Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk melihat penyebab dan gambaran prasangka yang dimiliki anggota suku Amungme terhadap karyawan pendatang dan PT Freeport Indonesia (PTFI) ditinjau dari cognitive balance theory menurut Heider (1958). Suku Amungme memiliki nilai- nilai kepercayaan tertentu mengenai hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan roh nenek rnoyang, dan manusia dengan alam. Nilai kepercayaan tersebut merupakan elemen kognitif yang penting bagi suku Amungme. Dengan masuknya PTFI ke Tembagapura, Papua, pada bulan April 1967, diasumsikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PTFI tersebut dapat mengganggu nilai-nilai kepercayaan tersebut dan pada gilirannya dapat timbul prasangka pada orang Amungme terhadap PTFI dan karyawannya yang hampir semuanya pendatang. Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi terhadap subjek. Analisis yang digunakan adalah analisis intra dan antarkasus. Dari hasil penelitian diketahui, sebagian besar subjek tidak berprasangka terhadap karyawan pendatang maupun PTFI. Walau demikian, ada satu subjek yang berprasangka terhadap karyawan pendatang dan tiga subjek berprasangka terhadap PTFI. Ditinjau dari teori cognitive balance, semua prasangka tersebut timbul dari ketidak seimbangan kognitif karena adanya gangguan terhadap kepercayaan suku Amungme dalam hal hubungan-hubungan antar manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan roh nenek moyangnya. Pada gilirannya, prasangka itu menimbulkan stereotip yang makin memperkuat prasangka lagi. Sumber gangguan ada beberapa jenis, mulai dari masalah pribadi (tidak diterima kerja), sampai masalah kepercayaan (PTFI merusak alam). Namun, pengaruh agama Kingmy (guna menghormati perjanjian antara suku Amungme dengan PTFI) bisa juga menjadi elemen kognitff baru yang justru menghilangkan ketidak seimbangan kognitif, pada salah satu subyek, sehingga tidak menimbulkan prasangka pada dirinya.

Abstrak :
ABSTRAK
DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM PERDANA TERBATAS PUPT Kewajiban divestasi saham sebagaimana perintah Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan kewajiban yang tidak terelakkan bagi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing. Untuk melaksanakan perintahundang-undang Minerba ini dibuat aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini ketentuan divestasi sebagaimana pasal 112 menghendaki belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Dalam beberapa kali proses negosiasi pelaksanaan divestasi saham PT. Freeport Indonesia masih belum menemukan kesepakatan. Dalam penelitian ini dianalisis secara kritis dan preskriptif terkait mekanisme divestasi yang efektif untuk saham PT. Freeport Indonesia, dan kendala mengapa belum terksananya divestasi saham sebagaimana peraturan perundang-undangan dan kontrak karya menghendaki, serta risiko hukum divestasi saham melalui mekanisme penawaran umum perdana terbatas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian ini bahwa divestasi saham melalui direct divestment/strategic partner tidak menemukan kesepakatan, maka dibutuhkan terobosan divestasi dengan mekanisme penawaran umum perdana terbatas di pasar modal Indonesia. Maka dibutuhkan peraturan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait mekanisme, pembatasan para pihak yang berhak membeli saham, serta peran serta pemerintah. Kata Kunci : Divestasi Saham, PT. Freeport Indonesia, Penawaran Umum Perdana, Terbatas.

---

ABSTRACT
SHARE DIVESTMENT OF PT. FREEPORT INDONESIA THROUGH LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING IPO The obligation of share divestment as stipulated in Article 112 of Law Number No. 4 in 2009 concerning Mineral and Coal Mining is an inevitable obligation for business entities holding IUP and IUPK whose shares are owned by foreigners. To execute the Minerba Act, the regulation is made through the Government Regulation No. 1 in 2017 concerning Fourth Amendment of Government Regulation No. 23 in 2010 regarding Mineral and Coal Mining Business Activities.In its implementation until now, the divestment provisions as intended in Article 112 have not been implemented as it should. In several times the process of negotiating the implementation of share divestment at PT. Freeport Indonesia still has not found an agreement.In this study, it is analyzed critically and prescriptively related to effective alternative divestment mechanism for PT Freeport Indonesia, and the obstacles on why the divestment shares have not been granted as legislation and working contracts require, as well as the legal risk of shares divestment through limited Initial Public Offering IPO mechanism. The research method used in this study was normative juridical, with a qualitative approach to legal research. The result revealed that shares divestment through direct divestment strategic partner did not find an agreement, then it was needed divestment breakthrough with limited Initial Public Offering IPO mechanism in Indonesia capital market. The mechanism of Services Authority OJK is required, along with the restrictions on the parties which are entitled to purchase shares and also the government participation. Keywords Divestment of Shares, PT. Freeport Indonesia, Initial Public Offering, Limited

Abstrak :
PT Freeport Indonesia telah melakukan aktifitas pertambangan pada sungai yang telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah. Oleh karena itu Pemda Papua menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan No. 973/1783 kepada PT Freeport dan mewajibkannya membayar Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 33.384.960.000. Namun PT Freeport merasa tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak tersebut dengan alasan dasar hukum dalam SKPD tidak sesuai dengan pengaturan dalam kontrak karya. Setelah melalui proses pengadilan sampai pada Mahkamah Agung, PT Freeport akhirnya dibebaskan dari segala kewajiban pajak air permukaan. Skripsi ini membahas dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam memungut Pajak Air Permukaan bagi perusahaan tambang di Provinsi Papua? Kedua, apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PT Freeport Indonesia telah tepat? Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui dan mengidentifikasi persoalan hukum yang terjadi pada sengketa ini. Kedua, mengetahui bagaimana pengaturan pajak daerah dan kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak air permukaan. Ketiga untuk mengetahui dan mengidentifikasi persoalan hukum yang ada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berwenang memungut Pajak Air Permukaan kepada PT Freeport berdasarkan kewenangan yang diperolehnya secara Atribusi dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

PT. Freeport Indonesia has carried out mining activities on rivers that have been designated as objects of regional taxes. Therefore, the Papua Regional Government issued Regional Tax Assessment Letter (RTAL) on Surface Water Tax Number 973/1783 to PT. Freeport and oblige them to pay Surface Water Tax as much as Rp 33.384.960.000. But PT. Freeport felt that it has no obligation to pay the Tax on the grounds that legal basis in the RTAL is not accordance with the regulations in the Contract of Work. After going through trial proceedings to the Supreme Court, PT. Freeport is exempt from any obligation for Surface Water Tax. This thesis discusses two main problems. First, how are the regulations and authorities of the regional government in collecting local taxes for mining companies in the Papua Province? Second, Is Supreme Court decision Number 319/B/PK/Pjk/2018 which granted PT. Freeports Reconsideration right. This thesis was conducted in a juridical-normative method. The purposes of this thesis are, first, to know and identify legal issues that occur in this dispute. Second, knowing how the regional tax regulations and government authorities on Surface Water Tax collection. Third, to know and identify legal issues that occurs on Supreme Court decision Number 319/B/PK/Pjk/2018. The result of this thesis shows that Papua Government has the authority to collect the Surface Water Tax on PT. Freeport based on Attribution from Regional Tax and Retribution Act. Then the deliberation of the judges on Supreme Court decision Number 319/B/PK/Pjk/2018 doesnt have a strong juridical basis and is not based on applicable laws and regulations.

Abstrak :
Proses konstruksi etika lingkungan sebagai bagian penting dari budaya korporasi multinasional bukanlah suatu hal yang mudah untuk dipraktekkan. Pada umumnya korporasi multinasional telah lama terkondisi oleh pemikiran bahwa praksis-praksis lingkungan hidup hanya merupakan beban bagi korporasi itu yang bisa mengurangi daya saing mereka secara domestik maupun internasional. Presiden AS Bill Clinton berusaha mengubah cara pandang itu dengan mengeluarkan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi Amerika. Korporasi Amerika didorong untuk menjadikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari etika bisnis mereka melalui perluasan UU Hak Mengetahui masyarakat. Cara ini secara tidak langsung menuntut korporasi Amerika untuk bersikap responsif terhadap masalah lingkungan hidup. Dukungan yang datang dari LSM dan anggota Konggres serta dari kalangan pengusaha sendiri menambah keyakinan bahwa lingkungan hidup merupakan masalah yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi. PT Freeport Indonesia sebagai bagian dari korporasi Freeport McMoRan dituntut pula untuk mengimplementasikan nilai baru dalam etika bisnis di Amerika tersebut. Banyak kendala yang ditemui dalam tahapan-tahapan proses konstruksi etika lingkungan ini. Meskipun telah mempunyai komitmen terhadap masalah lingkungan hidup, tetapi mereka masih pula melakukan penyimpangan-penyimpangan. Konsekuensinya pemerintah Bill Clinton menangguhkan bantuan OPIC senilai US$ 100 juta. Tekanan terhadap PTFI tidak hanya datang dari badan federal Amerika saja tetapi juga LSM-LSM luar negeri. Semuanya ini menunjukkan bahwa PTFI masih harus bekerja lebih keras lagi dalam mewujudkan etika lingkungan sebagai budaya korporasi mereka.

Abstrak :
Penulisan tesis ini bertujuan untuk memperlihatkan beroperasinya nilai budaya persamaan dan nilai budaya kejujuran di dalam proses pengalihan kemampuan dari pekerja asing kepada pekerja lokal terutama karyawan lokal PT Freeport Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk menelaah apakah budaya korporasi yang diproduksi dan direproduksi oleh pekerja asing dan pekerja lokal itu, berpengaruh terhadap implementasi. dari program counterpart yang dicanangkan oleh PT Freeport Indonesia. Walaupun dipahami bahwa kebudayaan bukanlah merupakan faktor penentu dari keberhasilan pengalihan kemampuan, tetapi budaya korporasi tidak bisa diabaikan sebagai kebudayaan dalam arti konteks, yaitu sebagai acuan atau menawarkan sejumlah konsepsi yang menjadi bahan pertimbangan bagi para pekerja dalam menentukan tindakannya. Hai ini dikarenakan nilai budaya meletakkan fondasi untuk memahami sikap dan motivasi para pekerja, selain itu nilai budaya memiliki kemampuan untuk mernpengaruhi persepsi kita. Pembahasan dalam tesis ini bertumpu pada teori kebudayaan mencakup budaya korporasi, dan teori hubungan internasional, dengan menggunakan pendekatan poststructuralist atau constructivist, yang menekankan pemahaman kebudayaan pada: (I) Norma-norma, nilai-nilai, dan pranata-pranata dikonstruksikan oleh praksis-praksis dari para pekerja yang tentu saja bermuatan kepentingan-kepentingan dan kekuasaan yang mereka miliki; (2) Pranata dipahami sebagai kumpulan praksis yang merefleksikan pengamatan pada pandangan subyektif di antara para pekerja; (3) Para pekerja tidak terpisah dengan pekerja lainnya, atau dari pranata yang ada, sebaliknya tujuan dan perilaku mereka dikondisikan oleh keduanya. Jadi, para pekerja merupakan pengendali dalam mengkonstruksikan, memelihara dan merubah budaya korporasi, dan melalui praksispraksis mereka, para pekerja diberdayakan sekaligus dibatasi oleh struktur sosial di dalam lingkungan kerja PT Freeport Indonesia. Pendek kata, kebudayaan dalam teori ini didekati sebagai suatu praksis termasuk praksis kewacanaan, suatu proses, dan suatu konsep. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan mengandalkan data kepustakaan yang didukung oleh data dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim URGE LTI Penelitian lapangan dilakukan secara acak dan kualitatif melalui `in-depth interview' dengan sejumlah responden para eksekutif dan manajemen menengah, yang diambil dari para pekerja asing dan lokal yang terpilih, di PT Freeport Indonesia. Pengupasan gejala memakai metoda interpretatif dan metoda verstehen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perbedaan intensitas kadar nilai persamaan dan kejujuran yang digunakan sebagai acuan bertindak dari praksis-praksis para pekerja, memiliki kecenderungan menghambat proses program counterpart di PT Freeport Indonesia; kedua, komitmen positif dari manajemen puncak yang didukung oleh manajemen menengah, memberi pengaruh penting dan menentukan bagi pengalihan teknologi dari para pekerja asing kepada para pekerja lokal.

---

Corporate Culture and Transfer of Technology in American Transnational Companies: A Case Study of Counterpart System in PT Freeport Indonesia, 1997 period. The object of this theses is to explore equality and honesty values in operation during the process of disembodied technology transfer between expatriates and local workers at PT Freeport Indonesia. This research tries to answer whether corporate culture which is produced and reproduced by both expatriates and local employees, impact the implementation of counterpart program in PT Freeport Indonesia. Although culture is certainly not a determining factor in the disembodied technology transfer process, but it can not be disregarded as a context. Because it lays the foundation for the understanding of attitudes and motivation and also influences our perceptions. This study relies on the poststructuralist or constructivist approach of both corporate culture and international relations theory, which emphasizes the following: (1) Norms, values and institutions are constructed by the practices of the workers in which involved their interests and powers; (2) The conception of institutions as "sets of practices," reflects this focus on intersubjectivity: (3) Workers are not divorced by other employees or from its institutional setting, conversely their goals and behavior are conditioned by both. So, workers are centrally involved in the construction, maintenance, and change of corporate culture, and through their practices they are enabled as well as constrained by social structure in PT Freeport Indonesia environment. Shortly, culture is approached as practice including discursive practice, as a process, and as a context. It is an investigation which uses qualitative research methodology, based on an intensive literature review combined with the result of in-depth interview of the executives and middle management of selected expatriates and local workers in PT Freeport Indonesia. The narrative highlights the importance of the verstehen and interpretative method. The conclusion of this study indicated that: firstly, the various degree of intensity of particular values such as equality and honesty as a context of employee's practices, tend to inhibit the process of counterpart program in PT Freeport Indonesia; and secondly, the commitment of top management combined with middle management support, has an important and a determined impact on the disembodied technology transfer between expatriates and local employees.

Abstrak :
Tesis ini menjabarkan mengenai pola interdependensi yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Indonesia terkait isu masalah perpanjangan Kontrak Karya PT Freepeort Indonesia yang akan segera berkahir pada 2021. Saat ini pemerintah sedang sibuk dalam menyiapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh PT Freeport Indonesia, jika ingin kontrak karyanya di perpanjang. Mengingat pelanggaran – pelanggaran serta kerugian yang telah dialami oleh Indonesia selama masa periode kontrak karya yang kedua, maka dapat dipastikan bahwa renegosiasi tersebut akan berjalan cukup sulit. Masalah – masalah yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia selama masa periode kontrak karya kedua ini diantaranya terkait isu lingkungan, kesenjangan sosial, divestasi saham, serta pembangunan tempat pemurnian atau smelter yang seharusnya sudah dibangun dalam 5 tahun sejak Undang Undang Minerba diterbitkan. Meskipun dalam kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia memiliki power yang lebih besar untuk menekan Pemerintah Indonesia, karena kebutuhan pemerintah saat itu akan investasi asing guna meningkatkan pembangunan Indonesia. Namun, pada seiring berjalannya waktu, maka Pemerintah Indonesia melalui kontrak karya kedua mulai sedikit demi sedikit menunjukan kekuatannya kepada pemerintah Amerika Serikat lewat PT Freeport Indonesia. ......This thesis describes the patterns of interdependence proposed by Keohane and Nye happened between the US and Indonesia over the issue of the extension problem of Contract of Work (CoW) of PT Freeport Indonesia that will soon expires in 2021. Currently, the government is busy in preparing the terms - conditions that must be met by PT Freeport Indonesia, if it wants to renew his contract of work until 2041. Given the violations and losses that have been experienced by Indonesia during the second period of the contract of work, it can be ascertained that the renegotiation will take quite difficult. The problems posed by PT Freeport Indonesia during the second period of the contract's work were related to environmental issues, social inequality, divestiture, as well as the construction of purification or smelters that should have been built in the five years since the Mining Law was published. Although in the first contract of works of PT Freeport Indonesia, US has a greater power to press the Government of Indonesia, because the needs of the current government to get the foreign investment to boost the development of Indonesia. However, as time goes on, the Government of Indonesia through the second contract of work began gradually shows its strength to the US government through PT Freeport Indonesia.

Abstrak :
Program pendidikan merupakan salah satu wujud dari diplomasi Soft Power Amerika yang menargetkan kelompok minoritas di negara lain untuk memberikan pemahaman tentang Amerika serta mempererat hubungan kedua negara. Community College Initiative merupakan salah satu program yang dipromosikan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pengelolaan program Community College Initiative di Indonesia merupakan hasil kemitraan antara AMINEF dan PT Freeport Indonesia yang berbentuk Public Private-Partnership dengan fokus pada peserta domisili Papua dan Papua Barat. Program Community College Initiative bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM daerah melalui enam pilarnya seperti: akademik (academic), magang (internships), layanan pembelajaran (service learning), pertukaran budaya (cultural exchange), kepemimpinan (leadership), dan perencanaan aksi (action planning). Output diplomasi soft power dari implementasi program Community College Initiative pada peserta domisili Papua dan Papua Barat, memiliki hasil beragam tergantung masing-masing individu. Penelitian ini menggunakan teori Soft Power Joseph Nye dan Reception Theory Stuart Hall. Hasil temuan pada penelitian ini antara lain, pertama: terdapat kesamaan antara visi dan misi PT Freeport Indonesia dan AMINEF yang mengedepankan social investment melalui program pendidikan untuk masyarakat daerah. Kedua: adanya pergeseran perspektif, ekspektasi, serta rencana masa depan peserta domisili Papua dan Papua Barat setelah mengikuti program di Amerika Serikat. Ketiga: terdapat kesesuaian awal output peserta dengan diplomasi soft power penyelenggara melalui visi dan misi dalam bidang peningkatan bidang karir serta soft skills. Keempat: adanya strategi diplomasi soft power Amerika menggunakan instrumen program beasiswa pendidikan meliputi intervensi melalui social investment dan nation branding Amerika pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. ...... An education program is a form of America's Soft Power diplomacy that targets minority groups in other countries to understand America and strengthen relations between the two countries. Community College Initiative is one of the programs, which is promoted by the US Department of State. The management of the Community College Initiative program in Indonesia is a result of a partnership between AMINEF and PT Freeport Indonesia in the form of a Public-Private-Partnership with a focus on participants domiciled in Papua and West Papua. The Community College Initiative program aims to improve the quality of human resources through six pillars, such as academic, internships, service learning, cultural exchange, leadership, and action planning. The output of soft power diplomacy from the Community College Initiative program's implementation for participants domiciled in Papua and West Papua has various results depending on each individual. This study uses Joseph Nye's Soft Power theory and Stuart Hall's Reception Theory. The findings of this research include, first: there is a similarity between the vision and mission of PT Freeport Indonesia and AMINEF, which prioritizes social investment through education programs for local communities. Second: there is a shift in perspectives, expectations, and plans for participants who domiciled in Papua and West Papua after joining the program to the United States. Third: there is a match between the initial output of the participants and the organizers' soft power diplomacy through the vision and mission in career advancement and soft skills. Fourth: There are some soft power diplomacy strategies by America using educational scholarship programs as instruments, including intervention through social investment and American nation branding in developing countries such as Indonesia.

Abstrak :
Telah dilakukan penelitian mengenai pertumbuhan mangrove Rhizophora mucronata Lmk. dan Nypa fruticans Wurmb. di Pulau Waii yang merupakan area sedimentasi tailing PT. Freeport Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak tanam (1 m x 0,5 m dan 1 m x 1 m untuk R. mucronata; 2 m x 2 m dan 2 m x 3 m untuk N. fruticans) dan zona penanaman (tepi, tengah, dalam) terhadap pertumbuhan kedua mangrove tersebut. Parameter pertumbuhan untuk R. mucronata meliputi tinggi total tanaman, jumlah cabang, diameter batang, dan jumlah akar di atas permukaan substrat. Parameter pertumbuhan N. fruticans meliputi tinggi tanaman, jumlah pelepah, dan keliling pangkal pelepah. Hasil sidik ragam menunjukkan jarak tanam memengaruhi seluruh parameter pertumbuhan kedua tanaman, kecuali keliling pangkal pelepah N. fruticans. Sementara zona penanaman tidak memengaruhi seluruh parameter pertumbuhan kedua tanaman.

Abstrak :
Dalam melakukan pemungutan pajak, suatu negara hendaknya harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam pemungutan pajak. Hal tersebut harus diterapkan kepada setiap wajib pajak, termasuk kepada para perusahaan pertambangan. Dalam faktanya, banyak terjadi sengketa perpajakan antara pemungut pajak dengan para perusahaan pertambangan, contohnya adalah sengketa antara PT Freeport Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PT Freeport Indonesia pada saat menggunakan mekanisme kontrak dan mekanisme perizinan. Serta dibahas pula mengenai analisis putusan tersebut ditinjau dari keberlakuan Kontrak Karya II pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, penerapan asas equality, dan penerapan asas certainty. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018 tidak mempertimbangkan mengenai keberlakuan dari Kontrak Karya II pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, serta tidak melaksanakan pemenuhan dari asas-asas pemenuhan pajak yaitu asas equality dan asas certainty. ...... In carrying out tax collection, a country should be based on statutory regulations and principles in tax collection. This must be applied to every taxpayer, including mining companies. In fact, there are many tax disputes between tax collectors and mining companies, for example the dispute between PT Freeport Indonesia and the Directorate General of Taxes in the Tax Court Decision Number PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB 2018. This research discusses how the imposition of Value Added Tax of PT Freeport Indonesia when using the contract mechanism and the licensing mechanism. The analysis of the decision was also discussed in terms of the validity of the Contract of Work II after the enactment of Law Number 42 of 2009, application of the principle of equality, and application of the principle of certainty. The results of this study state that the Tax Court Decision Number PUT- 114507.16/2014/PP/M.IIIB of 2018 does not consider the validity of the Contract of Work II after the enactment of Law Number 42 of 2009, and does not fulfill the principles of tax compliance. namely the principle of equality and the principle of certainty.