Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan keluarga merupakan kekuatan yang dominan dalam perekonomian global, penelitian yang dilakukan oleh University of Reading mengutip data dari Family Firm Institute, menunjukkan perusahaan keluarga berkontribusi terhadap 70-90 persen PDB global dan penyerapan dari 50-80% tenaga kerja di dunia. Peranan dominan ini di Indonesia juga tergambar melalui penelitian yang dilakukan oleh Price Waterhouse Cooper pada tahun 2014 dan Daya Qarsa pada tahun 2022. Sehingga penelitian terhadap perusahaan keluarga dan permasalahannya merupakan objek penelitian interdisiplin yang sudah lama berkembang. Salah satu cabang ilmu yang digunakan dalam meneliti perusahaan keluarga adalah disiplin ilmu hukum. Penelitian ini akan membahas urgensi pengaturan perusahaan keluarga di Indonesia dengan  bentuk badan usaha PT Tertutup dan bagaimana peraturan perundang-undangan perusahaan dapat dirumuskan, dengan meneliti pengaturan perusahaan keluarga di Malta, Uni Emirat Arab, Jepang, Negara Bagian Florida, dan Spanyol yang dalam jangka waktu 20 tahun ini telah membentuk pengaturan perusahaan keluarga. Perbandingan hukum ini akan dilakukan dengan  metode law in context. Sehingga perbandingan akan terlebih dahulu membahas melalui pembahasan konteks sosio-ekonomis dari perusahaan keluarga. Penelitian ini kemudian akan membahas urgensi perusahaan keluarga berdasarkan konteks ekonomis, perbandingan dengan pengaturan yang sudah ada tentang bentuk badan usaha PT Tertutup dan praktik dalam peradilan di Indonesia terkait perusahaan keluarga. Hasil dari penelitian  Perbandingan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa pengaturan perusahaan keluarga dipengaruhi oleh latar belakang sosio ekonomis dan perbedaan perspektif pembuat perundang-undangan dari masing-masing negara. Selain itu konteks ekonomis, kebutuhan terkait bentuk undang-undang dan praktik dalam peradilan baik secara kuantitatif dan kualitatif menunjukkan adanya kebutuhan pengaturan dan pembentukan definisi yuridis  bagi perusahaan keluarga di Indonesia. Terakhir, pengaturan perusahaan keluarga berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap lima negara menunjukkan, pengaturan terhadap perusahaan keluarga dapat digunakan untuk tujuan memfasilitasi kebutuhan, karakteristik dan menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan keluarga.

---

Family Companies are a dominant power in global economics, research done by the University of Reading quoting the data from Family Firm Institute shows, that family companies contributed to 70-90 percent of global GDP and employment of 50-80 percent of global workforce employment. This dominant role in Indonesia is also shown from the research result of Price Waterhouse Cooper in 2014 and Daya Qarsa in 2022. As a result, research on family companies and their issues as research objects has grown for a long time. One of the disciplines that the research used is legal science.  This research will discuss the urgency of regulating family companies in Indonesia that used the legal form of non-listed limited liability company and how family company regulation in Malta, the United Arab Emirates, Japan, the State of Florida, and Spain has developed family company regulation over the past 20 years. This Legal comparison will be conducted through law in context method. Therefore, the comparison will first discuss the socio-economic context of the family company. This research will also discuss the urgency of family company regulation in Indonesia based on the economic context,  urgency based on the comparison with the existing regulation for non-publicly listed limited liability company, and practices in the Indonesian judiciary related to family businesses. The result of this research shows that family company regulations are influenced by the socio-economic background and different perspectives of the lawmakers of each country. Other than that the economic context, necessities for regulation, and practices in the Indonesian Judiciary both quantitatively and qualitatively showed the need for regulation and legal definition for family companies in Indonesia. Finally, family company regulation based on the comparison of five nations showed that family company regulation could be used beneficially to facilitate the needs, characteristics, and solving problems of a family company."

"Perkembangan teknologi dan informasi serta terjadinya Pandemi Covid-19 merupakan faktor-faktor pendorong diselenggarakannya RUPS secara elektronik. Meski Pandemi Covid-19 telah berakhir, banyak perusahaan yang tetap menyelenggarakan RUPS secara elektronik karena dipandang lebih efektif. Penelitian ini membahas penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik bagi PT Terbuka dan PT Tertutup. Berdasarkan tinjauan teoritis, dinyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerapkan beberapa prinsip yang salah satunya yaitu prinsip kehati-hatian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peran Notaris dalam pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan secara elektronik bagi PT Terbuka dan PT Tertutup serta legalitas Akta Risalah RUPS secara elektronik yang disusun oleh Notaris. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menyatakan bahwa pertama, prinsip kehati-hatian mutlak diterapkan Notaris dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik termasuk memastikan keabsahan dari akta risalah RUPS yang dibuatnya. Kedua, akta risalah atas RUPS yang diselenggarakan secara elektronik bersifat sah bagi PT Terbuka dan PT Tertutup bila pelaksanaan RUPS memenuhi syarat materil dan formil.

---

The development of technology and information as well as the occurrence of the Covid-19 Pandemic are factors driving the holding of electronic GMS. Although the Covid-19 Pandemic has ended, many companies continue to hold GMS electronically because it is considered more effective. This research discusses the application of the prudential principle of Notary in organizing GMS electronically for Public and Private Companies. Based on the theoretical review, it is stated that a Notary in carrying out their position is obliged to apply several principles, one of which is the prudential principle. The formulation of the problem of this research is the application of the prudential principle to the role of Notary in the implementation of GMS held electronically for Public and Private Companies and the legality of the Deed of Minutes of electronic GMS prepared by Notary. In order to answer these problems, the research method used is doctrinal using secondary data from literature studies which are analyzed qualitatively. The results of the analysis state that first, the prudential principle is applied by the Notary in the implementation of the electronic GMS, including ensuring the validity of the deed of minutes of the GMS they made. Second, the deed of minutes of the GMS held electronically is valid for Public Company and Private Company if the implementation of the GMS meets the material and formal requirements."