Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dereguiasi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa Paket 27 Oktober 1988, menimbulkan fenomena baru dalam nuansa moneter di Indonesia. Sejak kebijaksanaan deregulasi perbankan tersebut diberlakukan, jumlah bank melonjak drastis. Dana perbankan naik 45%, sedang jumlah uang beredar naik dan Rp 14,4 trilyun menjadi Rp 20,1 trilyun. Gambaran lain, pada akhir tahun 1988-1992 kondisi tingkat bunga real sangat tinggi. Hal itu dikarenakan baik bank swasta, bank asing, maupun bank pemerintah bersaing untuk merebut dana masyarakat.

P.T. Bank Bumi Daya (Persero), menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, merupakan bank umum yang telah menjalankan transaksi devisa, dan memiliki tekad untuk selalu berusaha meningkatkan profesionalísme, serta efisiensi kerja. Berdasarkan hasil pembahasan data neraca dan laporan rugi-laba yang tercantum dalam laporan tahunannya. Diketahui bahwa salama periode 1988-1993, ternyata perkembangan likuiditasnya cenderung menurun hingga mencapai 2,00%, sedangkan dilain pihak pertumbuhan rentabilitasnya cenderung untuk menurun pula selama periode tersebut (tabel 4).

Atas dasar fenomena di atas, penulis mengangkat permasalahan: Faktor faktor apakah yang menyebabkan turunnya likuiditas yang disertai dengan menurunnya rentabilitas dan bagaimana dampaknya terhadap efisiensi kerja P.T. Bank Bumi Daya (Persero) pada periode tersebut ?

Hipotesis yang diajukan penulis, bahwa turunnya likuiditas tersebut karena komposisi deposito jangka pendek satu bulan lebih memegang peranan, dan komposisi yang jatuh tempo pada tahun tersebut relatif meningkat, serta adanya pertumbuhan dan giro dan tabungan yang masa jatuh temponya relatif lebih sulit diprediksi. Menurunnya rentabilitas tenjadi karena pertumbuhan pendapatan operasional relatif lebih kecd dìbandingkan pertumbuhan total biayanya, sehingga pertumbuhan aba bersih periode 1988-1993 relatif lebih kecil dibandingkan pertumbuhan total aktivanya dan terjadinya penurunan equity multiplier akibat kenaikan modal sendin yang relatif lebih besar danpada total asetnya.

Analisis yang digunakan adaLah analisis likuiditas, analisis rentabilitas, dan analisis efisiensi, seria diadakan pula audiensi dengan pihak manajemen bank untuk membuktikan hipotesis tersebut.

Hasil anialisis dan pembahasan menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan peniulis dapat diterima, sehingga P.T. Bank Bumi Daya (Persero) diharapkan perlu tetap menjaga kebijakan kreditnya yang berhati-hati, mengendalikan biaya operasíonalnya dalam upaya meningkatkan efisiensi, dan lebih meng optimalkan pendapatan non bunganya (fee based income) dalam rangka menghasilkan pertumbuhan laba bersih PT. Bank Bumi Daya (Persero) yang Iebih tinggi.

Abstrak :
Dalam kerangka pasar bebas atau World Trading Organisation (WTO) menurut scedule of commitment untuk liberalisasi perdagangan jasa-jasa (termasuk sektor keuangan) yang tertuang dalam General Agreement on Trade and Services (CATS), khusus negara-negara berkembang pemberlakuannya baru dilakukan pada tahun 2020. ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta ASEAN Framework Agreement on Services (ALAS) ini, akan lebih mempercepat liberalisasi perdagangan jasa dalam lima tahun mendatang (tahun 2003). Kesepakatan kerjasama ekonomi regional pada dasarnya mengacu pada GATS dengan empat modality yang harus diperhatikan sebagai berikut:
1. Cross border supply. Adanya kebebasan untuk memasok/menawarkan jasa dari suatu negara anggota lain.
2. Consumption Abroad. Dalam hal ini disepakati adanya kebebasan orang di suatu negara untuk mengkonsumsi atau menggunakan jasa dari sesama egara anggota.
3. Commercial presence. Adanya kebebasan bagi perusahaan asing untuk membuat, mendirikan ataupun mengembangkan usahanya/kantornya.
4. Presence of natural persons. Kesepakatan ini penting untuk dicermati karena berarti ada kebebasan lalu lintas manusia antar negara dalam hubungannya dengan bisnis menjual jasa pada suatu negara. Kesepakatan tersebut mencerminkan dalam waktu yang tidak terlalu lama bank-bank di Indonesia akan bersaing secara bebas dengan bank-bank asing. Keadaan akan semakin sulit, manakala bank-bank pemerintah harus bersaing dengan bank-bank asing, khususnya karena adanya AFTA tahun 2003, padahal dalam skala regional sebelumnya sejumlah bank di kawasan ASEAN sudah lebih dulu besar dan kuat. Untuk menghadapi situasi persaingan bebas, tidak ada pilihan lain bagi bank-bank pemerintah kecuali melakukan restrukturisasi, karena dengan langkah ini akan memberikan peluang terciptanya peningkatan efisiensi dan daya saing bagi bank hasil merger atau konsolidasi.