or treaty, and must be performed by both parties with a good faith. This thesis examines the application of new laws and regulations to the Contract of Work (CoW) that has been signed by PT Freeport Indonesia with The Government of The Republic of Indonesia based on the existing principle of pacta sunt servanda. Papua Provincial Government files lawsuit against PT Freeport Indonesia on Tax Court asked to pay Surface Water Tax in the amount of Rp.357.696.000.000; (three hundred fifty seven billion six hundred ninety six million rupiah) based on SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda as prayer for relief. The Tax Court Decision Number Put- 79873/PP/M.XVB/06/2017 gives verdict that PT Freeport Indonesia was guilty and had to pay the Surface Water Tax in the amount of Rp.357.696.000.000; (three hundred fifty seven billion six hundred ninety six million rupiah) based on SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda. PT Freeport Indonesia file an appeal but rejected by The Tax Court, because The Tax Court Decision Number Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 is legally binding. PT Freeport Indonesia taking a next step which is file a judicial review petition to The Supreme Court, and The Supreme Court grants the petition for judicial review and gives verdict to cancel The Tax Court Decision Number Put-79873/PP/M.XVB/06/2017.

Abstrak :
Dalam rangka mencapai Tujuan 6 Sustainable Development Goals, diperlukan fokus untuk menyelesaikan permasalahan dalam Sistem Penyediaan Air Minum, salah satunya berkaitan dengan pungutan negara atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air minum. Kesesuaian pungutan negara dengan asas ease of administration menjadi hal yang cukup penting agar kebijakan pajak dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan sumber daya air di Indonesia ditinjau dari asas ease of administration dengan fokus analisis terkait kebijakan PPN atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) terhadap PDAM dan dikaitkan dengan Pajak Air Permukaan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak sepenuhnya sesuai dengan asas ease of administration. Berdasarkan Dimensi Certainty, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dari sisi hukum pajak material dan formal, khususnya terkait kepastian pemungutan PPN atas BJPSDA pada setiap wilayah. Berdasarkan Dimensi Efficiency, terdapat beberapa permasalahan seperti adanya beban keuangan yang signifikan yang harus ditanggung penanggung jawab PPN dan adanya ketidaksesuaian dengan legal character PPN yaitu general dan on consumption. Berdasarkan Dimensi Convenience, mayoritas menunjukkan sejalan dengan dimensi ini, tetapi terdapat catatan berkaitan dengan berbagai pungutan yang berpotensi menurunkan voluntary compliance. Terakhir, berdasarkan Dimensi Simplicity, terdapat beberapa permasalahan di antaranya terkait perbedaan pemahaman antara Pemikul dan Penanggung Jawab Pajak. ......In order to achieve Goal 6 of the Sustainable Development Goals, it is necessary to focus on solving problems in the Drinking Water Supply System, one of which is related to state levies on Regional Drinkingss Water Companies (PDAM) as drinking water providers. Conformity of state levies with the principle of ease of administration is important so tax policy can run well. The purpose of this study is to analyze the implementation of value added tax policy on water resources management in indonesia in terms of the ease of administration principle with an analysis focus on Value Added Tax (VAT) policies on Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) contributions to PDAMs and associated with Surface Water Tax which collected by the Regional Government. This study uses a post-positivist approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature. The research results show that the VAT policy on BJPSDA needs to be fully in line with the principle of ease of administration. Based on the Certainty Dimension, several problems occur regarding material and formal tax law, mainly related to the certainty of VAT collection on BJPSDA in each region. Based on the Efficiency Dimension, there are several problems, such as the existence of a significant financial burden that must be borne by the person in charge of VAT and a discrepancy with the legal character of VAT, namely general and on consumption. Based on the Convenience Dimension, the majority show that they are in line with this dimension. However, there are notes relating to various levies that have the potential to reduce voluntary compliance. Finally, based on the Simplicity Dimension, there are several problems related to differences in understanding between the Tax Bearer and the Person in Charge of Taxes.