Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai faktor dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam memastikan keakuratan dan kebenaran penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas (dan lebih jauh lagi keakuratan dan kebenaran dari porsi bagi hasil yang diterima pemerintah dari operasi Kontrak Produksi Sharing (KPS) di Indonesia). Faktor-faktor tersebut antara lain adalah proses pengadministrasian yang terpisah antara penerimaan dalam bentuk pajak dan penerimaan bukan pajak dari sektor migas di Indonesia dan tidak adanya koordinasi di antara institusi-institusi pemerintah yang terlibat dalam pengadministrasian dan pengumpulan penerimaan-penerimaan negara dari sektor migas ini. Kondisi ini diperparah dengan tidak terlibatnya Kementerian Keuangan dalam proses penandatanganan kontrak-kontrak KPS di Indonesia. Ketidakterlibatan Kemenkeu dalam penandatanganan kontrak telah menyebabkan timbulnya ketidakpastian dalam porsi bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari operasi KPS-KPS migas. Potensi kerugian yang timbul di sektor migas akan semakin bertambah apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan nyata dalam pengamanan penerimaan negara. Thesis ini menganalisa masalah-masalah dalam kebijakan pemerintah saat ini dan merekomendasikan kemungkinan solusi-solusi penyelesaian yang terbaik dalam pengamanan penerimaan negara dari sektor migas, terutama PPh Migas, dengan tidak mengesampingkan pengamanan penerimaan negara bukan pajak dari sektor ini.

---

Numerous causes can be attributed to the inability of the Government of Indonesia to assure the accuracy and completeness of income tax revenue (and furthermore, the government profit share revenue) from the Production Sharing Contract operations in Indonesia. Such causes include separate administrations between Income Tax Revenue and Non-Tax Revenue from the oil and gas sector in Indonesia and a lack of coordination between government institutions that are involved in the administration and collections of these revenues. These conditions coupled with current conditions where the Ministry of Finance does not become involved in the process of PSCs (Production Sharing Contracts) signing process have led to the uncertainty. Contract operations in Indonesia cannot be assured. The potential loss from this sector will continue to occur if government of Indonesia doesn?t immediately take remedial measures. This Masters Project analyses the policy problem and recommends feasible solutions."

"ABSTRAKLaporan ini membahas tentang perhitungan pajak BUT EMP ABC. BUT EMP ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah kerja Blok ABC PSC. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas menjadi salah satu tujuan pembahasan mengenai laporan ini untuk dapat melihat, menganalisis, dan menguraikan dampak atas peraturan tersebut atas Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi BUT EMP ABC. Pemeriksaan atas biaya operasi yang dikembalikan menghasikan adanya temuan-temuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 sehingga mempengaruhi besaran pajak BUT EMP ABC nantinya.

---

ABSTRACTThis report discusses the tax calculation of BUT EMP ABC. BUT EMP ABC is a company that engaged in the upstream oil and gas in the working area of ABC PSC. The issuance of Government Regulation No. 79 of Operating Cost to Returned (cost recovery) and Treatment of Income Tax in Sector Upstream Oil and Gas become one of the main discussion on this report in order to view, analyze, and describe the impact of these regulations on Oil and Gas Income Tax of BUT EMP ABC. The examination of company?s cost recovery resulted in the findings that are not in accordance with Government Regulation No. 79 Year 2010 thus affecting the amount of income tax BUT EMP ABC later."