Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia telah mengakíbatkan banyak perusahaan gulung tikar. Salah satu penyebab kebangkrutan perusahaan-perusahaan tersebut adalah adanya hutang perusahaan yang nilainya tercantum dalam mata uang asing. Pada saat krisis nilai rupiah terkena devaluasi sehingga mengakibatkan nilai mata uang asing naik berkali-kali lipat terhadap rupiah. Karenanya, otomatis segala hutang atau biaya yang dibebankan dalam mata uang asing nilainya akan melonjak tinggi. Perusahaan dengan keadaan keuangan yang tidak sehat Iangsung terkena dampak dan krisis ini. Bank merupakan salah satu jenis usaha yang juga merugi ditandai dengan banyaknya bank yang harus dilikuidasi. Para nasabah bank tersebut tetap menuntut agar uang mereka kembali. Untuk mengatasi hal tersebut pada mulanya pemerintah berusaha untuk mencetak uang sebanyak mungkin sebagai salah satu langkah agar uang masyarakat dapat kembali. Namun tindakan ini trnyata mernbawa dampak yang Iebih buruk lagi yaitu naiknya tingkat inflasi yang salah satu akibatnya adalah melonjaknya tingkat suku bunga. Dengan adanya devaluasi nipiah dan naiknya tingkat suku bunga, perusahaan yang melakukan pinjaman baik dalam bentuk mata uang asing maupun rupíah terkena dampaknya dimana mereka harus mengembalikan pinjaman yang nílainya naik beberapa kali lipat dan adanya beban bunga yang tinggi. Akibatnya perusahaan akan menderita kerugian dan tidak tertutup kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut.

PT PLN Persero adalah salah satu perusahaan negara yang terkena dampak tersebut. Dari laporan keuangan perusahaan, dapat dilihat semakin parahnya kondisi keuangan perusahaan Nilai kewajiban perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, naik dengan jumlah yang cukup signifikan Selain itu karena adanya biaya-biaya yang tercanturn dalam mata uang asing, perusahaan mengalami kerugian karena pendapatan yang diperolehnya dalam rupiah tentu saja tidak mampu menutup biaya-biaya yang dipatok dalam mata uang asing. Kerugian ini terus rnenggerogoti ekuitas perusahaan sehingga nilai ekuitas perusahaan semakin kecil, Bila dibiarkan, perusahaan akan mengalami defisiensi modal yang berujung pada kebangkrutan.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, perusahaan perlu membuat suatu perencanaan keuangan agar dapat selamat dari kebangkrutan dan agar perusahaan dapat melunasi seluruh kewajibannya dan memperbaiki kinerja keuangannya, terutama kinerja kas. Perusahaan dalam bal ini dapat melakukan suatu restrukturisasi hutang yang tentu saja han?s mendapat persetujuan dan kreditor dan pemerintah, terutama Departemen Keuangan dimana perusahaan mendapat kan sebagian pinjamannya dan departemen tersebut

Dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan restrukturisasi hutang ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik wawancara Langsung dengan pihak perusahaan, maupun riset pustaka.

Untuk menganalisa keadaan perusahaan yang sudah lalu, perangkat yang digunakan adalah analisa rasio yaltu rasio leverage dan coverage. Untuk memperkirakan keadaan perusahaan di masa datang, terutama dalam masa restrukturísasi, digunakan asumsi-asumsi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan. Untuk melakukan suatu simulasi berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, digunakan laporan prakiraan arus kas dengan beberapa analisa sensitvitas.

Abstrak :
Listrik masih menjadi sumber energi utama bagi kehidupan masyarakat dan operasional industri, perdagangan dan jasa. Sektor industri dan rumah tangga masih merupakan sektor yang paling dominan dalam penggunaan energi listrik. Ketersediaan energi listrik bagi sektor industri menjamin keberlangsungan produksi nasional. Kondisi kemampuan listrik nasional saat ini belum mampu mendukung kebutuhan masyrakat akan energi listrik. Untuk pendistribusian energi listrik secara merata pada kondisi terbatas, PT PLN (Persero) melakukan pemadaman bergilir. Demikian pula pemadaman listrik di wilayah Tangerang terutama pada saat beban puncak disebabkan ketidakmampuan daya dihadapkan kepada bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan sektor industri. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui proyeksi kemampuan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dalam melayani permintaan energi listrik di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya frekuensi jumlah daftar tunggu permintaan baru dari tahun ke tahun, dapat diindikasikan bahwa ada permintaan kebutuhan pasokan listrik ke PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya Tangerang. Pada tahun 2003 daftar tunggu permintaan baru ada 31.685, kemudian pada tahun 2004 daftar tunggu permintaan baru naik secara signifikan yaitu menjadi 202.048 (637,67 %) Tingkat permintaan baru sebagai pelanggan energi listrik PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya Tangerang mengalami tingkat pertumbuhan positif. Dari analisis perhitungan tahun 1996 - 2010, maka kebutuhan energi listrik pada Tahun 2010 di Wilayah Tangerang sebesar 8.136.151.914 kWh. Apabila di buat dalam bentuk persentase maka setiap tahun rata-rata kebutuhan energi listrik naik 7 %, dan dikaitkan dengan kWh Terima yang setiap tahunnya naik 5% di prediksikan kWh terima pada tahun 2010 sebesar 7.322.536.723 kWh,. Bila tidak dilakukan perubahan pada kondisi struktur yang ada, maka secara matematis, sampai dengan tahun 2010 PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebagai public service tidak dapat memenuhi permintaan energi listrik di wilayah Tangerang. Penyediaan tenaga listrik dengan mutu pelayanan yang baik dan dalam jumlah yang cukup diharapkan dapat dicapai. Apabila PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tidak dapat melayani permintaan energi listrik di wilayah Tangerang sesuai kebutuhan maka akan berdampak terhadap kelancaran kelangsungan kegiatan sehari-hari sektor-sektor yang memerlukan energi listrik. Apabila kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat tersebut tidak diantisipasi sejak dini, maka dikhawatirkan akan menyebabkan ambruknya kegiatan sektor-sektor yang memerlukan energi listrik terutama sektor industri yang sangat bergantung pada ketersediaan energi listrik, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah sosial seperti PHK, tindak pidana seperti pencurian dll dan berdampak pula kepada hasil produksi dari sektor industri yang berdampak terganggunya kesejahteraan masyarakat, ketahanan ekonomi, keamanan. Dengan kata lain ketahanan wilayah Tangerangpun akan menurun. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam hal penyediaan tenaga listrik disarankan agar PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang membangun sendiri Pembangkit. Apabila sistem pembangkit permanen ada kendala dalam hal antara lain pembebasan lahannya dapat dibuat dengan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Apung milik PLN seperti di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

---

Electricity is still as a primary energy source for daily community life, industries operation, commerce and services. Industries sector and household are the most dominant sectors in electrical energy consumption. The availability of that energy for industrial sector will support national production?s sustainability. Current national electrical capacity condition is unable to support communities? need of electrical power. In order to distribute that energy equally in a limited condition, PT PLN (Persero) performs a take turn blackout. It also happens in Tangerang, especially in a peak load condition caused by lack ability in supply against population increase and industries sector development. Therefore, an electrical energy distribution scheme is needed. The objective of this research is to know PT PLN (Persero) Jakarta Raya and Tangerang Division?s capability projection to serve future electrical energy demands. By the increase in waiting list rate of new demand of every year, it can be identified that there is a supply request to PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang to meet the request. In 2003, there was 31.165 demand?s new waiting list, then in 2004 the list increased significantly to 202.048 (637,67%). Rate of new requests for electrical energy's costumers of PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang experiences a positive growth. Through a calculation analysis to a period of 1996 - 2010, It is projected that in 2010, Tangerng Area's electrical demand will be 8.136.151.914 kWh. In a percentage, annual average electrical energy demand is increase 7%, and if connected to received kWh every year, the increase is 5%. If there is no modification on current structure condition, mathematically, in 2004 PT PLN (Persero) Divisi Jakarta Raya dan Tangerang as a public service unable to fulfill electrical energy demand in Tangerang Area. Supplying of electrical power with a good service quality and in a sufficient amount is expected to be achieved. If PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang fails to meet Tangerang Area's electrical demand, It will have an impact on that area?s daily activities smoothness. Without an earlier anticipation to this rapid increase of energy demand, it is afraid to ruin activities sectors that depends heavily on electrical energy availability, especially industry sectors, which in turns may trigger social problems such as unemployment, crimes such as robbing, and it also has an impact to production result of industry sectors that disturb communities welfare, economy resilience and security. In other words, Tangerang Area?s resilience will decrease. In effort to fulfill electrical power demand adequately in Business Unit of State Electricity Enterprice Jakarta & Tangerang Distribution and in order to upgrade their capacity in providing electrical power, it is suggested that this business unit to build their own generator. When there is a handicap in Permanent Generator System such as in owning the area, the method of the establishment of PT PLN (Persero)?s Diesel Electrical Power Generator in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) can be adopted.

Abstrak :
ABSTRAK Sistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan pegawai PT. PLN (Persero) adalah dengan penggantian biaya, dimana sampai saat ini masih mengacu pada Surat Edaran No. 002/PST/1975. Selama berjalan 20 tahun tidak pernah ada evaluasi biaya dan monitoring; sehingga mengakibatkan lonjakan biaya. Pada era Persero dimana perusahaan tidak dapat bergantung lagi dari dana pemerintah dan harus mancari laba, maka berbagai langkah efisiensi dilakukan. Di dalam melakukan langkah efisiensi biaya daiam pemeliharaan kesehatan perlu dipertimbangkan alternatif sistem pembiayaan lain dan menilai kembali sistem yang ada. Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dan menganalisa, juga wawancara terhadap para pemegang keputusan yang terlibat dalam masalah ini. Di dalam pemilihan alternatif diajukan sistem asuransi, kapitasi dan sistem penggantian biaya itu sendiri. Adapun pemilhan sistem bukan dari sudut biaya saja dimana akan timbul biaya efektif tapi juga dari sudut kepuasan pegawai. Karena pegawai merupakan asset perusahaan yang perlu diberikan kesejahteraan yang memadai. Jangan sampai adanya pembatasan dalam jangka panjang akan berakibat terhadap pegawai dan merugikan perusahaan dalam bentuk menurunnya produktivitas. Dari hasil analisa data, wawancara kemudian dibandingkan dengan teori dan pengalaman empiris; disimpulkan bahwa sistem pemeliharaan saat ini tetap memakai sistem penggantian biaya tetapi harus ditunjang dengan peraturan yang lebih jelas yang mencakup prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan cara ini efisiensi secara bertahap dapat dilakukan tanpa banyak mengurangi kepuasan pegawai. Untuk jangka panjang internalisasi juga secara bertahap dapat dilakukan, dimana dapat mengurangi subsidi biaya perusahaan, bahkan diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai strategi bisnis unit.

---

ABSTRACT Financial Alternatives of Employee Health Care System in PT PLN (Persero)Regulation no. 0021PST/1975 states that the reimbursement is the way to pay for the employee health expenses. Since there is no serious evaluation and monitoring during the last 20 years, the result is a big increase in the health care cost. In the privatization era (Persero), PLN should be more efficient due to the finance limitation. It means that PLN needs to look for other financial alternatives of health care system and make evaluation to pick up the best one for PLN. This study is based on primary data (interview of decision maker) and secondary data from PLN data base, followed by data analysis. The possible alternative system includes insurance, capitation and reimbursement system. In the making of the analysis, the employee satisfaction in medical service is an important factor beside the effective cost factor. This is so since the employee is a determining factor in the Company productivity. Fallowing theoretical background, empirical experience and data analysis, we come to the conclusion that the best alternative in the short run is a combination of reimbursement system with a clear defined regulation of medical service procedure. In the long run internalization can both reduce health care cost along and at the same time become a profit-making unit.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan sub-holding company dalam perusahaan grup serta keberlakuan dari corporate charter milik PT PLN (Persero) menurut UUPT. Akan dilakukan penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan tipologi eksploratoris, sehingga akan diperoleh keterangan dan penjelasan khususnya mengenai kedudukan sub-holding yang belum diatur dalam perundang-undangan serta keberlakuan corporate charter yang masih terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sub-holding merupakan perusahaan induk sekunder dimana memiliki kedudukan sebagai holding sekaligus anak perusahaan. Keberlakuan corporate charter sebagai dokumen tata kelola yang digunakan PT PLN (Persero) kepada keempat sub-holdingnya telah menyalahi POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, yang mengatur penggunaan corporate charter sebagai perjanjian dalam lingkup konglomerasi keuangan. Selain itu, terdapat indikasi adanya piercing the corporate veil dalam keberlakuan corporate charter karena adanya pengendalian yang berlebihan dari PT PLN (Persero) selaku holding sekaligus pemegang saham dari keempat sub-holding di bawahnya. ......This study analyzes the position of the sub-holding company within a company group and the validity of the corporate charter owned by PT PLN (Persero) according to the Company Law. The research will take the form of a juridical-normative study with an exploratory typology, aiming to provide information and explanations, particularly regarding the undefined position of sub-holding in the legislation and the limited validity of the corporate charter. The results of this research indicate that the sub-holding is a secondary parent company with a dual role as both a holding and a subsidiary. The validity of the corporate charter as a governance document used by PT PLN (Persero) for its four sub-holdings violates POJK No. 45/POJK.03/2020 on Financial Conglomeration, which regulates the use of corporate charters as agreements within the scope of financial conglomerates. Additionally, there are indications of piercing the corporate veil in the validity of the corporate charter due to excessive control exerted by PT PLN (Persero) as the holding company and shareholder of the four sub-holdings beneath it.

Abstrak :
Peningkatan kompetensi karyawan sekarang menjadi isu penting bagi perusahaan untuk menjaga kemampuan berkompetisi guna menghadapi tantangan bisnis dalam era perdagangan babas yang akan segera datang. Undang-undang Ketenagalistrikan (baru) akan mengatur kompetisi antar pelaku bisnis tenaga listrik seperti PT PLN (Persero), swasta, termasuk koperasi dan BUMN yang lain. Melalui pembahasan bersama institusi terkait, maka Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral secara bertahap mempersiapkan standarisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Analisis kompetensi K3 pada Pengawas kegiatan penyediaan tenaga listrik di PT PLN (Persero) bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kompetensi K3 pada Pengawas pada beberapa Unit pengelola instalasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yang dapat mewakili kegiatan penyediaan tenaga listrik di PT PLN (Persero), sekaligus untuk menggambarkan tingkat kompetensi pada kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Dengan menggunakan referensi elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dari kompetensi K3 umum (generik) untuk Pengawas (NOHSC, Australia) sebagai instrumen penelitian, dilakukan wawancara kepada para Pengawas serta kuisioner kepada para Pelaksana, kelompok kerja pengelola instalasi dan kepada para Pejabat pengelola instalasi, diperoleh bahwa rata-rata tingkat kompetensi K3 pada Pengawas kegiatan penyediaan tenaga listrik di PT PLN (Persero) dapat diklasifikasikan antara "rendah" sampai "kurang dari cukup", di mana pada kegiatan pembangkitan lebih baik dari pada kegiatan transmisi dan pada kegiatan transmisi lebih baik dari pada kegiatan distribusi. Saran pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dengan menambah wawasan pengetahuan, ketrampilan dan sikap K3 pada Pengawas, keharusan terdapatnya komitmen yang kuat terhadap K3 dari top manajemen (dukungan manajemen) dan memperhatikan tempat kerja (tantangan kegiatan atau pengaruh lingkungan).

---

The Analysis on Occupational Safety and Health Competency for Supevisor of Electric Energy Supply in PT PLN (Persero) Employee competency improvement is now becoming the important issues for corporations to maintain its competitive ability to meet business challenges for incoming free trade era. The (new) Electricity Act regulates the competition of electricity business players such as PT PLN (Persero), the private sector including ccoperative and other state owned corporations. Through agreements with related institutions, The Department of Mine and Energy is progressively set the standards to be used for technician competencies in electricity. The analysis on occupational health and safety (OHS) competency for Supervisor of electric energy supply in PT PLN (Persero) aims at identifying the competency level of OHS of Supervisors in a number of units chosen to investigate matters that may represent the activities of electricity supply in PT PLN, while also describing the competency levels in electricity generation, transmission and distribution. With reference to the competency elements and performance criteria for generic OHS c^mnPfencies for Supervisors (NOHSC, Australia) as research tool, interviews were conducted with Supervisors and questionnaires were given to Working groups who directly in charge for instalation maintenance administering installation and the respected Officers. The result obtained indicates that the average competency level of OHS among Supervisor of electric energy supply in PT PLN (Persero) can be classified ranging from "low" to "inadequate", whereas electricity generating activities scored higher than transmission activities, and distribution activities have the lowest score among them. Suggestions to improve competency include supplementary information of OHS knowledge, skill and attitude of Supervisors, need a strong commitment from the top management on OHS (managerial support) and awareness of the work location (in term of challenging activities and or environmental influence).

Abstrak :
[Kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan tidak akan terlepas dari value chain aktivitas ketenagalistrikan yang dimulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi sampai dengan ritel. Dalam siklus aktivitas ketenagalistrikan tersebut, selalu timbul adanya susut energi listrik akibat dari selisih antara jumlah energi listrik yang diproduksi dengan jumlah energi listrik yang dicatat sebagai penjualan kepada pelanggan. PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan, sejak Desember 2007 telah memiliki kebijakan perusahaan dalam rangka pengendalian susut jaringan distribusi yang dituangkan dalam buku berjudul Pedoman Peta Kegiatan dan Identifikasi Proses Bisnis Distribusi. Karya akhir ini meneliti bagaimana upaya pengendalian susut energi listrik pada jaringan distribusi yang dilakukan di PT PLN (Persero) area distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, dampaknya terhadap subsidi listrik Pemerintah pada PT PLN (Persero). Faktanya, aktivitas pengendalian susut energi listrik pada jaringan distribusi dibagi menjadi aktivitas pengendalian karena penyebab faktor teknis dan faktor non teknis.;Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network. This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors.;Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network. This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors., Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network. This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors.]

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi anteseden dynamic capabilities dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan dengan konteks transformasi di Sub-Holding Pembangkitan Listrik PT PLN (Persero) menuju net-zero emission. Terdapat enam anteseden dynamic capabilities yaitu resource, knowledge management and learning, alliance, entrepreneurial orientation, environmental dynamism dan stakeholder pressure yang diuji pengaruhnya terhadap dynamic capabilities dan kinerja perusahaan. Dynamic capabilities juga diteliti sebagai mediator antara hubungan anteseden dengan kinerja perusahaan. Terdapat sejumlah 13 hipotesis yang diuji menggunakan partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) dengan teknik pengumpulan data menggunakan survei dan berhasil terkumpul sampel sejumlah 250 responden. Model struktural dibangun berdasarkan kerangka teoritis kemudian disesuaikan dengan konteks penelitian dan hasil uji validitas dan reliabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa resource tidak berpengaruh positif terhadap dynamic capbilities serta dynamic capbilities tidak dapat memediasi hubungannya terhadap kinerja perusahaan. Walaupun demikian, knowledge management and learning, alliance, entrepreneurial orientation, environmental dynamism dan stakeholder pressure berpengaruh positif terhadap dynamic capabilities serta dynamic capabilities dapat memediasi hubungannya terhadap kinerja perusahaan. Pengaruh paling besar terhadap dynamic capabilities ditunjukkan oleh entrepreneurial orientation dimana membuktikan perusahaan dalam rangka untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternal mereka memerlukan entrepreneurial orientation yang kuat untuk mendukung keberhasilan proses dynamic capabilities. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa dynamic capabilities pengaruh positif kinerja perusahaan. ......This research aims to investigate the antecedents of dynamic capabilities and their influence on company performance in the context of transformation in the Sub-Holding Generation Company of PT PLN (Persero) towards net-zero emissions. There are six antecedents of dynamic capabilities, namely resources, knowledge management and learning, alliance, entrepreneurial orientation, environmental dynamism, and stakeholder pressure, which are tested for their influence on dynamic capabilities and company performance. Dynamic capabilities tested as a mediator between the antecedents of dynamic capabilities and company performance. There were 13 hypotheses tested using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) with data collection techniques using surveys and a sample of 250 respondents was successfully collected. The structural model is built based on a theoretical framework and then adapted to the research context and with the results of validity and reliability tests. The results of the analysis show that resources do not have a positive impact on dynamic capabilities and dynamic capabilities cannot mediate their relationship with company performance. However, knowledge management and learning, alliance, entrepreneurial orientation, environmental dynamism, and stakeholder pressure have a positive impact on dynamic capabilities and dynamic capabilities can mediate their relationship to company performance. The greatest influence on dynamic capabilities is shown by entrepreneurial orientation, which proves that PT PLN (Persero) in order to integrate, build and reconfigure their internal and external competencies requires a strong entrepreneurial orientation to support the success of the dynamic capabilities process. The analysis results also show that dynamic capabilities have a positive impact on company performance.

Abstrak :
Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi merubah pola monopoli yang awalnya dimiliki oleh PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero selaku Badan Usaha Milik Negara BUMN menjadi disamakan kedudukannya dengan badan usaha lain, sehingga memungkinkan peluang terhadap badan usaha lain tersebut masuk dalam setiap kegiatan usaha, oleh karena itu dalam pembahasan pertama membahas mengenai, bagaimana peluang Badan Usaha Milik Swasta dalam sektor ketenagalistrikan dan migas apakah berpeluang pula terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Public Service Obligation PSO yang mana perintah tersebut diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara kepada Badan Usaha Milik Negara UU BUMN. Selanjutnya, dalam Pasal 66 ayat 1 UU BUMN menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan PSO kepada BUMN, dalam hal ini adalah PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, sebagai BUMN dengan bentuk Persero, PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, tujuan tersebut tertuang pula pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 12 UU BUMN. Oleh karena itu, pembahsan kedua dalam penulisan ini membahas mengenai keselarasan antara tujuan untuk mencari keuntungan dan melaksanakan PSO oleh PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero. Dalam menjawab dua permasalahan tersebut akan digunakan metode penulisan yuridis-normatif yang mengarah pada pendekatan Undang-Undang dengan melibatkan sumber hukum primer berupa data wawancara dan sumber hukum sekunder berupa penggalian literatur sehingga menghasilkan hasil analisa pertama yaitu, pelaksanaan kegiatan PSO dapat diberikan atau diamatkan pula kepada Badan Usaha Milik Swasta BUMS dalam sektor ketenagalistrikan dan sektor migas melalui kegiatan tender terhadap kegiatan PSO tersebut. Dan menghasilkan hasil analisa kedua yaitu, PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero sebagai BUMN yang melaksanakan PSO, dan tujuan untuk mengejar keuntungan sebagai PT. Persero sebenarnya telah selaras diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada PT. PLN Persero masih ada beberapa hambatan, sedangkan PT. Pertamina Persero baik tujuan kegiatan PSO maupun kegiatan non-PSO sudah dapat berjalan secara beriringan atau selaras. ......The structure in electricity industry sector and oil and gas industry sector in Indonesia has changed with the enactment of the Act No. 30, 2009 about Electricity replacing the Act before, and also in oil and gas industry has changed with the enactment of the Act No. 22, 2001. The whole of that Acts changed the role and position of PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero . In electricity industry, the Act No. 30, 2009 changed the role and position of PT. PLN Persero as power holder to become concessionaire that could make an opportunity for the Private Owned Enterprises in the electricity industry, and also the Act No. 22, 2001 changed the role and position of PT. Pertamina Persero that could make an opportunity too for Private Owned Enterprises in oil and gas industry. Therefore, it is necessary to do research on the opportunity of Private Owned Enterprises both in electricity sector and oil and gas sector, especially about the kind of opportunity for Private Owned Enterprises is that just for the commercial business activities or included about Public Service Obligation PSO activities. The next research is about the implementation of PSO activities. PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero has a main objective to pursue benefits based on the Act No. 19, 2003 about Indonesia state owned enterprises Article 1, 2, and 12. However, PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero which got some special assignment by Government to implement PSO activities based on Indonesia state owned enterprises Act Article 66 to carrying out the public service function. Therefore, the research would analyze the balance between the main objective to pursue benefits and to implement PSO activities of PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero as state owned enterprises in Indonesia. This study used normative law research with primary law material was obtained from analyzing related law regulations, whereas the secondary law material derived from literature and interview towards informant from Ministry of Indonesian State Owned Enterprises PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero. For the first analysis, the implementation of PSO can be given to Private Owned Enterprises both in the electricity and the oil and gas sector through tender activities. And for the second analysis, PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero as state owned enterprises carry out the PSO, and a goal to pursue profit as PT. Persero has actually been aligned stipulated in the legislation but in PT. PLN Persero there are still some obstacles, while PT. Pertamina Persero has good purpose PSO activities and the activities of non PSO have been able to run in parallel or aligned.