Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang baru merupakan momentum yang penting dalam proses konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS), dimana pada praktiknya dampak dari PSAK yang baru tentu akan bervariasi pada berbagai jenis industri termasuk pada industri manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses penerapan standar akuntansi di perusahaan yang bergerak di industri manufaktur dengan melihat berbagai sudut pandang seperti faktor-faktor dan kendala yang mempengaruhi penerapan standar juga dampak dari penerapan standar terhadap operasional dan strategi perusahaan secara spesifik mengenai piutang usaha.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dengan pengumpulan data melalui model wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan proses penerapan PSAK 71 berdampak pada penyesuaian dari perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha PT XYZ yang dibagi menjadi dua periode yaitu pra implementasi dan awal implementasi di tahun 2020. Faktor kondisi kolektabilitas piutang usaha, pengendalian internal dan juga peranan auditor menjadi faktor pendukung penerapan PSAK 71 sedangkan kendala yang muncul berkaitan dengan teknis dalam pengukuran ECL menggunakan forward looking rate. Langkah trade insurance dilakukan oleh PT XYZ sebagai bagian dari penyesuaian strategi perusahaan terkait kolektabilitas piutang ekspor dalam meningkatkan penjualan di pasar luar negeri. ......The adoption of the new Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) is significant momentum in the convergence process of International Financial Reporting Standards (IFRS). In practice, the impact of the latest PSAK will undoubtedly vary in various industries, including the manufacturing sector. This study aims to analyze the process of applying accounting standards in companies engaged in the manufacturing industry by looking at various points of view such the factors and constraints that affect the application of standards as well as the impact of standard application on operations and company strategy specifically regarding trade receivable, by using the case study method with data collection, through a semi-structured interview model. The findings indicate that the process of implementing PSAK 71 in PT XYZ focuses on the adjustment of the calculation of allowance for impairment losses for trade receivables, which is divided into two phases, pre-implementation and initial implementation in 2020. The implementation of PSAK 71 is aided by factors such as receivable collectability conditions, internal control, and the role of auditors, while the challenges that arise are related to the technical aspects of measuring ECL using a forward looking rate.PT XYZ implemented trade insurance as part of the company's strategy adjustment related to the collectability of export receivables in order to increase sales in international markets.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan pengendalian internal yang dapat dilakukan PT X terkait pengelolaan piutang dan sewa pasca penerapan PSAK 71 dan PSAK 73. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara pengendalian internal existing dengan Kerangka Pengendalian Internal COSO untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan. Data diperoleh melalui tinjauan dokumen dan wawancara dengan lima narasumber. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT X sudah mengidentifikasi risiko terkait penerapan PSAK 71 dan 73 serta meningkatkan pengendalian internalnya untuk memitigasi risiko. Tetapi tingkat penyisihan penurunan nilai piutang perusahaan terus meningkat dan rasio solvabilitas perlu dijaga agar tidak melanggar ketentuan debt covenants. Penelitian merekomendasikan agar PT X menerapkan kebijakan kredit yang ketat dengan seleksi pelanggan, penerapan batasan kredit dan jaminan yang berkualitas serta menerapkan software perhitungan expected credit loss untuk meningkatkan pengelolaan piutang. Penelitian juga merekomendasikan agar PT X melakukan analisis strategi pengadaan aset dan membenahi administrasi kontrak untuk meningkatkan pengelolaan sewa. ......This research aims to analyze the improvement of internal control that can be done by PT X related to the management of accounts receivable and leases after the implementation of PSAK 71 and PSAK 73. The analysis is carried out by comparing existing internal controls with COSO's Internal Control-Integrated Framework to identify areas that need improvement. Data were obtained through document review and interviews. The results of the analysis show that PT X had identified risks related to the implementation of PSAK 71 and 73 and improved its internal control accordingly. However, the level of loan loss provisioning for trade receivables continues to increase and the solvency ratio needs to be maintained to comply with debt covenants. Research recommends that PT X implement a strict credit policy with customer selection, credit limits, and quality guarantees, and also implement an expected credit loss calculation software to improve account receivables management. Research also recommends that PT X conduct an analysis of asset procurement strategies and improve contract administration to improve lease management.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan salah satu bank di Indonesia dalam menerapkan PSAK 71 atas cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan memberikan solusi untuk memitigasi peningkatan CKPN bagi bank tersebut agar dapat menghindari atau memimalisir dampak dari penerapan PSAK 71 yaitu tergerusnya laba. Peningkatan CKPN yang berpotensi menggerus laba bank tersebut dikarenakan terdapat perbedaan ketentuan mengenai CKPN dalam PSAK 71 dan PSAK 55. Penelitian ini dilakukan pada sebuah bank di Indonesia yang mengalami penurunan laba yang sangat tajam akibat penerapan PSAK 71 menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner sedangkan data sekunder diperoleh dari PSAK No.71, peraturan-peraturan bank mengenai CKPN, dan laporan-laporan bank. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Bank X telah siap dalam menerapkan PSAK 71 atas CKPN. Walaupun persiapan yang dilakukan sudah sesuai dengan roadmap OJK, namun terdapat hambatan yang dihadapi oleh Bank X yaitu tidak lengkapnya data-data debitur Bank X. Dalam memitigasi peningkatan CKPN, tindakan yang dapat dilakukan bank adalah dengan memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan sesuai prosedur dan prinsip, memantau kredit secara lebih efektif dengan memberikan peringatan dini sebelum debitur menunggak, serta melakukan penyelamatan atau penyelesaian kredit sesegera mungkin melalui restrukturisasi dan pengambilalihan agunan. Dengan demikian, bank dapat menjaga agar kredit tidak mengalami peningkatan risiko yang signifikan sehingga CKPN yang harus disisihkan bank lebih kecil ......This study aims to evaluate the readiness of a bank in Indonesia in implementing PSAK 71 on the allowance for impairment losses (CKPN) and provide solutions to mitigate the increase in CKPN for these banks to avoid or minimize the decline of profits due to the implementation of PSAK 71. The increase in CKPN that might potentially decline the bank's profit is due to different rules about CKPN between PSAK 71 and PSAK 55. This research was conducted at a bank in Indonesia which experienced a sharp decline in profit due to the implementation of PSAK 71 using a case study method with a qualitative approach. The research instruments used in this study were interviews, questionnaires, and documentation. The data used in this research came from primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews and questionnaires, while secondary data were obtained from PSAK 71, bank regulations about CKPN, and bank reports. The data analysis used in this research is descriptive analysis. The result of this research is that Bank X is ready for implementing PSAK 71 on CKPN, but there is an obstacle faced by Bank X such as incomplete debtor data. In mitigating the increase in CKPN, actions that banks can take are to ensure that lending is carried out in accordance with procedures and principles, monitor credit more effectively by providing an early warning before debtors are in arrears, as well as carrying out credit rescue or settlement as soon as possible through restructuring and foreclosure of collateral. Thus, banks can prevent credit from experiencing a significant increase in risk so that the CKPN that must be set aside by banks is smaller

Abstrak :
Terdapat tiga Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif 1 Januari 2020 salah satunya adalah PSAK No. 71: Instrumen Keuangan. PSAK No. 71 diterapkan oleh seluruh entitas atas instrumen keuangan yang dimilikinya. Tidak terdapat pengecualian dalam PSAK No. 71 bagi Dana Pensiun dalam menerapkan PSAK No. 71 tetapi kondisi yang terjadi adalah Dana Pensiun tidak menerapkan PSAK No. 71 karena adanya salah persepsi dari Dana Pensiun mengenai PSAK No 71 dan Dana Pensiun cenderung untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu SEOJK No. 9/SEOJK.05/2016 untuk penilaian investasi serta SEOJK No. 4/SEOJK.05/2021 untuk pelaporan keuangannya. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan Dana Pensiun tidak menerapkan PSAK No. 71 beserta isu yang muncul beserta dampaknya terhadap laporan keuangan Dana Pensiun. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui analisis dokumen berupa arsip laporan keuangan dan seluruh informasi penunjang serta wawancara kepada direksi dan karyawan Dana Pensiun X serta auditornya. Hasil dari penelitian bahwa PSAK No. 71 wajib diterapkan di Dana Pensiun dan faktor yang menyebabkan PSAK No. 71 tidak diterapkan antara lain (1) kurangnya pemahaman mengenai ruang lingkup PSAK No. 71 dan (2) adanya persepsi yang kurang tepat tentang PSAK No. 71 bahwa bila sudah menggunakan nilai wajar berarti sudah menerapkan PSAK tersebut. Isu yang muncul dan dampaknya dari tidak menerapkan PSAK No. 71 yaitu (1) nilai aset dalam laporan keuangan kurang tepat dan kurang mencerminkan kondisi aset Dana Pensiun karena salah satu aset keuangan Dana Pensiun seharusnya ada penurunan nilai tetapi tidak diterapkan oleh Dana Pensiun dan (2) kurang pengungkapan sehubungan dengan pengungkapan instrumen keuangan dalam laporan keuangan yang membuat laporan keuangan menjadi kurang informatif. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan tambahan referensi terkait penerapan PSAK No. 71 di industri dana pensiun. ......There is three Financial Accounting Standards that effectively applied on January 1, 2020 which one of them is PSAK No. 71: Financial Instruments. PSAK No. 71 applied for all entities for its financial instruments owned. There is no exception for Pension Fund to applied PSAK No. 71 but the condition occurred that Pension Fund did not applied because there is Pension Fund’s misperception in regards of PSAK No. 71 and Pension Fund tends to fulfil the regulations issued by Financial Services Authority namely SEOJK No. 9/SEOJK.05/2016 for investment valuation also SEOJK No. 4/SEOJK.05/2021 for the financial reporting. This study is for identifying factor that causing Pension Fund not applying PSAK No. 71 also the issues and the impact to the Pension Fund financial statements. This study uses qualitative approach through document analysis such as financial statements and all supporting information also interviews with Pension Fund X’s directors and employees also the auditors. The result showed that Pension Fund have to applied PSAK No. 71 and the factor causing it namely (1) lack of understanding the scope of PSAK No. 71 and (2) there is misperception of PSAK No. 71 which using fair value means already applied PSAK No. 71. The issues and impact for not applying PSAK No. 71 namely (1) the total assets in the financial statements less precise and not reflecting the Pension Fund’s asset value since impairment is not applied to one of its financial assets and (2) less disclosure for financial instruments disclosure in the financial statements that caused the financial statement less informative. The outcome of this study is to give additional reference in regards applications of PSAK No. 71 in pension fund industry.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih granular dalam proses pemodelan Probability of Default (PD) mengikuti kerangka Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71, melalui perhitungan PD kredit per provinsi di Bank ABC. Model PD akan dibentuk dengan menggunakan matriks transisi dan analisis regresi berganda, dengan menggunakan data historis kredit perbankan dan faktor makroekonomi tahun 2013-2020 di 33 provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PD kredit masing-masing provinsi di Bank ABC menghasilkan PD yang lebih granular dan penurunan nilai yang lebih akurat dibandingkan model tanpa provinsi. Bank ABC dapat menggunakan hasil analisis ini untuk menentukan strategi ekspansi ke depan yaitu menyalurkan kredit ke provinsi dengan PD kecil. ......This paper aims to provide a more granular approach to the Probability of Default (PD) modeling process following the International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 framework by calculating PD credits per province at Bank ABC. The PD model will be formed using a transition matrix and multiple regression analysis, using historical data on bank credit and macroeconomic factors for 2013-2020 in 33 provinces. The results showed that the PD credit of each province in Bank ABC resulted in a more granular PD and more accurate impairment than the model without a province. Bank ABC can use the results of this analysis to determine future expansion strategies, namely channeling credit to provinces with small PD.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab gagal bayar asuransi dan pengaruh penerapan PSAK 71 dan PSAK 74 terhadap risiko gagal bayar. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Regulasi Kepentingan Publik (public interest regulation theory). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian bersumber dari kuesioner dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konten, tematik, dan konstan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagal bayar dapat terjadi karena: (1) fraud, (2) underreserved, (3) lemahnya tata kelola atau pengendalian internal, (4) manajemen investasi yang buruk, (5) portofolio produk asuransi, dan (6) lemahnya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah PSAK 71 dan PSAK 74 sudah sesuai dengan Teori Regulasi Kepentingan Publik karena sebagian berpendapat bahwa kedua PSAK tersebut dapat mengurangi risiko gagal bayar, sebagian berpendapat bahwa PSAK tidak memiliki korelasi dengan gagal bayar, dan sebagian lainnya menyatakan tidak tahu. PSAK 71 dan PSAK 74 akan mengubah pelaporan keuangan perusahaan asuransi menjadi lebih konservatif, transparan, mudah dibandingkan dan akuntabel. Dengan begitu, secara tidak langsung akan mempengaruhi manajemen risiko dan tata kelola perusahaan asuransi. PSAK 74 juga mengubah proses pencadangan menjadi lebih konservatif ......This study aims to analyze the causes of insurance insolvency and the effect of PSAK 71 and PSAK 74 implementation on the risk of default. Analysis is carried out by using Public Interest Regulation Theory. This is a qualitative research with case study method. Research data are sourced from questionnaires and interviews. Data analysis is done by using content, thematic, and constant comparative analysis. The results indicates that defaults can occur due to: (1) fraud, (2) underreserved, (3) weak governance or internal control, (4) poor investment management, (5) insurance product portfolio, and (6) weak regulations and supervision carried out by regulators. The study shows that there are different views about whether PSAK 71 and PSAK 74 is in accordance with Public Interest Regulation Theory because some argue that both PSAK can reduce the risk of default, some argue that PSAK does not have a correlation with default, and some others state that they do not know. PSAK 71 and PSAK 74 will turn insurance companies financial reporting to be more conservative, transparent, comparable and accountable. That way, it will indirectly affect the risk management and governance of insurance companies. PSAK 74 also turns the reserving process into more conservative.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan standar baru PSAK No. 71: Instrumen Keuangan pada Sektor Perbankan dengan subjek PT Bank XXX terutama dalam hal klasifikasi aset keuangan khusus produk KPR Griya Komersial. Klasifikasi dilakukan dengan melakukan tes SPPI pada level kontrak dan tes bisnis model pada level unit bisnis. Pada PT Bank XXX, tes SPPI produk KPR Griya Komersial dilakukan dengan menganalisis hanya satu kontrak, dikarenakan sifat produknya yang homogen dan tes Bisnis Model dilakukan pada unit bisnis konsumer. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, produk KPR Griya Komersial dinyatakan lolos tes SPPI dan tes Bisnis Model menunjukkan tujuan mengelola aset dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual Bank tidak memilih opsi nilai wajar, sehingga diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Dengan demikian tidak ada perubahan dari klasifikasi produk berdasarkan PSAK No. 55 ke PSAK No. 71. ...... This study aims to analyze and evaluate the application of the new standard PSAK No. 71: Financial Instruments in the Banking Sector with the subject of PT Bank XXX, specifically in terms of the classification of financial assets for KPR Griya Commercial products. Classification is done by conducting SPPI tests at the level of contract and business model tests at the business unit level. At PT Bank XXX, the SPPI test for KPR Griya Commercial is done by analyzing only one contract, due to the homogeneous nature of the product and the Business Model test is carried out at the consumer business unit where the product is processed. Based on the results of the analysis and evaluation, KPR Griya Commercial product passes the SPPI test and the Business Model test shows that assets are managed in order to obtain contractual cash flows. The Bank does not designate the amount at fair value option, and hence the assets are classified as amortized cost. Therefore there is no change in product classification based on PSAK No. 55 to PSAK No. 71.

Abstrak :
Perlakuan akuntansi atas penyisihan pencadangan piutang tak tertagih mengalami perubahan cukup signifikan, sejak diterapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, terutama pada metode perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Metode perhitungan atas CKPN pada PSAK 71, menggunakan expected loss dengan sifat forward-looking. Atas perubahan ketentuan akuntansi tersebut, belum diiringi dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 tahun 2009 dan PMK No. 219 tahun 2012. Hal ini menimbulkan permasalahan untuk ditinjau secara lebih lanjut. Salah satu perusahaan yang terdampak dengan perubahan ini adalah PT XYZ. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yang ditimbulkan atas perbedaan perlakuan secara akuntansi dan pajak atas penyisihan piutang tak tertagih pada PT XYZ tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pada penelitian ini, data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 cenderung menaikkan CKPN yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, dikarenakan PT XYZ merupakan industri yang diperbolehkan untuk melakukan pembebanan atas pencadangan piutang secara pajak, maka perbedaan yang terjadi terdapat pada selisih besar CKPN menurut akuntansi dan pajak. Dengan demikian, atas penerapan PSAK 71, akan berpengaruh terhadap koreksi fiskal pada CKPN yang menjadi lebih besar, dibandingkan saat penerapan PSAK 55. ......The accounting treatment for the provision for allowance for doubtful accounts has changed significantly, since the implementation of Statement of Financial Accounting Standards 71 ​​which became effective on January 1, 2020, especially in calculating Allowance for Impairment Losses (CKPN). The calculation method for CKPN in PSAK 71 uses expected loss with forward-looking characteristics. The change in accounting provisions has not been followed by a change in Minister of Finance Regulation (PMK) No. 81 of 2009 and PMK No. 219 of 2012. This raises issues for further review. One of the companies affected by this change is PT XYZ. This study aims to analyze the implications arising from differences in accounting and tax treatment of allowance for doubtful accounts at PT XYZ in 2022. This research uses a qualitative approach. The analysis technique used in data collection is the descriptive method. This study obtained data from literature studies and in-depth interviews with several relevant sources. This study's results indicate that applying PSAK 71 tends to increase the company's CKPN. Furthermore, because PT XYZ is an industry that is allowed to charge for provisioning receivables taxably, the difference that occurs is in the large difference in CKPN according to accounting and tax. Thus, the implementation of PSAK 71 will affect the fiscal correction in the CKPN which becomes larger, compared to the implementation of PSAK 55.

Abstrak :
Laporan Magang ini membahas mengenai ketepatan perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)menurut PSAK 71 tentangPengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan (berlaku efektif per 1 Januari 2020)yang dilakukan oleh KAP ABCterhadap Bank XYZdengan menggunakan kerangka standar prosedur audit KAP ABCyang telah sesuai dengan ISA dan berusaha untuk memenuhi asersi-asersi audit.Hasil analisis menemukan bahwa Bank XYZ telah melakukan perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)sesuai dengan PSAK 71 tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan. Hasil analisis juga menemukan bahwa KAP ABC telah melaksanakan prosedur audit atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)Bank XYZ sesuai dengan standar prosedur audit KAP ABC untuk CKPN meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi, sehingga memerlukan adanya perbaikan. ......The purpose of this intership report is to assess the Allowance for Credit Losses account by KAP ABC for XYZ Bank’s based on PSAK 71 about Financial Instruments. The purpose of this internship report is also to analyse audit procedure on Allowance for Credit Losses account which is done by KAP ABC towards XYZ Bank, with using KAP ABC's audit procedure standard framework, which comply to ISA 540 and designed to fulfill audit assertions. The result of analysis found that XYZ Bank already classified their Allowance for Credit Losses account based on PSAK 71 about Financial Instrument. The result of analysis also found that KAP ABC already did the audit procedure on Allowance for Credit Losses account of XYZ Bank based on KAP ABC audit procedure standard framework for Allowance for Credit Losses, even if there are still some weaknesses on the implementation and need some improvements.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan melihat dan mengevaluasi persiapan yang telah dilakukan oleh PT. Bank X dalam penerapan PSAK 71 dan dampak dari penerapan PSAK 71, khusus untuk aset tresuri. Bank X saat ini dalam proses persiapan untuk penerapan PSAK 71. Berdasarkan analisis dampak PSAK 71 terkait aset tresuri tidak terdapat dampak signifikan pada tahap klasifikasi dan pengukuran. Namun pada pencadangan kerugian nilai terdapat kenaikan pencadangan sehingga dapat menurunkan rasio capital adequacy ratio pada Bank X. Untuk dapat menjaga rasio capital adequacy ratio, Bank X dapat melakukan penerbitan surat berharga subordinasi. ......The objective of this study is to observe and evaluation of preparation that had be done by PT. Bank X to implement PSAK 71 and impact of implementation PSAK 71, especially treasury asset. At this moment, Bank X in the process of preparation implementation PSAK 71. Based on analysis, there is no significant impact of PSAK 71 for treasury asset in classification and measurement phase. However in impairment phase, there is significant impact, the provision is increase then the capital adequacy ratio will be decrease. Bank X can maintain the capital adequacy ratio with issue subordinated bond.